Teknik Penelitian Metodologi Penelitian Kualitatif

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Istilah teknik penelitian merupakan istilah yang digunakan oleh Eilen Kane (1985:51). Penulis menggunakannya karena mereka anggap lebih sesuai di samping untuk menghindari metode penelitian yangn pada dasarnya bukan uraian yang bersifat metode semata-mata.
Teknik penelitian merupakan salah satu metode penelitian dan merupakan salah satu unsure yang paling penting. Dimana uraian dari bahasan ini mencakup enam bagian dan dibahas secara berturut-turut, yaitu sumber dan jenis data, manusia sebagai instrument, dan pengamatan berperan serta, pengamatan, wawancara, catatan lapangan, penggunaan dokumen dan cara lainnya.
B. Rumusan masalah
1. Apa saja bahasan dalam teknik penelitian kualitatif?
2. Apa saja bahasan analisis dan interpretasi data?
C. Tujuan penulisan
3. untuk mengetahui baahsan dari teknik penelitian kualitatif
4. untuk mengetahui bahasan analisis dan interpretasi data







BAB II
PEMBAHASAN

A. Teknik Penelitian Kualitatif
1. Sumber dan Jenis Data
Menurut Lofland dan lofland (1984:47) sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian itu jenis datanya dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.
2. Peranan Manusia dalam Instrumen Penelitian
Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengalaman berperan serta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Kedua hal tersebut diuraikan dalam hal ini secara berturut-turut.
3. Pengamatan
a. Alasan pemanfaatan pengamatan
b. Didasarkan atas pengamatan langsung
c. Teknik pengamatan memungkinkan untuk menilai melihat dan mengamati dirinya sendiri.
d. Memungkinkan untuk mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun langsung dari data.
e. Sering terjadi keraguan pada peneliti
f. Memungkinkan mengenali situasi yagn rumit
1) Sebagai alat alternatif dalam penelitian
g. Macam-macam Pengamatan dan Derajat Peranan Pengamat
1) Berperan serta secara lengkap
2) Pemeranserta sebagai pengamat
3) Pengamat sebagai pemeran serta
4) Penagmat penuh
h. Apa yang diamati? (1980:138)
1) Segi peranan pengamat yang diamati
2) Gambaran peranan peneliti terhadap lainnya
3) Berupa gambaran maksud pengamat kepada lainnya
4) Lama pengamatan dilakukan
i. Pengamatan dan Pencatatan Data
1) Membuat catatan lapangan
2) Buku harian pengalaman lapangan
3) Catatan tentang satuan-satuan tematis
4) Catatan kronologis
5) Peta konteks
6) Taksonomi dan system kategori
7) Jadwal
8) Sosiometrik
9) Panel
10) Balikan melalui kuisioner
11) Balikan melalui pengamat lainnya
12) Daftar cek
13) Alat elektronika yang disembunyikan
14) Alat yang dinakmakan topeng steno

j. Pengamat yang diamati
Ada dua macam kemungkinan: pertama, perann pengamat pasif, diam, hanya mencatat, dan tidak memperlihatkan ekspresi muka apa-apa. Kedua, sebagai manusia biasanya pengamat bertindak aktif tidak hanya mengamati, tetapi dalam keadaan tertentu berbicara, berkelakar, dan sebagainya.
k. Beberapa Kelemahan Pengamatan
Dari segi teknik pelaksanaan
1) pengamat terbatas dalam mengamati karena kedudukannya dalam kelompok, kedudukannya dengan anggota, dan semacamnya.
2) Sukar memisahkan diri dengan obyek
3) Tidak efisien waktu
Sedangkan pada segi pengamat akan semakin kesulitan untuk mengatasi ketiga hal di atas jika tidak ada umpan balik. Dalam artian untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan cara pengoptimalan peneliti dalam memberikan pengaruh kepada latar.
4. Wawancara
Pengertian dan macam-macam wawancara
i. Wawancara pembicaraan informal
ii. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara
iii. Wawancara baku terbuka
Bentuk-bentuk pertanyaan
i. Berkaitan dengan pengalaman atau perilaku
ii. Berkaitan dengan pendapat atau nilai
iii. Berkaitan dengan perasaan
iv. Berkaitan dengan ilmu pengetahuan
v. Berkaitan dengan indera
vi. Berkaitan dengan later belakang (demografi)
Menata urutan pertanyaan
Perencanaan wawancara
Pelaksanaan dan kegiatan sesudah wawancara
Wawancara kelompok fokus
5. Catatan Lapangan
Pengertian dan kegunaan
Bentuk
Isi atatan lapangan
Proses penulisan catatan lapangan
6. Penggunaan Dokumen
Pengertian dan kegunaan
Dokemen pribadi
Dokumen resmi
Teknik mempelajari dokumen melalui analisis konten
7. Sampling dan Satuan Kajian
Teknik sampling dalam penelitian kulitatif berbeda dengfan nonkualitatif. Pada penelitian nonkualitatif sample itu dipilih dari suatu populasi sehingga dapat digunakan untuk mengadakan generalisasi. Jadi sample benar-benar mewakili suatu populasi. Pada paradigma alamiah, menurut Lincoln dan Guba (1985:2000), peneliti mulai dengan asumsi bahwa konteks itu kritis sehingga masing-masing konteks itu ditangani dari segi konteksnya sendiri.
8. Beberapa Teknik Penelitian Lainnya
1. Wawancara kelompok focus dalam penelitian kualitatif
2. Teori dari dasar
3. Etnografi
4. Penelitian tindakan

B. Analisis Data dan Penulisan Teori
Konsep Analisis Data
Analisis data Kualitatif (bogdan & Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.
Di pihak lain, Analisis data Kualitatif (seiddel, 1998), prosesnya berjalan sebagai berikut :
· Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
· Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensistesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.
· Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola, dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.
a. Pemrosesan Satuan
1. Tipologi Satuan
Satuan atau unit adalah satuan suatu latar belakang. Pada dasarnya satuan ini merupakan alat untuk menghaluskan pencatatan data. Menurut Lofland and Lofland (1984:93), satuan kehidupan social merupakan kebulatan dimana seseorang mengajukan pertanyaan. Pendekatan ini menuntut adanya analisis kategori variable yang digunakan oleh subjek untuk merinci kompleksitas kenyataan dalam bagian-bagian.
1. Penyusunan satuan
Satuan itu tidak lain bagian yang mengandung makna yang bulat dan dan dapat berdiri sendiri terlepas dari bagian yang lain. Menurut Lincoln dan Guba (1985;345)kararakteristiknya ada dua ysitu ; pertama, satuan itu harus heuristic mengaruh pada suatu pengeritan atau salah satu tindakan yang diperlukan oleh peneliti atau akan melakukannya, dan satuan itu hendaknya juga menarik, kedua, satuan itu hendaknya merupakan sepotong informasi terkecil yang dapat berdiri sendiri.
2. Kategorisasi
1. Fungsi dan Prinsip Kategorisasi
Kategorisasai adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang di susun atas dasar pikiran, intuisi, pendapat, kreteria tertentu.
2. Langkah-Langkah Kategorisasi
Metode ini di gunakan dalam kategoresasi didasarkan atas metode analisis komperatif yang langkah-langkahnya lebih dijabarkan sebagai berikut ;
1. Pilihlah kartu pertama di antara yang telah disusun pada penyusunan satuan, bacalah kartu ini dan catatlah isinya.
2. Pilihlah kartu kedua, baca dan catat pula isinya. Buatlah kepuasan atas dasar pengetahuan anda atau atas dasar intuisi, apakah katu kedua ini tampak sama di rasakan sama dengan kartu kartu pertama.
3. Untuk setiap kartu tetapkanlah apakah kartu itu tampak tau di rasakan sama dengan kartu-kartu yang telah di tetapkan di dalam kategori yang mantap ataukah kartu itu mewakili kategori baru.
4. Sesudah beberapa kartu diproses, analisis akan merasakan ditempatkan pada kartu-kartu yang telah di tetapkan pada kategori sebelumnya ataupun tidak cocok menyusun kategori baru.
5. Ambil kartu-kartu yang telah terkumpul didalam kategori dengan ukuran yang kritis dan buatlah sekarang pernyatanaan-pernyataan dalam bentuk proposional.
6. Apabila ada kartu yang di tumpukkan dalam suatu kategori tertentu dengan dengan mengukuti aturan tetap yang telah di tentukan, kartu itu hendaknya di masukkan atau di keluarkan bukan atas dasar kualitas tampak atau dirasakan sama melainkan atas dasar kesesuaiannya dengan aturan itu.
7. Apbila sudah dip roses kartu itu harus di telaah lagi.
8. Kategori yang masih memerlukan data lainnya dapat dilakukan dengan mengikuti strategi berikut ;
· Perluasan
· Pengaitan
· Pengapungan
9. Akhirnya, peneliti memerlukan jalan lain bagi aturan yang lebih ditetapkan yang membingbingnya untuk “menghentikan pengumpulan dan pemrosesan” keputusannya :
· Kehabisan sumber
· Kejenuhan kategori
· Munculnya keteraturan
· Terlalu diperluas
10. Terakhir analisis harus menelaah sekali lagi selurug kategori agar jangan sampai ada yang terlupakan.
3. Penafsiran Data
1. Tujuan penafsiran data
Menurut Schaltzman dan Strauss (1973:110-111), tujuan yang akan di capai dalam penafsiran data ialah salah satu di antara tiga tujuan berikut : diskripsi semata-mata, diskripsi analitik, diskripsi teori substantive.
Pada tujuan diskripsi semata-mata, analisis menerima dan menggunakan teori dan rancangan organisasional yang telah ada dalam suatu disiplin.
Pada diskripsi analitik, rangcangan organisasional dikembangkan dari kategori-kategori yang di temukan dan hubungan-hubungan yang dirasakan atau yang muncul dari data.
Pada penyusunan teori substantive, yang keduan dari cara di atas sudah ada cara secara implicit.untuk memperoleh teori yang baru yaitu teori yang dasar analisis harus menampakkan metafora atau rancangan yang telah dikerjakan dalam analisis.
2. Proses Umum Penafsiran Data
Pada dasarnya sukar memisahkan analisis data dari penafsiran data. Adapun pendekatan yang digunakan setelah menyelesaikan tahap penyusunan kategori dan hipotesis kerja, langkah selanjutnya adalah menuliskan teori tersebut dengan bahasa disiplin masing-masing dengan memilih salah satu di antara beberapa cara penulisan. Cara penulisan teori tersebut adalah cara argumentasi, deskripsi, perbandingan , analisis proses, analisis sebab akibat, dan pemanfaatan analogi.
3. Peranan Hubungan Kunci dalam Penafsiran Data
Langkah pertama penafsiran data ialah menemukan ketegori dengan kawasannya seperti yang sudah di uaraikan diatas. Langkah ini merupakan suatu langkah fundamental dalam penelitian kualitatif.proses ini berlangsung selama sepanjang penelitian berjalan.kategori ini berhubungan diberi lebel dengan pernyataan sederhana berupa proposisi yang menunjukkan hubungan. Proses ini diteruskan hingga diperoleh hubungan yang cukup padat, yaitu sampai analisis menemukan petunjuk metafora atau kerangka berfikir umum. Akhirnya ia menemukan hubungan kunci, yaitu suatu metafora,model kerangka umum, pola yang menolak, atau garis riwayat. Hubungan kunci itu dimanfatkan untuk menghaluskan hubungan dan menghubung-hubungkan suatu kategori dengan kategori lainnya.
4. Peranan Interogasi Terhadap Data
Dengan adanya modal hubungan kunci berarti segala sesuatu yang di harapkan dapat muncul dari data. Menurut Schalztman dan Stauss (1973:120), analisis tidak dapat menceritakan data apa yang harus diungkapkannya. Jalan ampuh yang dapat ditepuh ialah mengadakan interogasi terhadap data. Interogasi terhadap data berarti mengajukan sepakat pertanyaan pada data sehingga terungkaplah banyak persoalan dari data itu sendiri.
5. Langkah –langkah Penafsiran Data dengan Menggunakan Metode Analisis Komperatif dalam Rangka Penyusuna Teori Substantif
Penyusunan teori yang berasal dari data dapat dilakukan melalui analisis komperatif seperti yang dilakukan Glaser dan Strauss (1980) berikut ini. Analisis komperatif adalah metode umum seperti halnya metode eksperimen dan statistic. Metode ini pada mulanya dikembangkan oleh Weber, Durkheim, dan Mannheim. Pada mulanya analisis komperatif hanya digunakan untuk menganalisis satuan social berskala besar separti organisasi, bangsa, lembaga. Namun, yang jelas analisis kpmperatif tersebut dapat juaga digunakanuntuk satuan social berukuran besar maupun kecil.
Peranan sesungguhnya dari analisis komperatif ini dapat dilihat pada tujuan berikut ini :
1) Ketepatan kenyataan
2) Generalisasi Empiris
3) Penetapan Konsep
Dalam penyusunan teori melalui langkah-langkah sistematis yaitu mencakup empat tahap metode komperatif tetap :
a) Pembandingan kejadiaan-kejadian yang aplikatif terhadap setiap kategori
b) Integrasi kategori dan kawasannya
c) Pembatasan teori
d) Penulisan teori
B. Modus Analisis Data
a. Modus analisis
Tiga pendekatan modus analisis data adalah:
1. Hermeneutik
Pada dasarnya hermeneutik adalah landasan filosofi dan merupakan juga modus analisis data. Sebagai filosofi pada pemahaman manusia, hal itu menyediakan landasan filosofis untuk interpretativisme. Sebagai modus analisis hal itu berkaitan dengan pengertian data tekstual. Hermeneutik terutama berkaitan dengan pemaknaan suatu analog-teks (contoh analog-teks adalah organisasi, dalam hal ini peneliti datang kemudian memahaminya melalui cara lisan dan data tekstual). Gagasan suatu lingkaran hermeneutik adalah dialektik antara pemahaman teks secara menyeluruh dan interpretasi bagian-bagiannya, yang deskripsinya diharapkan membawa makna dengan dibimbing oleh penjelasan yang diperkirakan. Berdasarkan hal itu berarti kita mempunyai harapan adanya makna atas dasar konteks apa yang telah dilakukan, dan dikembalikan pada keseluruhan. Antisipasi makna dalam rangka keseluruhan menjadi pengertian eksplisit dari bagian-bagiannya, daan hal itu ditentukan oleh keseluruhan, dan bagian-bagian itu sendiri menentukan keseluruhan itu. Interpretasi adalah kerangka berpikir yang memperjelas pengertian tersembunyi manjadi suatu makna yang jelas. Jika analisis hermeneutik digunakan dalam studi sistem informasi, objek dari usaha interpretatif adalah upaya membuat bermakna organisasi sebagai analog-teks.
2. Semiotik
Semiotik terutama berkaitan dengan makna dari tanda dan simbol dalam bahasa. Salah satu bentuk dari semiotik adalah ‘analisis konten’. Analisis konten adalah teknik penelitian yang digunakan untuk referensi yang replikabel dan valid dari data pada konteksnya. Bentuk semiotik lainnya adalah ‘analisis pembicaraan’. Dalam analisis pembicaraan, maka diasumsikan bahwa makna itu dipertajam dalam konteks dalam pertukaran. Bentuk ketiga semiotik adalah ‘analisis wacana’. Analisis wacana dibangun dari analisis konten dan analisis percakapan. Tetapi fokusnya pada ‘permainan bahasa’.
3. Narasi dan Metafora
Narasi didefinisikan sebagai dongeng, cerita, tayangan fakta, yang diceritakan pada orang pertama. Metafora adalah aplikasi nama atau deskripsi frasa atau istilah pada sesuatu objek atau tindakan yang tidak diaplikasikan secara sebenarnya. Narasi dan Metafora sejak lama menjadi istilah kunci dalam diskusi bahasa dan anlisisnya. Pada akhir-akhir ini telah banyak pemahaman mengenai peranan yang mereka mainkan dalam berbagai jenis pemikiran dan praktek sosial. Para ahli dalam berbagai keahlian telah mencari metafora dan simbolisme dalam berbagai budaya asli, narasi lisan, narasi dan metafora dalam organisasi, metafora, dan pengobatan, metafora dan psikiatri,dan lain-lain.
C. Tahap Analisis Data Secara Umum
Tahap analisis ini meliputi tiga pokok persoalan, yaitu (1) Konsep Dasar, (2) menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja, dan (3) bekerja dengan hipotesis kerja. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari definisi tersebut dapatlah kita menarik garis bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Pekerjaan analisis data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorisasikannya. Akhirnya perlu dikemukakan bahwa analisis data itu dilakukan dalam suatu proses. Pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengarahan tenaga fisik dan pikiran peneliti. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengonfirmasikan teori atau untuk menjastifikasikan adanya teori baru yang barangkali ditemukan.

Menemukan Tema dan Merumuskan Hipotesis Kerja
Sejak menganalisis data di lapangan, peneliti sudah mulai menemukan tema dan hipotesis kerja. Bogdan dan Taylor (197:82-85) menganjurkan beberapa petunjuk untuk diikuti dalam merumuskan hipotesis, antara lain:
a. Bacalah dengan teliti catatan lapangan anda
Seluruh data, baik yang berasal dari pengamatan berperan serta, wawancara, tanggapan peneliti sendiri, gambara atau foto, dokumen, hendaknya dibaca dan ditelaah secara mendalam. Seluruh bagiannya merupakan potensi yang sama kuatnya dalam menghasilkan sesuatu yang dicari. Hal-hal yang kecil pun dapat menjadi kunci gagasan tertentu.
b. Berilah kode pada beberapa judul pembicaraan tertentu
Jika peneliti menelaah dengan teliti, ada judul-judul tertentu yang akan kembali dan berulangkali muncul. Setelah membaca seluruhnya dan memperoleh kesan tertentu sebaiknya peneliti mulai memberi nomor-nomor tertentu pada judul-judul yang muncul. Sesudah diberi kode, data itu hendaknya dipelajari, dibaca, dan ditelaah lagi, kemudian disortir dan diuji untuk dimasukkan ke dalam kelompok tertentu yang akan menjadi cikal bakal tema.
c. Susunlah menurut tipologi
Kerangka klasifikasi atau tipologi bermanfaat dalam menemukan tema dan penyususnan hipotesis kerja. Buatlah catatan tentang bagaimana subjek penelitian mengelompokkan orang-orang dan perilaku mereka, apa dan bagaimana perbedaannya. Pengelompokan demikian sebaiknya dibuat dengan tepat.
d. Bacalah keputusan yang ada dengan masalah dan latar penelitian
Selama dan sesudah pengumpulan data, kepustakaan yang berkaitan dan relevan dengan masalah studi hendaknya dipelajari. Maksudnya ialah untuk membandingkan apa yang ditemukan dari data dengan apa yang dikatakan dalam kepustakaan profesioanal.

Menganalisis Berdasarkan Hipotesis Kerja
Setelah memformulasikan hipotesis kerja, peneliti mengalihkan pekerjaan analisisnya dengan mencari dan menemukan apakah hipotesis kerja itu didukung atau ditunjang oleh data dan apakah hal itu benar. Dalam hal demikian peneliti barangkali akan mengubah, menggabungkan, atau membuang beberapa hipotesis kerja. Untuk meningkatkan kemampuan menganalisis dan meningkatkan pengertian data, seperti yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (1975:98-91), adalah seperti berikut ini:
a. Apakah data menunjang hipotesis kerja?
Proses ini merupakan usaha untuk membandingkan data yang menunjang dengan yang tidak menunjang. Pekerjaan selanjutnya ialah memeriksa dengan cermat data yang ada, apakah benar-benar menunjang atau tidak menunjang hipotesis kerja. Setelah itu ujilah sejauh mana tingkat kepercayaan terhadap hipotesis kerja yang telah dirumuskan.
b. Apakah data yang benar yang dikumpulkan atau bukan?
Peneliti hendaknya meneliti apakah data yang tercatat pada catatan lapangan itu benar-benar data yang dikumpulkan atau tercampur dengan pandangan peneliti atau juga sesuatu yang berasal dari subjek tetapi bukan asli pernyataan subjek.
c. Apakah ada pengaruh peneliti terhadap latar penelitian?
Walaupun sedikit, barangkali akan ada pengaruh peneliti terhadap latar penelitian. Hal itu mungkin sekali terjadi pada saat pertama peneliti memasuki lapangan karena subjek masih curiga atas kehadiran peneliti yang asing itu. Karena situasi demikian, keterangan yang diberikan oleh subjek masih dikemukakan dengan tertahan-tahan atau masih ada yang disembunyikan. Pengaruh sperti itu perlu diuji oleh peneliti. Hal itu dapat diuji dengan bertanya: Apakah suasana waktu memperoleh data ini cukup menyenangkan sewaktu saya mulai memasuki latar penelitian? Apakah dengan kehadiran peneliti para subjek mengubah perilakunya? Selain itu pada tanggapan peneliti perlu diberikan gambaran tentang subjek sesudah diamati atau diwawancarai.
d. Adakah orang lain yang hadir?
Catatan atau tanggapan peneliti perlu pula diberikan dalam catatan lapangan, apakah sewaktu diadakan pengamatan atau wawancara ada pihak ketiga yang hadir. Kategori data hendaknya dikelompokkan diantara adanya kehadiran orang lain dan kehadiran sendiri agar benar-benar diperoleh data yang murni.
e. Pertanyaan langsung ataukah kesimpulan tidak langsung?
Dalam memberikan kode terhadap butir-butir data, peneliti hendaknya membedakan mana yang menunjang secara langsung, mana yang menunjang secara tidak langsung, mana yang tidak menunjang sama sekali. Jika yang menunjang secara langsung hanya satu atau dua sedangkan yang menunjang secara tidak langsung cukup banyak, ditambah lagi dengan yang tidak menunjang maka sebaiknya dipertimbangkan untuk hendaknya hipotesis semacam itu dibuang saja.
f. Siapa yang mengatakan dan siapa yang melakukan apa?
Barangkali peneliti akan menarik kesimpulan dan mengenakannya pada semua subjek atas dasar yang dikatakan atau dibuat seorang atau beberapa orang. Untuk itu peneliti hendaknya mengelompokkan data atas hipotesis kerja yang ditunjang hanya oleh seorang dan yang ditunjang oleh beberapa orang.
g. Apakah subjek mengatakan yang benar?
Jika subjek pada pertanyaan yang harus dijawabnya,m terutama tentang perasaan atau tentang masa lalu yang kelabu, biasanya ia menghindari menjawab atau mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Teknik mengadakan pemeriksaan keabsahan data dapat mengatasi persoalan seperti ini dengan jalan mengeceknya kepada subjek lainnya atau dengan laporan atau dokumen yang relevan atau mengadakan triangulasi.
D. TIGA MODEL ANALISIS DATA
Sepanjang yang kita pelajari, penulis menemukan bahwa dalam analisis data ada tiga modelnaya, yaitu :
a) Metode perbandingan tetap (constant comparative method) seperti yang dikemukakan oleh Glaser dan Strauss dalam buku mereka The Discovery of Grounded Research.
b) Metode analisis data menurut Spradley sebagai yang ditemukan dalam bukunya Participan Observation.
c) Metode analisis data menurut Miles dan Huberman seperti yang mereka kemukakan dalam buku Qualitative Data Analysis.
Perlu diketahui bahwa yang paling banyak digunakan adalah yang pertama. Analisis data dengan komputer pun menggunakan model ini.
1. Metode Perbandingan Tetap
Dinamakan metode penelitian tetap (constant comparative method) karena dalam analisis data, secara tetap membandingkan satu data umum dengan data umum yang lain, dan kemudian secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya. Metode analisis data ini dinamakan juga “ Grounded Research”, karena awal mulanya ditemukan oleh Glaser dan Strauss dan dikemukakan dalam buku mereka “The Discovery of Grounded Research”. Perlu dipahami bahwa Grounded Research diartikan sebagai filosofi namun juga sebagai metode analisis data.
Secara umum proses analisis datanya mencakup : reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi data, dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja.
1) Reduksi Data
a. Identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasikan adanaya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan focus dan masalah penelitian.
b. Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap ‘satuan’, agar supaya tetap dapat ditelusuri data/satuannya, berasal dari sumber mana. Perlu diketahui bahwa dalam pembuatan kode untuk analisis data dengan komputer cara kodingnya lain, karena disesuaikan dengan keperluan analisis komputer tersebut.
2) Kategorisasi
a. Menyusun kategori. Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yan g memiliki kesamaan.
b. Setiap kategori diberi nama yang disebut ‘label’.
3) Sintesisasi
a. Mensistesiskan berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya.
b. Kaitan kategori dengan kategori lainnya diberi nama/ label lagi.
4) Menyusun ‘Hipotesis Kerja’
Hal itu dilakukan dengan jalan merumuskan suatu pernyataan yang proporsional. Hipotesis kerja ini sudah merupakan teori substantive (yaitu teori yang berasal dan masih terkait dengan data).
Ingat : Hipotesis Kerja itu hendaknya terkait dan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian. Secara garis besar analisis data menurut perbandingan tetap adalah sebagai yang dikemukakan tersebut di atas.
Untuk memahami secara mendalam tentang analisis data dengan versi ini dikemukakan pendapat dari Ian Dey seperti berikut.
Apa analisis data kualitatif? Inti analisis terletak pada tiga proses yang berkaitan yaitu : mendeskripsikan fenomena, mengklasifikasikannya, dan melihat bagaimana konsep-konsep yang muncul itu satu dengan lainnya berkaitan. Proses itu merupakan proses siklikal. Untuk menunjukkan bahwa ketiganya berkaitan satu dengan lainnya. Tetapi karena analisis kualitatif merupakan proses iteratif, penulis juga menyajikan ketiganya dalam spiral iteratif.
Langkah pertama dalam analisis kualitatif adalah mengembangkan deskripsi yang komprehensif dan teliti dari hasil penelitian. Peneliti lainnya menamakannya ‘uraian tebal’. Menjadi uraian tebal karena hal itu memasukkan informasi tentang konteks sesuatu tindakan, intensitas dan maknanya yang mengorganisasikan tindakan itu, dan perkembangannya secara evolusi. Jadi deskripsi memasukkan konteks I dari tindakan, intensitas dari peneliti, dan proses dimana teidakan itu terjadi.
Klasifikasi merupakan langkah kedua dalam analisis data kualitatif. Tanpa klasifikasi data, tidak ada jalan masuk untuk mengetahui apa yang kita analisis. Selain itu kita tidak bisa membuat perbandingan yang bermakna antara setiap bagian dari data. Jadi, klasifikasi data merupakan bagian integral dari analisis. Selanjutnya, landasan konseptual di dalam mana interpretasi dan penjelasan didasarkan pada hal itu.
Dalam analisis data, kita dapat memilah-milah data itu dan memadukannya kembali. Masalah ini tidak akan muncul jika deskripsi dan klasifikasi tidak berakhir dalam analisis itu namun harus diingat bahwa dalam analisis kita bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang di analisis. Untuk keperluan itulah kita perlu membuat kaitan-kaitan antara membangun blok konsep-konsep dari analisis kita. Untuk itu perlu kiranya dimanfaatkan penyajian grafis sebagai alat yang ampuh dalam menganalisis konsep dan kaitan-kaitannya.
Analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan computer sebagai alat utama. Dalam hal ini ada beberapa aspek yang dapat dibantu oleh computer dalam menganalisis data. Aplikasi secara rinci dari aspek-aspek tersebut dijelaskan pada buku penulis. Cara analisis data dengan computer itu dapat digunakan untuk setiap jenis analisis data untuk bermacam-macam penelitian.
Computer menyediakan beberapa pemecahan bagi para analis data kualitatif, terutama berkaitan dengan mengelola dan mengkode data secara efisien. Computer juga menyediakan seperangkat formulir yang memungkinkan untuk mencari dan mengkaitkan data. Ada dua hal yang dibantu computer yaitu pencapaian akhir computer (computer enhancement) dan transformasi computer (computer transformation). Yang pertama berkaitan dngan bantuan computer untuk mencatat dan menyimpan data, memasukkannya ke dalam ‘file’ dan meng-indeks data, mengkode dan mencarinya. Yang kedua, berkaitan dengan upaya mencari dan interogasi data, mencari kaitan secara elektronik antara data dan analisis audit.

Menemukan focus
Menemukan focus adalah langkah pertama dalam analisis. Hal itu tentu saja tidak dikemukakan pada akhir pemikiran tentang penelitian itu tetapi kita Telah mulai bergelut dengan penelitian kita dan mulai menghasilkan data. Proses itu merupakan yang dilakukan pada awal sewaktu kita menekuni proyek penelitian kita. Dalam upaya menemukan focus seorang ahli menyarankan agar kita bertindak sebagai ‘mangkok kosong’, jangan penuh dengan pandangan dan spekulasi kita.
Untuk memberikan arah dalam upaya menemukan focus, kita dapat menggunakan pertanyaan seperti jenis data apakah yang akan dianalisis, bagaimana dapat kita memberikan ciri pada data itu, apa yang menjadi tujuan analisis kita, mengapa kita memilih data itu, bagaimana data itu mewakili atau merupakan pengecualian, siapa yang ingin mengetahui dan apa yang ingin mereka ketahui. Jadi, peneliti adalah bebas menggunakannya dan didasarkan pada perhatiannyayang diprioritaskan. Selain itu, kita dapat pula memanfaatkan sumber-sumber seperti pengalaman pribadi, budaya umum, kepustakaan akademis untuk membantu mencari dan menemukan focus.

Mengelola data
Analisis yang baik memerluksn pengelolaan data yang dilakukan secara efisien. Karena itu kita harus mencatat data dalam format yang memudahkan analisisnya. Dalam hal ini computer memegang peranan penting untuk menjajagi maksud ini. Computer memiliki kapasitas untuk mencari lokasi dan mengeluarkannya kembali informasi yang melebihi standar manusia. Computer dapat pula memperbaiki efisiensi kita dalam mengelola data. Kita memasukkan ke dalam ‘file’ hanya sekali, kemudian memperoleh akses pada fasilitas itu sesuai yang diperlukan. Dalam wawancara, jika kita memfile pembicaraan beberapa pembicara kemudian kita dapat mereferensikan data secara lebih ekonomis dan mengeluarkannya dalam referensi yang lengkap sewaktu diperlukan. Dalam menggunakan kuesioner, responnya dapat dapat pula di file hanya sekali kemudian dengan mudah dapat dipanggil kembali sewaktu diperlukan. Pertanyaan penuh dapat ditayangkan secara penuh pada computer.



Membaca dan menganotasi
Bagaimana kita membaca dengan baik akan menentukan bagaimana kita menganalisisnya. Berkaiatan dengan hal itu, diberikan kepada analis untuk membaca data. Tujuan untuk membaca data adalah mempersiapkan landasan untuk analisis. Membaca itu sendiri tidaklah pasif tetapi interaktif. Bagaimana membaca data secara interaktif? Ian Dey mengemukakan beberapa teknik yaitu ; 1) Dengan jalan mengajukan pertanyaan : siapa, apa, bilamana, di mana, dan mengapa? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat mengarahkan pada berbagai jurusan,membuka hal yang menarik untuk menjajagi data, 2) Daftar-cek yang subtantif, 3) Mentransformasikan data, dan membuat perbandingan.
Dalam penelitian kualitatif data terbanyak ada dalam catatan lapangan. Menganotasi data termasuk membuat catatan mengenai hal-hal yang diperlukan. Dalam hal ini analis membuat catatan yang dinamakan ‘memo’. Untuk itu data itu perlu dibuatkan catatan secepatnya.

Menciptakan kategori
Pada dasarnya kegiatan ini tidak dipisahkan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Agar makin jelas, penulis menyatakan bahwa kegiatan ini berbeda. Pada tingkat praktek, kegiatan ini memasukkan upaya mentransfer bagian-bagian data dari saru kontek (data asli) kepada orang lain (data yang dimasukkan dalam kategori). Pada dasarnya data itu sebenarnya tidak ditransfer hanya di copy dan copynya defile pada kategori yang telah dibuat. Jadi sebenarnya prosesnya adalah sederhana: mencopy dan menyimpan kedalam file. Fasilitas computer telah di desain untuk me;akukan hal itu.
Ada keputusan umum dan keputusan khusus yang digunkan dalam memasukkan dalam ketegori. Sesudah itu, kita ditantang untuk membuat keputusan lanjut seperti: haruskah kita membuat kategori lainnya?

‘Splitting dan slicing’
Sesudah menciptakan dan menyusun kategori, sekarang analis harus mempertimbangkan cara-cara untuk memperhalus dan lebih mengfokuskan analisis kita. Dalam hal ini dinamakan rekontekstualisasi dari data, dinama kita melihat data didalam konteks dari kategori dari pada konteks aslinya. Pada proses sebelumnya barangkali kita telah menghasilkan sejumlah besar bagian-bagian data yang telah dimasukkan dalam kategori-kategori yang berbeda yang dimanfaatkan untuk analisis. Karena itu, kita sekarang sudah dapat memilah-milahnya kedalam sejumlah sub kategori. Namun demikian harus diingat: apakah pemisahan kedalam sub kategori dapat dipertanggung jawabkan secara konseptual? Apakah hal itu secara praktis bermanfaat? Apakah hal itu bermanfaat secara analisis?
Pemisahan atau pemotongan (slicing) adalah proses mengidentifikasikan kaitan secara formal diantara kategori-kategori. Dalam hal ini analisis, memusatkan perhatiannya pada kategori sentral yang muncul dari analisis sebelumnya. Kemudian, kita coba melihat rinciannya pada bebrapa aspek dalam kategori seperti: bagaimanakah hal itu berbeda secara konseptual, bagaimana mereka terkait satu dengan lainnya, apakah hal-hal itu berada pada satu tingkatan atau tingkatan yang lebih tinggi atau lebih rendah?

Mengait-ngaitkan data
Dalam memilah-milah data, kita kehilangan informasi tentang kaitan antara beberapa bagian data. Kita juga kehilangan rasa proses tentang bagaimana hal-hal berkaitan satu dengan lainnya. Untuk memperoleh informasi itu kita perlu mengaitkan data maupun kategori. Juga kita dapat menggunakan computer untuk menciptakan berbagai kaitan (tunggal atau jamak). Untuk memperoleh hasil yang baik kita perlu memberi nama atau label kaitan-kaitan itu, menggunakan daftar untuk memperjelas dan untuk mengkonsistensi, mengaitkan baik secara konseptual mauoun secara empiris dan menggunakan kaitan-kaitan daftar yang terbatas untuk menghilangkan kompleksitas.

Membuat hubungan
Ada baiknya apabila kita melihat perbedaan antara kaitan (link) da berhubungan (connection) sebagai yang di gambarkan dibawah ini.



Dalam hal ini kita menggunakan hubungan untuk membangub hubungan substantive antara dua bagian data. Tetapi dalam membuat hubungan kita menghubungkan dua kategori atas dasar pengamatan dan pengalaman dari kaitan dan bagaimana hal itu beroeprasi. Jadi, kaitan merupakan dasar empiris utnuk mengaitkan kategori-kategori.
Ada dua cara dalam membuat hubungan: menghubungkan atas dasar asosiasi dan menghubungkan dengan data terkait. Pada hal pertama, kita mencari korelasi antar kategori-kategori, sedang pada yang kedua seseorang mengidentifikasikan hakikat kaitan diantara bagian-bagian data.

Peta dan matriks
Hubungan-hubungan di antara kategori-kategori dari data kita sering menjadi rumit atau kompleks. Untuk mengatasi hal itu, peneliti menggunakan diagram berupa matriks dan diagram. Matriks-matriks itu digunalkan untuk membuat perbandingan di antara kasus-kasus, dan peta digunakan untuk menyajikan bentuk dan lingkup konsep-konsep dan hubungan dalam analisis (computer dapat membantu melakukan hal itu). Jika menggunakan peta, kita juga dapat memberikan tanda-tanda khusus pada baris-baris yang menghubungkan bentuk-bentuk. Misalnya: panjang baris untuk satu jenis hubungan, panah untuk arah dari hubungan-hubungan, tanda positif atau negative untuk nilai hubungan-hubungan, baris tebal untuk lingkup empiric dari hubungan-hubungan itu.

Kejadian ‘koroborasi’
Bukti kejadian koroborasi adalah prosedur dimana secara kritis kita berfikir tentang kualitas dari data. Kita coba mengumpulkan data dan mengecek kualitasnya (melalui pemeriksaan keabsaan data). Dalam hal ini computer dapat juga membantu tugas ini. Misalnya: computer dapat membantu bagian data dengan jalan yang mudah untuk mencari kejadian yang bertentangan. Daripada menghidupkan kembali bagian-bagian yang menbantu analisis kita, dan kita dapat mengambil data yang tidak konsisten atau yang bertentangan. Hal lain yang digunakan dalam tahap ini adalah mendorong konfrontasi data dan memilih dari antara penjelasan yang saling bertentangan.

Menghasilkan sesuatu yang dicari
Ian Dey menyatakan, apa yang dapat anda jelaskan kepada orang lain, sedang anda sendiri tidak dapat memahaminya? Hal itu berarti menghasilkan yang dicari bukan menghasilkan sesuatu untuk ‘audienci’ kita, tetapi juga untuk kita sendiri. Dengan melalui upaya menantang dengan mengajukan penjelasan sendiri kepada orang lain, kita dapat memperjelas dan mengintegrasikan konsep-konsep dan hubungan-hubungan yang kita temukan dalam analisis.
Teknik menghasilkan yang dicari dilakukan dengan jalan membuat diagram, mentabulasi dengan tabel-tabel dan menuliskan teks. Untuk menghasilkan yang dicari, kita harus menginkorparasikan unsur-unsur kedalam satuan yang koheren.sebagai hasil akhir dari proses analisis, hal itu menyajikan kerangka menyeluruh dari analisis yang telah kita lakukan.
Pada bagian akhir bagian ini, kita menemukan isu ‘generalisasi’. Ada dua aspek dari generalisasi yaitu: ‘inferensi’ dan ‘aplikasi’. Ian dey mengemikakan bahwa peneliti menyimpulkan generalisasi inferensi daripada mengaplikasikannya.
Pendapat Ian Dey tersebut memberikan gambaran secara khusus tentang konsep dan proses analisis data dengan menggunakan metode perbandingan tetap. Di pihak lain perlu diketahui bahwa analisis data itu adalah merupakan proses induktif. Oleh karena itu pada bagian berikut dalam metode perbandingan tetap dikemukakan analisis data dengan pendekatan induktif.

Analisis Data Kualitatif Menggunakan Pendekatan Induktif Umum (Thomas:1997)
Contoh-contoh Analisis Data Kualitatif Secara Induktif
1) Transkip dibaca beberapa kali untuk menemukan tema-tema dan kategori-kategori. Secara khusus, seluruh transkip dibaca oleh AJ dan satu subsampel dibaca oleh JO. Sesudah mendiskusikan dengan koding dikembangkan dan transkip itu dikode oleh AJ. Jika kode baru muncul kerangka kode itu diubah dan transkip-transkip itu dibaca ulang sesuai dengan struktur baru. Proses-proses ini digunakan untuk mengembangkan kategori-kategori, yang kemudian dikonseptualisasikan ke dalam tema-tema yang luas sesudah diskusi. Tema-tema itu dikategorikan kedal;am tiga tahap: dampak awal, konflik dan resolusi.
2) Tema-tema yang muncul (atau kategori) dikembangkan melalui membaca transkip-transkip berulang-ulang dan mempertimbangkan kemungkinan makna dan bagaimana hal itu sesuai dengan tema-tema yang dikembangkan. Diagram digunakan untuk memfokuskan diri pada apa yang muncul dan untuk mengaitkan tema-tema pasien dan dokter ke dalam halangan-halanga pokok ke pada referral. Transkip juga dibaca secara ‘horisontal’ dengan melibatkan pengelompokan segmen-segmen darik bacaan oleh tema. Sampai pada akhir penelitian jika tidak ada teme-tema baru muncul, yang menyarankan seluruh tema umum telah teridentifikasikan.
3) Kerangka koding awal secara sederhana didasarkan pada topik-topik yang didiskusikan dalam wawancara, misalnya kajian satuan (unit of analysis) dikode atas dasar apakah hal itu mendiskusikan satu atau lebih topik. Beberapa diantara topic-topik itu diperoleh melalui agenda wawancara, namun menggunakan paket NUD*IST yang memungkinkan untuk mengidentifikasikan topic-topik yang diperkenalkan oleh pemeran-serta, misalnya ‘telah terjual’. Pengenalan awal demikian menyarankan bahwa wawancara, sementara difokuskan, tidak dikeluarkan atau dihalangi oleh kesediaan dan minat para pemeran-serta dari suara-suara.
4) Pembacaan yang teliti dan sistematik dan koding transkip-transkip memungkinkan adanya tema-tema umum muncul. Segmen-segmen wawancara yang ada dalam teks dikode yang memungkinkan analisis segmen-segmen wawancara pada suatu tema tertentu, dokumentasi dari hubungan-hubungan dan identifikasi tema-tema, dokumentasi hubungan-hubungan diantara tema-tema dengan identifikasi tema-tema yang penting bagi pemeran-serta. Kesamaan dan perbedaan diantara sub kelompok (misalnya penyedia vs individu, migran sekarang vs migran yang lama) juga dipelajari. Presentasi dari tema-tema yang muncul pada bagian berikut diberi tekanan oleh suara-suara dalam penelitian.
a) Maksud Umum Pendekatan Induktif
Maksud umum dari pendekatan induktif memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari ‘keadaan umum’, tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data, tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul oleh struktur metodologisnya. Tema-tema pokok sering terabaikan, dikerangkakan ulang atau dibiarkan tidak tampak karena adanya prakonsepsi dalam pengumpulan data dan proses analisis data yang dikemukakan dalam eksperimen yang deduktif dan penelitian hipotesis.
Pendekatan induktif jelas pada beberapa jenis analisis data dalam pengertian kualitatif sebagai yang digambarkan oleh berbagai penulis penelitian kualitatif. Mpendekatan induktif dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam data yang rumit melaui pengembangan tema-tema yang diikhtisarkan dari data kasar. Pendekatan ini jelas dalam analisis data kualitatif. Ada yang menjelaskan secara gamblang sebagai induktif dan lainnya menggunakan pendekatan tanpa memberikan nama secara eksplisit.
Tujuan-tujuan khusus yang ada dalam pengembangan seperangkat standar dari prosedur analisis data, sebagai yang diikhtisarkan dalam pendekatan induktif umum:
Ø Untuk memampatkan teks kasar dan banyak bervariasi ke dalam format yang singkat dan berbentuk ikhtisar.
Ø Untuk membangun hubungan yang jelas antara tujuan penelitian dengan ikhtisar temuan yang akan diperoleh dari data mentah dan untuk memastikan hubungan-hubungan tersebut bahwa hal itu adalah transparan (dapat ditampakkan kepada orang lain) dan dapatlah dipertahankan (dipastikan diberikan oleh tujuan-tujuan penelitian).
Ø Untuk mengembangkan model atau teori tentang struktur fenomena yang ada di dalamnya atau proses-prose yang jelas-jelas ada dalam teks.

2) Asumsi yang melatar-belakanginya
Ø Analisis data ditentukan oleh baik tujuan penelitian (deduktif) dan pembacaan jamak serta interpretasi dari data mentah (induktif).
Ø Modus utama analisis adalah pengembangan kategori-kategori kedalam model kerangka yang mengikhtisarkan data mentah dan mencari tema-tema kunci dan proses-proses.
Ø Hasil temuan penelitian dari interpretasi jamak yang dibuat dari data mentah oleh para peneliti yang mengkode data.
Ø Peneliti tang berbeda akan menghasilkan penelitian yang tampak berbeda pula(tidak identik).
Ø Data terhadap temuan dapat dievaluasi sejauhmana konsistensinya bila dibandingkan dengan temuan terkait. Dimana temuan terkait diperoleh dari: (a) replikasi bebas dari penelitian, (b) pembeningan dari temuan-temuan dari penelitian lalu, (c) triangulasi didalam proyek penelitisn, (d) umpan balik dari pemeran-serta dalam penelitian, dan (e) umpan balik dari pemakai-pemakai temuan penelitian.

3) Proses Koding Induktif
Koding induktif dimulai dengan pembacaan yang teliti tentang teks dan pertimbangan dari makna jamak yang terdapat dalam teks. Peneliti kemudian mengidentifikasikan segmen-segmen teks yang berisi satuan-satuan makna, dan menciptakan label untuk kategori baru kepada segmen teks yang diberikan. Tambahan segmen teks ditambahkan pada ktegori yang relavan. Pada tahap itu, peneliti dapat mengembangkan deskripsi makana awal dari kategori dan dengan menuliskan catatan tentang kategori (misalnya asosiasi, kaitan, dan implikasi). Kategori bisa juga dikaitkan dengan kategori-kategori lain dalam berbagai bentuk kaitan, seperti: jaringan, hirarki kategori, atau hubungan sebab-akibat yang berurutan.

4) Menyelenggarakan Pemeriksaan Keabsahan
Pengecekan konsistensi dapat digunakan sebagai usaha untuk menilai pemeriksaan keabsahan analisis data, disamping itu digunakan pula validutas atau pengecekan oleh ‘stake-holder’ yang dapat memberikan kesempatan kepada orang-orang dengan minat khusus dalam penelitian untuk memberikan tanggapan terhadap kategori yang sudah di buat.
Beberapa contoh pemeriksaan kemungkinan konsistensi dikemukakan di bawah ini:
Ø Misalnya pengkode yang bebas terhadap tujuan penelitian, kategori-kategari dan deskripsi dari setiap kategori (tanpa teks kasar dilampirkan)
Ø Dari pengkode yang bebas tujuan penelitian dan memiliki teks kasar, kita dapat bertanya kepadanya dan dia akan mengembangkan kategorinya sendiri.
Ø Kita memberikan kategori kepada pengkode dan beberapa data teks kasar, kita Tanya kepadanya, dari sana pengkode akan memberikan teks baru yang relevan dengan kategori tersebut.

5) Ciri-ciri Kode Kategori
Hasil dari analisis induksi adalah pengembangan kategori-kategori ke dalam model atau kerangka yang meng ikhtisarkan data kasar dan menemukan tema-tema kunci dan proses-proses. Kategori yang dikategori adalah inti dari analisis induktif, yang secara potensial mempunyai ciri-ciri utama, yaitu:

2. Analisis Data Model Spradley
Analisis data menurut model spradley ini tidak terlepas dari keseluruhan proses penelitian, menurut dia, analaisis data itu menyatakan dengan teknik pengumpulan data. Adapun keseluruhan proses penelitian terdiri atas : pengamatan deskriptif, analisis domain, pengamatan terfokus, analisis taksonomi, pengamatan terpilih, analisis komponensial, dan di akhiri dengan analisis tema.

BAB III
PENUTUP
1. Teknik penelitian merupakan salah satu metode penelitian dan merupakan salah satu unsure yang paling penting. Dimana uraian dari bahasan ini mencakup enam bagian dan dibahas secara berturut-turut, yaitu sumber dan jenis data, manusia sebagai instrument, dan pengamatan berperan serta, pengamatan, wawancara, catatan lapangan, penggunaan dokumen dan cara lainnya.
2. Bahasan tentang proses analisis dan penafsiran data akan memperhatikan : pemrosesan satuan, kategori termasuk pemeriksaan keabsahan data kemudian diakhiri dengan penafsiran data.


DAFTAR PUSTAKA

Miles, B. Mathew. 1986. Analisis Data Kualitatif. A Sourse book New Methor, Baverly Hills: Sage Publication
Moleong, Lexi J. 2006. Metodelogi Penelitian Kualitatif (Edisi revisi). PT. Remaja Rosdakarya

Tugas Makalah
Metodologi Penelitian Kualitatif

Dosen pembimbing
M. Miftahusyaian, M.Sos

Oleh Kelompok 3:
Novita Kurniasari (06610040)
M. Adib Mawardi (06610041)
Agus Nawawi (06610070)
Lilis Yuliatin (06610071)


JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
2009
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah Metodologi Penelitian Kualitaitif tentang Analisis dan Pengumpulan Data ini.
Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil memimpin, membimbing dan menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam.
Suatu kebanggaan tersendiri bagi kami karena dapat menyelesaikan penulisan makalah ini yang tidak lepas dari peran serta berbagai pihak, khususnya Bapak M. Miftahusyaian, M.Sos yang telah membimbing kami sehingga dapat menyelesaikan penulisan makalah ini.
Dan kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan makalah ini. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca untuk menyempurnakan penyusunan makalah kami berikutnya.
Akhirnya semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua.


Malang, 14 Mei 2009
Penyusun




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................................. i
DAFTAR ISI.............................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang................................................................................................. 1
Rumusan Masalah............................................................................................. 2
Tujuan Penulisan Makalah................................................................................. 2
BAB II PEMBAHASAN
Teknik penelitian kualitatif................................................................................. 3
2. Analisis Data dan Penulisan Teori………………………………….………..4
BAB III PENUTUP
Kesimpulan.......................................................................................................... 25
DAFTAR PUSTAKA

Investasi Langsung Luar Negeri (FDI)

A. PENGERTIAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI)
Keputusan investasi ke luar negeri merupakan hasil dari proses yang kompleks yang berbeda dari investasi di dalam negeri. Investasi di luar negeri biasanya di dasari oleh pertimbangan strategic, pertimbangan perilaku dan pertimbangan ekonomis yang kompleks.
Menurut Krugman (1991) yang dimaksud dengan FDI adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan control terhadap perusahaan di luar negeri.[1]
FDI (Foreign Direct Investment) atau investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal. Hal ini bermula saat sebuah perusahaan dari satu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (biasa disebut 'home country') bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (biasa disebut 'host country') baik sebagian atau seluruhnya. Caranya dengan si penanam modal membeli perusahaan di luar negeri yang sudah ada atau menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru di sana atau membeli sahamnya sekurangnya 10%. [2]
Panayotou (1998) menjelaskan bahwa FDI lebih penting dalam menjamin kelangsungan pembangunaan dibandingkan dengan aliran bantuan atau modal portofolio, sebab terjadinya FDI disuatu negara akan diikuti dengan transfer of technology, know-how, management skill, resiko usaha relatif kecil dan lebih profitable. Dan dia menyebutkan bahwa lebih dari 80% modal swasta dan 75% dari FDI sejak tahun 1990 mengalir ke negara-negara dengan pendapatan menengah (middle income countries). Untuk kawasan Asia nilainya mencapai 60% dan Amerika Latin sebesar 20%. World Bank (1999) memperkirakan bahwa investasi asing di negara-negara berkembang akan tumbuh pada tingkat 7 – 10% per tahun sampai akhir dekade. Hal ini didorong oleh dampak liberalisasi, privatisasi, inovasi teknologi, penurunan biaya trasportasi, telekomunikasi, mobilitas modal dan pertumbuhan integrasi keuangan. Dalam laporan tahunannya, UNCTAD (2001), World Investment Report, mengemukakan bahwa pertumbuhan FDI di seluruh dunia mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 1990,1997 dan tahun 2000, yakni berturut-turut USD 209 juta, USD 437 juta, dan USD 1.118 juta. [3]
Biasanya, FDI terkait dengan investasi aset-aset produktif, misalnya pembelian atau konstruksi sebuah pabrik, pembelian tanah, peralatan atau bangunan; atau konstruksi peralatan atau bangunan yang baru yang dilakukan oleh perusahaan asing. Penanaman kembali modal (reinvestment) dari pendapatan perusahaan dan penyediaan pinjaman jangka pendek dan panjang antara perusahaan induk dan perusahaan anak atau afiliasinya juga dikategorikan sebagai investasi langsung. Kini mulai muncul corak-corak baru dalam FDI seperti pemberian lisensi atas penggunaan teknologi tinggi.
Sebagian besar FDI ini merupakan kepemilikan penuh atau hampir penuh dari sebuah perusahaan. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki bersama (joint ventures) dan aliansi strategis dengan perusahaan-perusahaan lokal. Joint ventures yang melibatkan tiga pihak atau lebih biasanya disebut sindikasi (atau 'syndicates') dan biasanya dibentuk untuk proyek tertentu seperti konstruksi skala luas atau proyek pekerjaan umum yang melibatkan dan membutuhkan berbagai jenis keahlian dan sumberdaya.
UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1967) dikeluarkan untuk menarik investasi asing guna membangun ekonomi nasional.di Indonesia adalah wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memberikan persetujuan dan ijin atas investasi langsung luar negeri.

B. TUJUAN FDI (FOREIGN DIRECT INVESTMENT)
Tujuan setiap FDI tidaklah sama, perusahaan investor tergerak oleh berbagai ragam alasan untuk berinvestasi di luar negeri. Mereka memiliki proses pengambilan keputusan dan prioritas yang berbeda – beda saat memilih sebuah lokasi investasi. Terdapat empat tujuan utama FDI (Foreign Direct Investment) yaitu:
1. Pencari sumber daya,
2. Pencari pasar,
3. Pencari efesiensi dan
4. Pencari asset strategi.
FDI dapat memberikan beragam manfaat ekonomi dan lainnya untuk lokasi tuan rumah, manfaat ini termasuk meningkatkan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dampak menguntungkan untuk investasi lokal, alih teknologi, membaiknya keterampilan buruh, meningkatnya ekspor, meningkatkan kebersaingan internasional dari perusahaan –perusahaan lokal dan meningkatnya persaingan domestik.
FDI kini memainkan peran penting dalam proses internasionalisasi bisnis. Perubahan yang sangat besar telah terjadi baik dari segi ukuran, cakupan, dan metode FDI dalam dekade terakhir. Perubahan-perubahan ini terjadi karena perkembangan teknologi, pengurangan pembatasan bagi investasi asing dan akuisisi di banyak negara, serta deregulasi dan privatisasi di berbagai industri. Berkembangnya sistem teknologi informasi serta komunikasi global yang makin murah memungkinkan manajemen investasi asing dilakukan dengan jauh lebih mudah.
Pemerintah sangat memberi perhatiaan pada FDI karena aliran investasi masuk dan keluar dari negara mereka bisa mempunyai akibat yang signifikan. Para ekonom menganggap FDI sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi karena memberi kontribusi pada ukuran-ukuran ekonomi nasional seperti Produk Domestik Bruto (PDB/GDP), Gross Fixed Capital Formation (GFCF, total investasi dalam ekonomi negara tuan rumah) dan saldo pembayaran. Mereka juga berpendapat bahwa FDI mendorong pembangunan karena-bagi negara tuan rumah atau perusahaan lokal yang menerima investasi itu-FDI menjadi sumber tumbuhnya teknologi, proses, produk sistem organisasi, dan ketrampilan manajemen yang baru. Lebih lanjut, FDI juga membuka pasar dan jalur pemasaran yang baru bagi perusahaan, fasilitas produksi yang lebih murah dan akses pada teknologi, produk, ketrampilan, dan pendanaan yang baru.[4]

C. MOTIF INVESTASI KE LUAR NEGERI
Terdapat beberapa motif strategi mengapa perusahaan-perusahaan melakukan investasi ke luar negeri. Motif-motif tersebut antara lain:
1. Motif mencari pasar; perusahaan melakukan investasi keluar negeri awalnya di dorong oleh keinginan untuk memproleh tambahan pendapatan dengan memasok barang produksinya ke pasar yang baru.
2. Motif mencari bahan baku; motif ini menjadi motif domonan yang kedua. Katagori bahan baku antara lain adalah minyak, barang-barang tambang maupun hasil hutan.
3. Motif mencari efisiensi produksi; hal ini di lakukan pa da Negara yang memiliki factor produksi yang lebih muarah relative pada negara lain.
4. Motif mencari teknologi dan kaehlian manajemen dengan beroperasi di luar negeri seperti perusahaan Jerman, Belanda,Jepang.
5. Motif mencari keamanan politis.[5]
Lima motif diatas bukan merupakan hubungan yang saling menghilangkan.namun yang lebih penting adalah apakah investasi keluar negeri tersebut merupakan bentuk dari proactive investement atau defensive investement. Proactive investement didesain untuk meningkatakn pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan, sedangkan defensive investement dilakukan untuk melindungi posisi perusahaan dalam persaingan.
Dalam menentukan untuk berinvestasi ke luar negeri, manajer harus memastikan bahwa perusahaan memiliki keunggulan yang memungkinkan untuk bersaing pada pasar local (home market). Keunggulan kompetitif tersebut harus merupakan bentuk yang spesifik dari perusahaan, dapat dipindahkan dan cukup kuat untuk menggati kemungkinan terjadinya resiko dari operasi luar negeri.
Terdapat banyak bentuk keunggulan kompetitif yang memungknkan perusahaan dapat bertahan baik di pasar lokal maupun luar negeri. Keunggulan tersebut adalah terdapatnya skala ekonomis, skop ekonomis, keahlian manajerial dan pemasaran, keunggulan teknologi, kekuatan keuangan, diferensiasi produk dan kompetitif pasar dalam negeri. Setelah itu pemilihan daerah investasi dapat dilakukan dengan melakukan pemeringkatan peluang-peluang investasi diberbagai negara. Kemudian dipilih negara dengan ranking teratas. Kriteria penentuan ranking dapat dilakukan dengan berbagai kriteria sessuai dengan prioritas si pembuat keputusan. Motif perilaku dalam pertimbangan strategik dapat dipengaruhi oleh rangsangan lingkungan eksternal dan komitmen individu denga kelompok.
Kenegara mana investasi harus dilakukan, keputusan tentang ke negara mana investasi ke luar negeri dilakukan di pengaruhi oleh factor-faktor ekonomi dan perilaku. Keputusan untuk berinvestasi keluar negeri yang pertama kali juga tidak sama dengan keputusan untuk ber-reinvestasi. Perusahaan perlu mengidentifikasikan keunggulan yang mereka miliki dan kemudian mencari pasar yang tidak sempurna di mana perusahaan dapat menikmati dan meningkatkan keunggulan kompetitif yang mereka miliki.
Perusahaan sering kali telah mengikuti tahap-tahap yang mendeskripsikan dalam teori perilaku perusahaan. Namun sering kali kemampuan rasional untuk memproses dan menganalisa semua informasi untuk membuat keputusan yang sempurna mngalami kebuntuan.
Lokasi investasi internasional mempunyai arti penting bagi perusahaan internasional. Untuk menentukan lokasi dari investasi luar negeri, perlu di pertimbangkan secara cermat berbagai hal sebagi berikut:
1. Tingkat perkembangan perusahaan pada dasr domestic dank e ekonomiannya yang memerlukan diversivikasi pasaran tidak hanya pada lokaso dalam negeri.
2. keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif perusahaan. Keunggulan kompetitif ini di kaitkan dengan lokasi dimana terdapat ketidaksempurnaan pasar dan perusahaan dapat menghasilkan tingkat pengembalian modal yang cukup menarik.
3. aplikasi dari teori perilaku yang dinyatakan dalam teori prosese internalisasi (intenalization process theory) dan teori hubungan kerja internasional (international network theory).[6]

A. STRATEGI PERUSAHAAN DALAM BERINVESTASI (MNC)
Perusahaan Multinasional (MNC) bersifat oligopolis yang mana pada saat ini dihubungkan dengan ketidaksempurnaan pasar. Ketidak sempurnaan ini dapat terjadi di pasar produk dan pasar faktor produksi di pasar keuangan. Penjelasan tentang MNC ini dapat menggunakan teori organisasi (industrial organizatioan theory), berdasarkan teori ini perusahaan multinasional memiliki modal tak terwujud (intangibel capital) dalam bentuk merk dagang, paten, keahlian pemasaran dan kemampuan organisasionalnya.
Jika modal tidak terwujud dapat diwujudkan dalam bentuk produk tanpa diperlukan adanya adaptasi, maka ekspor dapat menjadi bentuk penanaman modal asing yang dipilih untuk melakukan penetrasi pasar. Apabila pengetahuan perusahaan dalam bentuk produk khusus atau tehnologi yang dapat ditransfer maka penguasaan pasar luar negeri dapat dilakukan dengan pemberian lisensi.
Ketidaksempurnaan pasar meliputi kemampuan perusahaan multinasional untuk memperoleh dana dari berbagai sumber atau disebut diversifikasi sumber dana. Dengan memperoleh dana dari banyak negara maka risiko politik yang dihadapi perusahaan multinasional dapat dikurangi. Pada umumnya perusahaan multinasional memiliki biaya operasi yang lebih rendah dan modal yang lebih besar kepada perusahaan asing dan perusahaan lokal. Sehingga perusahaan multinasional akan berproduksi pada tingkat biaya rata-rata rendah atau mengalami skala ekonomi. Keunggulan ini akan merupakan halangan bagi perusahaan lain untuk masuk ke industri yang sama.
Strategi MNC
Pengetahuan tentang strategi MNC akan mendorong terpilihnya proyek investasi yang paling sesuai dengan tujuan perusahaan. Proyek investasi yang terbaik adalah proyek yang menempati ranking teratas berdasarkan kriteria perusahaan. Hal yang lebih penting yang akan diperoleh dari pengetahuan tentang strategi adalah peningkatan kreativitas tentang strategi ekspansi global.
Beberapa strategi yang digunakan perusahaan multinasional adalah sebagai berikut :
1. Multinasional Berdasarkan Inovasi
Perusahaan multinasional seperti 3M (Amerika Serikat),N.V,Philips (Belanda) dan Sony (Jepang) menciptakan barries to entry terus menerus. Perusahaan ini menghabiskan dana yang jumlahnya besar untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Produk yang dihasilkan perusahaan ini didesain untuk memenuhi kepuasan konsumen.
2. Multinasional Dewasa
Strategi yang memungkinkan industri otomobil, minyak, kertasa dan makanan kaleng untuk tetap beroperasi walaupun kemampuan inovatifnya telah hilang dan produknya telah distandarisasi. Caranya adalah dengan menciptakan barries to entery melalui skala produksi yang ekonomis dan kenaikan proporsi biaya pemasaran dan distribusi yang paling rendah daripada kenaikan keuntungan yang diperoleh.
3. Multinasional Menua
Saat produk distandarisasi, maka keahlian tehnologi dan organisasional akan berkurang dan semua barries to entery akan menghilang. Strategi yang digunkan saat perusahaan multinasional mengalami keunggulan kompetitif produknya menjadi hilang, salah satu kemungkinannya adalah dengan masuk kepasar baru yang pesaingnya masih sedikit.
Dalam praktek perusahaan harus mampu mendapat dan meproses semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang rasional berdasarkan semua fakta yang terjadi. Perusahaan observasi dapat dilihat dari dua teori diantranya yaitu :
1. Teori proses Internasional, keputusan untuk berinvestasi keluar negeri untuk pertama kali merupakan proses pengembangan pasar perusahaan.
2. Jaringan Internasional, dalam jaringan internasional ada perusahaan multinasional yang berlaku sebagai perusahaan induk lainnya sebagai perusahaan cabang.

B. METODE-METODE DALAM BERINVESTASI
Bila perusahaan telah memutuskan untuk berinvestasi di luar negeri, maka yang harus dipertimbangkan cara yang terbaik untuk melakukannya. Cara-cara yang dapat dipilih untuk melakukan investasi luar negeri antara lain :
1. Malakukan Joint Venture
Melakukan join venture dengan satu atau lebih mitra lokal, Joint venture adalah kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan perusahaan lokal. Join Venture merupakan persekutuan bebadan hukum yang mengkombinasikan sumber daya yang dimilki oleh masing-masing perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu.
Keunggulan Joint Venture adalah sebagai berikut ini :
Sekutu lokal lebih memahami adat istiadat, kebiasaan dan Lembaga kemasyarakatan dilingkungan setempat.
Akses kepasar modal negara tuan rumah dapat dipertinggi oleh hubungan dan reputasi sekutu lokal.
Sekutu lokal mungkin memilki tehnologi yang cocok untuk lingkungan setempat.
§ Kelemahan Joint Venture adalah sebagai berikut :
a. Jika salah dalam memilih sekutu maka akan meningkatkan resiko politik yang dihadapi.
b. Dapat terjadi perbedaan pandangan antara sekutu lokal dengan perusahaan.
c. Adanya harga transfer produk atau komponen akan menimbulakn konflik kepentingan antara kedua belah pihak.
2. Melakukan Marger atau Akuisi dengan perusahaan yang telah eksis.
Akuisi terjadi apabila suatu perusahaan memilki saham biasa perusahaan lain, atau perusahaan menginvestasikan uangnya dalam jangka panjang diperusahaan lain.[7]
Keunggulan melakukan merger dan akuisi :
Lebih cepat melakukan proses operasi.
Tidak perlu menyiapkan manajeman baru karena diperusahaan yang diakuisi adalah manajemen, tinggal dilihat kinerjanya.
Resiko bisnisnya lebih kecil.
§ Kelemahan melakukan merger dan akuisi`:
Membutuhkan dana yang cukup besar.
Reaksi politik dari negara tuan rumah mungkin timbul saat perusahaan lokal diakuisisi perusahaan multinasional.
Kesalahan penilaian kinerja perushaan yang akan daiakuisisi.
3. Lisensi
Lisensi merupakan metode yang populer bagi perusahaan untuk mengadakan ekspansi pemasaran internasioanl,metode ini biasanya dilakukan oleh perusahaan no-multinasioanal.

§ Keunggulan melakukan lisesnsi :
Cara yang muidah bagi produsen untuk mengadakan ekspansi pemasaran internasional.
Tidak memerlukan dana yang besar.
Resiko politik yang dihadapi rendah bila seluruh kepemilikan lisensi dipegang produsen lokal.
§ Kelemahannya melakukan lisensi :
Penghasilan yang diperoleh dari lisensi lebih rendah daripada laba yang diperoleh jika berinvestasi secara langsung.
Kurangnya pengendalian kualitas dari pemberian lisensi.
Tehnologi yang dilisensikan mudah ditiru.
4. Kontrak Manajeman
Hampir mirip dengan lisensi, yaitu adanya penerimaan kas dari luar negeri yang di peroleh tanpa harus menyediakan dana investasi yang signifikan. Namun kontrak manajemen meiliki resiko politik yang lebih rendah di banding dengan lisensi karena dalam kotrak menejemen terdapat kemudahan untuk merepatriasi sumberdaya.[8]
Keunggulan dengan kontrak manajemen:
Resiko politik lebih rendah karena manajer yang dikontrak dapat dengan mudah ditarik pulang.
Perusahaan multinasional dapat terus menerima keuntungan melalui kepemilikan saham diperusahaan yang menerima kontrak.
§ Kelemahannya dengan kontrak manajemen:
Perusahaan memberi kontrak tidak memperbolehkan perusahaan yanga membeli kontrak untuk menetapkan kebijakan operasionalnya selama dalam jangka waktu tertentu.
Perusahaan membeli kontraktaidak dapat menunjukkan bakat manajemennya yang mungkin lebih baik dari pada manajemen pemberi kontrak manajemen.
Mendesain strategi ekspansi global.
Pendekatan “The OLI Framework” yang dikemukakan oleh Dunning (1977, 1981,1988) mengembangkan suatu pendekatan eklektik dengan memadukan 3 (tiga) teori utama PMA (FDI), yaitu: Teori Organisasi Industrial, Teori Internalisasi, dan Teori Lokasi. Terdapat 3 (tiga) kondisi yang harus dipenuhi jika suatu perusahaan melakukan Penanaman Modal Asing, yaitu:
(1) Perusahaan harus memiliki beberapa keunggulan kepemilikan dibandingkan perusahaan lain;
(2) Harus lebih menguntungkan dengan memanfaatkan sendiri keunggulan-keunggulan tersebut daripada menjual atau meyewakan ke perusahaan lain; dan
(3) Harus lebih menguntungkan dengan menggunakan keunggulan tersebut dalam kombinasi dengan paling tidak beberapa input (faktor) yang berlokasi di luar negeri.[9]
The OLI Framework yang dikemukakan oleh Dunning diatas memiliki beberapa kelemahan antara lain tidak dapat menjelaskan lebih jauh eksistensi perusahaan asing (MNCs), khususnya mengenai perkembangannya terhadap FDI. Oleh karenanya dibutuhkan model empirik yang dapat mendukung argumen ini dengan membandingkan data dengan teori yang ada.
Feldstein (2000) meyakini bahwa sebagai salah satu jenis aliran modal bebas, FDI memiliki beberapa keuntungan. Pertama, aliran modal tersebut mengurangi risiko dari kepemilikan modal dengan melakukan devesifikasi melalu investasi. Kedua, integrasi global pasar modal dapat memberikan spread terbaik dalam pembentukan corporate governance, accounting rules, dan legalitas. Ketiga, mobilitas modal secara global membatasi kemampuan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang salah. Disamping keuntungan tersebut diatas, negara penerima (host country) akan menerima keuntungan.[10]
Hal – hal yang perlu di perhatikan untuk dapat menarik investasi asing antara lain adalah:[11]
1. Memahami Investasi Asing Langsung (FDI), perusahaan investor tergerak oleh berbagai ragamlasan untuk berinvestasi di luar negeri. Mereka memiliki proses pengambilan keputusan dan prioritas yang berbeda – beda saat memilih sebuah lokasi investasi. Terdapat empat jenis utama FDI yaitu pencari sumber daya, pencari pasar, pencari efesiensi dan pencari asset strategi.
2. Membangun sebuah Badan Promosi Investasi, IPA berperan sebagai tuan rumah investasi dalam upaya nasionaluntuk memasarkan lokasinya. Suatu daerah / lokasi menggunakan berbagai cara untuk menarik para investor. Salah satu pendekatan paling penting dan umum digunakan adalah memakai institusi khusus sebuah badan promosi investasi (IPA).
3. Menciptakan Strategi Promosi Investasi, Strategi promosi investasi adalah peta untuk membantu sebuah IPA mencapai tujuan yang di tetapkan. Strategi ini harus dimulai dengan sebuah pengertian awal mengenai apa yang dapat ditawarkan oleh lokasi kepada para calon investor. Strategi promosi harus tidak hanya berfokus pada sektor industri apa yang akan di bidik dalam jangka pendek, tetapi juga harus mencerminkan apa yang akan di bidik dalam jangka menengah dan idealnya dalam jangka panjang, dengan asumsi adanya perbaikan dalam lingkungan investasi.
4. Membangun kemitraan yang efektif, Keberhasilan dalam promosi investasi membutuhkan kerjasama yang efektif antara perantara promosi investasi dan organisasi lain. Saat membangun strategi promosi investasi juga harus mempertimbangkan badan pemerintahan ataupun swasta lainnya sebagai mitra kerja yang cukup berpotensi untuk membantu mengembangkan serta menyampaikan pembangunan citra, pembangkit investasi, dan layanan jasa investasi
5. Memperkuat citra daerah /lokasi, Kegiatan membangun kesadaran dan citra merupakan dasar dari promosi investasi. Jika para investor mempunyai presepsi negatif yang tidak benar atau hanya mengetahui sedikit informasi tentang sebuah daereah / lokasi dan keuntungan yang di tawarkan, maka upaya yang harus dilakukan untuk menarik investasi akan menjadi kurang efektif.
6. Membidik dan membangkitkan peluang investasi, Membangun dan memelihara hubungan dengan bisnis yang menghasilkan investasi merupakan fungsi dasar perantara promosi investasi di seluruh dunia. Salah satu gambaran paling umum yang berhubungan dengan investasi adalah menghubungi calon investor untuk membahas peluang di daerah / lokasinya.
7. Pelayanan investor, dimulai pada saat seorang investor memutuskan untuk mengunjungi sebuah lokasi. Ini adalah titik awal dimana aktifitas layanan jasa bagi para investor dimulai. Dengan mengusai dan mengintegrasikan layanan bagi para investor berarti meningkatkan kemungkinan secara signifikan untuk mengubah kunjungan para investor menjadi sebuah investasi yang sesungguhnya.
8. Memonitor dan mengevalusi aktifitas dan hasil
Memantau dan melakukan evaluasi tidak dapat mendorong atau membantu investasi, namun merupakan kegiatan pendukung yang penting dalam menilai keaktifan badan promosi serta untuk mengembangkan ukuran kinerja kualitatif dan kuantitatif.
9. Memanfaatkan teknologi informasi
Meningkatnya penggunaan dan perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara berbisnis pemerintah dan perusahaan di seluruh dunia, hal ini berlaku juga untuk promosi investasi




















BAB III
PENUTUP

Kesimpulan
Dalam meneberinvestasi ke luar negeri, manajer harus memastikan bahwa perusahaan memiliki keunggulan yang memungkinkan untuk bersaing pada pasar local (home market). Keunggulan kompetitif tersebut harus merupakan bentuk yang spesifik dari perusahaan, dapat dipindahkan dan cukup kuat untuk menggati kemungkinan terjadinya resiko dari operasi luar negeri.
FDI (Foreign Direct Investment) atau investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal. Hal ini bermula saat sebuah perusahaan dari satu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (biasa disebut 'home country') bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (biasa disebut 'host country') baik sebagian atau seluruhnya.
FDI terkait dengan investasi aset-aset produktif, misalnya pembelian atau konstruksi sebuah pabrik, pembelian tanah, peralatan atau bangunan; atau konstruksi peralatan atau bangunan yang baru yang dilakukan oleh perusahaan asing. Penanaman kembali modal (reinvestment) dari pendapatan perusahaan dan penyediaan pinjaman jangka pendek dan panjang antara perusahaan induk dan perusahaan anak atau juga dikategorikan sebagai investasi langsung. Kini mulai muncul corak-corak baru dalam FDI seperti pemberian lisensi atas penggunaan teknologi tinggi.


DAFTAR PUSTAKA

Bachtiar, Yanivi. 2006. Keuangan Perusahaan Internasional. Salemba Empat: Jakarta.
Handaru, Sri. 2005. Manajemen Keuangan Internasional. CV. Andi Offset: Yogjakarta.
Sartono, Agus. 2001. Manajemen Keuangan Intenasional. BPFE: Yogjakarta.
Yugiantoro, Purnomo. 2004. Manajemen Keungan Internasional. Fakultas ekonomi UI: Jakarta.

http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/
http://www.ina.or.id/inaweb/download/Rekomedasi%20Promosi%20Iklim%20 Investasi.pdf.
www.goingglobal.com/articles/understanding_foreign_direct_investment.html.
www.jubileedebtcampaign.org.uk/










MAKALAH
Foreign Direct Invesment
Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Manajemen Keuangan Internasional



Dosen Pembimbing:
Fitriyah, S.Sos., MM


Oleh:
Muh. Adib Mawardi (06610041)
Agus Nawawi (06610070)








JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun makalah yang berjudul ”Foreign Direct Investment” ini dengan yang diharapkan. Makalah ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem informasi manajemen.
Makalah ini kami susun dengan harapan agar dapat menambah wawasan tentang permasalahan yang berkaitan sistem informasi untuk menciptakan competitive advantage.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan makalah ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya pengetahuan dan sarana yang kami miliki dalam proses penyusunan makalah ini. Untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang bersifat konstruktif guna perbaikan makalah ini selanjutnya.
Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibnu Fitriyah, S.Sos., MM selaku pembimbing dalam penyusunan makalah ini, dan semua pihak yang telah membantu kami dalam proses penyusunan makalah ini. Semoga malakah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi para mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.


Malang, 13 Juni 2009

Penyusun
[1] http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/
[2] www.going-global.com/articles/understanding_foreign_direct_investment.htm
[3] http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/
[4] www.jubileedebtcampaign.org.uk/
[5] Agus Sartono. 2001 . Manajemen Keuangan Intenasional. BPFE: Yogjakarta. Hlm:242-243
[6] Purnomo Yugiantoro. 2004. Manajemen Keungan Internasional. Fakultas ekonomi UI: Jakarta. Hlm: 188-189.
[7] Sri Handaru. 2005. Manajemen Keuangan Internasional. CV. Andi Offset: Yogjakarta. Hlm 301-304

[8] Agus Sartono. 2001 . Manajemen Keuangan Intenasional. BPFE: Yogjakarta. Hlm
[9] http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/
[10] http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/
[11]http://www.ina.or.id/inaweb/download/Rekomedasi%20Promosi%20Iklim%20Investasi.pdf

Tugas Final Manajemen Keuangan Internasional (Fixed)

The Impact of Transparency on
Foreign Direct Investment


Zdenek Drabek* and Warren Payne
World Trade Organization Economic Consulting Services, Inc.
Geneva Washington, D.C.


*Views expressed in this paper are personal and should in no way be interpreted as official or representing the position of the World Trade Organization or its Member Countries. We are grateful, without implicating, Marion Jansen, Roberta Piermartini and two anonymous referees for helpful comments on the previous draft of the paper


ABSTRACT

Non-transparency is a term given in this paper to a set of government policies that increase the risk and uncertainty faced by economic actors foreign investors. This increase in risk and uncertainty stems from the presence of bribery and corruption, unstable economic policies, weak and poorly enforced property rights, and inefficient government institutions. Our empirical analysis shows that the degree of non-transparency is an important factor in a country's attractiveness to foreign investors. High levels of non-transparency can greatly retard the amount of foreign investment that a country might otherwise expect. The simulation exercise presented in the statistical part of this paper reveals that on average a country could expect 40 percent increase in FDI from a one point increase in their transparency ranking. Pari passu, non-transparent policies translate into lower levels of FDI and hence lower levels of welfare and efficiency in the host country's economy. A nation that takes steps to increase the degree of transparency in its policies and institutions could expect significant increases in the level of foreign investment into their country. This increased investment translates into more resources, which in turn increases social welfare and economic efficiency.


Key Words: Foreign direct investment, transparency, corruption, FDI modeling.


JEL Classification No. [F02] [F13] [F21] [F23] [M14]


1. Introduction

The issue of transparency in economic and business decisions has become one of the most talked about and novel topics in economics and finance and among businessmen and policy makers. Surely, economists and businessmen as well as government officials have always been aware that access to information may be impeded or costly or that business practices can differ from country to country - for better or worse. Nevertheless, it is only in recent years that transparency has become a major issue. The lack of transparency has been used by some observers as an argument towards redirecting foreign aid among countries. For example, in their study of foreign aid flows, Alesina and Weder (1999) show that foreign aid is not necessarily offered to the least corrupt governments. They further argue that donors should rethink their aid policies if they are truly serious about encouraging "good governance".

The lack of transparency has been also tied to the financial turmoil first witnessed in Mexico and later in Asia and other parts of the world. Following these financial crises, it is now widely recognized that the availability of timely and complete information is crucial in order to avoid the kinds of violent instability of financial markets that we have witnessed in recent years. It is no surprise, therefore, that M. Camdessus, the Managing Director of the IMF, thinks of transparency as the "golden rule" of the new international financial system. Transparency has been proposed for the agenda of multilateral negotiations such as those in the OECD, and pursued as a powerful objective of influential non-governmental organizations such as Transparency International. Transparency in economic policy-making now also figures as an important condition for lending by international financial institutions. In sum, "transparency" has become the "buzz-word" of modern politics and economics.

In this paper we shall address one issue that has so far not received much attention in the discussion – the impact of transparency (or, rather, the lack of it) on flows of foreign direct investment (FDI). As we shall argue further below, there are strong reasons to believe that transparency in economic policy-making and in the activities of government institutions is vital in attracting foreign investment. If so, one would expect that countries with more transparent trade and investment regimes will attract more FDI than those that are plagued by the perception of bureaucratic inefficiencies and the existence of corruption and other related problems.

The main purpose of this paper is to evaluate the effects of transparent policy regimes on FDI inflows. In order to do so, we have developed a simple econometric model which we have tested with the help of standard statistical methods. The tests confirm our hypothesis that more transparent policy regimes indeed act as a strong incentive for foreign investors and vice versa.

The term "transparency" may be even currently somewhat "overused". It is often put forward out of context or without a specific meaning. This makes discussions about transparency too general and limits the scope for policy recommendations. We shall try to avoid committing the same error. Before plunging into the empirical analysis, we shall, therefore, examine the concept of transparency in more abstract terms. We shall first discuss various aspects of transparency as they are related to economic policy-making. In addition, we shall examine the reasons why transparency of policy regime is particularly important for foreign investors.

Why do we focus on FDI? The answer is very simple – FDI has become an increasingly more important factor of economic growth. This is reflected in the trend over the last several years as countries have increased reliance on FDI. Between 1986-1989 and in 1995 the rate of FDI grew more rapidly then world trade in goods. Between 1973 and 1995 the value of FDI multiplied by more than 12 times, from $25 billion to $315 billion, while the value of commodity exports multiplied by about eight and a half times, from $575 billion to $4900 billion. In many cases the value of FDI flowing into a country exceeds the level of official government aid to that country. In brief, while the value of international trade in goods is still far greater than the value of FDI, FDI plays an increasingly important role.

Developing and transition nations have a particularly strong interest in attracting foreign capital. Domestic savings are often insufficient in these countries to finance their investment needs. This capital shortage affects both public and private investment. The Asian Development Bank predicts that the demand for infrastructure investment in Asia alone will reach $150 billion annually by 2010. The World Bank forecasts the need for investment between $1.2 and $1.5 trillion in infrastructure development in developing East Asian countries. Foreign investment is also a key component of privatization schemes in transition economies in Central and Eastern Europe. The privatization process in the Czech Republic, Hungary, Poland as well as in countries like Slovakia, Bulgaria, and Romania, has actively pursued foreign capital.

We shall organize the paper into 7 sections. The following section 2 introduces the topic by defining the range of issues which represent the origins of non-transparent economic policies. In the same section we shall also review the broad effects of non-transparent policies. In section 3 we shall asses the importance of transparency specifically for FDI. Measures to improve transparency will be discussed ion section 4. Section 5 represent the empirical part of this paper. It includes a discussion of methodology and provides a summary of the empirical findings, with more detail provided in the statistical appendix. Policy implications of our findings are discussed in section 6 and conclusions are presented in section 7.


2. Scope and Origins on Non–Transparent Economic Policies.

The term transparency of economic policy is a catchall phrase that refers to the clarity and effectiveness of activities with impact on public policy. In the economic literature, the discussion about transparency has been mostly focussed on two key topics – corruption and bribery and on protection of property rights, but the issue is much larger as we shall now argue. Moreover, the literature has mainly been concerned with the activities of governments and their institutions. Even though we shall limit our empirical part of the paper to the same agent, this too is an oversimplification.

Let us start by considering the question of transparency in economic policy-making of governments. The lack of transparency has for us five different origins. First, economic policy – making will be seen as non-transparent if it is subject to corruption and bribery . By definition, bribery involves illicit payments which are never "advertised", or made otherwise public even though corruption may be sometimes so widespread that "everyone knows". Bribery is non-transparent not only because it is normally illegal but also because the non-transparency strengthens bargaining positions of the beneficiaries from these illicit payments. The impact of bribery can be economically highly distortionary. For example, in his work on the effect of corruption on government activities Tanzi shows that corruption distorts public investment (Tanzi et al.1997 and Tanzi 1999). Similar point is made by Mauro (1995) and (1996) who investigates the impact of corruption on various government expenditures and on public and private investment respectively. Corruption can also have highly detrimental effects on the country's distribution of income and worsens poverty (Gupta 1998) . Corruption and bribery have been also found to have an adverse impact on capital accumulation and may even threaten stabilization programs supported by the IMF (Asilis et al.1994). Further evidence of serious distortions has been provided in numerous World Bank studies such as those of D. Kaufman et al. (1999) as well as by other researchers.

The second important element of non-transparency arises in the area of property rights and their protection within a given country . The lack of copy right protection, the existence of patent infringement and lack of enforcement of contracts are all examples of what constitutes poor protection of property rights. The protection of property rights is vital for firms to pursue new investment and research in order to ensure that firms will see return from their investments . Without this profit incentive there is little motivation to take risks and invest. In addition, weak property rights result in the distribution of assets as common property, and as is well known, common property situations may result in sub-optimal allocation of assets. This could be a particularly serious problem for countries that are undergoing fundamental changes of their institutions and, in general, for developing countries. The questions of property rights have been examined extensively in the literature including issues related to investment behavior of firms. Developing countries are particularly susceptible problems related to the protection of intellectual property rights. For example, a recent study of National Economic Research Associates shows that developing countries benefit a great deal from instituting a stronger protection of intellectual property rights. A study of Weimer (1997) also makes essentially the same point when it argues that political systems can have significant impact on the credibility of commitments on property rights, with a special focus on post-communist nations.

The third and fourth aspects of non-transparency relate to the level of bureaucratic inefficiency within the government and poor enforcement of the rule of law. These two factors can pose severe barriers to business. If the quality of government service is unpredictable, companies' exposure to additional risks is increased. Moreover, their ability to cover against these risk impeded due to the unpredictable nature of government service. OECD (1997b), for example, shows that bureaucratic inefficiency and weak rule of law impede economic activities by imposing additional costs on economic agents. Delays in licensing, the inability of the courts to enforce contracts and the capricious and arbitrary enforcement of rules and regulations all reduce economic efficiency and effectiveness.

Finally, the fifth origin of non-transparent economic policies has a great deal to do with the conduct of economic policies per se. Economic policies are likely to be treated as non-transparent if they are subject to unpredictable policy reversals. These policy reversal are particularly damaging in privatization deals and whenever foreign investors are involved. Consider, for example, the case of privatization in country X in which the government summarily cancels decisions of the previous government to privatize the country's industry. The reaction of foreign investors to the policy reversal is likely to put the country concerned "off-limits" for foreign investors. Unfortunately, this is not a hypothetical case as we have seen in recent years in a number of countries which range across different regions and cultures such as Indonesia, Nigeria or Slovakia. In each one of these countries, the lack of transparent policies has been suggested to be one of the main reasons why foreign investors have demonstrated extreme caution to invest and for capital flight. This reflected a growing suspicion of investors about the intentions of governments concerned and their commitments to policies in the countries concerned.

Related example on non-transparent economic policies is one in which economic decisions are perceived to be arbitrary. Absence or poorly executed tenders for sales of assets is a relevant case in point. It is clear that for tenders to be perceived to be transparent they must be based on rules, and these rules must not be ambiguous and, once accepted, they must not be changed except in exceptional circumstances. Moreover, if exceptions are to be permitted these must be well understood and known to all participants in advance.

Who is guilty? But the issue of transparency is, of course, much wider. Bribery and corruption, for example, are not necessarily the "privilege" of governments only but they have "infected" even private businesses in some countries. Moreover, lack of transparency has been criticized in the case of institutions that play an important role in the provision of public information - and thus in the conduct of public policy – and they are not government institutions. Take the case of rating agencies that provide credit ratings of governments, private businesses and other institutions. These agencies play a crucial part in influencing investors' decisions with their credit assessments even though, as some would argue, they are not subject to the strict scrutiny of markets or regulators. In recent discussions of the Basle banking criteria, Financial Times complained that " markets and regulators should keep a closer eye on the record of rating agencies and demand greater transparency from them".

International organizations have also recently become targets of public criticism. Following the "Mexico crisis", the International Monetary Fund has been under attack by their critics about its practices of keeping certain information out of the public domain or not providing information faster to the public. . As a result of this criticism, the IMF has been revising its policies concerning the release of economic and financial information on individual countries in order to make its own practices and countries' economic conditions more transparent. The pressure is also on other economic and financial multilateral institutions. For example, a recent meeting of a committee on technical barriers to trade of the World Trade Organization has suggested that " information regarding current work programs and proposals (on international standards) … should be made easily accessible and comprehensible to all interested and related parties".

It must be also recognized that the question of transparency can go even beyond individual economic agents – such as firms, governments, public policy institutions or even individual governments. Take, for example, the case of the ongoing discussions about international financial "architecture". One of the recent proposals was to ensure that the International Monetary Fund should be in the position "to give moral and financial support to countries imposing capital controls or suspending debt repayments". The idea is not to help countries in distress but also "to guide expectations by providing a transparent and timely explanation of why a particular approach to a private sector involvement was taken" . Clearly, for this proposal to be workable, this can only be if it is agreed by the major shareholders of the IMF. This cannot be a proposal of a single government but it must be the outcome of international cooperation. The fact that the proposal was indeed made by the finance ministers of the Group of Seven countries gives it a far better chance of acceptability.

In brief, the concept of transparent economic policy-making is very broad and needs to be considered in its entirety if economic policies are to be seen as truly transparent. Nevertheless, our own treatment of the subject will have to be narrower. We shall only consider those aspects of transparency that relate to government policies and of activities carried out by government institutions. The reason is a matter of expediency rather than of theory. Our choice has been to some extent determined by the constraints of our empirical tests which in turn have been influenced by the availability of data.

In addition, for many reasons governments tend to be most implicated as the origin of corruption and in the lack of transparency Economic policies and activities of government institutions can be perceived as transparent if the actual policies reflect their actual design in that they transmit the intended messages and signals. Similarly, economic institutions can be treated as transparent if their activities exactly conform to the stated objectives of these institutions and they carry out activities fully consistent with these objectives. Moreover, for economic policies and government institutions to be transparent it must be, of course, assumed that economic policies are clearly formulated, and that government institutions do have clear objectives and mandates. In brief, governments affect transparency through activities that they themselves control – regulatory activities, public sector policies and other. Thus, our focus on governments is given partly by technical reasons and partly by the important role of governments as an economic agent.


3. Why is Transparency Important for FDI?

Transparent economic policies are vital for foreign investors, and the reasons are several. The first reason is that non-transparency imposes additional costs on businesses. These additional costs arise as firms have to tackle the lack of information that should have been provided by the appropriate government department in the implementation of its policies and in the activities of government institutions. For example, firms bidding for a state asset expect to receive full information from the government about the company to be privatized. Any set of information that falls short of the expectation of the bidders will have to be supplemented – at extra costs, and the latter are typically incurred by the bidders.

Additional costs are also incurred because of corruption - another element of non-transparency identified above. In many countries, bribery is illegal. Bribery raises, therefore, the risks and the costs of non-compliance, and the companies will only take the risk if the rewards are sufficiently high. Corruption can indeed be very costly to firms. By way of example, bribes are estimated to have accounted for 7 percent of revenue of firms in Albania and Latvia in mid-1990's and in Georgia the corresponding figures was even higher – 15 percent. This process would lead to an investment selection that often has little to do with choices based on bona fide project appraisal but rather to projects selected on the basis of contacts, pressures, rent-seeking alliances etc. Moreover, the majority of law-abiding companies will typically avoid doing business in countries in which bribery is an inseparable part of business. In brief, the existence of strong legal provisions against bribery and their effective enforcement will go a long way towards inducing FDI flows.

The second reason why transparent economic policies are important for FDI is because they facilitate cross- border mergers and acquisitions. When firms decide to acquire companies abroad, they will often have to have their acquisitions approved by the Monopoly Commission or its equivalent in the host (i.e. foreign investment receiving) country. However, the practices of these competition commission often vary from country to country and from region to region. For example, Neven, Papandroupulos and Seabright (1998) argue in their study of the European competition policy that the Competition Commission of the European Union enjoys high level of discretion with very little transparency. It is perhaps, therefore, not surprising that we have so far witnessed little of cross-border mergers and acquisitions within the European Union.

The third reason is closely related to the previous discussion of competition policies. Foreign investors require transparent protection of property rights. As we have argued above, investors generally require that their property be protected and that the protection be transparent. What holds for investors in general holds, of course, it holds for foreign investors in particular. This conclusion is intuitive but it also has a strong backing from business attitude surveys and from empirical literature such as the study of Rapp et al.. (1990) who find that effective protection of intellectual property rights is strongly correlated with inflows of foreign investment.

The fourth argument for transparent economic policies is that they positively influence business attitudes. Virtually all surveys of business attitudes convincingly show that companies base their decisions to invest abroad on their perceptions of what economists like to call "fundamentals". The latter include macroeconomic conditions such as low and predictable inflation, prospects of fast economic growth, healthy balance-of-payments position. They will typically also include factors such plentiful and relatively skilled labor force, access to natural resources, efficient infrastructure etc. Furthermore, and most importantly in the context of our paper, investors typically seek clear, open and predictable economic policies that minimize the risks of unpleasant and costly surprises. Open trade and investment regimes are particularly powerful instruments to attract investments in general and foreign investments in particular . Clearly, transparency of economic policies and government institutions figures prominently on the minds of businessmen and in the meetings of corporate boards of multinational companies.

The absence of comprehensive and symmetrical legal provisions concerning business practices has a number of effects for companies. One of the most serious effects is arguably their impact on the competitive position of firms which may differ among countries as a result of these differences. For example, US Federal law prohibits U.S. firms from using bribery to gain access to foreign markets. By contrast some European countries allow firms to treat bribes paid as deductions in calculating their tax liabilities. This asymmetry of rules poses a disadvantage for U.S. firms. Therefore, the elimination of corruption is an important issue for U.S. firms as a means to level the playing field.

Finally, there is another, and perhaps the most important reason why economic policies must be transparent if countries can establish favorable conditions for capital inflows. The reason is countries' policy performance and transparency are monitored by outside agencies which have a crucial impact on decisions of foreign investors. These agencies include the IMF and various private credit rating agencies. Their influence is different – the IMF provides a "credit of approval" of sound economic policies while credit rating agencies evaluate the credit risk of the country concerned. Their similarity rests on the fact adverse judgement on government policies in a given country will typically lead adverse perceptions by foreign investors of that country. As frivolous as it might sound it is a well known fact from the business community that foreign investors would base their investment decisions on credit assessments and country rankings established by some credit rating agencies. The fact that we shall also heavily rely on country rankings in our empirical part further below is not, therefore, an entirely academic exercise but one that is strongly derived from the reality.


4. Measures to Improve Transparency and the Role of WTO

Given the diversity of non-transparency elements, the measures required to address the specific issues will vary from case to case. For example, bribery and corruption will require quite different measures than those problems that are related to bureaucratic inefficiencies or protection of property rights. Each case of non-transparency would, therefore, have to be discussed separately. We do not propose to discuss these measures in any detail but thought it important to raise those issue that will require priority attention of policy makers in the future.

Elimination of corruption and bribery will sometimes call for relatively straightforward and simple solutions such as a reduction of government interventions in markets. On the one hand, this could include, for example, the elimination of price controls, reduction of regulatory activities of governments to only those activities that are absolutely necessary, elimination or a reduction of licensing schemes etc. On the other hand, this may also call for measures that are far more complex. These may include measures to change business and bureaucratic attitudes; for example, corruption in some countries may be so culturally engrained that it may be regarded as socially acceptable. Clearly, elimination of corruption will have to be handled with care and sensitivity and will require much more than an act of legislation.

Protection of property rights can be also increased in a variety of ways. Protection of intellectual property rights can be improved by the adoption of the appropriate legislation in countries in which such a legislation is still lacking. The legislation should be consistent with the internationally accepted standards and conventions. Otherwise, countries which export products and services that are subject to intellectual property rights will be reluctant to make these products available abroad. Pari passu, foreign investors must also be protected against nationalization and other forms of expropriations – the most blatant forms of violation of property rights. Last but not least, commercial contracts must be backed up by enforceable laws.

Administrative inefficiency is probably today the most frequently observed deterrent to FDI. Discretion rather than a system based on rules, "red tape", lack of skilled personnel, poor public pay policy, overstaffing, these all just some examples of the origins of administrative inefficiencies. Many of these problems can be overcome by the adoption of measures and systems that increase transparency and reduce arbitrariness of government decisions. An important road to take is to adopt a system based on well designed tenders for government procurements and public investments, public offerings and other competitive measures for privatization of state assets, solid pay for public officials or other measures as the specific cases may call for.

The next important question is whether the measures should be confined to national legislation or whether countries should be encouraged to enter into international obligations. Probably both will be necessary. Domestic legislation is obviously crucial and must provide the basis for all activities of firms and governments. However, an agreement on international investment has been gaining support among the proponents of free trade. A common belief is that a multilateral agreement on investment will generate an increase in FDI for the member nations. This is, of course, only a necessary but not a sufficient condition but what the agreement will do is to provide a framework of transparent conditions to facilitate the movement of capital. This argument is based on two simple ideas. First, a foreign investment law such as an international agreement will make countries' legal framework much more transparent than foreign-investment related domestic pieces of legislation. Second, international commitments and laws are in many countries above the national laws – phenomenon frequently observed in relatively less developed countries. Even though the push for negotiating a multilateral agreement continues to be resisted , the merits of such an agreement in terms transparency are now increasingly well understood.

A multilateral approach also means greater trade and investment openness which in turn means less corruption. In their study of trade and investment regimes, Selowsky and Martin (1997) found that trade and investment openness have a positive impact on the reduction of corruption. The open trade and investment regimes are conducive to FDI inflows for different reasons. Clearly, the presence of international agreements – multilateral and regional agreements on trade as well as regional agreements on foreign investments - has been a major factor. Moreover, open trade and investment regimes, supported by such agreements, can have a significant impact on the size, structure and the performance of government sector, which can facilitate the expansion of trade and investment. For example, Rodrik (1998) finds that an economy's exposure to international trade is positively correlated with the size of its government – a phenomenon that he explains on the grounds of useful roles performed by governments in supporting international trade activities of the private sector. Brunnetti and Weder (1999) argue in their recent paper that openness also leads to other positive political and economic effects that are relevant for the transparency of government activities – better basic government services such as well–enforced rule of law, security of property rights and reliable bureaucracies. By definition, trade liberalization increases competition in domestic markets which, in turn, puts pressure on domestic firms as well as government to increase the quality of their services. Increased market penetrations by importers and foreign investors means that they demand better services, more information and , in general, a level playing field.

The step towards a multilateral agreement on investment would be relatively short. The reason is that foreign investment is already subject to a number of WTO agreements and WTO-related rules. These include General Agreement on Trade and Services (GATS) which recognizes that the supply of many services to a market is difficult or impossible without the physical presence of the service supplier. Thus, the agreement allows commercial presence of one member in the territory of any other Member country. Foreign investors are also protected through the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) whereby each WTO member accords in its territory protection of intellectual property rights of nationals of other WTO countries. Third is the Agreement on Trade- Related Investment Measures (TRIMS) which identifies investment measures that are inconsistent with the GATT – essentially local content and trade balancing requirements. Fourth is the Agreement on Subsidies and Countervailing measures that defines the concept of "subsidy" and establishes the disciplines on the provision of subsidies. Fifth is the Plurilateral Agreement on Government Procurement that states that there be no discrimination not only against foreign products but also against foreign suppliers including domestic suppliers of foreign affiliates. Finally, foreign investors are affected by provisions of the Uruguay Round Agreement on Dispute Settlements.

Would the multilateral approach reduce corruption? What we argue in this paper is that a multilateral agreement on investment is likely to lead to a further reduction in trade and investment barriers. This, in turn, will be conducive to more transparency and less corruption. We are not suggesting that the agreement would have to specifically target corruption as one of its objectives. This may or may not be the case. What we are only suggesting at this stage is that less corruption would most likely be a by-product of a transparent multilateral agreement on foreign investment.

It is not clear at present time which way the pendulum will eventually move. Nevertheless, the pressure for an international agreement that would address the transparency issue is growing even among the governments. By way of one example, a recent meeting of APEC on the New Millenium Round has advanced a new initiative "…. to strengthen the functioning of markets" and concluded with a proposal for a framework that focus on such areas as greater transparency (e.g. transparency in government procurement), improved corporate governance and electronic commerce." In this context, it seem evident that the discussion about the usefulness of a MAI would be enhanced and negotiations about a future MAI moved forward if we had a better feel about the extent to which the lack of transparent regime towards FDI impede the flows of FDI into host countries. To repeat an earlier argument, it would be useful to simulate the conditions that might be created by a MAI, and see how much they might positively affect flows of FDI. This is a subject to which we shall turn in the next few sections.


5. Measuring the Impact of Transparent Regimes on FDI Flows

a. The Model

As we have argued above, the process by which governments can make their FDI regimes non-transparent is quite varied. For the purpose of this paper, non-transparency will be defined as government policies or structures that impede the efficient flow of direct investment between countries by imposing implicit costs and information asymmetries on the actors in the international capital market. Thus, government policies that condone or even permit corruption, that do not provide for an effective protection of property rights, that are implemented by inefficient bureaucracies and that are highly unstable will generate non-transparent regimes that will retard the flows of investment. This lack of transparency will impede the ability of foreign firms to participate in a nation’s market.

In theory, firms should be less likely to enter a non-transparent country because of the increased risks, uncertainty and costs of doing business. The analogous situation is that countries that maintain and promote transparent policies and structures will attract more investment. Since this hypothesis is about observable action, it should be possible to quantitatively test for it. Therefore, a regression analysis model is used to test this hypothesis.

The questions that we want to answer in this paper are the following: "Does 'transparency' matters as a factor influencing FDI decisions?" "If so, how? Can we estimate the effects of better (higher) transparency on FDI inflows?" We hypothesize that non-transparent regimes inject uncertainty and information asymmetries into the international capital markets. Under non-transparent conditions, investors will require, ceteris paribus, a proportionally greater financial return to compensate for their higher risks. Without the extra costs of non-transparent regimes, the flow of FDI would be different. Pari passu, a country's need for investment may be more acute than that of its neighbor, but, due to its non-transparent investment regime, FDI flow to the more transparent market. Once again, FDI are not necessarily earning the best possible returns. It should follow, therefore, that countries that improve the transparency of their policy regimes should also see an increase in foreign investment in their countries.

If this hypothesis is correct then analysis of investment flows should show this. The econometric model presented in this paper is designed to test this hypothesis. The model will be described in the following section.

In order to test our hypothesis, we need to develop a general model of foreign investment behavior. In other words, we need a model of the market for international capital investment. Since transparent policies are expected to have a significant impact on the level of foreign investment, the degree of transparency must be parameterized in the model.

We shall hypothesize that foreign investment inflows depend on the degree of transparency, the level of economic activity in the host country, the level of interest rates, inflation and exchange rate changes in the host country and on the level of openness of its trade regime. To put it more simply,

(1) FDI = f (T, Y, r, i, ER, TR, C),

where

T = transparency
Y = economic growth
r = interest rate
i = inflation
ER = exchange rate changes
TR = openness of trade regime
C = country dummy

We expect transparency, economic growth, exchange rate stability and open trade regimes to be positively related to FDI. In contrast, we expect both interest rates and inflation to be inversely related to FDI.

The mathematical expression of our model is

(2) FDI/GDP =  + β1T + β2Y + β3r + β4i + β5ER + β6TR + β7C + μ

Where μ is a random term.

It is clear that the model is simplified. For example, we have not allowed for the impact of different technologies and their sophistication on investment choices. Nor have we specifically considered home-country factors such as legal treatment of corruption practices of multinational firms in foreign countries. We are aware that host country legal provisions for joint ventures and wholly-owned subsidiaries may also influence investment decisions of multinational firms. However, it is also evident that the corresponding extension of the model would most likely be counter-productive as the degrees of freedom would be reduced. Pari passu, we are confident that the impact of these factors is adequately treated in the model by the "country" and "trade openness" variables.

b. Methodology

Estimating the above model can pose significant technical difficulties. There are two hurdles that are especially commonplace in macroeconomic models - endogeneity and omitted variable bias, both of which were encountered in our estimations. This means, above all, that it may be difficult to separate the impact of different exogenous variables in the model. In real life many actions are occurring simultaneously. In addition, it is often difficult to unambiguously identify the factors that are causing the observed outcomes. In the case of our estimations, for example, economic theory maintains that investment is a major factor of GDP growth. Normally, as investment increases, GDP growth also increases. Thus, investment causes GDP growth. At the same time, economic theory also tells us that rapid growth of GDP can attract investment – domestic and foreign. The faster economic growth, ceteris paribus, the greater the investment needed to maintain the growth at a sustainable rate. A high rate of growth of GDP signals increased market opportunities that attract more firms, which generates more investment. In this case, high GDP growth causes increased investment. The relationship between GDP growth and investment is, therefore, symbiotic and occurs simultaneously. To put it differently, it is very difficult to determine causality. The statistical result in the presence of endogeneity is a biased estimate and inconsistency. As a result more care must be exercised in the development and estimation of the model. The specific processes and techniques used to deal with this problem are discussed below.

The second problem is the likely existence of omitted, but relevant information. Many factors come into play when a firm makes a decision. As a result of the large and complex nature of economic processes, it is almost impossible to fully account for or quantify all the factors. The statistical result in the presence of omitted variables leads to what is known as omitted variable bias. In practice, this means that the impact of the factors not included in the model are captured in part by the other factors in the model. The estimated effects capture both the impact of the variable in question and the variables not included in the model.

As noted above, additional variables are needed to capture the economic conditions of the country that could attract foreign investment in addition to real GDP. The annual average of interest rates for each year is included as a measure of the opportunity cost of capital. A variable measuring the fluctuation of the national currency to the U.S. dollar is included as a proxy for exchange rate stability. A country with an unstable currency is likely to pose more risk and uncertainty and thus be less attractive. The relationship between the U.S. dollar and the national currency is used because real effective exchange rate measures are not available for many of the countries in the model. An indicator variable is included to indicate whether a nation belongs to any treaty covering investment. This variable is mostly an indicator for bilateral investment treaties with the US. These agreements may indicate a general openness of a nation's investment policy to foreign firms. A country that is a member of multi- or bilateral investment treaties is considered to have a more open trade regime. Furthermore, while all monetary variables are in real terms, the actual inflation rate is included as a proxy for perceptions of the financial soundness of the economy. The last variable included is an indicator variable for each of the nations in the sample. This is included to account for country specific factors that would otherwise not be accounted for in the model. Such a variable will capture effects that are not attributed to the other variables and are specific to that particular observation.

The level of investment in each country is normalized by dividing FDI by the country's GDP. This allows us adjust the level of investment for the size of the country's economy. This transformation is useful for two reasons. First, it allows for more direct comparison between countries. Simply comparing the levels of investment in the US versus that of, for example, Botswana is not very useful because of the extreme difference in the size of the economies. Secondly, the size of a country's GDP is likely to be relevant for the amount of FDI the country receives. Simply put, a larger economy has more opportunities for investment. If GDP size were to be included as an independent variable, it would likely suffer from the same statistical problems as GDP growth. Thus, this transformation allows to take the market size into account in the model, but avoids the problem of endogeneity.

As previously mentioned, the possible existence of endogeneity and its attendant bias and inconsistency pose some difficulties. As a result two different forms of statistical models were employed. The standard regression model employed is an OLS regression model. This form imposes the fewest structures on the data and, barring the existence of endogeneity, returns the most accurate, unbiased estimates. However, this model form cannot account for the potential presence of endogeneity. Therefore, it is necessary to also utilize a second statistical model – the Two-stage - least squares (2SLS) regression model – that can account for the presence of endogeneity. The effectiveness of such model in removing the bias depends on the structure of the model. This statistical model attempts to eliminate the bias by finding a proxy for the variable causing the endogeneity. The key to the selection of such a proxy, or instrumental variable, is that it must be highly correlated with the variable causing the endogeneity, but be unaffected by the other variable. The selection of instrumental variables is troublesome because these conditions are difficult to meet. We have, therefore, decided that, prior to investing the effort into finding instrumental variables, we shall first test for the presence of endogeneity.

For testing for endogeneity in the model we have utilized the standard Hauseman Specification test. The empirical results of this test on the variables in the model are included in Appendix. The test results indicate that GDP growth is an endogenous variable and instrumenting was, therefore, necessary. We have identified three candidates for instruments - rate of growth in gross capital formation, rate of growth in employment and rate of growth in population. Three different specifications of the 2SLS model were, therefore, estimated, each using one of the potential instruments.

Additional discussion of transparency is warranted. The concept of transparency is necessarily subjective, as it relates to perceptions of the investment climate in the host country. The same is true for different measures of transparency, such as the transparency index we have used in our study or the Transparency International's Index of corruption. As a result of the subjectivity involved and the fact that different actors may weigh the individual components of transparency differently, attempts to instrument the index using specified, known economic variables would not likely be successful. There are no known economic variables that would be robust and, at the same time, would not be correlated. Similarly, with other variables in the model, attempts to instrument transparency using social variables, such as the ethnic composition of the population or cultural history will most likely prove to be spurious and have a limited usefulness outside a limited group of specifically targeted studies. For these reasons, they would also not be useful in comparisons between Western, developing and transition economies.

Furthermore, we present the individual components of the transparency index in an aggregated form for a specific theoretical reason. We have strong reasons to believe that investment decisions are made with respect to the overall state of transparency within a country, rather than with regard to its individual components. As noted above, the degree of transparency is a subjective measure. Individual actors are liable to give different weight to different components of the index. It is equally possible that investors do not perceive the individual components at all, but rather recognize relative differences in the overall business climate, even though these are derived from the individual components of the index. Furthermore, by its very nature, the lack of transparency cannot be accurately assessed a priori. This means that the full costs of non-transparent policies can only be assessed after the costs have been incurred. By taking investment decisions with respect to individual components of transparency, the margin of error from business decisions is increased. To put it differently, the margin of error associated with a composite index is most likely smaller since errors associated with specific perceptions and decisions may offset each other. Therefore, we strongly believe that a separate treatment of the individual components of the transparency index in our model fails to conform to our hypothesis of how investors view and manage their risk and, in terms of econometrics, our approach seems more sensible.

c. Data

Foreign direct investment is defined in this paper as investment in capital stock or assets by a company abroad. This should be distinguished from portfolio investment which is an investment into a financial asset and typically with a shorter-term horizon. There are four primary methods of foreign direct investment that can be identified. The first is when a company obtains sufficient common stock in a foreign company to assume voting control. Second is when a company acquires or constructs plants and equipment in a foreign country. Third is when a company shifts funds abroad to finance an expansion of a foreign subsidiary. Fourth is when earnings of a company’s foreign subsidiary are reinvested in the foreign subsidiary instead of being returned to the parent company.


Transparency will be measured with the help of rankings of countries in terms of transparency. The rankings are taken from the International Country Risk Guide published monthly by Political Risk Services, (PRS). Analysts at PRS develop rankings for 162 countries on a monthly basis. PRS rankings for the level of corruption, law and order, bureaucratic quality, contract viability and the risk of government expropriation of private assets are combined to form one transparency index. The higher a country's rank the more transparent their policies and institutions. The coefficient on the transparency index will indicate the degree to which transparency impacts the flow of foreign investment into that country. The sample of data used in this study and the countries' rankings are summarized in Table 1.


TABLE 1 : The Sample: Country Rankings According To Their Transparency

Country Average Rank Years Included in Sample
New Zealand 38 1992-1995
Denmark 38 1992-1995
France 38 1992-1995
Netherlands 38 1992-1994
Finland 37.5 1992-1995
Germany 37.5 1992-1995
Norway 37.5 1992-1995
Canada 37 1992-1995
Japan 37 1992-1995
Austria 37 1992-1995
US 36 1992-1995
UK 36 1992-1995
Korea 34.5 1992-1995
Spain 33.5 1992-1995
Israel 33.5 1992-1995
Jordan 33.5 1992-1995
Czech Republic 32.5 1994-1995
Italy 32 1992-1994
S. Africa 31 1992-1995
Singapore 30.5 1992-1995
Egypt 29 1992-1995
Costa Rica 28.5 1992-1995
Botswana 28 1992-1995
Morocco 28 1992-1995
Chile 28 1992-1995
Indonesia 27.5 1992-1995
Argentina 27.5 1992-1995
Syria 26.5 1992-1994
India 26 1992-1993
Paraguay 26 1992-1995
Venezuela 26 1992-1995
Columbia 25.5 1992-1995
Ecuador 25 1992-1995
Nicaragua 25 1992-1995
Uruguay 25 1992-1995
Dominican Republic 24.5 1992-1995
Philippines 23 1992-1995
Bolivia 23 1992-1995
Pakistan 21 1992-1995
Nigeria 21 1992-1994
Panama 20.5 1992-1995
El Salvador 20 1992-1994
Honduras 20 1992-1995
Zambia 19 1992-1993
Guatemala 19 1992-1995
Bangladesh 17.5 1992, 1994-1995
Sierra Leone 12 1992, 1994-1995
Thailand 10 1992-1994
Malaysia 8.5 1992-1995
Source: See the text.





The figures in the table rank countries according the level of transparency of their policies and institutions. The country with the highest rank is regarded as the most transparent and vice versa for countries with the lowest rank. The sample used in our estimations covered 52 countries – a smaller sample than the one used by PRS for reasons already explained. In our sample, the country with the highest rank ( the most transparent country) are New Zealand, Denmark, France and the Netherlands and the country with the lowest rank ( the least transparent country) is Malaysia.

For the estimation of the model we use data compiled from several sources. In addition to the transparency index described above, we use data on interest rates, GDP, inflation, total investment, population, capital formation and employment levels. All of these variables taken from the IMF publication International Financial Statistics, (IFS). Data on foreign investment is taken from both IFS and the United Nation's (UNCTAD) World Investment Report. As noted, data on fifty-two countries over the years 1991-1995 are included in the data set.

The sample includes data on countries' variables on which the observations covers a relatively short period of time – two to four years. This is not an ideal time coverage to capture fixed effects of these variables. The reason is that the data may have been subject to short-term fluctuations. It would certainly have been preferable for us to use longer time series but, unfortunately, we were seriously constrained by data availability and resources. Nevertheless, it is our belief that this limitation will not fundamentally distort our estimations – unless a critical mass of our sample were to be indeed affected by economic instability during the examined period, which we do not believe was the case.

d. Empirical Estimates

We have made the estimation of our model using both ordinary least square method (OLS) and two-stage-least-squares method (TSLS). The main difference between both sets of simulations is the inclusion of instrumental variables in the TSLS method. The results of our estimations are summarized in Table 2. Estimating the model using a standard OLS approach generates very encouraging results. The transparency index variable returns a coefficient of .0106. The positive sign on the coefficient indicates that as a country’s transparency ranking increases, they should experience increases in foreign investment.

However, as previously noted, the OLS estimates are likely to be biased as a result of endogeneity in the model. This was also confirmed by standard test statistics which showed, inter alia, high standard errors. The estimates of two of the coefficients had wrong signs in comparison to our expectations. It was for these reasons that we have re-estimated the model using the TSLS method. The results of the re-estimation are very encouraging. All three variants of the model brought dramatic improvements to the quality of the estimates. The coefficients have the correct signs, the standard errors (and t-values) are acceptable in at least one of the three variants, and the correlation coefficients are also reasonably high. Even though we have not attempted a formal discrimination among the three different sets of TSLS estimates, it appears that the best fitting model is the one using "population" as the instrumental variable. An explanation for this choice is provided further below.

Table 2 TSLS regression with robust standard errors
Change in Population as Instrumental Variable


FDI/GDP Coefficient Standard
Error t-value P>t [95% Conf. Interval]
GDP growth .03486 .02325 1.499 0.138 -0.1141 .0811
Transparency .02435 .01047 2.324 0.023 .0035 .0452
Inflation .00124 .00239 0.518 0.606 -.0035 .0060
Interest rate -.00003 .00006 -0.648 0.519 -.0002 .0001
Exchange rate .38156 .32033 1.191 0.237 -.2559 1.0191
BIT .06085 .12347 0.493 0.623 -.1848 .3065

Number of observations = 135
R-squared = .5816



Table 3 compares the results of the OLS model with the results of the three specifications of the TSLS model. The cells present the estimated marginal impact of a one unit change in the noted variable in the FDI/GDP ratio. A positive value indicates an increasing level of FDI while holding total GDP constant, resulting from an increase of the transparency variables.


Table 3 Simulation Results: Estimated Value of FDI/GDP

OLS Model Instrumented Model
Gross Capital Formation Instrumented Model
Change in Employment Instrumented Model
Change in Population
Effect of Transparency Rank .0106 .0088 .00353 .0244
Effect of GDP growth rate .00163 -.00460 .00198 .0349



The most interesting result is that the estimate of the marginal impact of the transparency rank is positive. That is, as countries increase the degree of transparency in their economy, their attractiveness to foreign investment increases. The fact that different specifications all return positive estimates of the marginal impact of transparency, while reporting varying impacts of GDP growth, indicates a particularly robust result.

In order to examine the predictive power of the model several examples are presented below. The tables below (Tables 4 and 5 ) provide examples of the predictive power of the models. Table 4 lists the average percent difference between the actual FDI/GDP ratio and the ratio predicted by each of the models. Table 5 lists the actual ratio of FDI/GDP of several countries in the sample and the ratio of FDI/GDP each model predicted that the country should have received. The closer the predicted levels of FDI/GDP ratio to actual, the more accurate the model.



Table 4 Model Specifications and Estimated Errors

Model Specification Average Difference Between Actual and Predicted FDI/GDP Ratios
OLS -3.3 percent
Instrumented Using Change in Capital Formation 3.9 percent
Instrumented Using Change in Employment Level -0.2 percent
Instrumented Using Change in Population 20.1 percent


Comparing the predicted results of the model versus the actual shows that, while not perfect, the different specifications of the model can be quite effective in predicting the level of FDI a country is likely to receive. Because of the statistical flaws discussed with respect to the OLS model, it is not surprising that it is the least effective method in predicting the correct outcome. One reason why the instrumental variable technique using the change in population is likely to be more successful is the larger number of observations. For several nations accurate data on changes in gross capital formation and especially on employment was not available, thereby reducing the number of observations in the sample. This will also reduce the predictive power of those models. Because the change in population is the most effective instrument in predicting proper results it will be the model used for discussing the substantive significance of improvements in transparency.

Given that the model is fairly accurate in predicting outcomes, the logical question is the extent to which transparency affects FDI. The coefficients associated with the transparency variable report the marginal impact of improving a country’s transparency ranking by one point on the FDI. For the given sample, the average increase in the FDI/GDP ratio a country could expect from a one-point increase in its transparency ranking is approximately 40 percent. However, the average percent increase is not a particularly good measure as evidenced by the wide variations in results. This can be seen in the following Table 5 which shows the impact of changes in the transparency ranking for several countries in the model. It shows the percentage increase a country could expect from a one point and three point increase in their transparency ranking, respectively. For some nations the three point increase puts their transparency ranking higher than the upper limit. The out of sample designation denotes these countries.


To reiterate, the above Table 5 reveals a wide variation in the impact of increasing transparency. This is in part due to the initial level of foreign participation in the economy. Moreover, the variation may also be due to the country's ranking relative to the maximum possible value, two issues which are discussed in some detail in the following section.

Table 5 Estimated Impact of Higher Transparency on FDI/GDP Ratios.

Country Average Transparency Rank Average % Change in FDI/GDP Ratio,
1 point increase
in TI Rank Average % Change in FDI/GDP Ratio,
3 point increase
in TI Rank
Canada 37 142 Out of Sample
Spain 34 212 253
United Kingdom 36 149 Out of Sample
Costa Rica 28.5 173 186
Philippines 23 566 619
Colombia 25.5 262 284
Egypt 29 315 365
Israel 33.5 187 246
Thailand 10 209 258
Indonesia 29 263 295
Rep. of Korea 34.5 222 448
Malaysia 9 232 242
Pakistan 22 620 690
Czech Republic 28 242 254
Chile 28 679 700
Ecuador 25 277 292
Bolivia 23 421 452
Guatemala 20 648 711
Singapore 30.5 221 230
Venezuela 26 214 240

Note: TI = transparency index.


While measuring changes in a country's FDI/GDP ratio may aid cross-country comparisons, the actual economic impact are not particularly clear. Therefore, Table 6 below presents the estimates of the impact of improvements in transparency on actual levels of FDI for a sample of countries. As the table demonstrates, the impact of improved transparency on total FDI inflows could be quite dramatic. Our simulation shows that the biggest increase would take place in Italy, the Republic of Korea, and El Salvador – not an unlikely scenario. Nevertheless, how useful these simulations are will further depend on the functional type of relationship between transparency and FDI inflows to which we shall now turn.



Table 6 A Simulation Exercise: Changes in FDI From a 1 Point Increase in the Transparency Rank.
(millions US$)

Country Employment Instrumental Variable
Observed Level Predicted Level Percent Change
of FDI of FDI in FDI
Italy $3,206.10 $6,447.00 101
Botswana -$53.78 -$42.70 21
Argentina $1,812.15 $2,729.60 51
Malaysia $4,218.68 $4,431.63 5
Pakistan $389.70 $514.83 32
Egypt $629.55 $741.45 18
Spain $8,495.69 $10,054.20 18
Morocco $378.08 $467.61 24
Sierra Leone -$1.41 -$0.82 42
Nigeria $916.60 $983.46 7
Zambia $46.64 $48.46 4
Indonesia $3,260.56 $3,663.96 12
Korea, Rep. of $1,097.56 $2,140.72 95
Czech Rep. $1,158.91 $1,219.38 5
Chile $1,271.26 $1,364.66 7
Ecuador $335.21 $352.89 5
El Salvador $21.25 $39.92 88
Guatemala $85.71 $110.80 29
Peru $1,326.89 $1,326.90 0
Venezuela $897.71 $986.49 10


e. Further Qualifications

Our estimations of the effects of improved transparency on FDI inflows in host countries are subject to further qualifications. The estimations are , of course, based on the assumption that the relationship between transparency and FDI inflows can be represented by a continuous function with constant properties. However, it is likely that the effects of improving transparency are not constant. In fact, it is reasonable to assume that countries with particularly poor transparency ratings will receive only marginal increases in investment after initial improvements in transparency. This may occur for two reasons. First, when a nation has a particularly non-transparent policy and institutional regime, small increases in their ranking would not substantially increase their overall transparency. It would be the equivalent of lighting a single candle in a pitch-black room - more can be seen, but not enough to be truly helpful. Secondly, a nation would likely have to maintain this improvement for a period of time to be taken seriously by economic actors. Due to their history of non-transparency, countries must maintain these improvements for a sufficient length of time to make their commitments credible.

An analogous situation would exist in countries with high transparency rankings. In such an economy the marginal return from the increase in ranking is not substantive. Using a parallel example, again, the equivalent of switching from a 100 watt light bulb to an 120 watt bulb in a large room will not be noticeable. In addition, a nation's policies and commitments must be seen by investors as credible as noted above. Once again, this means that the policies have to be pursued for some time before they will indeed be seen by investors as truly credible. A new signal of transparency will not necessarily add to this commitment immediately.

Given all these considerations, the relationship between transparency and FDI inflows is likely to be non-linear. The following graph 1 shows how the shift to higher levels of transparency may impact a country’s attractiveness to FDI.

Graph 1

If these two situations hold then there should be some level(s) of transparency where increases in a country’s ranking serve as an effective signal of their commitment to transparency and causes substantive decreases in the risk and uncertainty faced by economic actors. To empirically test this hypothesis an additional model was estimated. This model includes two additional variables for the Transparency Index. The model adds a squared and cubed form of the original Transparency Index variable and estimated using the change in population as the instrumental variable. The signs on the coefficients of the three forms of the Transparency Index indicate the form of the slope when plotted against the ratio of FDI/GDP. The results are summarized in Table 7.


Table 7 Non-linear Re-estimations

Variable Estimate
Transparency Index -.0929
Transparency Index Squared .00378
Transparency Index Cubed -.0000391


The statistical estimates of this model are very close to those expected by the hypothesis. If the hypothesis is correct the coefficient on the linear term would be positive, the coefficient on the squared term would be positive and the coefficient on the cubed term would be negative. The negative coefficient on the linear term is easily explained however. It is likely a function of the sample. The countries in the sample are more heavily distributed along the middle and upper ranges of the transparency index. This lack of observations prevents the model from estimating a proper fit for the linear term.

The table roughly shows that some increases in transparency cause greater investment then others. Specifically, this table would indicate that increases in rankings into the high teens and low twenties cause especially high increases in investment.


6. Policy Implications

Our empirical tests show that countries' attractiveness to foreign investors is quite closely linked to the degree of transparency of their policies. The (relatively) more transparent are the country's policies and institutions, the more attractive is the country to foreign investors. Thus, if we accept the premise that more FDI is good for countries' growth and development, the first, self - evident policy recommendation follows from this premise - policy makers should make sure that their policies are transparent to potential foreign investors.

Our simulations have also shown that not only the relationship between transparency and FDI inflows is positive but this relationship is in fact quite strong. An improvement in a country's ranking by only a few points will significantly improve the country's attractiveness to foreign investors and should lead to a correspondingly large marginal inflows of FDI. Thus, our second policy recommendation is that policy makers should pay a great deal of attention to transparency as a feature of their policies. They should concentrate on this aspect of policy – making perhaps even more than attempting to "fine-tune" other policies to attract foreign investment - in particular those concerning financial incentives.

Investment decisions are based, inter alia, on expectations and human psychology. This means that signals generated by economic policies may take time to be absorbed by investors who will have to be convinced that the policies will not be reversed. In other words, the policies must be credible which leads us to the third policy recommendation - policy makers must accept that some degree of patience is an integral part of policy-making even though election imperatives and other political goals may dictate otherwise.

We could not distinguish in our simulations among the different elements of non-transparent FDI regimes that we have identified above. Our measure of non-transparency is an aggregate one. Hence, no specific and detailed recommendations are possible with respect to these different types of non-transparency apart from the general comments made earlier in the paper. Nevertheless, our findings are consistent with those who argue that least competitive countries are also most corrupt. This would, therefore, suggest that corruption and bribery should be particularly targeted by policy makers whenever they wish to make their investment regimes more transparent.

A final comment can be made about the extent to which countries should undertake international obligations in order to improve their transparency. As we have suggested above, it is clear each country's policy-making must start with more transparent domestic legislation and policies and a strong law enforcement mechanisms. But this raises the question whether approaches based on national solutions are sufficient. We strongly believe that this is not the case. For example, domestic legislation on corruption is unlikely to replace international commitments. Moreover, national solutions are certainly not enough if the same solutions are not adopted by all countries! Thus, our fourth and final policy recommendation is that countries should seek and support international approaches to improve transparency of their policies as much as possible. The only remaining question is whether these approaches should be bilateral, regional or multilateral
What kind of international solutions? Given the affiliation of one of the present authors, it will not be surprising to the reader that we strongly favor a multilateral approach.


7. Post Scriptum.

We are painfully aware that the concept of transparency is quite elusive and, therefore, very difficult to measure. This also means that simulations of the relationship between transparency and FDI flows are subject to ambiguity of data and errors of measurements, quite apart from all the econometric difficulties that we have encountered and discussed in the text. Ideally, we should have been dealing with transparency per se since it is the actual level of transparency that really matters in investment decisions. Unfortunately, there is no way of unambiguously measuring this phenomenon and we had to rely on a relative measurement – international ranking. Moreover, we have relied on the data base provided by one source – PRS – that has been widely used in the literature and by the business community. We have made no effort to compare either the methodologies or the actual ranking of countries in our sample across different sources. To the extent that there are differences, we have, therefore, made no attempt to reconcile them.

Since the estimations have been done with the help of different techniques we have obtained different estimates. Some of the estimates appear better than others but we have not made the additional step of discriminating among the results. This could obviously be another step that we could take in order to improve econometric tests. We feel, however, that the benefits to be obtained from these improvements would probably not justify the costs. These shortcomings notwithstanding, we are very encouraged by our econometric results. The results are robust and statistically significant. They drive home the main point that transparency matters for foreign investors, and that it matters a great deal.

BIBLIOGRAPHY

.
Alesina, Alberto and Weder, Beatrice (1999): Do Corrupt Governments Receive Less Foreign Aid?, NBER Working Paper No. W7108, Cambridge, Mass.: National Bureau of Economic Research.

Asilis, Carlos et al. (1994): On Corruption and Capital Accumulation; Washington, DC.: International Monetary Fund Working Paper 36-94.

Brunetti, Aymo and Weder, Beatrice (1999): More Open Economies Have Better Governments; mimeo, University of Basel, 1998.

Carbough, Robert (1995): International Economics; Cincinati,OH: South Western Publishing Company, 1995.

Drabek, Zdenek. (1998) : A Multilateral Agreement on Investment: Convincing the Skeptics; in J.J. Teunissen (ed.): The Policy Challenges of Global Financial Integration; The Hague: FONDAD, 1998.

Gupta, Sanjeev et al. Does Corruption Impact income Inequality and Poverty? Washington, DC, : International Monetary Fund Working Paper, 76-98.

Hoekman , Bernard and Saggi, K. (1999) : Multilateral Disciplines for Investment-Related Policies?, P. Guerrieri and H.E. Sharer (Eds.): Global Regionalism and Economic Convergence in Europe and East Asia: The Need for Global Governance Regimes; Rome : Institute of International Affairs, 1999

Kamata, Isao. (1997) : Private Sector Involvement in Infrastructure Development. University of Rochester, Public Policy Analysis Program, 1997.

Kaufmann, Daniel, Pradhan, Sanjay and Ryterman, Randi (1999): World Bank Finds New Ways to Diagnose Corruption Symptoms; Transition, Vol. 10, February 1999, No. 1, pp.10-11.

Krastev, Ivan (1999): Dancing with Anti-Corruption: Is Government Complicity in Corruption a Form of Protectionism?; Transition, Vol.10, (February 1999), No.1, pp.8-9.

Mauro, Paolo (1995) : Corruption and Growth. Quarterly Journal of Economics, August 1995.

Mauro, Paolo. (1996) : The Effects of Corruption on Growth, Investment and Government Expenditures; Washington, DC:. International Monetary Fund, Working Paper 96-98.

Neven, D., Papandroupulos, P. and Seabright,P. (1998) : Trawling for Minnows; European Competition Policy and Agreements between Firms; London: CEPR : 1998

North, Douglas (1987) : The Rise of Western Civilization; Cambridge : Cambridge Univesrity Press, 1987.

OECD (1997a): International Market Openness and Regulatory Reform. OECD Working Party of the Trade Committee, March 1997.

OECD (1997b) :The OECD Report on Regulatory Reform. Paper of the Ministerial Council, May 1997.

OECD (1998) : Open Markets Matter: The Benefits of Trade and Investment Liberalization. OECD, Note by the Secretary General., April 1998.

Rapp, Richard and Rozek Richard. (1990) : Benefits and Costs of Intellectual Property Protection in Developing Economies. National Economic Research Associates, Working Paper #3, June 1990.

Rodrik, Dani (1998): Why Do More Open Economies Have Biggers Governments?; Journal of Political Economy, Vol. 106, (1998), No. 5, pp.997 – 1032.

Selowsky, Marcelo, and Martin, Ricardo (1997): Policy Performance and Output Growth in the Transition Economies; paper presented at the Annual Meeting of the American Economic Association, January 4-7, 1997, New Orleans.

Smarczynska, Beata and Shang-Jin Wei (2001): Corruption and Foreign Direct Investment: Firm-Level Evidence; London: CEPR, Discussion Paper Series, No. 2967, September 2001.

Tanzi, Vito et al. (1997) : Corruption, Public Investment and Growth; Washington, DC, . International Monetary Fund Working Paper 97-139.

Tanzi, Vito. (1999) : Corruption, Government Activities and Markets; Washington, DC :. International Monetary Fund, Working Paper 99-94.

Weimer, D. and Vining, A. (1992): Policy Analysis : Concepts and Practice; Engelwood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1992.

Weimer, David (ed.) (1997) : The Political Economy of Property Rights. Cambridge Press, 1997.

WTO (1996) : Annual Report, Volume I : Special Topic: Trade and Foreign Direct Investment; Geneva: World Trade Organization, 1996.


Analisis :

Pembahasan Non-transparansi pada jurnal ini dipergunakan untuk mengamati kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan adanya peningkatan resiko dan ketidakpastian yang dihadapkan pada pelaku ekonomi dan para investor. Peningkatan diskursus tentang resiko dan ketidakpastian membendung datangnya kasus suap dan korupsi, kebijakan ekonomi yang tidak stabil, lemahnya penyelenggaraan hak-hak property, institusi pemerintah yang tidak efisien. Analisis empiris menunjukkan bahwa derajat non-transparanan dapat memperlambat jumlah investasi asing yang diharapkan oleh negara. Simulasi latihan yang ada dalam bagian jurnal pada makalah ini menunjukkan bahwa rata-rata negara mengalami peningkatan investasi luar negeri 40 persen setiap tahunnya dari poin peningkatan rangking transparasi. Par passu, kebijakan non-transparan menjadikan FDI pada tingkat yang rendah, kesejahteraan dan efisiensi yang rendah pada ekonomi negara lain. Negara yang mengambil langkah untuk meningkatkan derajat transparansi pada kebijakan dan institusi mereka dapat mengharapakan peningkatan yang signifikan pada FDI di Negara mereka. Meningkatnya investasi ini berada pada beebrapa sumber yang dapat mengatur tingkat kesejahteraan sosial dan efisiensi ekonomi.
Permasalahan tentang tranparansi ekonomi bisnis merupakan pembicaraan yang paling hangat saat ini di kalangan pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Dan dapat dipastikan bahwa diantara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan menerapkan praktik bisnis yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Meskipun begitu transparansi menjadi isu yang hangat dibicarakan pada tahun-tahun ini sebagai permasalahan yang utama. Dan memang pada kenyataannya sangat sesuai jika ada yang berpendapat bahwa meningkatnya jumlah investasi asing sebesar apapun tidak akan memberikan pengaruh yang berarti jika secara internal Negara masih belum dapat secara serius menerapkan karater pemerintahan yang baik.
Istilah transparasi kebijakan ekonomi mencakup pada kejelasan dan efektifitas aktivitas yang berdampak pada kebijakan umum. Pada literatur ekonomi, diskusi tentang transparansi berpusat pada dua topik yakni kasus korupsi dan kasus suap terhadap kepemilkan umum.
Kebijakan ekonomi yang transparan sangat penting bagi investor asing dan menjadi alasan bagi beberapa investor untuk berinvestasi di perusahaan multinasional. Alasan pertama adalah non-transparansi dapat mendorong biaya bisnis. Tambahan biaya ini dapat menjadikan perusahaan kekurangan informasi yang sepatutnya harus disediakan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan mereka dan aktivitas lembaga mereka. Sebagai contohnya, ketika ada perusahaan yang menawar aset dengan harapan akan mendapatkan informasi dari pemerintah tentang perusahaan swasta. Aturan tentang pembatasan informasi akan menurunkan harapan penawar sebab akan memunculkan biaya tambahan.
Biaya tambahan juga terjadi akibat adanya korupsi. Pada beberapa negara, penyuapan merupakan hal yang illegal. Kasus suap pun meningkat, sehingga resiko dan biaya tidak terpenuhi. Perusahaan hanya akan mengambil resiko jika tingkat pengembalian cukup tinggi. Korupsi tentu saja akan meningkatkan biaya pada perusahaan. Contohnya adalah negara pada perusahaan di Latvia pada pertengahan tahun 1990-an. Proses ini akan menjadikan proses investasi dapat semakin berkembang dari pertimbangan bonafiditas suatu perusahaan yang terdiri atas pertimbangan hubungan, tekanan, dan kerjasama. Selanjutnya perusahaan akan menghindarkan penyuapan pada perusahaan mereka sebagai dari bisnis mereka. Singkatnya, keberadaan dari ketetapan yang jelas akan menghilangkan penyuapan dan meningkatnya efektivitas akan tumbih dengan adanya aliran dana FDI.
Pemberian diversitas pada elemen non-transparan merupakan anggapan yang dibutuhan untuk menanggapi permasalahan akan beragam dari beberapa variabel yang ada. Sebagi contohnya kasus suap dan korupsi membutuhkan tindakan yang berbeda. Untuk menghilangkan kedua hal tersebut dari birokrasi berkaitan dengan adanya ketidak efisiensian dan belum terselenggaranya pemenuhan hak kepemilikan.
Untuk memsisahkan korupsi dan penyuapan terkadang memerlukan arah yang tepat sebagai solusi sederhana menghilangkan kasus korupsi pada lembaga pemerintahan. Pada sisi yang sama pemisahan adanya pengaturan harga, pengurangan aktivitas pemerintah kecuali hanya untuk aktivitas yang benar-benar diperlukan. Pada sisi yang sama, penanganan kasus ini juga dapat menjadi semakin kompleks. Hal ini bisa jadi melibatkan perubahan bisnis, karakter birokrasi. Sebagai contohnya korupsi pada beberapa negara sudah merupakan hal yang membudaya dan dapat diterima oleh kalangan social. Jelasnya, pemisahan korupsi yang ditangani secara hati-hati akan membutuhkan tindakan lebih lanjut dari adanya sebuah legalitas.
Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, proses pemerintah dalam mempraktikkan rezim FDI non-transparan berbeda-beda. Sebagai tujuan dari bahasan ini, non-transparansi akan diistilahkan sebagai kebijakan pemerintah atau struktur yang dapat mengganggu aliran efisiensi pada investasi langsung antar negara sebab memunculkan biaya baru dan informasi yang tidak asimetri pada pelaku pasar modal internasional. Jadi, kebijakan pemerintah yang memaafkan dan bahkan mengizinkan praktik korupsi yang tidak menyediakan perlindungan atas hak kepemilikan umum merupaakan cermin dari birokrasi yang tidak efisien, tidak stabil sebab telah mempraktikkan pola tidak-transparan pada rezim mereka akan menghambat aliran dana investasi. Kurangnya tranparansi akan mengganggu kemampuan perusahaan asing yang berpartisi pasi pada pasar internasional.
Muncul sebuah hipotesis bahwa terdapat hubungan antara rezim non-transparansi yang meliputi ketidakpastian terhadap pasar modal intermasional. Pada kondisi non-tranparan, investor akan membutuhkan kondisi ceteris paribus yang secara proporsional merupakan pengembalian tingkat keuntungan yang lebih untuk sebagai konsekwensi dari sesiko yang tinggi. Tanpa adanya biaya ekstra pada rezim non-tranparan aliran dana FDI akan berbeda. Sebuah negara perlu berinvestasi kemingkinan akan semakin akut dari pada Negara tetangganya jika tidak berinvestasi di negara lain, akan, tetapi karena adanya rezim yang tidak transparan akan menyebabkan hal ini menjadi pilihan terbaik dari pada berinvestasi pada kondisi Negara yang tidak menerapkan system ‘good government’. Sekali lagi dapat diperjelas bahwa FDI tidak hanya memerlukan pengembalian dari investasi mereka, akan tetepai lebih dari itu FDI memerlukan kondisi pasar yang transparan untuk mengembangkan FDI pada waktu berikutnya.
Jika hipotesis tentang hubungan non-tranparansi terhadap FDI ini benar maka analisis dari pertumbuhan investasi ini dapat membuktikan hal ini. Model ekonometrik pada jurnal ini didesain untuk menguji hipotesis ini.
Untuk mengetes hipotesis ini membutuhkan model perilaku investasi umum . dengan kata lain dibutuhkan model pasar untuk investassi pasar modal internasional yang mencantumkan derajat transparansi sebagai bagian dari model ini. Selanjutnya model dari hipotesis ini diojabarkan melului rumusan berikut :

FDI = f (T, Y, r, i, ER, TR, C),
Keterangan :

T = transparansi
Y = pertumbuhan ekonomi
r = tingkat bunga
i = inflasi
ER = tingkat perubahan mata uang
TR = rezim perdagangan terbuka
C = negara boneka

Secara matematis bentuk modelnya adalah sebagai berikut:

FDI/GDP =  + β1T + β2Y + β3r + β4i + β5ER + β6TR + β7C + μ

Dimana myu merupakan istilah acak.
Secara jelas dapat diketahui bahwa model ini sangat sederhana. Sebagaimana contohnya, kita tidak membenarkan adanya dampak teknologi yang berbeda dan pilihan investasi yang tidak benar. Dan juga dianggap bahwa faktor negara sendiri telah melegalkan tindakan korupsi pada perusahaan multinasional dari negara lain. Dan telah disadari bahwa syarat kebijakan dari negara lain merupakan salah satu pertimbangan investasi pada perusahaan multinasional. Bagaimanapun fakta telah membuktikan bahwa tingkat produktifitas telah berkurang.
Perkiraan model tersebut dapat menunjukkan signifikansi teknik yang sulit. Terdapat batu lompatan yang biasanya digunakan pada model makroekonomi, endogenitas dan hilangnya bias ekonomi, kedua hal ini sebagai pertimbangan dugaan yang telah dibuat. Hal ini berarti, kemungkinan akan sulit untuk memisahkan dampak eksogen pada variable ini. Pada dunia sebenarnya banyak tindakan yang terjadi secara simultan. Sebagai tambahan, seringkali dijumpai kesulitan untuk mengidentifikasi secara jelas faktor yang mempengaruhi hasil observasi yang terbaik. Pada kasus perkiraan yang diperkirakan, dapat dicontohkan pada teori ekonomi yang menjadikan investasi sebagai faktor utama pertumbuhan GDP. Normalnya, GDP akan naik jika investasi naik. Jadi investasi menyebabkan pertmbuhan GDP. Pada waktu yang sama, teori ekonomi juga menjelaskan bahwa pertumbuhan GDP yang cepat dapat menarik investasi baik domestic maupun luar negeri. Pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, ceteris paribus, merupakan investasi yang lebih besar yang diperlukan untuk menjaga pertumbuhan pada tingkat rata-rata. Tingkat pertumbuhan GDP yang tinggi memberikan sinyal kenaikan kesempatan pasar yang lebih menarik bagi beberapa perusahaan yang secara umumnya bertujuan untuk mengembangkan investasi.
FDI yang dijelaskan pada jurnal ini merupakan investasi pada modal saham atau asset perusahaan. Hal ini harus dibedakan dengan investasi portofolio pada asset keuangan dan sejenisnya. Ada empat metode pada FDI yang dapat didentifikasi. Pertama jika perusahaan menyediakan saham umum yang cukup pada perusahaan asing untuk mengambil alih control. Kedua jikap perusahaan mendapatkan rencana pembangunan dan perangkatnya di negara lain. Ketiga jika perusahaan menggeser pendanaan pada sector keuangan memui ekspansi subsidi asing. Keempat jika pendapatan subsidi asing perusahaan diinvestasikan kembali pada subsidi asing sebagai ganti pendapatan perusahaan.
Terdapat perkiraan dua metodeyang dapat dibuat yakni metode least square umum (OLS) dan metode least square dua tingkat (TSLS). Terdapat keutamaan yang berbeda antara kedua metode tersebut. Hasil dari TSLS menunjukkan hasil yang mengesankan. Pengembalian variable indeks transparansi sebagai sebuah koefisien dari 0,0106. tanda positif pada koefisien mengindikasikan tingkat perkembangan transparansi yang dapat meningkatkan investasi luar negeri.
Tes empiris pada jurnal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dapat menarik investor asing semakin dekat terkait dengan adanya peningkatan pada derajat tranparansi kebijakan pemerintah mereka. Secara relative hal tampak lebih transparan adalah pada kebijakan dan lembaga negara yang dianggap semakin menarik untuk alternative investasi bagi investor asing. Jadi dapt diterima bahwa dana FDI yang semakin banyak akan semakin baik pengaruhny pada pertumbuhan dan perkembangan negara. Pertama rekomendsi kebijakan pertama mengikuti alas an ini. Pembuat kebijakan harus yakin bahwa kebijakan mereka yang transparan akan berpotensi terhadap meningkatnya jumlah investor asing.
Secara ironi dapat dinyatakan bahwa konsep transparansi merupakan hal yang sangat sukar untuk dipahami dan diukur. Tiruan antara transparansi dan aliran dana FDI merupaakn subjek yang memilii data ambigu dan pengukuran error. Perpisahan cukup dari seluruh kesulitan ekonomi telah dibahas pada jurnal ini. Sayangnya tidak ada ukuran yang jelas dari wujud ini yang akhirnya diputuskan dengan menggunakan ukuran relatif. Selanjutnya, telah dipercayakan pada dasar yang disediakan oleh sumber (PRS) yang secara lebar digunakan dalam literatur dan komunitas bisnis. Juga telah dilakukan usaha untuk membandingkan tingkat aktual negara pada negara yang berbeda. Untuk memperluas perbedaan ini dalam jurnal ini tidak terdapat usaha untuk menyatukan semuanya.

ANALISIS JURNAL
Foreign Direct Invesment

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Mata Kuliah Manajemen Keuangan Internasional

Dosen Pembimbing:
Fitriyah, S.Sos., MM

Oleh:
Muh. Adib Mawardi (06610041)

JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
2009