ADIB

Sistem Informasi Manajemen Sebagai Pengambil Keputusan

2009-07-04T23:22:00.002+07:00

Tugas Makalah
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
SEBAGAI PENGAMBIL KEPUTUSAN

Dosen pembimbing
M. Asnan Fanani, SE., MM

Oleh Kelompok 11:
Abdul Rouf (05610055)
Novita Kurniasari (06610040)
M. Adib Mawardi (06610041)
An’im Fatahna (06610031)

JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
2009
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul ”Sistem Informasi Manajemen Sebagai Pengambil Keputusan” ini.
Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil memimpin, membimbing dan menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam.
Suatu kebanggaan tersendiri bagi kami karena dapat menyelesaikan penulisan makalah ini yang tidak lepas dari peran serta bsrbagai pihak, khususnya Bapak M. Asnan Fanani, SE., MM yang telah membimbing kami sehingga dapat menyelesaikan penulisan makalah ini.
Dan kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan makalah ini. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca untuk menyempurnakan penyusunan makalah kami berikutnya.
Akhirnya semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Malang, 10 Juni 2009

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan Penulisan
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Kerangka Dasar Pengambilan Keputusan
2.2 Pengertian Pengambilan Keputusan
2.3 Tipe Pengambilan Keputusan
2.4 Proses Pengambilan Keputusan
2.5 Kriteria Pengambilan Keputusan
2.6 Skala pengukuran Pengambilan Keputusan
2.7 Metode Kuantitatif dalam Pembuatan Keputusan
2.8 Konsep Riset Operasi
2.9 Model Riset Operasi
2.10 Aplikasi Riset Operasi
BAB III PENUTUP
Studi Kasus
Kesimpulan
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam manajemen, pengambilan keputusan memegang peranan yang sangat penting karena keputusan yang diambil oleh manajer merupakan hasil pemikiran akhir yang harus dilaksanakan oleh bawahannya atau mereka yang bersangkutan dengan organisasi yang ia pimpin. Penting karena menyangkut semua aspek manajemen. Kesalahan dalam mengambil keputusan bisa merugikan organisasi, mulai dari kerugian citra sampai kepada kerugian uang. Ada kalanya keputusan diambil oleh manajer sendiri, tetapi tidak jarang juga bersama staf, tergantung dari besar kecilya masalah dan gaya kepemimpinan yang dianut oleh si manajer. Yang jelas, pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan secara sembarang. Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam rangka pemecahan suatu masalah untuk memperoleh hasil akhir untuk dilaksanakan. Masalah berbeda dengan persoalan, meskipun keduanya merupakan pertanyaan untuk dijawab. Jika untuk pertanyaan sudah ada jawabannya, bagi masalah belum.
Ada masalah yang mudah saja dipecahkan, ada yang sukar, ada juga yang sangat sulit, tergantung besarnya masalah dan luasnya sangkut paut dengan berbagai faktor. Atas dasar itulah, maka keputusan yang dihasilkan ada yang tidak mengandung resiko apa-apa, ada yang resikonya kecil saja, ada pula yang resikonya besar, bahkan sangat besar. Cara pengambilan keputusan akan mempengaruhi perancangan sistem informasi berdasarkan komputer yang dimaksudkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Kerangka Dasar Pengambilan Keputusan?
2. Apa Pengertian Pengambilan Keputusan?
3. Apa saja Tipe Pengambilan Keputusan?
4. Bagaimana Proses Pengambilan Keputusan?
5. Apa Kriteria Pengambilan Keputusan?
6. Bagaimana Skala pengukuran Pengambilan Keputusan?
7. Bagaiman Metode Kuantitatif dalam Pembuatan Keputusan?
8. Bagaimana konsep riset operasi
9. Bagaimana model riset operasi
10. Bagaimana aplikasi riset operasi

C. Tujuan Penulisan Makalah
1. Untuk mengetahui Kerangka Dasar Pengambilan Keputusan
2. Untuk mengetahui Pengertian Pengambilan Keputusan
3. Agar dapat mengetahui Tipe Pengambilan Keputusan
4. Agar dapat mengetahui Proses Pengambilan Keputusan
5. Untuk mengetahui Kriteria Pengambilan Keputusan
6. Agar dapat mengetahui Skala pengukuran Pengambilan Keputusan
7. Agar dapat mengetahui Metode Kuantitatif dalam Pembuatan Keputusan
8. Agar dapat mengetahui konsep riset operasi
9. Agar dapat mengetahui model riset operasi
10. Agar dapat mengetahui aplikasi riset operasi

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Kerangka Dasar Pengambilan Keputusan
penjelaskan pengambilan keputusan yang penting dan kemudian juga mengenai hubungan antara teori tersebut untuk merancang sistem informasi. Model yang bermanfaat yang terkenal sebagai kerangka dasar proses pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Herbert A. Simon akan digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan. Model ini terdiri atas tiga tahap[1]:
Tiga tahap mengambil keputusan
Tahap proses dalam pengambilan keputusan
Penjelasan
Pemahaman
Menyelidiki lingkungan kondisi yang memerlukan keputusan. Data mentah yang diperoleh diolah dan diperiksa untuk dijadikan petunjuk yang dapat menentukan masalahnya
Perancangan
Menemukan, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin dapat digunakan. Hal ini mengandung proses untuk memahami masalah untuk menghasilkan cara pemecahan dan menguji apakah cara pemecahan tersebut dapat dilaksanakan
Pemilihan
Memilih arah tindakan tertentu dari semua arah tindakan yang ada. Pilihan ditentukan dan dilaksanakan

Dengan demikian, proses pengambilan keputusan dapat dipandang sebagai arus dari pemahaman sampai perancangan dan pemilihan tetapi pada setiap tahap hasilnya mungkin dikembalikan lagi ke tahap sebelumnya untuk dimulai lagi. Misalnya, pemilihan mungkin menolak semua alternatif dan mengembalikannya ke tahap perancangan untuk menghasilkan pemecahan tambahan. Model Simon ada hubungannya dengan SIM. Hubungan ini diikhtisarkan untuk ketiga tahap model Simon, yaitu[2]:

Tiga tahap pengambilan keputusan dalam hubungannya dengan SIM
Tahap proses pengambilan keputusan
Hubungan dengan SIM
Pemahaman
Proses penyelidikan mengandung pemeriksaan data baik dengan cara yang telah ditentukan maupun dengan cara khusus. SIM harus memberikan kedua cara tersebut. Sistem informasi harus meneliti semua data dan mengajukan permintaan untuk diuji mengenai situasi yang jelas menuntut perhatian. Baik SIM maupun organisasi harus menyediakan saluran komunikasi untuk masalah yang diketahui dengan jelas agar disampaikan kepada organisasi tingkat atas sehingga masalah tersebut dapat ditangani
Perancangan
SIM harus mengandung model keputusan untuk mengolah data dan memprakarsai pemecahan alternatif. Model harus membantu menganalisis alternatif
Pemilihan
SIM menjadi paling efektif apabila hasil perancangan disajikan dalam suatu bentuk yang mendorong pegambilan keputusan. Apabila telah dilakukan pemilihan, peranan SIM berubah menjadi pengumpulan data untuk umpan balik dan penilaian kemudian.

Ada beberapa cara yang berlainan untuk menggolongkan pengambilan keputusan. Kesadaran akan kerangka dan paham ini akan bermanfaat dalam pembicaraan selanjutnya. Suatu sistem pengambilan keputusan, artinya model sistem yang digunakan untuk mengambil keputusan, dapat bersifat tertutup atau terbuka. Sistem pengambilan keputusan tertutup menganggap bahwa keputusan dipisahkan dari masukan yang tidak diketahui dari lingkungannya. Dalam sistem ini, pengambil keputusan dianggap:
a. Mengetahui semua alternatif dan akibat atau hasil masing-masing alternatif
b. Mempunyai suatu metode (aturan, hubungan, dan sebagainya) yang memungkinkan ia membuat urutan alternatif yang lebih disukai
c. Memilih alternatif yang memaksimumkan sesuatu seperti keuntungan, volume penjualan, atau kegunaan
Paham pengambilan keputusan yang tertutup jelas menganggap bahwa orang yang rasional secara logis menguji semua alternatif, membuat urutan berdasarkan hasilnya yang lebih disukai, dan memilih alternatif yang mendatangkan hasil terbaik. Model kuantitatif pengambilan keputusan biasanya merupakan model sistem pengambilan keputusan yang tertutup.
Sistem pengambilan keputusan yang terbuka memandang keputusan sebagai terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks dan sebagian tidak diketahui. Keputusan dipengaruhi oleh lingkungan dan proses pengambilan keputusan selanjutnya mempengaruhi lingkungan. Pengambil keputusan dianggap tidak harus logis dan sepenuhnya rasional, tetapi lebih banyak menunjukkan rasionalitas hanya dalam batas yang ditentukan oleh latar belakang, penglihatan alternatif, kemampuan untuk menangani model keputusan, dan sebagainya. Mengingat tujuan model tertutup telah dirumuskan dengan baik, tujuan model terbuka sama dengan tingkat keinginan sebab model terbuka dapat berubah apabila pengambil keputusan menerima bukti keberhasilan atau kegagalan. Dibandingkan dengan ketiga anggapan model tertutup, model keputusan terbuka menganggap bahwa pengambil keputusan:
a. Tidak mengetahui semua alternatif dan semua hasil
b. Melakukan penyelidikan secara terbatas untuk menemukan beberapa alternatif yang memuaskan
c. Mengambil keputusan yang memuaskan tingkat keinginnanya
Model terbuka adalah dinamis atas urutan pilihan karena tingkat keinginan berubah menanggapi perbedaan antara hasil dan tingkat keinginan.

2.2 Pengertian Pengambilan Keputusan
Pada hakekatnya kegiatan pembuatan keputusan di latar belakangi oleh adanya suatu masalah atau problem dalam usaha mencapai suatu tujuan tertentu. Pembuatan keputusan ini bertujuan mengatasi atau memecahkan masalah yang bersangkutan sehingga usaha pencapaian tujuan yang dimaksud dapat dilaksanakan secara baik dan efektif. Selain itu, pembuatan keputusan dipandang sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah yang terjadi. Di lain pihak, masalah atau problem yang dimaksud dapat dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu masalah korektif, masalah progresif, dan masalah kreatif.
Masalah korektif adalah masalah yang timbul karena adanya penyimpangan dari apa yang direncanakan. Masalah ini banyak terjadi dalam kegiatan pelaksanaan suatu rencana sehingga pembuatan keputusan dilakukan untuk memperbaiki atau meluruskan penyimpangan yang terjadi atau memperbaiki rencana bila rencana tersebut keliru. Masalah progresif adalah suatu masalah yang terjadi akibat adanya keinginan untuk memperbaiki atau meningkatkan suatu prestasi atau hasil masa lalu. Misalnya, suatu perusahaan ingin memperbesar atau memperluas market sharenya atau suatu pabrik mobil ingin memproduksi suatu kendaraan yang lebih irit bahan bakarnya. Masalah yang dihadapi dalam kondisi ini adalah masalah progresif. Sedangkan masalah kreatif adalah suatu masalah yang muncul karena adanya keinginan untuk menciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Hal ini dapat dicontohkan pada sebuah pabrik mobil yang ingin menciptakan kendaraan dengan energi tenaga matahari.
Efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan biasanya dapat diduga dari jenis atau macam masalah yang sering dihadapi. Sebuah perusahaan yang terlalu sering menghadapi masalah korektif, menggambarkan cara kerja yang kurang efisien dan kurang efektif. Di lain pihak, perusahaan yang lebih sering progresif dan kreatif menggambarkan perusahaan yang relatif sukses dan inovatif.

2.3 Tipe Pengambilan Keputusan
Pembuatan keputusan dapat didefinisikan sebagai penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pembuatan keputusan ini tidak hanya dilakukan oleh para manajer puncak, tetapi juga para manajer menengah dan lini pertama. Setiap jabatan seorang dalam organisasi menyangkut berbagai derajat pembuatan keputusan, bahkan untuk pekerjaan rutin sekalipun dan dalam macam organisasi apapun. Manajer akan membuat tipe-tipe keputusan yang berbeda sesuai perbedaan kondisi dan situasi yang ada. Salah satu metode pengklasifikasian keputusan yang banyak digunakan adalah menentukan apakah keputusan itu diprogram atau tidak. Keputusan juga dapat dibedakan juga dapat menjadi keputusan yang dibuat di bawah kondisi kepastian, resiko dan ketidakpastian. Keputusan yang diprogram adalah keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan atau prosedur. Keputusan ini rutin dan berulang-ulang. Setiap organisasi mempunyai kebijaksanaan tertulis atau tidak tertulis yang memudahkan pembuatan keputusan dalam situasi yang berulanng dengan membatasi dan menghilangkan alternatif.
Masalah rutin tidak selalu sederhana, keputusan yang diprogram dapat juga digunakan dalam penanganan masalah yang kompleks dan rumit. Bila suatu masalah berulang dan unsur komponen dapat dirumuskan, diperkirakan dan dianalisis, maka hal itu dapat menjadi “calon” pembuatan keputusan yang diprogram. Keptusan yang tidak diprogram di lain pihak adalah keputusan yang berkenaan dengan masalah khusus, khas, atau tidak biasa. Herbert A Simon mengemukakan teknik tradisional dan modern dalam pembuatan keputusan yang diprogram dan tidak diprogram.

Teknik-teknik pembuatan keputusan tradisional dan modern[3]
Tipe-tipe keputusan
Teknik-teknik pembuatan keputusan
Tradisional
modern
Diprogram:
Keputusan rutin dan berulang-ulang.
Organisasi mengembangkan proses khusus bagi penanganannya.
1. Kebiasaan
2. Kegiatan rutin: prosedur pengoperasian standar
3. Struktur organisasi
Pengharapan umum sistem tujuan saluran informasi yang disusun dengan baik
1. Teknik-2Riset operasi: analisa matematik model-model simulasi komputer
2. Pengolahan data elektronik
Tidak diprogram:
Keputusan sekali pakai, disusun tidak sehat dan kebijaksanaan. Ditangani dengan proses pemecahan masalah umum.
1. Kebijaksanaan intuisi dan kreativitas
2. Coba-coba
3. Seleksi dan latihan para pelaksana
Teknik pemecahan masalah yang diterapkan pada:
a. Latihan membuat keputusan
b. Penyusunan program komputer “Heuristic”

2.4 Proses Pengambilan Keputusan
Banyak manajer yang harus membuat suatu keputusan dengan metode pembuatan keputusan informal untuk memberi pedoman bagi manajer. Tetapi tidak ada pendekatan pembuatan keputusan yang dapat menjamin bahwa manajer akan selalu membuat keputusan yang benar. Akan tetapi, bagaimana pun para manajer yang menggunakan suatu pendekatan rasional, intelektual, dan sistematis akan lebih berhasil dibandingkan para manajer yang menggunakan penedekatan informal. Proses dasar pembuatan keputusan rasional hampir sama dengan proses perencanaan strategis formal. Ini mencakup identifikasi dan diagnosa masalah, pengumpulan dan analisa data yang relevan, pengembangan alternatif, penilaian berbagai alternatif penyelesaian, pemilihan alternatif terbaik, implementasi keputusan, dan evaluasi terhadap hasil seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah ini:

Tahap – tahap Proses Pengambilan Keputusan[4]
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tahap 6 Tahap 7

Identifikasi & diagnosa masalah
Pengumpulan & analisis data
Pengembangan alternatif
Evaluasi alternatif
Pemilihan alternatif terbaik
Implementasi keputusan
Evaluasi hasil
Umpan balik

Tahap 1: Pemahaman dan Perumusan Masalah. Para manajer sering menghadapi kenyataan bahwa masalah yang sebenarnya sulit dikemukakan atau bahkan sering hanya mengidentifikasi gejala masalah, bukan penyebab yang mendasar. Bila manajer akan memperbaiki situasi, manajer pertama-tama harus menemukan apa masalah sebenarnya, kemudian menentukan bagian masalah yang mereka harus pecahkan serta bagian mana yang seharusnya dipecahkan.
Tahap 2: Pengumpulan dan analisis data yang relevan. Setelah manajer menemukan dan merumuskan masalah, manajer harus mulai memutuskan langkah-langkah selanjutnya. Manajer pertama kali harus menentukan data-data apa yang akan dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat dan kemudian mendapatkan informasi tersebut.
Tahap 3: Pengembangan alternatif-alternatif. Kecenderungan untuk menerima alternatif keputusan pertama yang “feasibel” sering menghindarkan manajer dari pencapaian penyelesaian yang terbaik untuk masalah manajer. Pengembangan sejumlah alternatif memungkinkan manajer menolak kecenderungan untuk membuat keputusan terlalu cepat dan membuat lebih mungkin pencapaian keputusan yang efektif.
Tahap 4: Evaluasi alternatif-alternatif. Setelah manajer mengembangkan sekumpulan alternatif, manajer harus mengevaluasinya untuk menilai efektivitas setiap alternatif. Efektivitas dapat diukur dengan dua kriteria: apakah alternatif realistik bila dihubungkan dengan tujuan dan sumber daya organisasi dan seberapa baik alternatif akan membantu pemecahan masalah.
Tahap 5: Pemilihan alternatif terbaik. Tahap kelima pembuatan keputusan merupakan hasil evaluasi berbagai alternatif. Alternatif terpilih akan didasarkan pada jumlah informasi yang tersedia bagi manajer dan ketidaksempurnaan kebijakan manajer. Pilihan alternatif terbaik juga sering merupakan suatu kompromi di antara berbagai faktor yang telah dipertimbangkan.
Tahap 6: Implementasi keputusan. Setelah alternatif terbaik dipilih, para manajer harus membuat rencana untuk mengatasi berbagai persyaratan dan masalah yang mungkin dijumpai dalam penerapan keputusan. Implementasi keputusan menyangkut lebih dari sekedar pemberian perintah.
Tahap 7: Evaluasi hasil-hasil keputusan. Implementasi keputusan harus dimonitor terus-menerus. Manajer harus mengevaluasi apakah implementasi dilakukan dengan lancar dan keputusan memberikan hasil yang diinginkan. Pembuatan keputusan adalah suatu proses yang bersifat kontinu bagi manajer dan merupakan tantangan yang harus selalu dihadapinya.
2.5 Kriteria Pengambilan Keputusan
Kriteria untuk pengambilan keputusan yang mengandung resiko adalah memaksimalkan nilai yang diharapkan. Ada bukti yang memberi kesan pembatasan atas kriteria, misalnya orang yang naik pesawat terbang membeli asuransi penerbangan, tetapi nilai asuransi yang diharapkan jauh di bawah biasanya. Selisih tersebut diperhitungkan melalui metode penjualan yang biasanya tinggi dan keuntungan bagi perusahaan asuransi. Gejala ini menimbulkan kesan bahwa individu lebih suka memilih memaksimalkan kegunaan yang diharapkan dari pada yang diharapkan. Contoh ini memberi kesan bahwa kegunaan jumlah yang besar bagi indevidu mempunyai kegunaan yang lebih besar dari pada jumlah yang kecil.
Suatu pandangan alternatif mengenai kriteria untuk pengambilan keputusan adalah pemuasan. Padangan ini berasal dari model perilaku deskriftif yang mengatakan bahwa mengambil keputusan tidak mengetahui alternatif yang jelas dan harus mengadakan penyelidikan untuk mendapatkannya.
2.6 Skala Pengukuran Pengambilan Keputusan
Pada hakekatnya pembuatan keputusan dipandang sebagai suatu proses dalam usaha mencari jalan keluar dari suatu masalah atau problem. Pengambil keputusan yang lebih berkesan suatu kegiatan pemilihan alternatif dari serangkaian alternatif yang merupakan cara pemecahan suatu masalah. Tolak ukur kuantitatif mengenai manfaat dan biaya bertujuan mempermudah perbandingan antara efektifitas beraneka alternatif cara penggarapan dalam suatu situasi keputusan. Tujuan pengungkapan pengukuran secara kuantitatif sering menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Dan penafsiran ini sering bertentangan dengan maksud pembuatan keputusan. Selain itu, pengambilan keputusan melukiskan suatu proses yang digunakan untuk memilih suatu arah tindakan sebagai pemecahan bagi suatu persoalan.
Dengan demikan, jelas diperlukan suatu skala pengukuran yang akan mempermudah perbandingan antara keefektifitas beraneka alternatif yang dikembangkan sehingga dapat dengan tegas dan tanpa keraguan dipilih salah satu alternatif yang terbaik. Skala pengukuran ini disusun menurut urutan bertambah banyaknya batasan yang diadakannya. Skala pengukuran yang dimaksud dapat dirinci dan dijelaskan[5], sebagai berikut:
a) Skala Nominal
Skala nominal adalah pengukuran dengan tarif yang paling rendah. Di sini suatu obyek digolong-golongkan dengan simbol-simbol atau angka-angka yang bersifat kuatitatif atau kuantitatif. Simbol-simbol atau angka-angka ini dipakai untuk memberi identitas suatu kelompok tertentu. Misalnya plat nomor kendaran bermotor. Karena nomor dan huruf kendaraan tersebut menerangkan tempat kendaraan yang bersangkutan terdaftar. Pengambilan keputusan berdasarkan skala nominal agak sulit dilakukan karena skala ini tidak memperlihatkan suatu jenjang nilai dari sejumlah alternatif keputusan.
b) Skala Ordinal
Skala ordinal adalah suatu skala pengukuran yang sifatnya kualitatif yang menunjukan adanya suatu jenjang urutan preferensi yang dikaitkan pada suatu tujuan. Atau dapat dikatakan bahwa skala ordinal adalah obyek-obyek dalam suatu kategori yang mungkin tidak berbeda dengan obyek lainnya. Kesulitan penilaian dalam skala ordianl ini adalah tidak adanya ukuran nilai yang membedakan setiap tingkat preferensi. Misalnya, lebih menyenagkan dengan jauh lebih menyenangi. Hal ini tentu saja akan menyulitkan proses pembuatan keputusan apabila terdapat lebih dari dua alternatif yang akan dipilih. Untuk mempermudah pengambilan keputusan dalam kasus ini biasanya setiap kemungkinan hasil dari suatu alternatif diberi score / nilai sehubungan dengan jenjang nilai terhadap tujuan yang ingin dicapai.
c) Skala Interval
Skala interval adalah suatu skala yang mempunyai ciri-ciri skala ordinal, yang selisih dari tiap-tiap angka atau jenjang preferensi dalam skala tersebut diketahui besarnya dan kemudian pengukurannya dilakukan lebih teliti. Pengukuran dengan skala interval untuk pembuatan keputusan dilakukan dengan membuat suatu hubungan yang linier di antara komponen-komponen atau variabel-variabel yang diukur.
d) Skala Ratio
Skala ratio adalah suatu skala interval yang mempunyai titik nol yang nyata. Dalam skala ratio, perbandingan dari setiap titik pada unit pengukuran adalah bebas. Pengukuran dengan skala ratio untuk pembuatan keputusan paling mudah dilakukan karena langsung diketahui perbedaan dan perbandingan jenjang nilai dari setiap hasil alternatif.
e) Skala Absolut
Skala absolut merupakan ukuran kuantitatif yang jelas dan nyata, yang dapat dibandingkan secara langsung. Ukuran ini mempunyai titik nol langsung yang jelas. Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam skala pengukuran pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang proporsional antara situasi atau kondisi keputusan dengan jenis serta skala pengukuran dari setiap alternatif keputusan yang diambil.
2.7 Metode Kuantitatif dalam Pembuatan Keputusan
Operasi berbagai organisasi telah semakin kompleks dan mahal. Karena itu, menjadi sulit dan penting bagi manajer untuk membuat rencana dan keputusan yang efektif. Manajer tidak hanya dapat menggantungkan pada intuisinya daja dalam perencanaan dan pembuatan keputusan, tetepi manajer memerlukan bantuan berbagai teknik dan peralatan kuantitatif. Berbagai teknik dan peralatan kuantitatif dalam pembuatan keputusan telah dikembangkan lebih dari empat puluh tahun yang lalu, yang dikenal sebagai teknik mangement science dan operations research (riset operasi).
Riset operasi bermaksud menggambarkan, memahami, dan memperkirakan atau meramalkan perilaku berbagai sistem yang komplek dari kehidupan manusia dan peralatan. Tujuan riset operasi adalah menyediakan informasi yang akurat sebagai dasar pembuatan keputusan. Penggunaan teknik resit operasi dalam industri, pemerintahan, dan sektor sosial terus berkembang sejalan dengan perkembangan tekninya yang beberapa di antaranya menjadi semakin komplek. Karena itu, pemilihan dan penerapan salah satu teknik bukanlah pekerjaan yang mudah. Manajer harus cukup mengetahui atau menguasai riset operasi untuk dapat memilih pendekatan yang tepat bagi organisasinya.
2.8 Konsep Riset Operasi
Ada tujuh ciri utama riset operasi dalam proses pengambilan keputusan sebagai berikut:[6]
Terpusat pada pembuatan keputusan
Penggunaan metode ilmiah
Penggunaan model matematik
Efektifitas ekonomis
Bergantung pada kompoter
Pendekatan tim
Orientasi sistem
Sedangkan pendekatan riset operasi untuk memecahkan masalah sebagai alternatif di dalam proses pengambilan keputusan mempunyai lima tahapan, yaitu:
1. diagnosa masalah
2. perumusan masalah
3. pembuatan model
4. analisis model
5. implementasi penemuan

2.9 Model Riset Operasi
Ada sejumlah cara pengelompokan model yang digunakan riset operasi. Pembedaan yang biasa dibuat adalah antara model normatif dan dekriktif. Model normatif menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan. Ini digunakan untuk menyajiakan kepada para manajer penyelesaian terbaik. Model deskriptif menggambarkan segala sesuatu bagaimana adanya. Ini memberikan kepada manajer informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan dan tidak menawarkan penyelasaian masalah, tetepi saran apa yang akan terjadi bila variabel masalah diubah. Beberapa model riset operasi[7], sebagai berikut:
Programasi Linear (linear programming)
Teori antrian
Analisis network
Teori permainan
Model rantai Markov
Programasi dinamik
Simulasi (simulation)

2.10 Aplikasi Riset Operasi
Ada delapan jenis masalah praktek manajeral dengan teknik-teknik riset operasi sering diterapkan, yaitu:
a) Masalah persedian. Masalah-masalah persediaan merupakan salah satu jenis masalah yang paling baik dipecahkan dengan teknik-teknik riset operasi karena menyangkut penyeimbangan tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pertentangan tersebut terjadi antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan produk. Penyelesaian optimal dapat diperoleh melalui penggunaan teknik-teknik riset operasi yang menyeimbangkan kecenderungan kedua biaya tersebut yang saling bertentangan. Program persediaan ini menyeimbangkan kebutuhan untuk memenuhi permintaan langganan dengan kebutuhan untuk menekan biaya-biaya pemesanan dan penyimpanan.
b) Masalah alokasi. Ada dua jenis umum masalah alokasi. Keduanya dapat dipecahkan dengan programasi linear. Jenis pertama, sekumpulan sumber daya tertentu dapat mengkombinasikan dengan cara-cara yang berbeda untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Jenis kedua, terjadi bila tidak cukup tersedia sumber daya untuk melaksanakan semua pekerjaan yang diinginkan manajer.
c) Masalah antrian. Masalah-masalah antrian menyangkut perencanaan berbagai fasilitas untuk memenuhi permintaan akan pelayanan. Masalah antrian biasanya dipusatkan dengan teori antrian, tetapi masalah yang lebih kompleks memerlukan teknik-teknik simultasi.
d) Masalah pengurutan. Masalah pengurutan timbul bila manajer harus memutuskan dalam urutan bagaimana bagian-bagian suatu pekerjaan akan dilaksanakan. Penyelasaian masalah ini biasanya dicari malalui simulasi yang memungkinkan pengujian efisiensi berbagai urutan yang berbeda.
e) Masalah routing (schedulling). Masalah routing timbul bila manajer harus memutuskan kapan bagian suatu pekerjaan dilaksanakan. Masalah ini yang kompleks dapat ditangani dengan programasi linear, model antrian, atau kombinasi keduanya.
f) Masalah penggantian. Banyak narang mahal organisasi akan menjadi usang atau tidak terpakai. Salah satu masalah bagi manajer adalah memutuskan secara tepat kapan barang tersebut harus diganti. Masalah ini biasanya dipecahkan melalui penggunaan programasi linear yang dapat menyarankan jadwal penggantian yang paling mudah.
g) Masalah persaingan. Masalah persaingan berkembang bila kedua atau lebih organisasi berusaha mencapai tujuan yang paling bertentangan.
h) Masalah pancairan. Kesalahan atau ketidaklengkapan informasi dapat mengakibatkan keputusan yang salah dan selanjutnya memerlukan waktu dan biaya untuk memperbaikinya. Alat untuk memecahkan masalah pencairan biasanya mengunakan statistik dikombinasikan dengan model programasi linear.

BAB III
PENUTUP

Kesimpulan
1. Tujuannya adalah untuk menjelaskan paham pengambilan keputusan yang penting dan kemudian juga mengenai hubungan antara teori tersebut untuk merancang sistem informasi.
2. masalah atau problem yang dimaksud dapat dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu masalah korektif, masalah progresif, dan masalah kreatif.
3. Proses dasar pembuatan keputusan rasional hampir sama dengan proses perencanaan strategis formal. Ini mencakup identifikasi dan diagnosa masalah, pengumpulan dan analisa data yang relevan, pengembangan alternatif, penilaian berbagai alternatif penyelesaian, pemilihan alternatif terbaik, implementasi keputusan, dan evaluasi terhadap hasil
4. Kriteria untuk pengambilan keputusan yang mengandung resiko adalah memaksimalkan nilai yang diharapkan.
5. Skala Pengukuran Pengambilan Keputusan skala nominal, skala ordinal, skala interval, skala ratio, skala absolut
6. Aplikasi Riset Operasi
a) Masalah persedian..
b) Masalah alokasi.
c) Masalah antrian.
d) Masalah pengurutan.
e) Masalah routing (schedulling).
f) Masalah penggantian.
g) Masalah persaingan.
h) Masalah pancairan.

Studi Kasus
Pada tanggal 17 Mei 2009 lalu kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim menyelenggarakan sebuah Pelatihan Investasi Saham Syariah (PINSA) dan Kompetisi Pasar Modal Online Se-UIN Malang. Even ini merupakan adopsi dari Kompetisi Nasional Pasar Modal yang diselenggarakan dalam tingkat nasional. Sistem yang dikembangkan adalah mengungkapkan system setingkat nasional yang dikemas dalam ruang lingkup UIN Malang.
Promosi yang digunakan adalah dengan menggunakan pamphlet maupun dengan menggunakan website PASARMODALMSAA.TK sebagai media informasi dan komunikasi dengan visitors. Situs ini di samping menyediakan informasi kepada visitors yang merupakan calon investor Pinsa pada Kompetisi Pasar Modal Online Se-UIN Malang, juga menyediakan kotak “Suara Anda” yang dapat digunakan oleh Pengunjung menyampaikan kesan, pesan, maupun pertanyaan secara singkat. Fasilitas yang merupakan layanan asli dari MYSHOUTBOX.COM ini cukup efektif untuk mewadahi beberapa pikiran, keinginan dari pengunjung selama kompetisi dan sesudahnya.
Untuk memfasilitasi layanan trading secara Online situs ini juga menggunakan email PASARMODALMSAA@GMAIL.COM yang digunakan oleh investor Pinsa maupun Pialangnya mentransaksikan modal virtual awal senilai seratus juta rupiah. Dan telah tercatat hingga penutupan lomba pada tanggal 5 Juni lalu telah tercatat seratus tujuh investor yang telah bertransaksi sejak dibuka tanggal 18 Mei lalu. Sedangkan untuk mengumumkan pemenang kompetisi pada tanggal 14 Juni nanti juga menggunakan situs ini.
Berkaitan dengan pengambilan keputusan PASARMODALMSAA.TK menyediakan daftar link Daftar Harga Saham yang dapat digunakan oleh investor Pinsa untuk memilih dan memutuskan harga saham yang layak untuk dibeli terkait dengan factor fundamental, teknikal, dan prospek harga saham pada period ke depan. Sedangkan dari sisi pialang juga dengan adanya link ini juga dapat digunakan untuk menyarankan, memutuskan, dan mengkonfirmasi investor atas transaksi yang mereka lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Sutabri, Tata. 2005. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: ANDI

[1] Sutabri, Tata. 2005. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: ANDI. Hal: 130
[2] Ibid. Hal: 131
[3] Sutabri, Tata. 2005. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: ANDI. Hal: 130

[4] Sutabri, Tata. 2005. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: ANDI. Hal: 137

[5] Sutabri, Tata. 2005. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: ANDI. Hal: 145-148
[6] Sutabri, Tata. 2005. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: ANDI. Hal: 150-151
[7] Sutabri, Tata. 2005. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: ANDI. Hal: 153-155

Pelaku Pasar Modal

2009-07-04T23:20:00.000+07:00

TUGAS MAKALAH
PELAKU PASAR MODAL

DOSEN PEMBIMBING
Drs. AGUS SUCIPTO., MM

Oleh:
M. Adib Mawardi (06610041)
Suharliya (06610045)
M. Hilmi (06610049)
Ahmad Habib Jamil (06610052)

JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah Pasar Modal ini.
Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil memimpin, membimbing dan menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yakni agama islam.
Suatu kebanggan tersendiri bagi kami karena dapat menyelesaikan penulisan makalah ini yang tidak lepas dari peran serta berbagai pihak, khususnya Bapak Drs. Agus Sucipto.MM yang telah membimbing kami sehingga dapat menyelesaikan penulisan makalah ini.
Dan kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan makalah ini. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kririk dari pembaca untuk menyempurnakan penyusunan makalah berikutnya.
Akhirnya, semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Malang, 14 April 2009

Penyusun

PEMBAHASAN

Para Pelaku di Pasar Modal
Dalam melakukan transaksi jual dan beli saham maupun jual beli di pasar modal diperlukan penjual dan pembeli. Tanpa adanya pembeli dan penjual maka tidak akan mengkin terjadi transaksi seperti dalam definisi pasar yang lalu.
Penjual dan pembeli di pasar modal kita sebut sebagai para pemain dalam transaksi di pasar modal. Para pemain terdiri dari para pemain utamadan lembaga penunjang yang bertugas melayani kebutuhan dan kelancaran pemain utama.
Pemain utama dalam pasar modal adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan (emiten), dan pembeli atau pemodal (investor) yang akan membeli instrument yang ditawarkan oleh emiten. Kemudian didukung oleh lembaga penunjang pasar modal atau perusahaan penunjang yang mendukung kelancaraan operasi pasar modal.
Masing-masing pemain mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Adapun para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut:
1. Emiten
Perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa disebut emiten. Emiten melakukan emisi dapat memilih dua macam instrument pasar modal apakah bersifat kepemilikan atau hutang. Jika bersifat kepemilikan maka diterbitkanlah saham dan jika yang dipilih adalah instrument hutang, maka yang dipilih adalah obligasi.
Dalam melakukan emisi, para emiten memiliki berbagai tujuan dan hal ini biasanya sudah tertuang dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) termasuk jenis surat-surat berharaga yang akan diterbitkan.
Tujuan emiten untuk memperoleh modal juga sudah dituangkan dalam RUPS. Tujuan melakukan emisi antara laian:
a. Untuk perluasan usaha, dalam hal ini tujuan emiten dengan modal yang diperoleh dari para investor akan digunakan untuk meluaskan bidang usaha, perluasan pasar atau kapasitas produksi.
b. Untuk memperbaiki struktur modal, bertujuan untuk menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal asing.
c. Untuk mengadakan pengalihan pemegang saham. Pengalihan ini dapat berbentuk dari pemegang saham lama kepada pemegang saham yang baru. Pengalihan dapat pula untuk menyeimbangkan para pemegang sahamnya.
2. Investor
Pemain yang kedua adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi, pemodal ini disebut pula investor. Sebelum membeli surat-surat berharga yang ditawarkan para investor biasanya melakukan penelitian dan analisis-analisis tertentu. Penelitian ini mencakup bonafiditas perusahaan, prospek usaha emiten dan analisis lainnya.
Sama seperti halnya emiten dalam menjual surat-surat berharga para investor juga memiliki berbagai tujuan dan biasanya investor yang berkeliaran di pasar modal tertiri dari berbagai golongan dengan tujuan yang berbeda pula.
Tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain:
a. Memperoleh deviden.
Tujuan investor hanya ditujukan kepada keuntuangan yang akn diperolehnya berrupa bunga yang akan dibayar oleh emiten dalam bentuk deviden.
b. Kepemilikan perusahaan.
Dalam hal ini tujuan investor untuk menguasai perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki maka semakin besar pengusahaan perusahaan.
c. Berdagang.
Tujuan investor adalah dijual kembali pada saat harga tinggi. Jadi pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli sahamnya.
3. Lembaga Penunjang
Di samping pemain utama di pasar modal, maka pemain lainnya yang turut memperlancar proses transaksi perdagangan efek adalah adanya lembaga penunjang. Fungsi lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal.

Para lembaga penunjang yang memegang peranan penting di dalam mekanisme pasar modal adalah sebagai berikut :
a. Penjamin emisi (underwriter)
Merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten.
Penjamin emisi ini dibagi ke dalam beberapaa jenis antara lain:
1. Full commitment
Maksudnya penjamin emisi mengambil seluruh risiko tidak terjualnya saham atau obligasi pada batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan harga penawaran di pasar (kesanggupan penuh).
2. Best effort commitment
Dalam hal ini penjamin emisi akan berusaha sebaik mungkin untuk menjual saham atau obligasinya dan apbila tidak laku maka dikembalikan kepada emiten. Jadi dalam hal ini tidak ada kewajiban untuk membeli saham yang tidak laku (kesanggupan terbaik).
3. Stand by commitment
Apabila saham atau obligasi yang dijual tidak laku maka penjamin emisi bersedia membeli dengan ketentuan biasanya harga yang dibeli di bawah harga penawaran pasar (kesanggupan siaga).
4. All or none commitment
Merupakan kesanggupan semua atau tidak sama sekali. Artinya jika hasil penjualan saham tidak memenuhi target maka emiten dapat menolak atau membatalkan dengan cara mengembalikan saham yang dibeli.

Berdasarkan fungsi dan tanggungjawabnya penjamin emisi dapat dibagi ke dalam :
1. Penjamin emisi utama (lead underwriter)
2. Penjamin pelaksana emisi (managing underwriter)
3. Penjamin peserta emisi (CO underwriter)

b. Perantara perdagangan efek (broker/pialang)
Lebih dikenal dengan istilah broker atau pialang. Mereka ini bertugas menjadi perantara dalam jual beli efek, yaitu perantara antara si penjual (emiten) dengan si pembeli (investor).
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh broker antara lain meliputi :
1. Memberikan informasi dengan emiten
2. Melakukan penjualan efek kepada investor
c. Perdagangan efek (dealer)
Dealer dalam pasar modal berfungsi sebagai pedagang dalam jual beli efek dan perantara dalam jual beli efek.
Adapun lembaga-lembaga yang bergerak dalam perdagangan efek dalam pasar modal antara lain:
1. Perantara perdagangan efek
2. Perbankan
3. Lembaga keuangan non-bank
4. Bank hukum berbentuk perseroan terbatas
d. Penanggung (guarantor)
Merupakan lembaga penengan antara si pemberi kepercayaan dengan si penerima kepercayaan. Biasanya dalam emisi obligasi sangat diperlukan jasa penanggung. Penanggung dalam hal ini harus dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan atas risiko yang mungkin dari emiten. Sebagai contoh apabial emiten dibubarkan, maka apabila emiten tidak sanggup mengembalikan penjaman berikut bunganya, maka penanggunglah yang akan menanggung kerugian tersebut. Jadi dalam hal ini penanggung merupakan lembagaa yang dipercaya oleh investor sebelum menanmkan dananya.
e. Wali amanat (trustee)
Dalam emisi obligasi, jasa wali amanat sangat diperlukan, terutama sekali sebagai wali dari si pemberi amanat. Dalam hal ini si pemberi amanat adalah investor. Jadi, wali amanat mewakili pihak investor dalam hal obligasi.
Kegiatan wali amanat biasanya meliputi :
1. Menilai kekayaan emiten
2. Menganalisis kemampuan emiten
3. Melakukan pengawasan dan perkembangan emiten
4. Member nasehat kepada para investor dalam hal yang berkaitan dengan emiten
5. Memonitor pembayaran bunga dan pokok obligasi
6. Bertindak sebagai agen pembayaran
f. Perusahaan surat berharga (securities company)
Merupakan perusahaan yang mengkhususkan diri dalam perdagangan surat-surat berharga yang tercatat di bursa efek. Kegiatan perusahaan meliputi:
1. Sebagai pedagang efek
2. Penjamin emisi
3. Perantara perdagangan efek
4. Pengelola dana
g. Perusahaan pengelola dana (investment company)
Yaitu perusahaan yang kegiatannya mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor. Perusahaan ini memiliki dua unti dalam mengeloal dananya yaitu sebagai pengelola dana dan penyimpan dana.
h. Kantor administrasi efek
Meruapakan kantor yang membantu para emiten maupun investor dalam rangka memperlancar administrasinya.
1. Membantu emiten dalam rangka emisi
2. Melaksanakan kegiatan menyimpan dan pengalihan hak atas saham para investor
3. Membantu menyusus daftar pemegang saham
4. Mempersiapkan koresponden emiten pada pemegang saham
5. Membuat laporan-laporan yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Kasmir. 1998. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Samsul, Muhammad. 2006. Pasar Modal & Manajemen Portofolio. Jakarta: Penerbit Erlangga.

INSTRUMEN PASAR MODAL

2009-07-04T23:16:00.002+07:00

TUGAS
“INSTRUMEN PASAR MODAL”
DOSEN PEMBIMBING:
Drs. Agus Sucipto, MM.

Oleh:
M. Adib Mawardi (06610041)
Suharliya (06610045)
Muhammad Hilmi (06610049)
A. Habib Jamil (06610052)

JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2009

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Adanya produk atau instrument yang beragam pada pasar modal merupakan pilihan kepada investor untuk bertransaksi di pasar modal. Dengan adanya beberapa pilihan ini akan semakin memudahkan investor dalam berinvestasi. Investasi saham yang memiliki return dan risiko yang besar begitu menarik minat para investor yang mamiliki agresifitas bertransaksi di pasar modal. Untuk transaksi yang cukup aman dengan pengembalian yang prospektus sangat diminati para investor obligasi. Sedangkan untuk transaksi yang memiliki nominal kecil, cukup aman, dan tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu detail tentang pasar modal juga sangat digemari oleh investor reksadana,
Selain hal yang disebutkan di atas masih ada beberapa instrument yang ditawarkan oleh pasar modal. Diantaranya adalah derivatif, right, dan warrant yang dapat dijadikan alternative investasi oleh para pemilik modal.

B. RUMUSAN MASALAH
1. Apa saja instrument dari pasar modal?

C. TUJUAN PENULISAN
1, Untuk mengetahui jenis-jenis instrument pasar modal

BAB II
PEMBAHASAN

INSTRUMEN PASAR MODAL DI INDONESIA
1. Saham
A. Definisi dari Saham
Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan.

B. Jenis-jenis Saham
a. Saham Biasa, merupakan jenis efek yang paling sering dipergunakan oleh emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat dan juga merupakan jenis yang paling popular di Pasar Modal. Jenis ini memiliki karakteristik seperti :
- Hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan di likuidasi.
- Hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan lain yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Dividen, jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui di dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut ditawarkan kepada masyarakat.
b. Saham Preferen, memiliki karakteristik sebagai berikut:
- Pembayaran dividen dalam jumlah yang tetap.
- Hak klaim lebih dahulu dibanding saham biasa jika perusahaan dilikuidasi.
- Dapat dikonversikan menjadi saham biasa.

C. Manfaat investasi pada saham
a. Dividen
Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh Dewan Direksi dan disetujui di dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Jenis Dividen:
· Dividen Tunai, jika emiten membagikan dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk sejumlah uang untuk setiap saham yang dimiliki.
· Dividen Saham, jika emiten membagikan dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk saham baru perusahan tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham.

b. Capital Gain
Investor dapat menikmati capital gain, jika harga jual melebihi harga beli saham tersebut. Contoh: Investor A membeli saham PT. X, yang listing di Bursa Efek, setahun yang lalu dengan harga Rp 3.500. Saat ini harga saham PT. X telah meningkat menjadi Rp 3.750. Jika investor A menjual sahamnya pada harga tersebut, maka ia akan menikmati Capital Gain atau keuntungan sebesar Rp 250 per saham (tanpa perhitungan pajak dan komisi).

D. Risiko Investasi pada saham
a. Tidak ada pembagian dividen
Jika emiten tidak dapat membukukan laba pada tahun berjalan atau Rapat Umum Pemegang Saham
memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham karena laba yang diperoleh akan dipergunakan untuk ekspansi usaha.

b. Capital Loss
Investor akan mengalami capital loss, jika harga beli saham lebih besar dari harga jual. Contoh: Investor A membeli saham PT. X setahun yang lalu pada harga Rp 3,500. Saat ini harga saham turun menjadi Rp 3,100. Jika ia menjual sahamnya maka ia akan rugi Rp 400 (Tanpa perhitungan pajak dan komisi).

c. Risiko Likuidasi
Jika emiten bangkrut atau di likuidasi, para pemegang saham memiliki hak klaim terakhir terhadap aktiva
perusahaan setelah seluruh kewajiban emiten dibayar. Yang terburuk adalah jika tidak ada lagi aktiva yang tersisa, maka para pemegang saham tidak memperoleh apa-apa.

d. Saham delisting dari Bursa
Karena beberapa alasan tertentu, saham dapat dihapus pencatatannya (delisting) di Bursa, sehingga pada akhirnya saham tersebut tidak dapat diperdagangkan.

2. Obligasi dan Obligasi Konversi
A. Definisi dan Jenis
Obligasi adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan, yang menyatakan bahwa investor tersebut/pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan obligasi mempunyai kewajiban untuk membayar bunga secara reguler sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Nilai suatu obligasi bergerak berlawanan arah dengan perubahan suku bunga secara umum. Jika suku bunga secara umum cenderung turun, maka nilai atau harga obligasi akan meningkat, karena para investor cenderung untuk berinvestasi pada obligasi. Sementara itu, jika suku bunga secara umum cenderung meningkat, maka nilai atau harga obligasi akan turun, karena para investor cenderung untuk menanamkan uangnya di Bank. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan adalah Corporate Bond, sementara obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah disebut Government Bond. Adapula Municipal Bond, yang merupakan obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah untuk membiayai proyek tertentu di daerah. Sebelum melakukan investasi pada obligasi, disarankan bagi para investor untuk memperhatikan peringkat obligasi, yaitu metode penilaian akan kemungkinan gagal bayar pada obligasi. Saat ini terdapat 2 perusahaan pemeringkat efek, yaitu, PT. PEFINDO, and PT. Kasnic Duff & Phelps Credit Rating Indonesia, yang kegiatan usahanya adalah menganalisa kekuatan posisi keuangan dari perusahaan penerbit obligasi. Peringkat yang ditetapkan berkisar dari AAA (sangat istimewa atau superior) sampai D (gagal bayar). (Lihat penjelasan pada Bab IV tentang: Peringkat
Efek). Obligasi Konversi adalah obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham biasa pada harga tertentu. Bagi emiten, obligasi konversi merupakan daya tarik yang ditujukan kepada para investor untuk meningkatkan penjualan obligasi.

B. Manfaat Obligasi
a. Bunga
Bunga dibayar secara reguler sampai jatuh tempo dan ditetapkan dalam persentase dari nilai nominal. Contoh: Obligasi dengan kupon 10%, akan membayar Rp 10 setiap Rp 100 dari nilai nominal setiap tahun. Biasanya pembayaran bunga terjadi setiap 3 atau 6 bulan sekali.
b. Capital Gain
Sebelum jatuh tempo biasanya obligasi diperdagangkan di Pasar Sekunder, sehingga investor mempunyai kesempatan untuk memperoleh Capital Gain. Capital Gain juga dapat diperoleh jika investor membeli obligasi dengan diskon yaitu dengan nilai lebih rendah dari nilai nominalnya, kemudian pada saat jatuh tempo ia akan memperoleh pembayaran senilai dengan harga nominal.

c. Hak klaim pertama
Jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, pemegang obligasi sebagai kreditur memiliki hak klaim pertama atas aktiva perusahaan.

d. Jika memiliki Obligasi Konversi,
investor dapat mengkonversikan obligasi menjadi saham pada harga yang telah ditetapkan, dan kemudian berhak untuk memperoleh manfaat atas saham.

C. Risiko investasi pada Obligasi
a. Gagal bayar (default)
Kegagalan dari emiten untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan emiten untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak obligasi.
b. Capital Loss
Obligasi yang dijual sebelum jatuh tempo dengan harga yang lebih rendah dari harga belinya.

c. Callability
Sebelum jatuh tempo, emiten mempunyai hak untuk membeli kembali obligasi yang telah diterbitkan. Obligasi demikian biasanya akan ditarik kembali pada saat suku bunga secara umum menunjukkan kecenderungan menurun. Jadi pemegang obligasi yang memiliki persyaratan callability berpotensi merugi, apabila suku bunga menunjukkan kecenderungan menurun. Biasanya untuk mengkompensasi kerugian ini, emiten akan memberikan premium.

3. Derivatif
Derivatif terdiri dari efek yang diturunkan dari instrumen efek lain yang disebut “underlying”. Ada beberapa macam instrument derivatif di Indonesia, seperti Bukti Right, Waran, dan Kontrak Berjangka. Derivatif merupakan instrumen yang sangat berisiko jika tidak dipergunakan secara hati-hati.

D. Bukti Right
a. Definisi
Sesuai dengan undang-undang Pasar Modal, Bukti Right didefinisikan sebagai hak memesan efek terlebih dahulu pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Bukti Right diterbitkan pada penawaran umum terbatas (Right Issue), dimana saham baru ditawarkan pertama kali kepada pemegang saham lama. Bukti Right juga dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder selama periode tertentu.

b. Manfaat dari Bukti Right:
(a) Investor memiliki hak istimewa untuk membeli saham baru pada harga yang telah ditetapkan dengan menukarkan Bukti Right yang dimilikinya. Hal ini memungkinkan investor untuk memperoleh keuntungan dengan membeli saham baru dengan
harga yang lebih murah. Contoh: Jika seorang investor membeli Bukti Right di Pasar Sekunder pada harga Rp 200, dengan harga pelaksanaan (exercise price) Rp 1.500. Pada tanggal pelaksanaan harga saham perusahaan X diasumsikan melonjak hingga Rp 2.000 per lembar. Ia dapat membeli saham PT. X hanya dengan membayar Rp 1.700, yaitu Rp 1.500 (harga pelaksanaan) + Rp 200 (harga Right). Kemudian investor tersebut akan memperoleh keuntungan Rp 300 yang berasal dari Rp 2.000 – Rp 1.700. (b) Bukti Right dapat diperdagangkan pada Pasar Sekunder, sehingga investor dapat menikmati Capital Gain, ketika harga jual dari Bukti Right tersebut lebih besar dari harga belinya.

c. Risiko memiliki Bukti Right:
(a) Jika harga saham pada periode pelaksanaan jatuh dan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaan, maka investor tidak akan mengkonversikan Bukti Right tersebut, sementara itu investor akan mengalami kerugian atas harga beli Right. Contoh: Seorang investor membeli Bukti Right di Pasar Sekunder pada harga Rp 200 dengan harga pelaksanaan Rp 1.500. Kemudian pada periode pelaksanaan, harga saham turun menjadi Rp. 1,200 per saham. Investor tersebut tentunya tidak akan menukarkan Bukti Right yang dimilikinya, karena jika ia melakukannya, maka ia harus membayar Rp 1.700 (Rp 1.500 harga pelaksanaan + Rp 200 harga right). Apabila pemegang saham tidak menukar Bukti Right tersebut maka akan terjadi dilusi pada kepemilikan atau jumlah saham yang dimiliki akan berkurang secara proporsional terhadap jumlah total saham yang diterbitkan perusahaan. Sementara itu jika ia tidak menukarkan Bukti Right yang dimilikinya, maka ia mengalami kerugian Rp 200 atas harga Right tersebut. (b). Bukti Right dapat diperdagangkan pada pasar sekunder, sehingga investor dapat mengalami kerugian (Capital Loss), ketika harga jual dari BuktiRight tersebut lebih rendah dari harga belinya.

E. Waran
a. Definisi
Waran biasanya melekat sebagai daya tarik (sweetener) pada penawaran umum saham ataupun obligasi. Biasanya harga pelaksanaan lebih rendah dari pada harga pasar saham. Setelah saham ataupun obligasi tersebut tercatat di bursa, waran dapat diperdagangkan secara terpisah.
Periode perdagangan waran lebih lama dari pada bukti right, yaitu 3 tahun sampai 5 tahun. Waran merupakan suatu pilihan (option), dimana pemilik waran mepunyai pilihan untuk menukarkan atau tidak warannya pada saat jatuh tempo. Pemilik waran dapat menukarkan waran yang dimilikinya 6 bulan setelah waran tersebut diterbitkan oleh emiten. Harga waran itu sendiri berfluktuasi selama periode perdagangan.

b. Manfaat dari Waran:
(a) Pemilik waran memiliki hak untuk membeli saham baru perusahaan dengan harga yang lebih rendah dari harga saham tersebut di Pasar Sekunder dengan cara menukarkan waran yang dimilikinya ketika harga saham perusahaan tersebut melebihi harga pelaksanaan. Contoh: Jika seorang investor membeli waran pada harga Rp 200 per lembar dengan harga pelaksanaan Rp 1.500, dan pada tanggal pelaksanaan, harga saham perusahaan meningkat menjadi Rp 1.800 per saham, maka ia akan membeli saham perusahaan tersebut dengan harga hanya Rp 1.700 (Rp 1.500 + Rp 200). Jika ia langsung membeli saham perusahaan tersebut di pasar sekunder, ia harus mengeluarkan Rp 1.800 per saham.
(b) Apabila waran diperdagangkan di Bursa, maka pemilik waran mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan (capital gain) yaitu apabila harga jual waran tersebut lebih besar dari harga
beli.

Ringkasan Instrumen Pasar Modal Indonesia
Instrumen
Definisi
Keuntungan
Resiko
Saham
Sertifikat yang menunjukkan
bukti kepemilikan
suatu perusahaan.

· Capital Gain.
· Dividen.

· Capital Loss
· Tidak ada pembagian dividen
· Risiko Likuidasi
· Delisting dari BursaEfek

Obligasi
Efek bersifat hutang

· Bunga dengan jumlahserta waktu yangtelahditetapkan
· Capital Gain
· Dapat dikonversi menjadi saham (untuk obligasi konversi)
· Memiliki hak klaim pertama pada saat emiten di likuidasi

· Gagal bayar
· Capital Loss
· Callability

Bukit Right
Sekuritas yang memberikan hak kepada pemiliknya
untuk membeli saham baru perusahaan dengan harga dan dalam periode tertentu.

Capital Gain dengan leverage, jika bukti right ditukar dengan saham baru
· Capital Gain yang diperoleh
di Pasar Sekunder.
Capital Loss dengan
leverage
· Capital Loss yang
diperoleh di Pasar
Sekunder.

Waran
Merupakan sekuritas yang
melekat pada penerbitan
saham ataupun obligasi,
yang memberikan hak
kepada pemiliknya untuk
membeli saham perusahaan
dengan harga dan
pada jangka waktu
tertentu.

Capital Gain dengan
leverage, jika waran di
konversikan menjadi
saham
· Capital Gain yang diperoleh
di Pasar Sekunder.

Capital Loss dengan
leverage
· Capital Loss yang
diperoleh di Pasar
Sekunder.

Kontrak berjangka
Indeks saham
K o n t r a k / p e r j a n j i a n
berjangka Indeks Saham
dengan variable pokok
Indeks.

Hedging instrumen
· Spekulasi dengan
leverage
· Arbitrase

Capital loss dengan
leverage

Reksa dana
Saham, obligasi, atau efek
lain yang dibeli oleh
sejumlah investor dan di
kelola oleh sebuah perusahaan
investasi profesional.

Tingkat pengembalian
yang potensial
· Pengelolaan dana oleh
manajemen yang profesional
· Likuiditas

· Capital Loss
· risiko likuidasi pada
Reksa Dana
Tertutup

Sebagai perbandingan :
Deposito Berjangka
Jenis tabungan pada bank
dengan jangka waktu
tertentu.

Bunga
· Tidak ada Capital Loss

Tingkat suku bunga
yang rendah
· Tidak ada Capital Gain

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Instrument pasar modal terdiri dari saham, obligasi, reksadana, derivatif, right, dan warrant.

Daftar Pustaka
Samsul, Muhammad. 2006. Pasar Modal dan teori portofolio. Jakarta: PT. Salemba Empat
www.bei.com
www.e-samuel.com

Analisa Pasar Modal, Industri, dan Mikro

2009-07-04T23:14:00.001+07:00

PEMBAHASAN
Jenis Analisa dalam Pasar Modal
Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga pada saat ini masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pasar modal hanyalah ajang spekulasi semata. Karena pergerakan harga di pasar cenderung tidak stabil dan tidk dapat diprediksi serta tidak mencerminkan kondisi pasar yang sesungguhnya dari pasar yang bersangkutan. Anggapan ini tentunya selanjutnya menjadikan pasar modal jauh dari pilihan investasi dari sebagian masyarakat.
Sebenarnya ada persamaan dan perbedaan yang mendasar antara spekulasi dan investasi. Persamaan yang paling mendasar di antara keduanya bahwa baik dalam investasi maupun spekulasi ada peluang untuk menikmati keuntungan dan ada pula kemungkinan menderita kerugian. Namun bedanya adalah: dalam kegiatan investasi dalam kegiatan investasi, maka peluang untuk menerima keuntungan harus lebiih besar dari pada kemungkinan untu menerima kerugian. Sebaliknya dalam spekulasi peluang untuk menerima keuntungan akan lebih kecil dibandingkan peluang untuk menerima kerugian.
Sama dengan halnya pasar pada umumnya, sebenarnya yang terjadi di pasar modal tidak lebih dari proses tawar menawar antara pembeli dan penjual, sedangkan barang yang diperjual belikan adalah surat-surat berharga yang meliputi saham, obligasi, warrant, right, dan lain sebagainya.
Karena banyaknya pembeli dan penjual serta tingginya variasi ekspektasi antara satu investor dengan lainnya, maka mekanisme pasar modal diatur dengan menggunakan system antrian. Model antrian disusun berdasarkan logika penjual dan pembeli. Penjual sebagai pemilik barang akan berupaya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sedangkan pembeli ingin mendapatkan harga dengan semurah-murahnya.
Analisa fundamental pada dasarnya dapat dikatakan sebuah analisa yang digunakan untuk melakukan penilaian atas sebuah saham dengan menggunakan analisa yang meliputi:
1. Analisa perekonomian internasional
2. Analisa perekonomian nasional
3. Analisa Industri
4. Analisa perusahaan
Secara garis besar analisa fundamental pada perusahaan dapat digambarkan sebagai berikut:

Sementara analisis teknikal dapat dikatakan sebagai sebuah analisa tentang pergerakan harga saham yang didasarkan dari pergerakan harga saham yang terjadi di masa lalu. Asumsi dasar dalam analisa teknikal adalah bahwa harga sangat ditentukan oleh keseimbangan antara supply dan demand. Dimana jika terjadi ekses supply, maka harga akan jatuh dan demikian sebaliknya jika ekses demand maka harga akan naik.
Jenis-jenis Analisa Dalam Pasar Modal
(a) Analisa Makro
Situasi perekonomian nasional sangat berpengaruh pada iklim investasi. Apabila ekonomi sedang tumbuh dengan baik, maka sebagian besar perusahaan juga menampilkan kinerja yang baik, dan ini akan berpengaruh pula pada pasar modal yang menanggapinya dengan harga-harga instrumen pasar modal yang atraktif. Dengan kata lain, situasi ekonomi akan berhubungan positif dengan situasi pasar modal . Berikut beberapa indikator makro yang penting diketahui.:
• Pertumbuhan PDB dan PNB. Pendapatan nasional (Produk Nasional Bruto) adalah pendapatan yang diperoleh penduduk suatu negara, baik yang ada di dalam negeri maupun yang sedang berada di luar negeri untuk mencari penghasilan. Sedangkan Produk Domestik Bruto adalah pendapatan (produk) yang dihasilkan oleh sebuah negara baik yang berasal dari penduduk negara tersebut di dalam negeri maupun penduduk asing yang sedang berada di negara tersebut. Jika anda melihat pertumbuhan PDB suatu negara sedang meningkat, itu artinya perekonomian nasional sedang tumbuh baik yang merupakan sinyal baik pula untuk berinvestasi.
• Tingkat Inflasi. Inflasi adalah peningkatan semua harga secara umum. Tingkat inflasi di suatu negara, misalnya Indonesia, biasanya dihitung dari perubahan indeks harga, dalam hal ini Indeks Harga Konsumen. Apabila tingkat inflasi di suatu negara sedang tinggi, itu menandakan perekonomian nasional sedang overheating dan bisa memicu peningkatan suku bunga.
• Suku Bunga. Tingkat suku bunga memiliki korelasi yang relatif negatif terhadap investasi. Apabila suku bunga (dalam hal ini adalah SBI) sedang mengalami peningkatan, maka bisa diperkirakan investasi di pasar modal akan mengalami penurunan karena orang-orang lebih tertarik untuk menyimpan uangnya di bank yang menawarkan bunga lebih tinggi (bunga tabungan dan deposito) ketimbang menginvestasikannya dalam bentuk efek.
Namun selain faktor diatas, anda jangan melupakan faktor-faktor non ekonomi yang sedang terjadi Faktor-faktor yang dimaksudkan adalah politik, sosial, dan keamanan. Seperti halnya Indonesia saat ini, yang adalah salah satu tempat investasi dengan risiko tinggi, situasi politik dan keamanan yang tidak stabil menyebabkan banyak orang enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Risiko jenis ini bisa anda sebut country risk.
Analisa makro yang dilakukan dengan cermat akan sangat membantu pembuatan keputusan investasi anda, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
(b) Analisa Teknikal
Jenis analisa ini adalah kebalikan dari analisa fundamental yang mengandalkan pada pergerakan harga sekuritas sehari-hari. Para technicians mempergunakan analisa terhadap pergerakan volume dan harga sekuritas masa lampau yang kemudian digunakan untuk memprediksi pergerakan pasar di masa datang. Pergerakan saham yang diamati itu akan membentuk trend. Trend ini biasanya berbentuk grafik (chart). Oleh karena ketergantungan mereka pada chart, para pengguna analisa jenis ini sering juga disebut chartist. Seorang analis teknikal sejati tidak pernah memberikan perhatian kepada prospek pendapatan perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, laba atau rugi perusahaan, dan variabel-variabel finansial lainnya. Menurut mereka, grafik pergerakan harga dan volume telah dapat menceritakan semuanya.
Ada beberapa istilah yang harus anda kenali dalam analisa teknikal, beberapa di antaranya akan dijelaskan berikut ini:
• Dow Theory. Charles H.Dow adalah penemu grafik jenis ini. Ia membagi grafik dalam tiga tipe pergerakan. Pergerakan utama (primary moves) menunjukkan pergerakan harga saham yang bisa diamati dalam satu hingga empat tahun dan akan menunjukkan apakah pasar sedang dalam keadaan bullish ataupun bearish. Pasar dikatakan bullish apabila grafik menunjukkan kenaikan dan harga-harga mengalami pergerakan yang agresif, sebaliknya apabila grafik cenderung mengalami penurunan atau cenderung stagnan, maka pasar bisa dikatakan sedang lesu atau bearish. Di antara kurun waktu terjadinya pergerakan utama, terdapat grafik yang menunjukkan pergerakan menengah (intermediate moves), yang bisa jadi merupakan dampak spekulasi jangka pendek yang ikut menyumbangkan porsi cukup material pada pergerakan utama. Sedangkan tipe pergerakan paling akhir disebut pergerakan minor (minor moves) yang muncul secara random di antara dua tipe pergerakan sebelumnya.
• Support Level. Adalah tingkat harga dimana minat untuk melakukan aksi beli cukup kuat dan mengalahkan tekanan jual saham tersebut sehingga dapat menahan harga saham tidak jatuh di bawah tingkat tersebut.
• Resistance Level. Adalah kebalikan dari support level, yaitu tingkat harga dimana minat untuk menjual cukup kuat dan mengalahkan tekanan beli sehingga mampu menahan harga tidak menembus tingkat tersebut.
• Correction. Penurunan harga saham setelah sebelumnya mengalami peningkatan.
• Rebound. Peningkatan harga saham setelah mengalami penurunan sebelumnya.
• Technical Rebound. Kenaikan harga saham setelah sebelumnya mengalami koreksi cukup tajam.
• Trend. Pola yang terbentuk dari pergerakan harga dan volume historis dalam jangka waktu tertentu dan dapat menunjukkan kecenderungan arah pergerakan selanjutnya.
• Bullish and Bearish. Istilah bullish dipergunakan bila harga melebihi rata-rata pergerakan harga (moving average) dan moving average sendiri bergerak meningkat. Sedangkan keadaan bearish terjadi apabila harga saham ada di bawah harga rata-rata dan moving average bergerak turun

(c) Analisa Fundamental Perusahaan
Analisa fundamental adalah salah satu jenis analisa yang dilakukan oleh investor dengan memperhatikan laporan keuangan dan fundamental perusahaan ketimbang memperhatikan perkembangan harga saham tersebut dari hari ke hari. Para fundamentalist sangat mengandalkan analisa jenis ini karena menurut mereka analisa jenis ini bebas dari bias karena mempergunakan data-data yang valid.
Analisa fundamental dilakukan untuk memperoleh nilai intrinsik (intrinsic value) sekuritas. Nilai intrinsik ini selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai pasar saat itu. Apabila ternyata nilai intrinsik sekuritas lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar, maka sekuritas tersebut dapat dikatakan undervalued dan anda bisa memutuskan untuk membelinya.
Ada berbagai pendekatan dalam menentukan nilai intrinsic suatu perusahaan. Bahasan lebih detail dibahas pada bagian Cara Menilai Saham. Satu cara penghitungan sederhana untuk mendapatkan nilai intrinsik (P) yang bisa anda terapkan pada analisa fundamental ini, yaitu:
P = Estimated EPS X P/E Ratio
Hasil penghitungan nilai intrinsik ini kemudian anda bandingkan dengan harga pasar saat itu. Apabila ternyata hasil perhitungan lebih tinggi, artinya sekuritas yang anda hitung undervalued dan saatnya untuk membeli dengan harapan harga saham tersebut akan meningkat di kemudian hari. Sebaliknya apabila lebih rendah, disebut overvalued dan anda harus menghindari sekuritas jenis ini, dan apabila anda terlanjur memilikinya, saat yang tepat untuk menjualnya.
Selain mempergunakan perhitungan sederhana di atas, perhitungan lain yang sering digunakan adalah discounted future cash flow yaitu mendiskontokan arus kas yang akan diterima oleh investor di kemudian hari, termasuk atas bunga dan principal (pokok pinjaman).

(c) Analisa Industri
Masih ingat Singer�? mesin jahit yang sangat popular pada tahun akhir 70-an, akan tetapi sekarang tidak banyak dikenal karena orang lebih suka membeli pakaian langsung ketimbang membikin sendiri. Atau mesin tik yang menurun tajam akibat kemajuan komputer dalam word processing.
Dalam memilih saham analisa industri menjadi sangat penting, sebab jika anda memilih industri yang salah seperti industri mesin jahit dan mesin tik pada awal 80-an kinerja investasi anda tidak akan bagus.
Analisa industri bisa dilihat dari siklus hidup industri itu sendiri. Dimulai dari tahap merintis (pioneering), ekspansi, stabilisasi (maturity), dan selanjutnya menurun (declining).
1. Pioneering. Pada tahap ini, industri baru memasuki tahap pengenalan. Misalnya saja industri cyber atau internet yang baru dikenal beberapa tahun belakangan ini di Indonesia. Pada tahap pioneering, banyak perusahaan masuk ke industri ini dan berusaha memperoleh pangsa pasar seluas-luasnya.
2. Ekspansi. Pada tahap ekspansi, perusahaan-perusahaan yang sebelumnya berlomba-lomba memasuki industri ini. Perusahaan yang bisa bertahan pada tahap ini selanjutnya akan terus berkembang dan melakukan perluasan usaha atau melakukan inovasi atas produk-produknya sehingga bisa lebih atraktif dalam upayanya menguasai pangsa pasar. Investor biasanya tertarik untuk berinvestasi pada industri ini karena potensinya untuk mendatangkan keuntungan cukup tinggi yaitu berasal dari penjualan yang relatif meningkat.
3. Stabilisasi. Memasuki tahap stabilisasi, industri bisa dikatakan telah matang (mature) dan tingkat penjualan tidak lagi setinggi pada saat ekspansi. Produk-produk juga tidak seinovatif sebelumnya dan jumlah kompetitor di industri ini banyak. Biaya produksi perusahaan-perusahaan pada tahap ini cenderung tetap atau dengan kata lain skala ekonomis sudah banyak tercapai. Industri pada tahap ini terus tumbuh tapi tingkat pertumbuhannya tidak signifikan.
4. Penurunan. Ciri-ciri industri yang memasuki tahap ini adalah terjadinya kejenuhan pada industri tersebut dan penjualan rata-rata industri sudah mulai menurun. Banyak pelaku industri mulai meninggalkan industri ini atau malah tersingkir karena tidak bisa lagi menanggung biaya untuk bertahan (survive).
Berbekal analisa industri, anda dapat menilai apakah tempat anda berinvestasi sedang dalam tahap pengenalan (pioneering), atau sedang ekspansi, stabil, atau malah dalam keadaan menurun. Jika anda berinvestasi pada tahap pengenalan (pioneering) atau tahap ekspansi, maka potensi penghasilan (return) yang akan anda dapatkan relatif lebih tinggi walaupun risikonya juga tidak kecil. Banyak investor melakukan aksi pengambilan keuntungan (profit taking) pada saham-saham industri ini. Namun, investor sebaiknya tidak berharap banyak pada capital gain jika berada pada tahap maturity karena harga saham-saham perusahaan tidak seatraktif tahap sebelumnya. Di lain pihak, investor bisa berharap banyak pada dividen yang akan dibagikan perusahaan. Yang perlu anda perhatikan pada tahap ini adalah berapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan serta porsi alokasi laba perusahaan untuk dividen.
Dengan memperhatikan karakteristik industri tempat anda berinvestasi, keuntungan dari industri bisa diperkirakan dan kapan anda harus keluar dari industri tersebut bisa anda tentukan.
Informasi pasar dalam analisis Keuangan
1. Informasi pasar adalah informasi yang berasal dari pasar yang bisa digunakan untuk analisis keuangan
2. Informasi pasar dapat bersumber dari data keuangan yang tersedia maupun dari analisis yang dilakukan oleh lembaga rating
Lembaga Rating
1. Lembaga rating adalah lembaga yang melakukan pengklasifikasian terhadap kualitas sekuritas yang dikeluarkan oleh emiten.
2. Rating dilakukan terhadap sekuritas obligasi
3. Kualitas sekuritas terkait dengan kemampuan perusahaan dalam membayar pokok pinjaman dan bunga obligasi yang dikeluarkan
4. Lembaga rating antara lain Moody’s investor service Inc dan Standard & Poor’s Corp di Amerika Serikat dan Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia di Indonesia.
(d) Analisa Pasar
1. Analisis pasar biasa dilakukan dengan memperhatikan 2 aspek yaitu Risiko dan return.
2. Risiko secara umum bermakna negatif yaitu kejadian buruk yang menimpa kita.
3. Dalam pasar modal risiko didefinisikan dengan penyimpangan dari hasil yang diharapkan.
4. Misalkan Tn. A berinvestasi senilai Rp 100 jt pada obligasi PT. X dengan tingkat bunga 12%. Dari investasi tersebut Tn A diperkirakan akan memperoleh Rp 12 jt setiap tahun. Oleh karena penyimpangan dari hasil yang diharapkan relatif kecil, maka investasi dalam bentuk obligasi relatif rendah/kecil. Akan tetapi jika diperkirakan PT X akan mengalami kebangkrutan maka resiko investasi Tn A menjadi tinggi/besar.
Misalkan Tn A melakukan investasi sebesar Rp 100 jt dalam bentuk saham, Dalam beberapa tahun mendatang harga saham bisa sangat tinggi, dan bisa juga sebaliknya. Ini menunjukkan ketidakpastian investasi saham akan lebih besar dibanding dengan investasi obligasi atau risiko investasi saham lebih besar dibanding dengan investasi obligasi.
Analisis Pasar (risiko)
a. Untuk mengukur risiko, secara statistik dapat menggunakan varian, standar deviasi atau koefisien variasi.
b. Langkah-langkah mengukur standar deviasi:
1. Tentukan probabilitas kondisi ekonomi
2. tentukan return investasi dalam masing-masing kondisi ekonomi
3. Hitung return yang diharapkan
4. Hitung varian
5. Hitung standar deviasi = akar dari varian
6. koefisien variasi = standar deviasi/return yg diharapkan
Analisis Pasar (return)
 Return
Return biasa dimaknai dengan keuntungan
Dalam pasar modal, return didefinisikan dengan perubahan nilai antara periode t+1 dengan t ditambah pendapatan-pendapatan lain yang terjadi selama periode t tersebut.
1. Misalkan kita membeli saham pd tahun ini dengan harga Rp 1000, kemudian tahun depan harga saham naik menjadi Rp 1200. Selama satu tahun tersebut perusahaan membagi dividen sebesar Rp 50. maka return saham tersebut adalah
2. Return = {(1200-1000) + 50) }/1000 = 0.25 atau 25%
3. Karena jangka waktunya satu tahun maka disimpulkan bahwa return saham adalah 25% per tahun.
Hubungan Risiko dan Return
1. Risiko dan return memiliki hubungan yang positif.
2. Semakin tinggi return semakin tinggi risiko atau semakin tinggi risiko semakin tinggi pula return yang diharapkan.
3. Saham biasa memiliki return relatif tinggi, diikuti oleh obligasi perusahaan, obligasi pemerintah dan sertifikat bank Indonesia.
Berikut beberapa laporan Perubahan Harga Saham Teraktual
1. Saham-saham di lantai Bursa Efek Indonesia terus melanjutkan keperkasaannya pada Selasa (2/6) siang ini. Indeks Harga Saham Gabungan mantap di atas level 2.000.
2. IHSG sesi pagi ditutup menguat 1,80 persen atau 35,939 poin pada 2.034,518. Sektor komoditas, perbankan dan basic industry menjadi bensin utama indeks berlayar di zona hijau.
3. Adapun indeks Kompas100 juga meningkat 1,78 persen, kemudian indeks LQ45 naik 1,85 persen, serta Jakarta Islamic Index bertambah 1,68 persen.
4. Sebanyak 121 saham naik mendominasi perdagangan sesi pagi ini, dibanding 46 saham turun dan 76 saham stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp 5,018 triliun dari 105.148 kali transaksi dengan volume 7,789 miliar saham.
5. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dollar AS siang ini ada pada Rp 10.235 per dollar AS.

Akhirnya, IHSG Tembus 2.000
1. Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia pada awal perdagangan Selasa (2/6) pagi langsung menembus level psikologis baru, 2.000.
2. IHSG pada pukul 09.43 waktu JATS naik 0,85 persen atau 17,262 poin menjadi 2.038,981. Sektor perbankan dan basic industry menjadi penopang utama laju indeks di jalur positif.
3. Sementara itu, indeks Kompas100 bertambah 0,86 persen, indeks LQ45 bertambah 0,88 persen, dan Jakarta Islamic Index meningkat 0,79 persen.
4. Kemarin IHSG melonjak 4,26 persen didorong oleh kenaikan harga komoditas dan juga sentimen positif dari data inflasi Mei yang kemarin diumumkan oleh BPS. Menurut analis riset Panin Sekuritas, Purwoko Sartono, angka inflasi bulanan (m-o-m) sebesar 0,04 persen dan tahunan (y-o-y) sebesar 6,04 persen dinilai investor sangat positif dan terkontrol.
5. Selanjutnya, kata dia, investor akan menanti hasil sidang rapat Dewan Gubernur BI terkait BI Rate. Sementara itu, investor global juga tengah berada pada sentimen positif meski masih menanti kemungkinan yang akan terjadi sehubungan dengan kebangkrutan GM.
6. Secara teknikal, lanjut Purwoko, indikator RSI menunjukkan IHSG sudah memasuki area overbought. Meski demikian, tingginya volume perdagangan dan menguatnya arah momentum indikator menunjukkan bahwa minat/tekanan beli masih akan mendominasi pasar dalam beberapa waktu mendatang.
7. "Indeks kami perkirakan akan mencoba menembus level 2.000. Jika berhasil kemungkinan akan terus melaju menuju resistance 2.018. Target support di 1.980," ujarnya.
8. Inflasi Cenderung Menurun Dekati 5 Persen

TUGAS MAKALAH
ANALISA PASAR MODAL, MAKRO-MIKRO, INDUSTRI, DAN PASAR

DOSEN PEMBIMBING
Drs. AGUS SUCIPTO., MM

Oleh:
M. Adib Mawardi (06610041)
Suharliya (06610045)
M. Hilmi (06610049)
Ahmad Habib Jamil (06610052)

JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah Pasar Modal ini.
Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil memimpin, membimbing dan menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yakni agama islam.
Suatu kebanggan tersendiri bagi kami karena dapat menyelesaikan penulisan makalah ini yang tidak lepas dari peran serta berbagai pihak, khususnya Bapak Drs. Agus Sucipto.MM yang telah membimbing kami sehingga dapat menyelesaikan penulisan makalah ini.
Dan kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan makalah ini. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kririk dari pembaca untuk menyempurnakan penyusunan makalah berikutnya.
Akhirnya, semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Malang, 2 Juni 2009

Penyusun

TUGAS MATA KULIAH : STRATEGI DAN PEDOMAN INVESTASI

2009-07-04T23:12:00.004+07:00

DOSEN PEMBIMBING:
Drs. Agus Sucipto, MM.

Oleh:
M. Adib Mawardi (06610041)
Suharliya (06610045)
M. Hilmi (06610049)
A. Habib Jamil (06610052)

JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2009
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah Pasar Modal ini.
Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil memimpin, membimbing dan menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yakni agama islam.
Suatu kebanggan tersendiri bagi kami karena dapat menyelesaikan penulisan makalah ini yang tidak lepas dari peran serta berbagai pihak, khususnya Bapak Drs. Agus Sucipto, MM yang telah membimbing kami sehingga dapat menyelesaikan penulisan makalah ini.
Dan kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan makalah ini. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kririk dari pembaca untuk menyempurnakan penyusunan makalah berikutnya.
Akhirnya, semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Malang, 29 April 2009

Penyusun

Penempatan dana investasi sebagai sebuah proses perencanaan mencapai tujuan jangka panjang, dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik dengan melakukannya sendiri maupun melalui perusahaan sekuritas atau perusahaan jasa keuangan / investasi lainnya. Penentuan cara ini sama pentingnya dengan investasi itu sendiri.

Berinvestasi mandiri melalui perusahaan sekuritas (misalnya untuk bertransaksi saham) memerlukan bukan saja pengetahuan dan informasi yang memadai tapi juga waktu. Jika kita mempunyai akses informasi namun tidak tahu penggunaannya, maka informasi tersebut tidak memberikan manfaat apapun. Kebanyakan orang pada uisa produktif hanya memiliki waktu sedikit untuk melakukan investasi sendiri karena terlalu sibuk dengan pekerjaan. Bila memaksa berinvestasi mandiri tanpa memiliki pengetahuan, informasi, dan waktu yang memadai, maka bisa jadi keuntungan yang dicari tetapi justru kerugian yang didapat.

Untuk itu kami melihat pentingnya bagi individu untuk mengenal dan mengetahui berbagai macam strategi investasi yang dikenal secara umum.

A. Determinasi Investasi

Setiap keputusan investasi melibatkan lima unsur pokok yang dapat disebut determinasi investasi. Dalam setiap proses pengambilan keputusan investasi, unsur-unsur tersebut akan muncul, apakah secara eksplisit atau implisit. disadari atau tidak, diolah secara sistematis atau tidak.
Kelima unsur-unsur tersebut adalah:

1. Kondisi Pemodal (investor)
Kondisi pemodal meliputi kondisi keuangannya dan sikap terhadap risiko. Proses psikologis seorang pemodal. Dalam mengalokasikan dana yang dimilikinya, pada umumnya mengikuti urut-urutan yang sama. Penghasilan pertama akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan rekreasi. Lapisan penghasilan yang berikut diatasnya akan digunakan untuk core investment, yaitu investasi dengan tingkat keamanan yang tinggi dan tingkat keuntungan yang terukur. Seandainya seorang pemodal miliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi lagi, baru ia bisa mengarahkan dananya untuk investasi yang lebih agresif, yaitu investasi dengan tingkat risiko yang lebih tinggi dan potensi pendapatan yang lebih tinggi pula. Sikap seseorang terhadap risiko dipengaruhi oleh kondisi keuangan. Apakah seseorang bersifat berani menghadapi risiko (risk seeker), netral (risk neutral) atau menghindari risiko (risk Averter), selain ditentukan oleh umur dan tempramen, juga ditentukan oleh jumlah dana yang ia miliki.

2. Motif Investasi

Unsur yang kedua adalah motif investasi. Pemodal pada umumnya memiliki motif investasi yang tidak tunggal. Namun intensitas motif-motif seperti keamanan, pertumbuhan, pendapatan, fasilitas pajak dan spekulasi, berbeda dari pemodal yang satu dengan pemodal yang lain.

3. Media Investasi

Media investasi sebagai unsur yang ketiga menyodorkan pilihan antara real assets dan financial assets. Berkembangnya perekonomian, cenderung menggeser objek investasi dari real assets seperti tanah dan emas ke arah financial assets baik di pasar uang maupun di pasar modal. Saham sebagai objek investasi utama di pasar modal memiliki berbagai karakteristik yang memungkinkan seorang pemodal mempunyai pilihan yang tepat. Untuk menyebut sebagian karakteristik tersebut, seorang pemodal dapat memilih blue chips stock, yang merupakan saham dari perusahaan yang besar atau ia lebih memilih growth stocks, yang merupakan saham perusahaan yang berkembang dan tingkat pertumbuhan lebih cepat dari trend ekonomi umumnya ditandai oleh pemasaran yang agresit, R & D oriented, Flow back ratio yang tinggi, dividend yield lebih rendah serta price earning ratio yang tinggi. Seorang pemodal yang lebih spekulatif mungkin memilih cylical stocks. Perusahaan yang bergerak di bidang real eatate, automotive, konstruksi dan eletronik pada umumnya berfluktuasi bersama siklus ekonomi. Apabila kondisi perekonomian membaik, maka penampilan perusahaan akan membaik juga dan dengan demikian harga saham diharapkan akan menjadi baik.

Sedangkan seorang pemodal yang konvensional mungkin akan memilih defensive stocks, yaitu saham dari perusahaan yang bertahan, atau bahkan seringkali di atas rata-rata pada saat resesi.

4. Model dan teknik Analisis

Ada dua potensi keuntungan dari investasi di Bursa Efek, yaitu dividen dan capital gain. Dividen perusahaan sangat berkaitan dengan performance perusahaan, sedangkan capital gain tidak begitu dipengaruhi oleh performance perusahaan. Unsur spekulasi sangat berperan dalam jual-beli saham. Pendapatan dari selisih penjualan saham dapat saja bernilai negatif, jika harga jual saham di bawah harga belinya (capital loss), sedangkan pendapatan dividen tidak bisa negatif.
Ada dua cara untuk merealisasikan potensi keuntungan di atas, yaitu:
1) membeli efek yang dalam jangka panjang menunjukkan performance yang lebih baik dari sekian banyak alternatif yang ada di pasar modal.
2) membeli efek pada saat harganya murah dan menjual setelah harganya naik.

Kedua cara tersebut di atas sungguh sebuah formulasi yang sederhana, tetapi tak mudah untuk dilaksanakan. Usaha konkrit untuk menerjemahkan formulasi itu ke dalam suatu model analisis yang sistematis, melahirkan dua aliran dalam disiplin securities analysis, yaitu: fundamental analysis dan technical analysis.

Fundamental analysis mempunyai anggapan bahwa setiap pemodal adalah makhluk rasional. Karena itu, seorang fundamentalis memcoba mempelajari hubungan antara harga saham dengan kondisi perusah aan. Alasannya adalah bahwa nilai saham mewakili nilai perusahaan, tidak hanya nilai intrinsik suatu saat tetapi juga adalah harapan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan pemegang saham di masa yang akan datang.
Ada berbagai model yang populer dalam fundamental analysis, antara lain:
a. Pendekatan Price Earning Ratio (PER).
PER dapat dihitung dengan membagi harga saham pada suatu saat dengan Earning
per share (EPS) suatu periode tertentu.

Harga Saham = Expected Earning per share
PER

Jadi Apabila EPS suatu perusahaan adalah Rp 1.000,- dan harga sahamnya Rp 20.000,-, maka PER = 20 X. Tidak ada suatu standar yang pasti berapa PER yang
wajar bagi suatu saham. Sebagian pemodal mengambil perbandingan dengan PER
dari perusahaan sejenis. Pemodal yang konvensional sering menetapkan PER
maksimum dengan menggunakan angka dari minimum required rate of return
(tingkat keuntungan minimal yang diharapkan). Apabila pemodal mempunyai rate
of return sebesar 10%, maka PER maksimum adalah 1/10% = 10 X.

b. Pendekatan Dividen Yield.
Pada pendekatan ini harga saham dihitung dengan cara:

Harga Saham = Ekspektasi dividen per saham (EDP) / Yield

Jadi apabila EDP adalah Rp 150,- dan yield yang di inginkan adalah 5% pertahun, maka:
Harga saham = 750 X 5%
= Rp 15.000,-

C. Pendekatan Net Assets Value
Pendekatan ini menghitung nilai buku suatu saham yang menggambarkan nilai
klaim atas fisik perusahaan, dengan formula sebagai berikut:
Nilai Buku = Nilai Assets/ Jumlah Saham Beredar

Jadi kalau nilai asset bersih suatu perusahaan adalah Rp 100 milyar, dan jumlah
saham yang beredar 25 juta lembar saham. maka nilai buku saham tersebut adalah
Rp 4.000,- per lembar saham. Beberapa pialang di Bursa Efek Jakarta memiliki
patokan bahwa harga saham maksimum tidak boleh melebihi tiga kali nilai buku.

Technical Analysis sebagai aliran yang kedua, menyatakan bahwa pemodal adalah
makhluk yang irrasional. Bursa pada dasarnya adalah cerminan mass behavior. Seorang individu yang bergabung kedalam suatu massa, bukan hanya sekedar kehilangan rasionalitasnya tetapi juga seringkali melebur identitas pribadinya kedalam identitas kolektif. Harga saham sebagai komoditas perdagangan, tentu dipengaruhi olehpermintaan dan penawaran. Pada gilirannya permintaan dan penawaran merupakan manifestasi dari kondisi psikologis pemodal. Para teknikalis menggugat bahwa kalau harga saham dipengaruhi semata-mata oleh kondisi perusahaan, kenapa harga saham berubah setiap saat padahal kondisi perusahaan dan prospeknya belum tentu berubah. Pada kondisi yang ekstrim seorang pemodal tidak memerlukan informasi mengenai perusahaan. Sepanjang pemodal membeli saham pada saat harganya rendah dan menjual saham pada saat harganya tinggi, maka pemodal tersebut akan memperoleh keuntungan. Salah satu model yang populer pada technical analysis adalah apa yang disebut support level and resistance level. Model ini pada intinya menggambarkan bahwa harga
saham selalu akan berfluktuasi naik dan turun. Hal yang pasti adalah naik dan turunnya

B. Kondisi Pemodal

Kondisi pemodal meliputi kondisi keuangannya dan sikap terhadap risiko. Proses
psikologis seorang pemodal. Dalam mengalokasikan dana yang dimilikinya, pada umumnya mengikuti urut-urutan yang sama. Penghasilan pertama akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan rekreasi. Lapisan penghasilan yang berikut diatasnya akan digunakan untuk core investment, yaitu investasi dengan tingkat keamanan yang tinggi dan tingkat keuntungan yang terukur. Seandainya seorang pemodal miliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi lagi, baru ia bisa mengarahkan dananya untuk investasi yang lebih agresif, yaitu investasi dengan tingkat risiko yang lebih tinggi dan potensi pendapatan yang lebih tinggi pula. Sikap seseorang terhadap risiko dipengaruhi oleh kondisi keuangan. Apakah seseorang bersifat berani menghadapi risiko (risk seeker), netral (risk neutral) atau menghindari risiko (risk Averter), selain ditentukan oleh umur dan tempramen, juga ditentukan
oleh jumlah dana yang ia miliki.

C. Pemenuhan Prasyarat Investasi

D. Strategi Mencari Untung
Pembentukan Portofolio Saham Yang Optimal Dengan Menggunakan Beberapa Model Analisis
Model Markowitz
Melalui konsep diversifikasi (dengan pembentukan portofolio saham yang optimal), investor dapat memaksimalkan keuntungan yang diharapkan dari investasi dengan tingkat risiko tertentu atau berusaha meminimalkan risiko untuk sasaran tingkat keuntungan tertentu. Di tahun 1952, Markowitz mengembangkan suatu bentuk diversifikasi yang efisien. Ukuran yang dipakai dalam portofolio Markowitz adalah koefisien korelasi. Koefisien korelasi positip menunjukkan bahwa kedua asset bergerak searah, sedang koefisien korelasi negatip menunjukkan bahwa kedua asset bergerak berlawanan.Menurut Markowitz, portofolio yang maksimal adalah dengan mengkombinasikan beberapa aset yang koefisien korelasi-nya kurang dari positif, disamping itu, apabila ada dua surat berharga yang return-nya sama tetapi resikonya berbeda, maka dipilih yang risiko rendah. (Agus, 2005). Kumpulan portofolio efisien Markowitz terletak pada garis batas (efficient frontier) serangkaian portofolio yang memiliki pengembalian maksimal untuk tingkat pengembalian tertentu. Inti dari efficient frontier Markowitz adalah bagaimana mengalokasikan dana ke masing-masing saham dalam portofolio untuk mencari titik maksimal portofolio.Persamaan untuk eficient set portofolio adalah sebagai berikut :Min = representasi keseluruhan varian sebuah portofolion = jumlah saham dalam portofolio
Dengan Konstrain berikut :(1) E =(2) 1.0 =dimana,xr = proporsi uang yang dialokasikan untuk saham iE (r*p) = adalah tingkat return yang diharapkanE (rj) = adalah tingkat return untuk setiap sahamDengan menggunakan persamaan (1), dapat dihitung sebuah portofolio dengan varian yang paling kecil, untuk setiap tingkat return yang dikehendaki investor. Model representasi keseluruhan tersebut menghasilkan banyak solusi yang tidak mungkin, karena jumlah alokasi terkadang lebih dari = 1. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita dapat mengimplementasikan Algoritma Genetika dalam model Efficient frontier Markowitz, jika dalam model Markowitz tradisional alokasi dilakukan dengan menggunakan Quadratic programming (aplikasi MS Excell), dimana resiko ditahan konstan kemudian algoritma bergerak untuk memperoleh return yang maksimal, atau sebaliknya return ditahan konstant kemudian algoritma meminimalkan resiko, maka dalam model Algoritma Genetika, pergerakan dapat dilakukan dengan berssamaan dalam memaksimalkan return dan meminimalkan resiko, dengan demikian, total jumlah alokasi akan selalu = 1, sehingga tidak akan terjadi solusi yang tidak mungkin dalam proses pengalokasian dana (Rostianingsih, Taufik N, 2005). Penggunaan Algoritma Genetika untuk pemilihan portofolio saham dalam model Markowitz dapat mengatasi kelemahan pengalokasian dana dalam pembentukan efficient set portofolioModel Markowitz telah terbukti membawa pemilihan portofolio yang efisien, yang terletak pada garis efisien (efficient frontier), yaitu portofolio yang merupakan porfolio pasar, tetapi dengan asumsi: (1) para investor adalah penghindar risiko yang memaksimalkan utility yang diharapkan; (2) investor memilih portofolio dengan dasar pertimbangan rata-rata varian dan return yang diharapkan; (3) semua investor melakukan periode pemegangan tunggal (single holding periode); disamping itu ada asumsi impilisit bahwa modal yang digunakan investor adalah modal sendiri, bukan dari pinjaman. (Agus, 2005). Dengan menggunakan model Markowitz, investor bisa memanfaatkan semua informasi yang tersedia sebagai dasar pembentukan portofolio yang maksimal.
Model Single IndexSingle Index Model memberikan sebuah alternatif analisis varian yang lebih mudah jika dibandingkan dengan analisis model markowitz, lewat SIM, kita dapat menentukan efficient set portofolio dengan kalkulasi yang lebih mudah, karena SIM menyederhanakan jumlah dan jenis input (data), serta prosedur analisis untuk menentukan fortfolio yang optimal. SIM mengasumsikan bahwa korelasi return masing-masing sekuritas terjadi karena adanya respon sekuritas tersebut terhadap perubahan indeks tertentu (seperti IHSG).Penggunaan model indeks tunggal memerlukan penaksiran beta dari saham-saham yang akan dimasukkan ke dalam porfolio, dalam menentukan beta, kita dapat menggunakan sebuah judgement, di samping itu kita bisa menggunakan beta historis untuk menghitung beta waktu lalu yang dipergunakan sebagai taksiran beta di masa yang akan datang. Beta historis memberikan informasi yang berguna tentang beta di masa yang akan datang karena itu seringkali para analis menggunakan beta historis sebelum mereka menggunakan judgement untuk memperkirakan beta.Rumus Estimating BetaRi = αi + βi Ŕm + ei (1.19)Persamaan ini merupakan persamaan regresi sederhana. Beta menunjukkan kemiringan (slope) garis regresi tersebut. Alpha menunjukkan intercept dengan sumbu Rij. Makin besar beta, makin curam kemiringan garis tersebut dan sebaliknya.Beberapa variabel akuntansi yang digunakan untuk memperkirakan beta, antara lain:a. Divident Payout (yaitu perbandingan antara dividen perlembar saham dengan laba perlembar saham)b. Pertumbuhan aktiva (yaitu perubahan aktiva pertahun)c. Leverage (yaitu rasio antara hutang dengan total aktiva)d. Likuiditas (yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar)e. Asset size (yaitu nilai kekayaan total)f. Variabilitas keuntungan (yaitu standar deviasi dari earning price ratio)Beta akunting (yaitu yang timbul dari regresi time series laba perusahaan terhadap rata-rata keuntungan semua (sampel) perusahaan.
Beta sekuritas individual cenderung mempunyai koefisien determinasi (yaitu bentuk kwadrat dari koefisien korelasi) yang lebih rendah dari beta portofolio. Koefisien determinasi menunjukkan proporsi perubahan nilai Ri yang bisa dijelaskan oleh Rm.Dengan menghitung koefisien beta yang mencerminkan tingkat risiko masing-masing saham yang diamati, dan tingkat return saham, maka kita dapat menentukan excess return to beta (ERB) yang mencerminkan tingkat keuntungan yag sangat mungkin dapat dicapai. Untuk mendapatkan kandidat portofolio kuat, kita tinggal membandingkan ERB dengan Cut off Rate untuk menhasilkan saham-saham yang memiliki tingkat return yang tinggi dan risiko yang minimal yang dapat mengeliminir risiko tidak sistematis. jika suatu jenis saham angka Excess Return to Beta (ERB)-nya lebih besar dari angka batas C (cut of rate) maka saham tersebut masuk sebagai kandidat portofolio.

MODEL CAPM
Di tahun 1965, Sharpe menyempurnakan model portofolio Markowitz ditambah dengan asumsi: (1) adanya tingkat bebas risiko; (3) investasi bisa dipecah-pecah dalam bentuk yang sekecil mungkin; (3) adanya kebebasan short sales (4) semua aktiva bisa diperjual belikan. Dengan demikian maka portofolio yang efisien suatu garis pasar modal (capital market line) yang intersepnya adalah tingkat bebas risiko (rf). Untuk mengambarkan trade-off antara risiko dan return untuk seluruh surat berharga, baik yang efisien maupun yang tidak, maka ukuran yang dipakai bukanlah varian, tetapi adalah risiko sistematisnya (β). Hubungan antara risiko sistematis dengan return tersebut apabila digambarkan dalam suatu model akan membentuk Capital Asset Pricing Model (CAPM) (Agus, 2005).Capital Asset Pricing Model merupakan suatu model keseimbangan yang bisa menggambarkan atau memprediksi realitas di pasar yang bersifat kompleks, sehinga dapat membantu kita melihat hubungan return dan resiko di dunia nyata yang terkadang sangat kompleks. Selain itu CAPM juga dapat dipergunakan untuk menentukan harga suatu aktiva modal (capital assets), dengan mengingat segala karakteristik aktiva tersebut. Yang dimaksud karakteristik aktiva tersebut adalah risikonya. Dengan model ini kita mencoba menentukan berapa harga yang seharusnya bersedia dibayar oleh para investor terhadap suatu aktiva modal.Model CAPM
E(Ri)=Rf+[E(Rm)-Rf]βi
Dimana,E(Ri) = return yang diharapkan dari surat berharga i(β) = resiko sistematis[E(Rm)-Rf] = market risk premium

E. Karakteristik Instrumen

Klasifikasi karakteristik saham yang ingin dibeli :
• Blue Chip
Merupakan saham dari perusahaan yang besar, dan well established stabil.
• Growth Stock
Merupakan saham perusahaan yang berkembang tumbuh lebih cepat dari rata-rata industri..
• Cyclical
Merupakan saham dari perusahaan yang tingkat aktivitas dan keuntungan berfluktuasi sesuai siklus bisnis.
• Defensife Stock
Merupakan saham dari perusahaan yang bertahan diatas rata-rata walaupun dalam keadaan resesi (untuk Indonesia umumnya berbentuk BUMN).

F. Motif Investasi

Investasi vs spekulasi
Investasi tidak sama dengan spekulasi. Apa bedanya ? Spekulasi adalah ditujukan dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan kondisi ketidakpastian yang tinggi pula pada jangka pendek yang seringkali tujuan tersebut tidak tercapai, sedangkan investasi bertujuan mengharapkan keuntungan jangka panjang dari kenaikan nilai modal dan sebagian besar keuntungan tersebut akan tercapai. Resiko spekulasi sangat tinggi dan cenderung bersifat judi sehingga tidak diperkenankan dalam syariat Islam.
Investasi untuk berjaga-jaga
Dengan meniatkan investasi untuk berjaga-jaga, berarti investor mengakui keterbatasannya sebagai makhluk yang mempunyai keterbatasan dan kelemahan. Motif ini digunakan dengan tujuan memberikan keamanan ekonomi atas ketidakpastian di masa depan, misalnya melalui asuransi pensiun dan asuransi kesehatan.
Investasi untuk kemudahan transaksi
Motif investasi ini adalah untuk mempermudah transaksi-transaksi keuangan atau aset dalam pertukaran dan jual - beli yang sering dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadikan transaksi dapat dilakukan secara online, baik melalui ATM, e-banking, mobile banking, online trading, maupun melalui fasilitas-fasilitas lain, yang menyebabkan transaksi-transaksi dapat dilakukan secara global, tidak harus melalui tatap muka yang mengharuskan pihak-pihak yang bertransaksi melakukan pertemuan secara fisik.
Investasi untuk mendapatkan ridho Allah
Motif investasi untuk mendapatkan ridho Allah dilakukan dengan menginvestasikan harta melalui sarana-sarana yang halal dan kemudian menggunakan hasil investasi untuk mendapatkan keridhoan Ilahi. Motif ini merupakan motif yang menggunakan sarana muamalat untuk melakukan ibadah, menggunakan harta dunia untuk meraih kenikmatan akhirat. Motif ini juga merupakan salah satu cara untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada hamba-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

Samsul, Muhammad. 2006. Pasar Modal dan teori portofolio. Jakarta: PT. Salemba Empat
www.bei.com

Teknik Penelitian Metodologi Penelitian Kualitatif

2009-07-04T23:09:00.002+07:00

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Istilah teknik penelitian merupakan istilah yang digunakan oleh Eilen Kane (1985:51). Penulis menggunakannya karena mereka anggap lebih sesuai di samping untuk menghindari metode penelitian yangn pada dasarnya bukan uraian yang bersifat metode semata-mata.
Teknik penelitian merupakan salah satu metode penelitian dan merupakan salah satu unsure yang paling penting. Dimana uraian dari bahasan ini mencakup enam bagian dan dibahas secara berturut-turut, yaitu sumber dan jenis data, manusia sebagai instrument, dan pengamatan berperan serta, pengamatan, wawancara, catatan lapangan, penggunaan dokumen dan cara lainnya.
B. Rumusan masalah
1. Apa saja bahasan dalam teknik penelitian kualitatif?
2. Apa saja bahasan analisis dan interpretasi data?
C. Tujuan penulisan
3. untuk mengetahui baahsan dari teknik penelitian kualitatif
4. untuk mengetahui bahasan analisis dan interpretasi data

BAB II
PEMBAHASAN

A. Teknik Penelitian Kualitatif
1. Sumber dan Jenis Data
Menurut Lofland dan lofland (1984:47) sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian itu jenis datanya dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.
2. Peranan Manusia dalam Instrumen Penelitian
Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengalaman berperan serta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Kedua hal tersebut diuraikan dalam hal ini secara berturut-turut.
3. Pengamatan
a. Alasan pemanfaatan pengamatan
b. Didasarkan atas pengamatan langsung
c. Teknik pengamatan memungkinkan untuk menilai melihat dan mengamati dirinya sendiri.
d. Memungkinkan untuk mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun langsung dari data.
e. Sering terjadi keraguan pada peneliti
f. Memungkinkan mengenali situasi yagn rumit
1) Sebagai alat alternatif dalam penelitian
g. Macam-macam Pengamatan dan Derajat Peranan Pengamat
1) Berperan serta secara lengkap
2) Pemeranserta sebagai pengamat
3) Pengamat sebagai pemeran serta
4) Penagmat penuh
h. Apa yang diamati? (1980:138)
1) Segi peranan pengamat yang diamati
2) Gambaran peranan peneliti terhadap lainnya
3) Berupa gambaran maksud pengamat kepada lainnya
4) Lama pengamatan dilakukan
i. Pengamatan dan Pencatatan Data
1) Membuat catatan lapangan
2) Buku harian pengalaman lapangan
3) Catatan tentang satuan-satuan tematis
4) Catatan kronologis
5) Peta konteks
6) Taksonomi dan system kategori
7) Jadwal
8) Sosiometrik
9) Panel
10) Balikan melalui kuisioner
11) Balikan melalui pengamat lainnya
12) Daftar cek
13) Alat elektronika yang disembunyikan
14) Alat yang dinakmakan topeng steno

j. Pengamat yang diamati
Ada dua macam kemungkinan: pertama, perann pengamat pasif, diam, hanya mencatat, dan tidak memperlihatkan ekspresi muka apa-apa. Kedua, sebagai manusia biasanya pengamat bertindak aktif tidak hanya mengamati, tetapi dalam keadaan tertentu berbicara, berkelakar, dan sebagainya.
k. Beberapa Kelemahan Pengamatan
Dari segi teknik pelaksanaan
1) pengamat terbatas dalam mengamati karena kedudukannya dalam kelompok, kedudukannya dengan anggota, dan semacamnya.
2) Sukar memisahkan diri dengan obyek
3) Tidak efisien waktu
Sedangkan pada segi pengamat akan semakin kesulitan untuk mengatasi ketiga hal di atas jika tidak ada umpan balik. Dalam artian untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan cara pengoptimalan peneliti dalam memberikan pengaruh kepada latar.
4. Wawancara
Pengertian dan macam-macam wawancara
i. Wawancara pembicaraan informal
ii. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara
iii. Wawancara baku terbuka
Bentuk-bentuk pertanyaan
i. Berkaitan dengan pengalaman atau perilaku
ii. Berkaitan dengan pendapat atau nilai
iii. Berkaitan dengan perasaan
iv. Berkaitan dengan ilmu pengetahuan
v. Berkaitan dengan indera
vi. Berkaitan dengan later belakang (demografi)
Menata urutan pertanyaan
Perencanaan wawancara
Pelaksanaan dan kegiatan sesudah wawancara
Wawancara kelompok fokus
5. Catatan Lapangan
Pengertian dan kegunaan
Bentuk
Isi atatan lapangan
Proses penulisan catatan lapangan
6. Penggunaan Dokumen
Pengertian dan kegunaan
Dokemen pribadi
Dokumen resmi
Teknik mempelajari dokumen melalui analisis konten
7. Sampling dan Satuan Kajian
Teknik sampling dalam penelitian kulitatif berbeda dengfan nonkualitatif. Pada penelitian nonkualitatif sample itu dipilih dari suatu populasi sehingga dapat digunakan untuk mengadakan generalisasi. Jadi sample benar-benar mewakili suatu populasi. Pada paradigma alamiah, menurut Lincoln dan Guba (1985:2000), peneliti mulai dengan asumsi bahwa konteks itu kritis sehingga masing-masing konteks itu ditangani dari segi konteksnya sendiri.
8. Beberapa Teknik Penelitian Lainnya
1. Wawancara kelompok focus dalam penelitian kualitatif
2. Teori dari dasar
3. Etnografi
4. Penelitian tindakan

B. Analisis Data dan Penulisan Teori
Konsep Analisis Data
Analisis data Kualitatif (bogdan & Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.
Di pihak lain, Analisis data Kualitatif (seiddel, 1998), prosesnya berjalan sebagai berikut :
· Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
· Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensistesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.
· Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola, dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.
a. Pemrosesan Satuan
1. Tipologi Satuan
Satuan atau unit adalah satuan suatu latar belakang. Pada dasarnya satuan ini merupakan alat untuk menghaluskan pencatatan data. Menurut Lofland and Lofland (1984:93), satuan kehidupan social merupakan kebulatan dimana seseorang mengajukan pertanyaan. Pendekatan ini menuntut adanya analisis kategori variable yang digunakan oleh subjek untuk merinci kompleksitas kenyataan dalam bagian-bagian.
1. Penyusunan satuan
Satuan itu tidak lain bagian yang mengandung makna yang bulat dan dan dapat berdiri sendiri terlepas dari bagian yang lain. Menurut Lincoln dan Guba (1985;345)kararakteristiknya ada dua ysitu ; pertama, satuan itu harus heuristic mengaruh pada suatu pengeritan atau salah satu tindakan yang diperlukan oleh peneliti atau akan melakukannya, dan satuan itu hendaknya juga menarik, kedua, satuan itu hendaknya merupakan sepotong informasi terkecil yang dapat berdiri sendiri.
2. Kategorisasi
1. Fungsi dan Prinsip Kategorisasi
Kategorisasai adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang di susun atas dasar pikiran, intuisi, pendapat, kreteria tertentu.
2. Langkah-Langkah Kategorisasi
Metode ini di gunakan dalam kategoresasi didasarkan atas metode analisis komperatif yang langkah-langkahnya lebih dijabarkan sebagai berikut ;
1. Pilihlah kartu pertama di antara yang telah disusun pada penyusunan satuan, bacalah kartu ini dan catatlah isinya.
2. Pilihlah kartu kedua, baca dan catat pula isinya. Buatlah kepuasan atas dasar pengetahuan anda atau atas dasar intuisi, apakah katu kedua ini tampak sama di rasakan sama dengan kartu kartu pertama.
3. Untuk setiap kartu tetapkanlah apakah kartu itu tampak tau di rasakan sama dengan kartu-kartu yang telah di tetapkan di dalam kategori yang mantap ataukah kartu itu mewakili kategori baru.
4. Sesudah beberapa kartu diproses, analisis akan merasakan ditempatkan pada kartu-kartu yang telah di tetapkan pada kategori sebelumnya ataupun tidak cocok menyusun kategori baru.
5. Ambil kartu-kartu yang telah terkumpul didalam kategori dengan ukuran yang kritis dan buatlah sekarang pernyatanaan-pernyataan dalam bentuk proposional.
6. Apabila ada kartu yang di tumpukkan dalam suatu kategori tertentu dengan dengan mengukuti aturan tetap yang telah di tentukan, kartu itu hendaknya di masukkan atau di keluarkan bukan atas dasar kualitas tampak atau dirasakan sama melainkan atas dasar kesesuaiannya dengan aturan itu.
7. Apbila sudah dip roses kartu itu harus di telaah lagi.
8. Kategori yang masih memerlukan data lainnya dapat dilakukan dengan mengikuti strategi berikut ;
· Perluasan
· Pengaitan
· Pengapungan
9. Akhirnya, peneliti memerlukan jalan lain bagi aturan yang lebih ditetapkan yang membingbingnya untuk “menghentikan pengumpulan dan pemrosesan” keputusannya :
· Kehabisan sumber
· Kejenuhan kategori
· Munculnya keteraturan
· Terlalu diperluas
10. Terakhir analisis harus menelaah sekali lagi selurug kategori agar jangan sampai ada yang terlupakan.
3. Penafsiran Data
1. Tujuan penafsiran data
Menurut Schaltzman dan Strauss (1973:110-111), tujuan yang akan di capai dalam penafsiran data ialah salah satu di antara tiga tujuan berikut : diskripsi semata-mata, diskripsi analitik, diskripsi teori substantive.
Pada tujuan diskripsi semata-mata, analisis menerima dan menggunakan teori dan rancangan organisasional yang telah ada dalam suatu disiplin.
Pada diskripsi analitik, rangcangan organisasional dikembangkan dari kategori-kategori yang di temukan dan hubungan-hubungan yang dirasakan atau yang muncul dari data.
Pada penyusunan teori substantive, yang keduan dari cara di atas sudah ada cara secara implicit.untuk memperoleh teori yang baru yaitu teori yang dasar analisis harus menampakkan metafora atau rancangan yang telah dikerjakan dalam analisis.
2. Proses Umum Penafsiran Data
Pada dasarnya sukar memisahkan analisis data dari penafsiran data. Adapun pendekatan yang digunakan setelah menyelesaikan tahap penyusunan kategori dan hipotesis kerja, langkah selanjutnya adalah menuliskan teori tersebut dengan bahasa disiplin masing-masing dengan memilih salah satu di antara beberapa cara penulisan. Cara penulisan teori tersebut adalah cara argumentasi, deskripsi, perbandingan , analisis proses, analisis sebab akibat, dan pemanfaatan analogi.
3. Peranan Hubungan Kunci dalam Penafsiran Data
Langkah pertama penafsiran data ialah menemukan ketegori dengan kawasannya seperti yang sudah di uaraikan diatas. Langkah ini merupakan suatu langkah fundamental dalam penelitian kualitatif.proses ini berlangsung selama sepanjang penelitian berjalan.kategori ini berhubungan diberi lebel dengan pernyataan sederhana berupa proposisi yang menunjukkan hubungan. Proses ini diteruskan hingga diperoleh hubungan yang cukup padat, yaitu sampai analisis menemukan petunjuk metafora atau kerangka berfikir umum. Akhirnya ia menemukan hubungan kunci, yaitu suatu metafora,model kerangka umum, pola yang menolak, atau garis riwayat. Hubungan kunci itu dimanfatkan untuk menghaluskan hubungan dan menghubung-hubungkan suatu kategori dengan kategori lainnya.
4. Peranan Interogasi Terhadap Data
Dengan adanya modal hubungan kunci berarti segala sesuatu yang di harapkan dapat muncul dari data. Menurut Schalztman dan Stauss (1973:120), analisis tidak dapat menceritakan data apa yang harus diungkapkannya. Jalan ampuh yang dapat ditepuh ialah mengadakan interogasi terhadap data. Interogasi terhadap data berarti mengajukan sepakat pertanyaan pada data sehingga terungkaplah banyak persoalan dari data itu sendiri.
5. Langkah –langkah Penafsiran Data dengan Menggunakan Metode Analisis Komperatif dalam Rangka Penyusuna Teori Substantif
Penyusunan teori yang berasal dari data dapat dilakukan melalui analisis komperatif seperti yang dilakukan Glaser dan Strauss (1980) berikut ini. Analisis komperatif adalah metode umum seperti halnya metode eksperimen dan statistic. Metode ini pada mulanya dikembangkan oleh Weber, Durkheim, dan Mannheim. Pada mulanya analisis komperatif hanya digunakan untuk menganalisis satuan social berskala besar separti organisasi, bangsa, lembaga. Namun, yang jelas analisis kpmperatif tersebut dapat juaga digunakanuntuk satuan social berukuran besar maupun kecil.
Peranan sesungguhnya dari analisis komperatif ini dapat dilihat pada tujuan berikut ini :
1) Ketepatan kenyataan
2) Generalisasi Empiris
3) Penetapan Konsep
Dalam penyusunan teori melalui langkah-langkah sistematis yaitu mencakup empat tahap metode komperatif tetap :
a) Pembandingan kejadiaan-kejadian yang aplikatif terhadap setiap kategori
b) Integrasi kategori dan kawasannya
c) Pembatasan teori
d) Penulisan teori
B. Modus Analisis Data
a. Modus analisis
Tiga pendekatan modus analisis data adalah:
1. Hermeneutik
Pada dasarnya hermeneutik adalah landasan filosofi dan merupakan juga modus analisis data. Sebagai filosofi pada pemahaman manusia, hal itu menyediakan landasan filosofis untuk interpretativisme. Sebagai modus analisis hal itu berkaitan dengan pengertian data tekstual. Hermeneutik terutama berkaitan dengan pemaknaan suatu analog-teks (contoh analog-teks adalah organisasi, dalam hal ini peneliti datang kemudian memahaminya melalui cara lisan dan data tekstual). Gagasan suatu lingkaran hermeneutik adalah dialektik antara pemahaman teks secara menyeluruh dan interpretasi bagian-bagiannya, yang deskripsinya diharapkan membawa makna dengan dibimbing oleh penjelasan yang diperkirakan. Berdasarkan hal itu berarti kita mempunyai harapan adanya makna atas dasar konteks apa yang telah dilakukan, dan dikembalikan pada keseluruhan. Antisipasi makna dalam rangka keseluruhan menjadi pengertian eksplisit dari bagian-bagiannya, daan hal itu ditentukan oleh keseluruhan, dan bagian-bagian itu sendiri menentukan keseluruhan itu. Interpretasi adalah kerangka berpikir yang memperjelas pengertian tersembunyi manjadi suatu makna yang jelas. Jika analisis hermeneutik digunakan dalam studi sistem informasi, objek dari usaha interpretatif adalah upaya membuat bermakna organisasi sebagai analog-teks.
2. Semiotik
Semiotik terutama berkaitan dengan makna dari tanda dan simbol dalam bahasa. Salah satu bentuk dari semiotik adalah ‘analisis konten’. Analisis konten adalah teknik penelitian yang digunakan untuk referensi yang replikabel dan valid dari data pada konteksnya. Bentuk semiotik lainnya adalah ‘analisis pembicaraan’. Dalam analisis pembicaraan, maka diasumsikan bahwa makna itu dipertajam dalam konteks dalam pertukaran. Bentuk ketiga semiotik adalah ‘analisis wacana’. Analisis wacana dibangun dari analisis konten dan analisis percakapan. Tetapi fokusnya pada ‘permainan bahasa’.
3. Narasi dan Metafora
Narasi didefinisikan sebagai dongeng, cerita, tayangan fakta, yang diceritakan pada orang pertama. Metafora adalah aplikasi nama atau deskripsi frasa atau istilah pada sesuatu objek atau tindakan yang tidak diaplikasikan secara sebenarnya. Narasi dan Metafora sejak lama menjadi istilah kunci dalam diskusi bahasa dan anlisisnya. Pada akhir-akhir ini telah banyak pemahaman mengenai peranan yang mereka mainkan dalam berbagai jenis pemikiran dan praktek sosial. Para ahli dalam berbagai keahlian telah mencari metafora dan simbolisme dalam berbagai budaya asli, narasi lisan, narasi dan metafora dalam organisasi, metafora, dan pengobatan, metafora dan psikiatri,dan lain-lain.
C. Tahap Analisis Data Secara Umum
Tahap analisis ini meliputi tiga pokok persoalan, yaitu (1) Konsep Dasar, (2) menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja, dan (3) bekerja dengan hipotesis kerja. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari definisi tersebut dapatlah kita menarik garis bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Pekerjaan analisis data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorisasikannya. Akhirnya perlu dikemukakan bahwa analisis data itu dilakukan dalam suatu proses. Pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengarahan tenaga fisik dan pikiran peneliti. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengonfirmasikan teori atau untuk menjastifikasikan adanya teori baru yang barangkali ditemukan.

Menemukan Tema dan Merumuskan Hipotesis Kerja
Sejak menganalisis data di lapangan, peneliti sudah mulai menemukan tema dan hipotesis kerja. Bogdan dan Taylor (197:82-85) menganjurkan beberapa petunjuk untuk diikuti dalam merumuskan hipotesis, antara lain:
a. Bacalah dengan teliti catatan lapangan anda
Seluruh data, baik yang berasal dari pengamatan berperan serta, wawancara, tanggapan peneliti sendiri, gambara atau foto, dokumen, hendaknya dibaca dan ditelaah secara mendalam. Seluruh bagiannya merupakan potensi yang sama kuatnya dalam menghasilkan sesuatu yang dicari. Hal-hal yang kecil pun dapat menjadi kunci gagasan tertentu.
b. Berilah kode pada beberapa judul pembicaraan tertentu
Jika peneliti menelaah dengan teliti, ada judul-judul tertentu yang akan kembali dan berulangkali muncul. Setelah membaca seluruhnya dan memperoleh kesan tertentu sebaiknya peneliti mulai memberi nomor-nomor tertentu pada judul-judul yang muncul. Sesudah diberi kode, data itu hendaknya dipelajari, dibaca, dan ditelaah lagi, kemudian disortir dan diuji untuk dimasukkan ke dalam kelompok tertentu yang akan menjadi cikal bakal tema.
c. Susunlah menurut tipologi
Kerangka klasifikasi atau tipologi bermanfaat dalam menemukan tema dan penyususnan hipotesis kerja. Buatlah catatan tentang bagaimana subjek penelitian mengelompokkan orang-orang dan perilaku mereka, apa dan bagaimana perbedaannya. Pengelompokan demikian sebaiknya dibuat dengan tepat.
d. Bacalah keputusan yang ada dengan masalah dan latar penelitian
Selama dan sesudah pengumpulan data, kepustakaan yang berkaitan dan relevan dengan masalah studi hendaknya dipelajari. Maksudnya ialah untuk membandingkan apa yang ditemukan dari data dengan apa yang dikatakan dalam kepustakaan profesioanal.

Menganalisis Berdasarkan Hipotesis Kerja
Setelah memformulasikan hipotesis kerja, peneliti mengalihkan pekerjaan analisisnya dengan mencari dan menemukan apakah hipotesis kerja itu didukung atau ditunjang oleh data dan apakah hal itu benar. Dalam hal demikian peneliti barangkali akan mengubah, menggabungkan, atau membuang beberapa hipotesis kerja. Untuk meningkatkan kemampuan menganalisis dan meningkatkan pengertian data, seperti yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (1975:98-91), adalah seperti berikut ini:
a. Apakah data menunjang hipotesis kerja?
Proses ini merupakan usaha untuk membandingkan data yang menunjang dengan yang tidak menunjang. Pekerjaan selanjutnya ialah memeriksa dengan cermat data yang ada, apakah benar-benar menunjang atau tidak menunjang hipotesis kerja. Setelah itu ujilah sejauh mana tingkat kepercayaan terhadap hipotesis kerja yang telah dirumuskan.
b. Apakah data yang benar yang dikumpulkan atau bukan?
Peneliti hendaknya meneliti apakah data yang tercatat pada catatan lapangan itu benar-benar data yang dikumpulkan atau tercampur dengan pandangan peneliti atau juga sesuatu yang berasal dari subjek tetapi bukan asli pernyataan subjek.
c. Apakah ada pengaruh peneliti terhadap latar penelitian?
Walaupun sedikit, barangkali akan ada pengaruh peneliti terhadap latar penelitian. Hal itu mungkin sekali terjadi pada saat pertama peneliti memasuki lapangan karena subjek masih curiga atas kehadiran peneliti yang asing itu. Karena situasi demikian, keterangan yang diberikan oleh subjek masih dikemukakan dengan tertahan-tahan atau masih ada yang disembunyikan. Pengaruh sperti itu perlu diuji oleh peneliti. Hal itu dapat diuji dengan bertanya: Apakah suasana waktu memperoleh data ini cukup menyenangkan sewaktu saya mulai memasuki latar penelitian? Apakah dengan kehadiran peneliti para subjek mengubah perilakunya? Selain itu pada tanggapan peneliti perlu diberikan gambaran tentang subjek sesudah diamati atau diwawancarai.
d. Adakah orang lain yang hadir?
Catatan atau tanggapan peneliti perlu pula diberikan dalam catatan lapangan, apakah sewaktu diadakan pengamatan atau wawancara ada pihak ketiga yang hadir. Kategori data hendaknya dikelompokkan diantara adanya kehadiran orang lain dan kehadiran sendiri agar benar-benar diperoleh data yang murni.
e. Pertanyaan langsung ataukah kesimpulan tidak langsung?
Dalam memberikan kode terhadap butir-butir data, peneliti hendaknya membedakan mana yang menunjang secara langsung, mana yang menunjang secara tidak langsung, mana yang tidak menunjang sama sekali. Jika yang menunjang secara langsung hanya satu atau dua sedangkan yang menunjang secara tidak langsung cukup banyak, ditambah lagi dengan yang tidak menunjang maka sebaiknya dipertimbangkan untuk hendaknya hipotesis semacam itu dibuang saja.
f. Siapa yang mengatakan dan siapa yang melakukan apa?
Barangkali peneliti akan menarik kesimpulan dan mengenakannya pada semua subjek atas dasar yang dikatakan atau dibuat seorang atau beberapa orang. Untuk itu peneliti hendaknya mengelompokkan data atas hipotesis kerja yang ditunjang hanya oleh seorang dan yang ditunjang oleh beberapa orang.
g. Apakah subjek mengatakan yang benar?
Jika subjek pada pertanyaan yang harus dijawabnya,m terutama tentang perasaan atau tentang masa lalu yang kelabu, biasanya ia menghindari menjawab atau mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Teknik mengadakan pemeriksaan keabsahan data dapat mengatasi persoalan seperti ini dengan jalan mengeceknya kepada subjek lainnya atau dengan laporan atau dokumen yang relevan atau mengadakan triangulasi.
D. TIGA MODEL ANALISIS DATA
Sepanjang yang kita pelajari, penulis menemukan bahwa dalam analisis data ada tiga modelnaya, yaitu :
a) Metode perbandingan tetap (constant comparative method) seperti yang dikemukakan oleh Glaser dan Strauss dalam buku mereka The Discovery of Grounded Research.
b) Metode analisis data menurut Spradley sebagai yang ditemukan dalam bukunya Participan Observation.
c) Metode analisis data menurut Miles dan Huberman seperti yang mereka kemukakan dalam buku Qualitative Data Analysis.
Perlu diketahui bahwa yang paling banyak digunakan adalah yang pertama. Analisis data dengan komputer pun menggunakan model ini.
1. Metode Perbandingan Tetap
Dinamakan metode penelitian tetap (constant comparative method) karena dalam analisis data, secara tetap membandingkan satu data umum dengan data umum yang lain, dan kemudian secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya. Metode analisis data ini dinamakan juga “ Grounded Research”, karena awal mulanya ditemukan oleh Glaser dan Strauss dan dikemukakan dalam buku mereka “The Discovery of Grounded Research”. Perlu dipahami bahwa Grounded Research diartikan sebagai filosofi namun juga sebagai metode analisis data.
Secara umum proses analisis datanya mencakup : reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi data, dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja.
1) Reduksi Data
a. Identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasikan adanaya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan focus dan masalah penelitian.
b. Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap ‘satuan’, agar supaya tetap dapat ditelusuri data/satuannya, berasal dari sumber mana. Perlu diketahui bahwa dalam pembuatan kode untuk analisis data dengan komputer cara kodingnya lain, karena disesuaikan dengan keperluan analisis komputer tersebut.
2) Kategorisasi
a. Menyusun kategori. Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yan g memiliki kesamaan.
b. Setiap kategori diberi nama yang disebut ‘label’.
3) Sintesisasi
a. Mensistesiskan berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya.
b. Kaitan kategori dengan kategori lainnya diberi nama/ label lagi.
4) Menyusun ‘Hipotesis Kerja’
Hal itu dilakukan dengan jalan merumuskan suatu pernyataan yang proporsional. Hipotesis kerja ini sudah merupakan teori substantive (yaitu teori yang berasal dan masih terkait dengan data).
Ingat : Hipotesis Kerja itu hendaknya terkait dan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian. Secara garis besar analisis data menurut perbandingan tetap adalah sebagai yang dikemukakan tersebut di atas.
Untuk memahami secara mendalam tentang analisis data dengan versi ini dikemukakan pendapat dari Ian Dey seperti berikut.
Apa analisis data kualitatif? Inti analisis terletak pada tiga proses yang berkaitan yaitu : mendeskripsikan fenomena, mengklasifikasikannya, dan melihat bagaimana konsep-konsep yang muncul itu satu dengan lainnya berkaitan. Proses itu merupakan proses siklikal. Untuk menunjukkan bahwa ketiganya berkaitan satu dengan lainnya. Tetapi karena analisis kualitatif merupakan proses iteratif, penulis juga menyajikan ketiganya dalam spiral iteratif.
Langkah pertama dalam analisis kualitatif adalah mengembangkan deskripsi yang komprehensif dan teliti dari hasil penelitian. Peneliti lainnya menamakannya ‘uraian tebal’. Menjadi uraian tebal karena hal itu memasukkan informasi tentang konteks sesuatu tindakan, intensitas dan maknanya yang mengorganisasikan tindakan itu, dan perkembangannya secara evolusi. Jadi deskripsi memasukkan konteks I dari tindakan, intensitas dari peneliti, dan proses dimana teidakan itu terjadi.
Klasifikasi merupakan langkah kedua dalam analisis data kualitatif. Tanpa klasifikasi data, tidak ada jalan masuk untuk mengetahui apa yang kita analisis. Selain itu kita tidak bisa membuat perbandingan yang bermakna antara setiap bagian dari data. Jadi, klasifikasi data merupakan bagian integral dari analisis. Selanjutnya, landasan konseptual di dalam mana interpretasi dan penjelasan didasarkan pada hal itu.
Dalam analisis data, kita dapat memilah-milah data itu dan memadukannya kembali. Masalah ini tidak akan muncul jika deskripsi dan klasifikasi tidak berakhir dalam analisis itu namun harus diingat bahwa dalam analisis kita bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang di analisis. Untuk keperluan itulah kita perlu membuat kaitan-kaitan antara membangun blok konsep-konsep dari analisis kita. Untuk itu perlu kiranya dimanfaatkan penyajian grafis sebagai alat yang ampuh dalam menganalisis konsep dan kaitan-kaitannya.
Analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan computer sebagai alat utama. Dalam hal ini ada beberapa aspek yang dapat dibantu oleh computer dalam menganalisis data. Aplikasi secara rinci dari aspek-aspek tersebut dijelaskan pada buku penulis. Cara analisis data dengan computer itu dapat digunakan untuk setiap jenis analisis data untuk bermacam-macam penelitian.
Computer menyediakan beberapa pemecahan bagi para analis data kualitatif, terutama berkaitan dengan mengelola dan mengkode data secara efisien. Computer juga menyediakan seperangkat formulir yang memungkinkan untuk mencari dan mengkaitkan data. Ada dua hal yang dibantu computer yaitu pencapaian akhir computer (computer enhancement) dan transformasi computer (computer transformation). Yang pertama berkaitan dngan bantuan computer untuk mencatat dan menyimpan data, memasukkannya ke dalam ‘file’ dan meng-indeks data, mengkode dan mencarinya. Yang kedua, berkaitan dengan upaya mencari dan interogasi data, mencari kaitan secara elektronik antara data dan analisis audit.

Menemukan focus
Menemukan focus adalah langkah pertama dalam analisis. Hal itu tentu saja tidak dikemukakan pada akhir pemikiran tentang penelitian itu tetapi kita Telah mulai bergelut dengan penelitian kita dan mulai menghasilkan data. Proses itu merupakan yang dilakukan pada awal sewaktu kita menekuni proyek penelitian kita. Dalam upaya menemukan focus seorang ahli menyarankan agar kita bertindak sebagai ‘mangkok kosong’, jangan penuh dengan pandangan dan spekulasi kita.
Untuk memberikan arah dalam upaya menemukan focus, kita dapat menggunakan pertanyaan seperti jenis data apakah yang akan dianalisis, bagaimana dapat kita memberikan ciri pada data itu, apa yang menjadi tujuan analisis kita, mengapa kita memilih data itu, bagaimana data itu mewakili atau merupakan pengecualian, siapa yang ingin mengetahui dan apa yang ingin mereka ketahui. Jadi, peneliti adalah bebas menggunakannya dan didasarkan pada perhatiannyayang diprioritaskan. Selain itu, kita dapat pula memanfaatkan sumber-sumber seperti pengalaman pribadi, budaya umum, kepustakaan akademis untuk membantu mencari dan menemukan focus.

Mengelola data
Analisis yang baik memerluksn pengelolaan data yang dilakukan secara efisien. Karena itu kita harus mencatat data dalam format yang memudahkan analisisnya. Dalam hal ini computer memegang peranan penting untuk menjajagi maksud ini. Computer memiliki kapasitas untuk mencari lokasi dan mengeluarkannya kembali informasi yang melebihi standar manusia. Computer dapat pula memperbaiki efisiensi kita dalam mengelola data. Kita memasukkan ke dalam ‘file’ hanya sekali, kemudian memperoleh akses pada fasilitas itu sesuai yang diperlukan. Dalam wawancara, jika kita memfile pembicaraan beberapa pembicara kemudian kita dapat mereferensikan data secara lebih ekonomis dan mengeluarkannya dalam referensi yang lengkap sewaktu diperlukan. Dalam menggunakan kuesioner, responnya dapat dapat pula di file hanya sekali kemudian dengan mudah dapat dipanggil kembali sewaktu diperlukan. Pertanyaan penuh dapat ditayangkan secara penuh pada computer.

Membaca dan menganotasi
Bagaimana kita membaca dengan baik akan menentukan bagaimana kita menganalisisnya. Berkaiatan dengan hal itu, diberikan kepada analis untuk membaca data. Tujuan untuk membaca data adalah mempersiapkan landasan untuk analisis. Membaca itu sendiri tidaklah pasif tetapi interaktif. Bagaimana membaca data secara interaktif? Ian Dey mengemukakan beberapa teknik yaitu ; 1) Dengan jalan mengajukan pertanyaan : siapa, apa, bilamana, di mana, dan mengapa? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat mengarahkan pada berbagai jurusan,membuka hal yang menarik untuk menjajagi data, 2) Daftar-cek yang subtantif, 3) Mentransformasikan data, dan membuat perbandingan.
Dalam penelitian kualitatif data terbanyak ada dalam catatan lapangan. Menganotasi data termasuk membuat catatan mengenai hal-hal yang diperlukan. Dalam hal ini analis membuat catatan yang dinamakan ‘memo’. Untuk itu data itu perlu dibuatkan catatan secepatnya.

Menciptakan kategori
Pada dasarnya kegiatan ini tidak dipisahkan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Agar makin jelas, penulis menyatakan bahwa kegiatan ini berbeda. Pada tingkat praktek, kegiatan ini memasukkan upaya mentransfer bagian-bagian data dari saru kontek (data asli) kepada orang lain (data yang dimasukkan dalam kategori). Pada dasarnya data itu sebenarnya tidak ditransfer hanya di copy dan copynya defile pada kategori yang telah dibuat. Jadi sebenarnya prosesnya adalah sederhana: mencopy dan menyimpan kedalam file. Fasilitas computer telah di desain untuk me;akukan hal itu.
Ada keputusan umum dan keputusan khusus yang digunkan dalam memasukkan dalam ketegori. Sesudah itu, kita ditantang untuk membuat keputusan lanjut seperti: haruskah kita membuat kategori lainnya?

‘Splitting dan slicing’
Sesudah menciptakan dan menyusun kategori, sekarang analis harus mempertimbangkan cara-cara untuk memperhalus dan lebih mengfokuskan analisis kita. Dalam hal ini dinamakan rekontekstualisasi dari data, dinama kita melihat data didalam konteks dari kategori dari pada konteks aslinya. Pada proses sebelumnya barangkali kita telah menghasilkan sejumlah besar bagian-bagian data yang telah dimasukkan dalam kategori-kategori yang berbeda yang dimanfaatkan untuk analisis. Karena itu, kita sekarang sudah dapat memilah-milahnya kedalam sejumlah sub kategori. Namun demikian harus diingat: apakah pemisahan kedalam sub kategori dapat dipertanggung jawabkan secara konseptual? Apakah hal itu secara praktis bermanfaat? Apakah hal itu bermanfaat secara analisis?
Pemisahan atau pemotongan (slicing) adalah proses mengidentifikasikan kaitan secara formal diantara kategori-kategori. Dalam hal ini analisis, memusatkan perhatiannya pada kategori sentral yang muncul dari analisis sebelumnya. Kemudian, kita coba melihat rinciannya pada bebrapa aspek dalam kategori seperti: bagaimanakah hal itu berbeda secara konseptual, bagaimana mereka terkait satu dengan lainnya, apakah hal-hal itu berada pada satu tingkatan atau tingkatan yang lebih tinggi atau lebih rendah?

Mengait-ngaitkan data
Dalam memilah-milah data, kita kehilangan informasi tentang kaitan antara beberapa bagian data. Kita juga kehilangan rasa proses tentang bagaimana hal-hal berkaitan satu dengan lainnya. Untuk memperoleh informasi itu kita perlu mengaitkan data maupun kategori. Juga kita dapat menggunakan computer untuk menciptakan berbagai kaitan (tunggal atau jamak). Untuk memperoleh hasil yang baik kita perlu memberi nama atau label kaitan-kaitan itu, menggunakan daftar untuk memperjelas dan untuk mengkonsistensi, mengaitkan baik secara konseptual mauoun secara empiris dan menggunakan kaitan-kaitan daftar yang terbatas untuk menghilangkan kompleksitas.

Membuat hubungan
Ada baiknya apabila kita melihat perbedaan antara kaitan (link) da berhubungan (connection) sebagai yang di gambarkan dibawah ini.

Dalam hal ini kita menggunakan hubungan untuk membangub hubungan substantive antara dua bagian data. Tetapi dalam membuat hubungan kita menghubungkan dua kategori atas dasar pengamatan dan pengalaman dari kaitan dan bagaimana hal itu beroeprasi. Jadi, kaitan merupakan dasar empiris utnuk mengaitkan kategori-kategori.
Ada dua cara dalam membuat hubungan: menghubungkan atas dasar asosiasi dan menghubungkan dengan data terkait. Pada hal pertama, kita mencari korelasi antar kategori-kategori, sedang pada yang kedua seseorang mengidentifikasikan hakikat kaitan diantara bagian-bagian data.

Peta dan matriks
Hubungan-hubungan di antara kategori-kategori dari data kita sering menjadi rumit atau kompleks. Untuk mengatasi hal itu, peneliti menggunakan diagram berupa matriks dan diagram. Matriks-matriks itu digunalkan untuk membuat perbandingan di antara kasus-kasus, dan peta digunakan untuk menyajikan bentuk dan lingkup konsep-konsep dan hubungan dalam analisis (computer dapat membantu melakukan hal itu). Jika menggunakan peta, kita juga dapat memberikan tanda-tanda khusus pada baris-baris yang menghubungkan bentuk-bentuk. Misalnya: panjang baris untuk satu jenis hubungan, panah untuk arah dari hubungan-hubungan, tanda positif atau negative untuk nilai hubungan-hubungan, baris tebal untuk lingkup empiric dari hubungan-hubungan itu.

Kejadian ‘koroborasi’
Bukti kejadian koroborasi adalah prosedur dimana secara kritis kita berfikir tentang kualitas dari data. Kita coba mengumpulkan data dan mengecek kualitasnya (melalui pemeriksaan keabsaan data). Dalam hal ini computer dapat juga membantu tugas ini. Misalnya: computer dapat membantu bagian data dengan jalan yang mudah untuk mencari kejadian yang bertentangan. Daripada menghidupkan kembali bagian-bagian yang menbantu analisis kita, dan kita dapat mengambil data yang tidak konsisten atau yang bertentangan. Hal lain yang digunakan dalam tahap ini adalah mendorong konfrontasi data dan memilih dari antara penjelasan yang saling bertentangan.

Menghasilkan sesuatu yang dicari
Ian Dey menyatakan, apa yang dapat anda jelaskan kepada orang lain, sedang anda sendiri tidak dapat memahaminya? Hal itu berarti menghasilkan yang dicari bukan menghasilkan sesuatu untuk ‘audienci’ kita, tetapi juga untuk kita sendiri. Dengan melalui upaya menantang dengan mengajukan penjelasan sendiri kepada orang lain, kita dapat memperjelas dan mengintegrasikan konsep-konsep dan hubungan-hubungan yang kita temukan dalam analisis.
Teknik menghasilkan yang dicari dilakukan dengan jalan membuat diagram, mentabulasi dengan tabel-tabel dan menuliskan teks. Untuk menghasilkan yang dicari, kita harus menginkorparasikan unsur-unsur kedalam satuan yang koheren.sebagai hasil akhir dari proses analisis, hal itu menyajikan kerangka menyeluruh dari analisis yang telah kita lakukan.
Pada bagian akhir bagian ini, kita menemukan isu ‘generalisasi’. Ada dua aspek dari generalisasi yaitu: ‘inferensi’ dan ‘aplikasi’. Ian dey mengemikakan bahwa peneliti menyimpulkan generalisasi inferensi daripada mengaplikasikannya.
Pendapat Ian Dey tersebut memberikan gambaran secara khusus tentang konsep dan proses analisis data dengan menggunakan metode perbandingan tetap. Di pihak lain perlu diketahui bahwa analisis data itu adalah merupakan proses induktif. Oleh karena itu pada bagian berikut dalam metode perbandingan tetap dikemukakan analisis data dengan pendekatan induktif.

Analisis Data Kualitatif Menggunakan Pendekatan Induktif Umum (Thomas:1997)
Contoh-contoh Analisis Data Kualitatif Secara Induktif
1) Transkip dibaca beberapa kali untuk menemukan tema-tema dan kategori-kategori. Secara khusus, seluruh transkip dibaca oleh AJ dan satu subsampel dibaca oleh JO. Sesudah mendiskusikan dengan koding dikembangkan dan transkip itu dikode oleh AJ. Jika kode baru muncul kerangka kode itu diubah dan transkip-transkip itu dibaca ulang sesuai dengan struktur baru. Proses-proses ini digunakan untuk mengembangkan kategori-kategori, yang kemudian dikonseptualisasikan ke dalam tema-tema yang luas sesudah diskusi. Tema-tema itu dikategorikan kedal;am tiga tahap: dampak awal, konflik dan resolusi.
2) Tema-tema yang muncul (atau kategori) dikembangkan melalui membaca transkip-transkip berulang-ulang dan mempertimbangkan kemungkinan makna dan bagaimana hal itu sesuai dengan tema-tema yang dikembangkan. Diagram digunakan untuk memfokuskan diri pada apa yang muncul dan untuk mengaitkan tema-tema pasien dan dokter ke dalam halangan-halanga pokok ke pada referral. Transkip juga dibaca secara ‘horisontal’ dengan melibatkan pengelompokan segmen-segmen darik bacaan oleh tema. Sampai pada akhir penelitian jika tidak ada teme-tema baru muncul, yang menyarankan seluruh tema umum telah teridentifikasikan.
3) Kerangka koding awal secara sederhana didasarkan pada topik-topik yang didiskusikan dalam wawancara, misalnya kajian satuan (unit of analysis) dikode atas dasar apakah hal itu mendiskusikan satu atau lebih topik. Beberapa diantara topic-topik itu diperoleh melalui agenda wawancara, namun menggunakan paket NUD*IST yang memungkinkan untuk mengidentifikasikan topic-topik yang diperkenalkan oleh pemeran-serta, misalnya ‘telah terjual’. Pengenalan awal demikian menyarankan bahwa wawancara, sementara difokuskan, tidak dikeluarkan atau dihalangi oleh kesediaan dan minat para pemeran-serta dari suara-suara.
4) Pembacaan yang teliti dan sistematik dan koding transkip-transkip memungkinkan adanya tema-tema umum muncul. Segmen-segmen wawancara yang ada dalam teks dikode yang memungkinkan analisis segmen-segmen wawancara pada suatu tema tertentu, dokumentasi dari hubungan-hubungan dan identifikasi tema-tema, dokumentasi hubungan-hubungan diantara tema-tema dengan identifikasi tema-tema yang penting bagi pemeran-serta. Kesamaan dan perbedaan diantara sub kelompok (misalnya penyedia vs individu, migran sekarang vs migran yang lama) juga dipelajari. Presentasi dari tema-tema yang muncul pada bagian berikut diberi tekanan oleh suara-suara dalam penelitian.
a) Maksud Umum Pendekatan Induktif
Maksud umum dari pendekatan induktif memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari ‘keadaan umum’, tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data, tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul oleh struktur metodologisnya. Tema-tema pokok sering terabaikan, dikerangkakan ulang atau dibiarkan tidak tampak karena adanya prakonsepsi dalam pengumpulan data dan proses analisis data yang dikemukakan dalam eksperimen yang deduktif dan penelitian hipotesis.
Pendekatan induktif jelas pada beberapa jenis analisis data dalam pengertian kualitatif sebagai yang digambarkan oleh berbagai penulis penelitian kualitatif. Mpendekatan induktif dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam data yang rumit melaui pengembangan tema-tema yang diikhtisarkan dari data kasar. Pendekatan ini jelas dalam analisis data kualitatif. Ada yang menjelaskan secara gamblang sebagai induktif dan lainnya menggunakan pendekatan tanpa memberikan nama secara eksplisit.
Tujuan-tujuan khusus yang ada dalam pengembangan seperangkat standar dari prosedur analisis data, sebagai yang diikhtisarkan dalam pendekatan induktif umum:
Ø Untuk memampatkan teks kasar dan banyak bervariasi ke dalam format yang singkat dan berbentuk ikhtisar.
Ø Untuk membangun hubungan yang jelas antara tujuan penelitian dengan ikhtisar temuan yang akan diperoleh dari data mentah dan untuk memastikan hubungan-hubungan tersebut bahwa hal itu adalah transparan (dapat ditampakkan kepada orang lain) dan dapatlah dipertahankan (dipastikan diberikan oleh tujuan-tujuan penelitian).
Ø Untuk mengembangkan model atau teori tentang struktur fenomena yang ada di dalamnya atau proses-prose yang jelas-jelas ada dalam teks.

2) Asumsi yang melatar-belakanginya
Ø Analisis data ditentukan oleh baik tujuan penelitian (deduktif) dan pembacaan jamak serta interpretasi dari data mentah (induktif).
Ø Modus utama analisis adalah pengembangan kategori-kategori kedalam model kerangka yang mengikhtisarkan data mentah dan mencari tema-tema kunci dan proses-proses.
Ø Hasil temuan penelitian dari interpretasi jamak yang dibuat dari data mentah oleh para peneliti yang mengkode data.
Ø Peneliti tang berbeda akan menghasilkan penelitian yang tampak berbeda pula(tidak identik).
Ø Data terhadap temuan dapat dievaluasi sejauhmana konsistensinya bila dibandingkan dengan temuan terkait. Dimana temuan terkait diperoleh dari: (a) replikasi bebas dari penelitian, (b) pembeningan dari temuan-temuan dari penelitian lalu, (c) triangulasi didalam proyek penelitisn, (d) umpan balik dari pemeran-serta dalam penelitian, dan (e) umpan balik dari pemakai-pemakai temuan penelitian.

3) Proses Koding Induktif
Koding induktif dimulai dengan pembacaan yang teliti tentang teks dan pertimbangan dari makna jamak yang terdapat dalam teks. Peneliti kemudian mengidentifikasikan segmen-segmen teks yang berisi satuan-satuan makna, dan menciptakan label untuk kategori baru kepada segmen teks yang diberikan. Tambahan segmen teks ditambahkan pada ktegori yang relavan. Pada tahap itu, peneliti dapat mengembangkan deskripsi makana awal dari kategori dan dengan menuliskan catatan tentang kategori (misalnya asosiasi, kaitan, dan implikasi). Kategori bisa juga dikaitkan dengan kategori-kategori lain dalam berbagai bentuk kaitan, seperti: jaringan, hirarki kategori, atau hubungan sebab-akibat yang berurutan.

4) Menyelenggarakan Pemeriksaan Keabsahan
Pengecekan konsistensi dapat digunakan sebagai usaha untuk menilai pemeriksaan keabsahan analisis data, disamping itu digunakan pula validutas atau pengecekan oleh ‘stake-holder’ yang dapat memberikan kesempatan kepada orang-orang dengan minat khusus dalam penelitian untuk memberikan tanggapan terhadap kategori yang sudah di buat.
Beberapa contoh pemeriksaan kemungkinan konsistensi dikemukakan di bawah ini:
Ø Misalnya pengkode yang bebas terhadap tujuan penelitian, kategori-kategari dan deskripsi dari setiap kategori (tanpa teks kasar dilampirkan)
Ø Dari pengkode yang bebas tujuan penelitian dan memiliki teks kasar, kita dapat bertanya kepadanya dan dia akan mengembangkan kategorinya sendiri.
Ø Kita memberikan kategori kepada pengkode dan beberapa data teks kasar, kita Tanya kepadanya, dari sana pengkode akan memberikan teks baru yang relevan dengan kategori tersebut.

5) Ciri-ciri Kode Kategori
Hasil dari analisis induksi adalah pengembangan kategori-kategori ke dalam model atau kerangka yang meng ikhtisarkan data kasar dan menemukan tema-tema kunci dan proses-proses. Kategori yang dikategori adalah inti dari analisis induktif, yang secara potensial mempunyai ciri-ciri utama, yaitu:

2. Analisis Data Model Spradley
Analisis data menurut model spradley ini tidak terlepas dari keseluruhan proses penelitian, menurut dia, analaisis data itu menyatakan dengan teknik pengumpulan data. Adapun keseluruhan proses penelitian terdiri atas : pengamatan deskriptif, analisis domain, pengamatan terfokus, analisis taksonomi, pengamatan terpilih, analisis komponensial, dan di akhiri dengan analisis tema.

BAB III
PENUTUP
1. Teknik penelitian merupakan salah satu metode penelitian dan merupakan salah satu unsure yang paling penting. Dimana uraian dari bahasan ini mencakup enam bagian dan dibahas secara berturut-turut, yaitu sumber dan jenis data, manusia sebagai instrument, dan pengamatan berperan serta, pengamatan, wawancara, catatan lapangan, penggunaan dokumen dan cara lainnya.
2. Bahasan tentang proses analisis dan penafsiran data akan memperhatikan : pemrosesan satuan, kategori termasuk pemeriksaan keabsahan data kemudian diakhiri dengan penafsiran data.

DAFTAR PUSTAKA

Miles, B. Mathew. 1986. Analisis Data Kualitatif. A Sourse book New Methor, Baverly Hills: Sage Publication
Moleong, Lexi J. 2006. Metodelogi Penelitian Kualitatif (Edisi revisi). PT. Remaja Rosdakarya

Tugas Makalah
Metodologi Penelitian Kualitatif

Dosen pembimbing
M. Miftahusyaian, M.Sos

Oleh Kelompok 3:
Novita Kurniasari (06610040)
M. Adib Mawardi (06610041)
Agus Nawawi (06610070)
Lilis Yuliatin (06610071)

JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
2009
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah Metodologi Penelitian Kualitaitif tentang Analisis dan Pengumpulan Data ini.
Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil memimpin, membimbing dan menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam.
Suatu kebanggaan tersendiri bagi kami karena dapat menyelesaikan penulisan makalah ini yang tidak lepas dari peran serta berbagai pihak, khususnya Bapak M. Miftahusyaian, M.Sos yang telah membimbing kami sehingga dapat menyelesaikan penulisan makalah ini.
Dan kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan makalah ini. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca untuk menyempurnakan penyusunan makalah kami berikutnya.
Akhirnya semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Malang, 14 Mei 2009
Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................................. i
DAFTAR ISI.............................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang................................................................................................. 1
Rumusan Masalah............................................................................................. 2
Tujuan Penulisan Makalah................................................................................. 2
BAB II PEMBAHASAN
Teknik penelitian kualitatif................................................................................. 3
2. Analisis Data dan Penulisan Teori………………………………….………..4
BAB III PENUTUP
Kesimpulan.......................................................................................................... 25
DAFTAR PUSTAKA

Investasi Langsung Luar Negeri (FDI)

2009-07-04T23:07:00.000+07:00

A. PENGERTIAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI)
Keputusan investasi ke luar negeri merupakan hasil dari proses yang kompleks yang berbeda dari investasi di dalam negeri. Investasi di luar negeri biasanya di dasari oleh pertimbangan strategic, pertimbangan perilaku dan pertimbangan ekonomis yang kompleks.
Menurut Krugman (1991) yang dimaksud dengan FDI adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan control terhadap perusahaan di luar negeri.[1]
FDI (Foreign Direct Investment) atau investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal. Hal ini bermula saat sebuah perusahaan dari satu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (biasa disebut 'home country') bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (biasa disebut 'host country') baik sebagian atau seluruhnya. Caranya dengan si penanam modal membeli perusahaan di luar negeri yang sudah ada atau menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru di sana atau membeli sahamnya sekurangnya 10%. [2]
Panayotou (1998) menjelaskan bahwa FDI lebih penting dalam menjamin kelangsungan pembangunaan dibandingkan dengan aliran bantuan atau modal portofolio, sebab terjadinya FDI disuatu negara akan diikuti dengan transfer of technology, know-how, management skill, resiko usaha relatif kecil dan lebih profitable. Dan dia menyebutkan bahwa lebih dari 80% modal swasta dan 75% dari FDI sejak tahun 1990 mengalir ke negara-negara dengan pendapatan menengah (middle income countries). Untuk kawasan Asia nilainya mencapai 60% dan Amerika Latin sebesar 20%. World Bank (1999) memperkirakan bahwa investasi asing di negara-negara berkembang akan tumbuh pada tingkat 7 – 10% per tahun sampai akhir dekade. Hal ini didorong oleh dampak liberalisasi, privatisasi, inovasi teknologi, penurunan biaya trasportasi, telekomunikasi, mobilitas modal dan pertumbuhan integrasi keuangan. Dalam laporan tahunannya, UNCTAD (2001), World Investment Report, mengemukakan bahwa pertumbuhan FDI di seluruh dunia mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 1990,1997 dan tahun 2000, yakni berturut-turut USD 209 juta, USD 437 juta, dan USD 1.118 juta. [3]
Biasanya, FDI terkait dengan investasi aset-aset produktif, misalnya pembelian atau konstruksi sebuah pabrik, pembelian tanah, peralatan atau bangunan; atau konstruksi peralatan atau bangunan yang baru yang dilakukan oleh perusahaan asing. Penanaman kembali modal (reinvestment) dari pendapatan perusahaan dan penyediaan pinjaman jangka pendek dan panjang antara perusahaan induk dan perusahaan anak atau afiliasinya juga dikategorikan sebagai investasi langsung. Kini mulai muncul corak-corak baru dalam FDI seperti pemberian lisensi atas penggunaan teknologi tinggi.
Sebagian besar FDI ini merupakan kepemilikan penuh atau hampir penuh dari sebuah perusahaan. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki bersama (joint ventures) dan aliansi strategis dengan perusahaan-perusahaan lokal. Joint ventures yang melibatkan tiga pihak atau lebih biasanya disebut sindikasi (atau 'syndicates') dan biasanya dibentuk untuk proyek tertentu seperti konstruksi skala luas atau proyek pekerjaan umum yang melibatkan dan membutuhkan berbagai jenis keahlian dan sumberdaya.
UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1967) dikeluarkan untuk menarik investasi asing guna membangun ekonomi nasional.di Indonesia adalah wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memberikan persetujuan dan ijin atas investasi langsung luar negeri.

B. TUJUAN FDI (FOREIGN DIRECT INVESTMENT)
Tujuan setiap FDI tidaklah sama, perusahaan investor tergerak oleh berbagai ragam alasan untuk berinvestasi di luar negeri. Mereka memiliki proses pengambilan keputusan dan prioritas yang berbeda – beda saat memilih sebuah lokasi investasi. Terdapat empat tujuan utama FDI (Foreign Direct Investment) yaitu:
1. Pencari sumber daya,
2. Pencari pasar,
3. Pencari efesiensi dan
4. Pencari asset strategi.
FDI dapat memberikan beragam manfaat ekonomi dan lainnya untuk lokasi tuan rumah, manfaat ini termasuk meningkatkan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dampak menguntungkan untuk investasi lokal, alih teknologi, membaiknya keterampilan buruh, meningkatnya ekspor, meningkatkan kebersaingan internasional dari perusahaan –perusahaan lokal dan meningkatnya persaingan domestik.
FDI kini memainkan peran penting dalam proses internasionalisasi bisnis. Perubahan yang sangat besar telah terjadi baik dari segi ukuran, cakupan, dan metode FDI dalam dekade terakhir. Perubahan-perubahan ini terjadi karena perkembangan teknologi, pengurangan pembatasan bagi investasi asing dan akuisisi di banyak negara, serta deregulasi dan privatisasi di berbagai industri. Berkembangnya sistem teknologi informasi serta komunikasi global yang makin murah memungkinkan manajemen investasi asing dilakukan dengan jauh lebih mudah.
Pemerintah sangat memberi perhatiaan pada FDI karena aliran investasi masuk dan keluar dari negara mereka bisa mempunyai akibat yang signifikan. Para ekonom menganggap FDI sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi karena memberi kontribusi pada ukuran-ukuran ekonomi nasional seperti Produk Domestik Bruto (PDB/GDP), Gross Fixed Capital Formation (GFCF, total investasi dalam ekonomi negara tuan rumah) dan saldo pembayaran. Mereka juga berpendapat bahwa FDI mendorong pembangunan karena-bagi negara tuan rumah atau perusahaan lokal yang menerima investasi itu-FDI menjadi sumber tumbuhnya teknologi, proses, produk sistem organisasi, dan ketrampilan manajemen yang baru. Lebih lanjut, FDI juga membuka pasar dan jalur pemasaran yang baru bagi perusahaan, fasilitas produksi yang lebih murah dan akses pada teknologi, produk, ketrampilan, dan pendanaan yang baru.[4]

C. MOTIF INVESTASI KE LUAR NEGERI
Terdapat beberapa motif strategi mengapa perusahaan-perusahaan melakukan investasi ke luar negeri. Motif-motif tersebut antara lain:
1. Motif mencari pasar; perusahaan melakukan investasi keluar negeri awalnya di dorong oleh keinginan untuk memproleh tambahan pendapatan dengan memasok barang produksinya ke pasar yang baru.
2. Motif mencari bahan baku; motif ini menjadi motif domonan yang kedua. Katagori bahan baku antara lain adalah minyak, barang-barang tambang maupun hasil hutan.
3. Motif mencari efisiensi produksi; hal ini di lakukan pa da Negara yang memiliki factor produksi yang lebih muarah relative pada negara lain.
4. Motif mencari teknologi dan kaehlian manajemen dengan beroperasi di luar negeri seperti perusahaan Jerman, Belanda,Jepang.
5. Motif mencari keamanan politis.[5]
Lima motif diatas bukan merupakan hubungan yang saling menghilangkan.namun yang lebih penting adalah apakah investasi keluar negeri tersebut merupakan bentuk dari proactive investement atau defensive investement. Proactive investement didesain untuk meningkatakn pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan, sedangkan defensive investement dilakukan untuk melindungi posisi perusahaan dalam persaingan.
Dalam menentukan untuk berinvestasi ke luar negeri, manajer harus memastikan bahwa perusahaan memiliki keunggulan yang memungkinkan untuk bersaing pada pasar local (home market). Keunggulan kompetitif tersebut harus merupakan bentuk yang spesifik dari perusahaan, dapat dipindahkan dan cukup kuat untuk menggati kemungkinan terjadinya resiko dari operasi luar negeri.
Terdapat banyak bentuk keunggulan kompetitif yang memungknkan perusahaan dapat bertahan baik di pasar lokal maupun luar negeri. Keunggulan tersebut adalah terdapatnya skala ekonomis, skop ekonomis, keahlian manajerial dan pemasaran, keunggulan teknologi, kekuatan keuangan, diferensiasi produk dan kompetitif pasar dalam negeri. Setelah itu pemilihan daerah investasi dapat dilakukan dengan melakukan pemeringkatan peluang-peluang investasi diberbagai negara. Kemudian dipilih negara dengan ranking teratas. Kriteria penentuan ranking dapat dilakukan dengan berbagai kriteria sessuai dengan prioritas si pembuat keputusan. Motif perilaku dalam pertimbangan strategik dapat dipengaruhi oleh rangsangan lingkungan eksternal dan komitmen individu denga kelompok.
Kenegara mana investasi harus dilakukan, keputusan tentang ke negara mana investasi ke luar negeri dilakukan di pengaruhi oleh factor-faktor ekonomi dan perilaku. Keputusan untuk berinvestasi keluar negeri yang pertama kali juga tidak sama dengan keputusan untuk ber-reinvestasi. Perusahaan perlu mengidentifikasikan keunggulan yang mereka miliki dan kemudian mencari pasar yang tidak sempurna di mana perusahaan dapat menikmati dan meningkatkan keunggulan kompetitif yang mereka miliki.
Perusahaan sering kali telah mengikuti tahap-tahap yang mendeskripsikan dalam teori perilaku perusahaan. Namun sering kali kemampuan rasional untuk memproses dan menganalisa semua informasi untuk membuat keputusan yang sempurna mngalami kebuntuan.
Lokasi investasi internasional mempunyai arti penting bagi perusahaan internasional. Untuk menentukan lokasi dari investasi luar negeri, perlu di pertimbangkan secara cermat berbagai hal sebagi berikut:
1. Tingkat perkembangan perusahaan pada dasr domestic dank e ekonomiannya yang memerlukan diversivikasi pasaran tidak hanya pada lokaso dalam negeri.
2. keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif perusahaan. Keunggulan kompetitif ini di kaitkan dengan lokasi dimana terdapat ketidaksempurnaan pasar dan perusahaan dapat menghasilkan tingkat pengembalian modal yang cukup menarik.
3. aplikasi dari teori perilaku yang dinyatakan dalam teori prosese internalisasi (intenalization process theory) dan teori hubungan kerja internasional (international network theory).[6]

A. STRATEGI PERUSAHAAN DALAM BERINVESTASI (MNC)
Perusahaan Multinasional (MNC) bersifat oligopolis yang mana pada saat ini dihubungkan dengan ketidaksempurnaan pasar. Ketidak sempurnaan ini dapat terjadi di pasar produk dan pasar faktor produksi di pasar keuangan. Penjelasan tentang MNC ini dapat menggunakan teori organisasi (industrial organizatioan theory), berdasarkan teori ini perusahaan multinasional memiliki modal tak terwujud (intangibel capital) dalam bentuk merk dagang, paten, keahlian pemasaran dan kemampuan organisasionalnya.
Jika modal tidak terwujud dapat diwujudkan dalam bentuk produk tanpa diperlukan adanya adaptasi, maka ekspor dapat menjadi bentuk penanaman modal asing yang dipilih untuk melakukan penetrasi pasar. Apabila pengetahuan perusahaan dalam bentuk produk khusus atau tehnologi yang dapat ditransfer maka penguasaan pasar luar negeri dapat dilakukan dengan pemberian lisensi.
Ketidaksempurnaan pasar meliputi kemampuan perusahaan multinasional untuk memperoleh dana dari berbagai sumber atau disebut diversifikasi sumber dana. Dengan memperoleh dana dari banyak negara maka risiko politik yang dihadapi perusahaan multinasional dapat dikurangi. Pada umumnya perusahaan multinasional memiliki biaya operasi yang lebih rendah dan modal yang lebih besar kepada perusahaan asing dan perusahaan lokal. Sehingga perusahaan multinasional akan berproduksi pada tingkat biaya rata-rata rendah atau mengalami skala ekonomi. Keunggulan ini akan merupakan halangan bagi perusahaan lain untuk masuk ke industri yang sama.
Strategi MNC
Pengetahuan tentang strategi MNC akan mendorong terpilihnya proyek investasi yang paling sesuai dengan tujuan perusahaan. Proyek investasi yang terbaik adalah proyek yang menempati ranking teratas berdasarkan kriteria perusahaan. Hal yang lebih penting yang akan diperoleh dari pengetahuan tentang strategi adalah peningkatan kreativitas tentang strategi ekspansi global.
Beberapa strategi yang digunakan perusahaan multinasional adalah sebagai berikut :
1. Multinasional Berdasarkan Inovasi
Perusahaan multinasional seperti 3M (Amerika Serikat),N.V,Philips (Belanda) dan Sony (Jepang) menciptakan barries to entry terus menerus. Perusahaan ini menghabiskan dana yang jumlahnya besar untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Produk yang dihasilkan perusahaan ini didesain untuk memenuhi kepuasan konsumen.
2. Multinasional Dewasa
Strategi yang memungkinkan industri otomobil, minyak, kertasa dan makanan kaleng untuk tetap beroperasi walaupun kemampuan inovatifnya telah hilang dan produknya telah distandarisasi. Caranya adalah dengan menciptakan barries to entery melalui skala produksi yang ekonomis dan kenaikan proporsi biaya pemasaran dan distribusi yang paling rendah daripada kenaikan keuntungan yang diperoleh.
3. Multinasional Menua
Saat produk distandarisasi, maka keahlian tehnologi dan organisasional akan berkurang dan semua barries to entery akan menghilang. Strategi yang digunkan saat perusahaan multinasional mengalami keunggulan kompetitif produknya menjadi hilang, salah satu kemungkinannya adalah dengan masuk kepasar baru yang pesaingnya masih sedikit.
Dalam praktek perusahaan harus mampu mendapat dan meproses semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang rasional berdasarkan semua fakta yang terjadi. Perusahaan observasi dapat dilihat dari dua teori diantranya yaitu :
1. Teori proses Internasional, keputusan untuk berinvestasi keluar negeri untuk pertama kali merupakan proses pengembangan pasar perusahaan.
2. Jaringan Internasional, dalam jaringan internasional ada perusahaan multinasional yang berlaku sebagai perusahaan induk lainnya sebagai perusahaan cabang.

B. METODE-METODE DALAM BERINVESTASI
Bila perusahaan telah memutuskan untuk berinvestasi di luar negeri, maka yang harus dipertimbangkan cara yang terbaik untuk melakukannya. Cara-cara yang dapat dipilih untuk melakukan investasi luar negeri antara lain :
1. Malakukan Joint Venture
Melakukan join venture dengan satu atau lebih mitra lokal, Joint venture adalah kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan perusahaan lokal. Join Venture merupakan persekutuan bebadan hukum yang mengkombinasikan sumber daya yang dimilki oleh masing-masing perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu.
Keunggulan Joint Venture adalah sebagai berikut ini :
Sekutu lokal lebih memahami adat istiadat, kebiasaan dan Lembaga kemasyarakatan dilingkungan setempat.
Akses kepasar modal negara tuan rumah dapat dipertinggi oleh hubungan dan reputasi sekutu lokal.
Sekutu lokal mungkin memilki tehnologi yang cocok untuk lingkungan setempat.
§ Kelemahan Joint Venture adalah sebagai berikut :
a. Jika salah dalam memilih sekutu maka akan meningkatkan resiko politik yang dihadapi.
b. Dapat terjadi perbedaan pandangan antara sekutu lokal dengan perusahaan.
c. Adanya harga transfer produk atau komponen akan menimbulakn konflik kepentingan antara kedua belah pihak.
2. Melakukan Marger atau Akuisi dengan perusahaan yang telah eksis.
Akuisi terjadi apabila suatu perusahaan memilki saham biasa perusahaan lain, atau perusahaan menginvestasikan uangnya dalam jangka panjang diperusahaan lain.[7]
Keunggulan melakukan merger dan akuisi :
Lebih cepat melakukan proses operasi.
Tidak perlu menyiapkan manajeman baru karena diperusahaan yang diakuisi adalah manajemen, tinggal dilihat kinerjanya.
Resiko bisnisnya lebih kecil.
§ Kelemahan melakukan merger dan akuisi`:
Membutuhkan dana yang cukup besar.
Reaksi politik dari negara tuan rumah mungkin timbul saat perusahaan lokal diakuisisi perusahaan multinasional.
Kesalahan penilaian kinerja perushaan yang akan daiakuisisi.
3. Lisensi
Lisensi merupakan metode yang populer bagi perusahaan untuk mengadakan ekspansi pemasaran internasioanl,metode ini biasanya dilakukan oleh perusahaan no-multinasioanal.

§ Keunggulan melakukan lisesnsi :
Cara yang muidah bagi produsen untuk mengadakan ekspansi pemasaran internasional.
Tidak memerlukan dana yang besar.
Resiko politik yang dihadapi rendah bila seluruh kepemilikan lisensi dipegang produsen lokal.
§ Kelemahannya melakukan lisensi :
Penghasilan yang diperoleh dari lisensi lebih rendah daripada laba yang diperoleh jika berinvestasi secara langsung.
Kurangnya pengendalian kualitas dari pemberian lisensi.
Tehnologi yang dilisensikan mudah ditiru.
4. Kontrak Manajeman
Hampir mirip dengan lisensi, yaitu adanya penerimaan kas dari luar negeri yang di peroleh tanpa harus menyediakan dana investasi yang signifikan. Namun kontrak manajemen meiliki resiko politik yang lebih rendah di banding dengan lisensi karena dalam kotrak menejemen terdapat kemudahan untuk merepatriasi sumberdaya.[8]
Keunggulan dengan kontrak manajemen:
Resiko politik lebih rendah karena manajer yang dikontrak dapat dengan mudah ditarik pulang.
Perusahaan multinasional dapat terus menerima keuntungan melalui kepemilikan saham diperusahaan yang menerima kontrak.
§ Kelemahannya dengan kontrak manajemen:
Perusahaan memberi kontrak tidak memperbolehkan perusahaan yanga membeli kontrak untuk menetapkan kebijakan operasionalnya selama dalam jangka waktu tertentu.
Perusahaan membeli kontraktaidak dapat menunjukkan bakat manajemennya yang mungkin lebih baik dari pada manajemen pemberi kontrak manajemen.
Mendesain strategi ekspansi global.
Pendekatan “The OLI Framework” yang dikemukakan oleh Dunning (1977, 1981,1988) mengembangkan suatu pendekatan eklektik dengan memadukan 3 (tiga) teori utama PMA (FDI), yaitu: Teori Organisasi Industrial, Teori Internalisasi, dan Teori Lokasi. Terdapat 3 (tiga) kondisi yang harus dipenuhi jika suatu perusahaan melakukan Penanaman Modal Asing, yaitu:
(1) Perusahaan harus memiliki beberapa keunggulan kepemilikan dibandingkan perusahaan lain;
(2) Harus lebih menguntungkan dengan memanfaatkan sendiri keunggulan-keunggulan tersebut daripada menjual atau meyewakan ke perusahaan lain; dan
(3) Harus lebih menguntungkan dengan menggunakan keunggulan tersebut dalam kombinasi dengan paling tidak beberapa input (faktor) yang berlokasi di luar negeri.[9]
The OLI Framework yang dikemukakan oleh Dunning diatas memiliki beberapa kelemahan antara lain tidak dapat menjelaskan lebih jauh eksistensi perusahaan asing (MNCs), khususnya mengenai perkembangannya terhadap FDI. Oleh karenanya dibutuhkan model empirik yang dapat mendukung argumen ini dengan membandingkan data dengan teori yang ada.
Feldstein (2000) meyakini bahwa sebagai salah satu jenis aliran modal bebas, FDI memiliki beberapa keuntungan. Pertama, aliran modal tersebut mengurangi risiko dari kepemilikan modal dengan melakukan devesifikasi melalu investasi. Kedua, integrasi global pasar modal dapat memberikan spread terbaik dalam pembentukan corporate governance, accounting rules, dan legalitas. Ketiga, mobilitas modal secara global membatasi kemampuan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang salah. Disamping keuntungan tersebut diatas, negara penerima (host country) akan menerima keuntungan.[10]
Hal – hal yang perlu di perhatikan untuk dapat menarik investasi asing antara lain adalah:[11]
1. Memahami Investasi Asing Langsung (FDI), perusahaan investor tergerak oleh berbagai ragamlasan untuk berinvestasi di luar negeri. Mereka memiliki proses pengambilan keputusan dan prioritas yang berbeda – beda saat memilih sebuah lokasi investasi. Terdapat empat jenis utama FDI yaitu pencari sumber daya, pencari pasar, pencari efesiensi dan pencari asset strategi.
2. Membangun sebuah Badan Promosi Investasi, IPA berperan sebagai tuan rumah investasi dalam upaya nasionaluntuk memasarkan lokasinya. Suatu daerah / lokasi menggunakan berbagai cara untuk menarik para investor. Salah satu pendekatan paling penting dan umum digunakan adalah memakai institusi khusus sebuah badan promosi investasi (IPA).
3. Menciptakan Strategi Promosi Investasi, Strategi promosi investasi adalah peta untuk membantu sebuah IPA mencapai tujuan yang di tetapkan. Strategi ini harus dimulai dengan sebuah pengertian awal mengenai apa yang dapat ditawarkan oleh lokasi kepada para calon investor. Strategi promosi harus tidak hanya berfokus pada sektor industri apa yang akan di bidik dalam jangka pendek, tetapi juga harus mencerminkan apa yang akan di bidik dalam jangka menengah dan idealnya dalam jangka panjang, dengan asumsi adanya perbaikan dalam lingkungan investasi.
4. Membangun kemitraan yang efektif, Keberhasilan dalam promosi investasi membutuhkan kerjasama yang efektif antara perantara promosi investasi dan organisasi lain. Saat membangun strategi promosi investasi juga harus mempertimbangkan badan pemerintahan ataupun swasta lainnya sebagai mitra kerja yang cukup berpotensi untuk membantu mengembangkan serta menyampaikan pembangunan citra, pembangkit investasi, dan layanan jasa investasi
5. Memperkuat citra daerah /lokasi, Kegiatan membangun kesadaran dan citra merupakan dasar dari promosi investasi. Jika para investor mempunyai presepsi negatif yang tidak benar atau hanya mengetahui sedikit informasi tentang sebuah daereah / lokasi dan keuntungan yang di tawarkan, maka upaya yang harus dilakukan untuk menarik investasi akan menjadi kurang efektif.
6. Membidik dan membangkitkan peluang investasi, Membangun dan memelihara hubungan dengan bisnis yang menghasilkan investasi merupakan fungsi dasar perantara promosi investasi di seluruh dunia. Salah satu gambaran paling umum yang berhubungan dengan investasi adalah menghubungi calon investor untuk membahas peluang di daerah / lokasinya.
7. Pelayanan investor, dimulai pada saat seorang investor memutuskan untuk mengunjungi sebuah lokasi. Ini adalah titik awal dimana aktifitas layanan jasa bagi para investor dimulai. Dengan mengusai dan mengintegrasikan layanan bagi para investor berarti meningkatkan kemungkinan secara signifikan untuk mengubah kunjungan para investor menjadi sebuah investasi yang sesungguhnya.
8. Memonitor dan mengevalusi aktifitas dan hasil
Memantau dan melakukan evaluasi tidak dapat mendorong atau membantu investasi, namun merupakan kegiatan pendukung yang penting dalam menilai keaktifan badan promosi serta untuk mengembangkan ukuran kinerja kualitatif dan kuantitatif.
9. Memanfaatkan teknologi informasi
Meningkatnya penggunaan dan perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara berbisnis pemerintah dan perusahaan di seluruh dunia, hal ini berlaku juga untuk promosi investasi

BAB III
PENUTUP

Kesimpulan
Dalam meneberinvestasi ke luar negeri, manajer harus memastikan bahwa perusahaan memiliki keunggulan yang memungkinkan untuk bersaing pada pasar local (home market). Keunggulan kompetitif tersebut harus merupakan bentuk yang spesifik dari perusahaan, dapat dipindahkan dan cukup kuat untuk menggati kemungkinan terjadinya resiko dari operasi luar negeri.
FDI (Foreign Direct Investment) atau investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal. Hal ini bermula saat sebuah perusahaan dari satu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (biasa disebut 'home country') bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (biasa disebut 'host country') baik sebagian atau seluruhnya.
FDI terkait dengan investasi aset-aset produktif, misalnya pembelian atau konstruksi sebuah pabrik, pembelian tanah, peralatan atau bangunan; atau konstruksi peralatan atau bangunan yang baru yang dilakukan oleh perusahaan asing. Penanaman kembali modal (reinvestment) dari pendapatan perusahaan dan penyediaan pinjaman jangka pendek dan panjang antara perusahaan induk dan perusahaan anak atau juga dikategorikan sebagai investasi langsung. Kini mulai muncul corak-corak baru dalam FDI seperti pemberian lisensi atas penggunaan teknologi tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Bachtiar, Yanivi. 2006. Keuangan Perusahaan Internasional. Salemba Empat: Jakarta.
Handaru, Sri. 2005. Manajemen Keuangan Internasional. CV. Andi Offset: Yogjakarta.
Sartono, Agus. 2001. Manajemen Keuangan Intenasional. BPFE: Yogjakarta.
Yugiantoro, Purnomo. 2004. Manajemen Keungan Internasional. Fakultas ekonomi UI: Jakarta.

http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/
http://www.ina.or.id/inaweb/download/Rekomedasi%20Promosi%20Iklim%20 Investasi.pdf.
www.goingglobal.com/articles/understanding_foreign_direct_investment.html.
www.jubileedebtcampaign.org.uk/

MAKALAH
Foreign Direct Invesment
Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Manajemen Keuangan Internasional

Dosen Pembimbing:
Fitriyah, S.Sos., MM

Oleh:
Muh. Adib Mawardi (06610041)
Agus Nawawi (06610070)

JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun makalah yang berjudul ”Foreign Direct Investment” ini dengan yang diharapkan. Makalah ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem informasi manajemen.
Makalah ini kami susun dengan harapan agar dapat menambah wawasan tentang permasalahan yang berkaitan sistem informasi untuk menciptakan competitive advantage.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan makalah ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya pengetahuan dan sarana yang kami miliki dalam proses penyusunan makalah ini. Untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang bersifat konstruktif guna perbaikan makalah ini selanjutnya.
Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibnu Fitriyah, S.Sos., MM selaku pembimbing dalam penyusunan makalah ini, dan semua pihak yang telah membantu kami dalam proses penyusunan makalah ini. Semoga malakah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi para mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Malang, 13 Juni 2009

Penyusun
[1] http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/
[2] www.going-global.com/articles/understanding_foreign_direct_investment.htm
[3] http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/
[4] www.jubileedebtcampaign.org.uk/
[5] Agus Sartono. 2001 . Manajemen Keuangan Intenasional. BPFE: Yogjakarta. Hlm:242-243
[6] Purnomo Yugiantoro. 2004. Manajemen Keungan Internasional. Fakultas ekonomi UI: Jakarta. Hlm: 188-189.
[7] Sri Handaru. 2005. Manajemen Keuangan Internasional. CV. Andi Offset: Yogjakarta. Hlm 301-304

[8] Agus Sartono. 2001 . Manajemen Keuangan Intenasional. BPFE: Yogjakarta. Hlm
[9] http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/
[10] http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/
[11]http://www.ina.or.id/inaweb/download/Rekomedasi%20Promosi%20Iklim%20Investasi.pdf

Tugas Final Manajemen Keuangan Internasional (Fixed)

2009-07-04T23:05:00.001+07:00

The Impact of Transparency on
Foreign Direct Investment

Zdenek Drabek* and Warren Payne
World Trade Organization Economic Consulting Services, Inc.
Geneva Washington, D.C.

*Views expressed in this paper are personal and should in no way be interpreted as official or representing the position of the World Trade Organization or its Member Countries. We are grateful, without implicating, Marion Jansen, Roberta Piermartini and two anonymous referees for helpful comments on the previous draft of the paper

ABSTRACT

Non-transparency is a term given in this paper to a set of government policies that increase the risk and uncertainty faced by economic actors foreign investors. This increase in risk and uncertainty stems from the presence of bribery and corruption, unstable economic policies, weak and poorly enforced property rights, and inefficient government institutions. Our empirical analysis shows that the degree of non-transparency is an important factor in a country's attractiveness to foreign investors. High levels of non-transparency can greatly retard the amount of foreign investment that a country might otherwise expect. The simulation exercise presented in the statistical part of this paper reveals that on average a country could expect 40 percent increase in FDI from a one point increase in their transparency ranking. Pari passu, non-transparent policies translate into lower levels of FDI and hence lower levels of welfare and efficiency in the host country's economy. A nation that takes steps to increase the degree of transparency in its policies and institutions could expect significant increases in the level of foreign investment into their country. This increased investment translates into more resources, which in turn increases social welfare and economic efficiency.

Key Words: Foreign direct investment, transparency, corruption, FDI modeling.

JEL Classification No. [F02] [F13] [F21] [F23] [M14]

1. Introduction

The issue of transparency in economic and business decisions has become one of the most talked about and novel topics in economics and finance and among businessmen and policy makers. Surely, economists and businessmen as well as government officials have always been aware that access to information may be impeded or costly or that business practices can differ from country to country - for better or worse. Nevertheless, it is only in recent years that transparency has become a major issue. The lack of transparency has been used by some observers as an argument towards redirecting foreign aid among countries. For example, in their study of foreign aid flows, Alesina and Weder (1999) show that foreign aid is not necessarily offered to the least corrupt governments. They further argue that donors should rethink their aid policies if they are truly serious about encouraging "good governance".

The lack of transparency has been also tied to the financial turmoil first witnessed in Mexico and later in Asia and other parts of the world. Following these financial crises, it is now widely recognized that the availability of timely and complete information is crucial in order to avoid the kinds of violent instability of financial markets that we have witnessed in recent years. It is no surprise, therefore, that M. Camdessus, the Managing Director of the IMF, thinks of transparency as the "golden rule" of the new international financial system. Transparency has been proposed for the agenda of multilateral negotiations such as those in the OECD, and pursued as a powerful objective of influential non-governmental organizations such as Transparency International. Transparency in economic policy-making now also figures as an important condition for lending by international financial institutions. In sum, "transparency" has become the "buzz-word" of modern politics and economics.

In this paper we shall address one issue that has so far not received much attention in the discussion – the impact of transparency (or, rather, the lack of it) on flows of foreign direct investment (FDI). As we shall argue further below, there are strong reasons to believe that transparency in economic policy-making and in the activities of government institutions is vital in attracting foreign investment. If so, one would expect that countries with more transparent trade and investment regimes will attract more FDI than those that are plagued by the perception of bureaucratic inefficiencies and the existence of corruption and other related problems.

The main purpose of this paper is to evaluate the effects of transparent policy regimes on FDI inflows. In order to do so, we have developed a simple econometric model which we have tested with the help of standard statistical methods. The tests confirm our hypothesis that more transparent policy regimes indeed act as a strong incentive for foreign investors and vice versa.

The term "transparency" may be even currently somewhat "overused". It is often put forward out of context or without a specific meaning. This makes discussions about transparency too general and limits the scope for policy recommendations. We shall try to avoid committing the same error. Before plunging into the empirical analysis, we shall, therefore, examine the concept of transparency in more abstract terms. We shall first discuss various aspects of transparency as they are related to economic policy-making. In addition, we shall examine the reasons why transparency of policy regime is particularly important for foreign investors.

Why do we focus on FDI? The answer is very simple – FDI has become an increasingly more important factor of economic growth. This is reflected in the trend over the last several years as countries have increased reliance on FDI. Between 1986-1989 and in 1995 the rate of FDI grew more rapidly then world trade in goods. Between 1973 and 1995 the value of FDI multiplied by more than 12 times, from $25 billion to $315 billion, while the value of commodity exports multiplied by about eight and a half times, from $575 billion to $4900 billion. In many cases the value of FDI flowing into a country exceeds the level of official government aid to that country. In brief, while the value of international trade in goods is still far greater than the value of FDI, FDI plays an increasingly important role.

Developing and transition nations have a particularly strong interest in attracting foreign capital. Domestic savings are often insufficient in these countries to finance their investment needs. This capital shortage affects both public and private investment. The Asian Development Bank predicts that the demand for infrastructure investment in Asia alone will reach $150 billion annually by 2010. The World Bank forecasts the need for investment between $1.2 and $1.5 trillion in infrastructure development in developing East Asian countries. Foreign investment is also a key component of privatization schemes in transition economies in Central and Eastern Europe. The privatization process in the Czech Republic, Hungary, Poland as well as in countries like Slovakia, Bulgaria, and Romania, has actively pursued foreign capital.

We shall organize the paper into 7 sections. The following section 2 introduces the topic by defining the range of issues which represent the origins of non-transparent economic policies. In the same section we shall also review the broad effects of non-transparent policies. In section 3 we shall asses the importance of transparency specifically for FDI. Measures to improve transparency will be discussed ion section 4. Section 5 represent the empirical part of this paper. It includes a discussion of methodology and provides a summary of the empirical findings, with more detail provided in the statistical appendix. Policy implications of our findings are discussed in section 6 and conclusions are presented in section 7.

2. Scope and Origins on Non–Transparent Economic Policies.

The term transparency of economic policy is a catchall phrase that refers to the clarity and effectiveness of activities with impact on public policy. In the economic literature, the discussion about transparency has been mostly focussed on two key topics – corruption and bribery and on protection of property rights, but the issue is much larger as we shall now argue. Moreover, the literature has mainly been concerned with the activities of governments and their institutions. Even though we shall limit our empirical part of the paper to the same agent, this too is an oversimplification.

Let us start by considering the question of transparency in economic policy-making of governments. The lack of transparency has for us five different origins. First, economic policy – making will be seen as non-transparent if it is subject to corruption and bribery . By definition, bribery involves illicit payments which are never "advertised", or made otherwise public even though corruption may be sometimes so widespread that "everyone knows". Bribery is non-transparent not only because it is normally illegal but also because the non-transparency strengthens bargaining positions of the beneficiaries from these illicit payments. The impact of bribery can be economically highly distortionary. For example, in his work on the effect of corruption on government activities Tanzi shows that corruption distorts public investment (Tanzi et al.1997 and Tanzi 1999). Similar point is made by Mauro (1995) and (1996) who investigates the impact of corruption on various government expenditures and on public and private investment respectively. Corruption can also have highly detrimental effects on the country's distribution of income and worsens poverty (Gupta 1998) . Corruption and bribery have been also found to have an adverse impact on capital accumulation and may even threaten stabilization programs supported by the IMF (Asilis et al.1994). Further evidence of serious distortions has been provided in numerous World Bank studies such as those of D. Kaufman et al. (1999) as well as by other researchers.

The second important element of non-transparency arises in the area of property rights and their protection within a given country . The lack of copy right protection, the existence of patent infringement and lack of enforcement of contracts are all examples of what constitutes poor protection of property rights. The protection of property rights is vital for firms to pursue new investment and research in order to ensure that firms will see return from their investments . Without this profit incentive there is little motivation to take risks and invest. In addition, weak property rights result in the distribution of assets as common property, and as is well known, common property situations may result in sub-optimal allocation of assets. This could be a particularly serious problem for countries that are undergoing fundamental changes of their institutions and, in general, for developing countries. The questions of property rights have been examined extensively in the literature including issues related to investment behavior of firms. Developing countries are particularly susceptible problems related to the protection of intellectual property rights. For example, a recent study of National Economic Research Associates shows that developing countries benefit a great deal from instituting a stronger protection of intellectual property rights. A study of Weimer (1997) also makes essentially the same point when it argues that political systems can have significant impact on the credibility of commitments on property rights, with a special focus on post-communist nations.

The third and fourth aspects of non-transparency relate to the level of bureaucratic inefficiency within the government and poor enforcement of the rule of law. These two factors can pose severe barriers to business. If the quality of government service is unpredictable, companies' exposure to additional risks is increased. Moreover, their ability to cover against these risk impeded due to the unpredictable nature of government service. OECD (1997b), for example, shows that bureaucratic inefficiency and weak rule of law impede economic activities by imposing additional costs on economic agents. Delays in licensing, the inability of the courts to enforce contracts and the capricious and arbitrary enforcement of rules and regulations all reduce economic efficiency and effectiveness.

Finally, the fifth origin of non-transparent economic policies has a great deal to do with the conduct of economic policies per se. Economic policies are likely to be treated as non-transparent if they are subject to unpredictable policy reversals. These policy reversal are particularly damaging in privatization deals and whenever foreign investors are involved. Consider, for example, the case of privatization in country X in which the government summarily cancels decisions of the previous government to privatize the country's industry. The reaction of foreign investors to the policy reversal is likely to put the country concerned "off-limits" for foreign investors. Unfortunately, this is not a hypothetical case as we have seen in recent years in a number of countries which range across different regions and cultures such as Indonesia, Nigeria or Slovakia. In each one of these countries, the lack of transparent policies has been suggested to be one of the main reasons why foreign investors have demonstrated extreme caution to invest and for capital flight. This reflected a growing suspicion of investors about the intentions of governments concerned and their commitments to policies in the countries concerned.

Related example on non-transparent economic policies is one in which economic decisions are perceived to be arbitrary. Absence or poorly executed tenders for sales of assets is a relevant case in point. It is clear that for tenders to be perceived to be transparent they must be based on rules, and these rules must not be ambiguous and, once accepted, they must not be changed except in exceptional circumstances. Moreover, if exceptions are to be permitted these must be well understood and known to all participants in advance.

Who is guilty? But the issue of transparency is, of course, much wider. Bribery and corruption, for example, are not necessarily the "privilege" of governments only but they have "infected" even private businesses in some countries. Moreover, lack of transparency has been criticized in the case of institutions that play an important role in the provision of public information - and thus in the conduct of public policy – and they are not government institutions. Take the case of rating agencies that provide credit ratings of governments, private businesses and other institutions. These agencies play a crucial part in influencing investors' decisions with their credit assessments even though, as some would argue, they are not subject to the strict scrutiny of markets or regulators. In recent discussions of the Basle banking criteria, Financial Times complained that " markets and regulators should keep a closer eye on the record of rating agencies and demand greater transparency from them".

International organizations have also recently become targets of public criticism. Following the "Mexico crisis", the International Monetary Fund has been under attack by their critics about its practices of keeping certain information out of the public domain or not providing information faster to the public. . As a result of this criticism, the IMF has been revising its policies concerning the release of economic and financial information on individual countries in order to make its own practices and countries' economic conditions more transparent. The pressure is also on other economic and financial multilateral institutions. For example, a recent meeting of a committee on technical barriers to trade of the World Trade Organization has suggested that " information regarding current work programs and proposals (on international standards) … should be made easily accessible and comprehensible to all interested and related parties".

It must be also recognized that the question of transparency can go even beyond individual economic agents – such as firms, governments, public policy institutions or even individual governments. Take, for example, the case of the ongoing discussions about international financial "architecture". One of the recent proposals was to ensure that the International Monetary Fund should be in the position "to give moral and financial support to countries imposing capital controls or suspending debt repayments". The idea is not to help countries in distress but also "to guide expectations by providing a transparent and timely explanation of why a particular approach to a private sector involvement was taken" . Clearly, for this proposal to be workable, this can only be if it is agreed by the major shareholders of the IMF. This cannot be a proposal of a single government but it must be the outcome of international cooperation. The fact that the proposal was indeed made by the finance ministers of the Group of Seven countries gives it a far better chance of acceptability.

In brief, the concept of transparent economic policy-making is very broad and needs to be considered in its entirety if economic policies are to be seen as truly transparent. Nevertheless, our own treatment of the subject will have to be narrower. We shall only consider those aspects of transparency that relate to government policies and of activities carried out by government institutions. The reason is a matter of expediency rather than of theory. Our choice has been to some extent determined by the constraints of our empirical tests which in turn have been influenced by the availability of data.

In addition, for many reasons governments tend to be most implicated as the origin of corruption and in the lack of transparency Economic policies and activities of government institutions can be perceived as transparent if the actual policies reflect their actual design in that they transmit the intended messages and signals. Similarly, economic institutions can be treated as transparent if their activities exactly conform to the stated objectives of these institutions and they carry out activities fully consistent with these objectives. Moreover, for economic policies and government institutions to be transparent it must be, of course, assumed that economic policies are clearly formulated, and that government institutions do have clear objectives and mandates. In brief, governments affect transparency through activities that they themselves control – regulatory activities, public sector policies and other. Thus, our focus on governments is given partly by technical reasons and partly by the important role of governments as an economic agent.

3. Why is Transparency Important for FDI?

Transparent economic policies are vital for foreign investors, and the reasons are several. The first reason is that non-transparency imposes additional costs on businesses. These additional costs arise as firms have to tackle the lack of information that should have been provided by the appropriate government department in the implementation of its policies and in the activities of government institutions. For example, firms bidding for a state asset expect to receive full information from the government about the company to be privatized. Any set of information that falls short of the expectation of the bidders will have to be supplemented – at extra costs, and the latter are typically incurred by the bidders.

Additional costs are also incurred because of corruption - another element of non-transparency identified above. In many countries, bribery is illegal. Bribery raises, therefore, the risks and the costs of non-compliance, and the companies will only take the risk if the rewards are sufficiently high. Corruption can indeed be very costly to firms. By way of example, bribes are estimated to have accounted for 7 percent of revenue of firms in Albania and Latvia in mid-1990's and in Georgia the corresponding figures was even higher – 15 percent. This process would lead to an investment selection that often has little to do with choices based on bona fide project appraisal but rather to projects selected on the basis of contacts, pressures, rent-seeking alliances etc. Moreover, the majority of law-abiding companies will typically avoid doing business in countries in which bribery is an inseparable part of business. In brief, the existence of strong legal provisions against bribery and their effective enforcement will go a long way towards inducing FDI flows.

The second reason why transparent economic policies are important for FDI is because they facilitate cross- border mergers and acquisitions. When firms decide to acquire companies abroad, they will often have to have their acquisitions approved by the Monopoly Commission or its equivalent in the host (i.e. foreign investment receiving) country. However, the practices of these competition commission often vary from country to country and from region to region. For example, Neven, Papandroupulos and Seabright (1998) argue in their study of the European competition policy that the Competition Commission of the European Union enjoys high level of discretion with very little transparency. It is perhaps, therefore, not surprising that we have so far witnessed little of cross-border mergers and acquisitions within the European Union.

The third reason is closely related to the previous discussion of competition policies. Foreign investors require transparent protection of property rights. As we have argued above, investors generally require that their property be protected and that the protection be transparent. What holds for investors in general holds, of course, it holds for foreign investors in particular. This conclusion is intuitive but it also has a strong backing from business attitude surveys and from empirical literature such as the study of Rapp et al.. (1990) who find that effective protection of intellectual property rights is strongly correlated with inflows of foreign investment.

The fourth argument for transparent economic policies is that they positively influence business attitudes. Virtually all surveys of business attitudes convincingly show that companies base their decisions to invest abroad on their perceptions of what economists like to call "fundamentals". The latter include macroeconomic conditions such as low and predictable inflation, prospects of fast economic growth, healthy balance-of-payments position. They will typically also include factors such plentiful and relatively skilled labor force, access to natural resources, efficient infrastructure etc. Furthermore, and most importantly in the context of our paper, investors typically seek clear, open and predictable economic policies that minimize the risks of unpleasant and costly surprises. Open trade and investment regimes are particularly powerful instruments to attract investments in general and foreign investments in particular . Clearly, transparency of economic policies and government institutions figures prominently on the minds of businessmen and in the meetings of corporate boards of multinational companies.

The absence of comprehensive and symmetrical legal provisions concerning business practices has a number of effects for companies. One of the most serious effects is arguably their impact on the competitive position of firms which may differ among countries as a result of these differences. For example, US Federal law prohibits U.S. firms from using bribery to gain access to foreign markets. By contrast some European countries allow firms to treat bribes paid as deductions in calculating their tax liabilities. This asymmetry of rules poses a disadvantage for U.S. firms. Therefore, the elimination of corruption is an important issue for U.S. firms as a means to level the playing field.

Finally, there is another, and perhaps the most important reason why economic policies must be transparent if countries can establish favorable conditions for capital inflows. The reason is countries' policy performance and transparency are monitored by outside agencies which have a crucial impact on decisions of foreign investors. These agencies include the IMF and various private credit rating agencies. Their influence is different – the IMF provides a "credit of approval" of sound economic policies while credit rating agencies evaluate the credit risk of the country concerned. Their similarity rests on the fact adverse judgement on government policies in a given country will typically lead adverse perceptions by foreign investors of that country. As frivolous as it might sound it is a well known fact from the business community that foreign investors would base their investment decisions on credit assessments and country rankings established by some credit rating agencies. The fact that we shall also heavily rely on country rankings in our empirical part further below is not, therefore, an entirely academic exercise but one that is strongly derived from the reality.

4. Measures to Improve Transparency and the Role of WTO

Given the diversity of non-transparency elements, the measures required to address the specific issues will vary from case to case. For example, bribery and corruption will require quite different measures than those problems that are related to bureaucratic inefficiencies or protection of property rights. Each case of non-transparency would, therefore, have to be discussed separately. We do not propose to discuss these measures in any detail but thought it important to raise those issue that will require priority attention of policy makers in the future.

Elimination of corruption and bribery will sometimes call for relatively straightforward and simple solutions such as a reduction of government interventions in markets. On the one hand, this could include, for example, the elimination of price controls, reduction of regulatory activities of governments to only those activities that are absolutely necessary, elimination or a reduction of licensing schemes etc. On the other hand, this may also call for measures that are far more complex. These may include measures to change business and bureaucratic attitudes; for example, corruption in some countries may be so culturally engrained that it may be regarded as socially acceptable. Clearly, elimination of corruption will have to be handled with care and sensitivity and will require much more than an act of legislation.

Protection of property rights can be also increased in a variety of ways. Protection of intellectual property rights can be improved by the adoption of the appropriate legislation in countries in which such a legislation is still lacking. The legislation should be consistent with the internationally accepted standards and conventions. Otherwise, countries which export products and services that are subject to intellectual property rights will be reluctant to make these products available abroad. Pari passu, foreign investors must also be protected against nationalization and other forms of expropriations – the most blatant forms of violation of property rights. Last but not least, commercial contracts must be backed up by enforceable laws.

Administrative inefficiency is probably today the most frequently observed deterrent to FDI. Discretion rather than a system based on rules, "red tape", lack of skilled personnel, poor public pay policy, overstaffing, these all just some examples of the origins of administrative inefficiencies. Many of these problems can be overcome by the adoption of measures and systems that increase transparency and reduce arbitrariness of government decisions. An important road to take is to adopt a system based on well designed tenders for government procurements and public investments, public offerings and other competitive measures for privatization of state assets, solid pay for public officials or other measures as the specific cases may call for.

The next important question is whether the measures should be confined to national legislation or whether countries should be encouraged to enter into international obligations. Probably both will be necessary. Domestic legislation is obviously crucial and must provide the basis for all activities of firms and governments. However, an agreement on international investment has been gaining support among the proponents of free trade. A common belief is that a multilateral agreement on investment will generate an increase in FDI for the member nations. This is, of course, only a necessary but not a sufficient condition but what the agreement will do is to provide a framework of transparent conditions to facilitate the movement of capital. This argument is based on two simple ideas. First, a foreign investment law such as an international agreement will make countries' legal framework much more transparent than foreign-investment related domestic pieces of legislation. Second, international commitments and laws are in many countries above the national laws – phenomenon frequently observed in relatively less developed countries. Even though the push for negotiating a multilateral agreement continues to be resisted , the merits of such an agreement in terms transparency are now increasingly well understood.

A multilateral approach also means greater trade and investment openness which in turn means less corruption. In their study of trade and investment regimes, Selowsky and Martin (1997) found that trade and investment openness have a positive impact on the reduction of corruption. The open trade and investment regimes are conducive to FDI inflows for different reasons. Clearly, the presence of international agreements – multilateral and regional agreements on trade as well as regional agreements on foreign investments - has been a major factor. Moreover, open trade and investment regimes, supported by such agreements, can have a significant impact on the size, structure and the performance of government sector, which can facilitate the expansion of trade and investment. For example, Rodrik (1998) finds that an economy's exposure to international trade is positively correlated with the size of its government – a phenomenon that he explains on the grounds of useful roles performed by governments in supporting international trade activities of the private sector. Brunnetti and Weder (1999) argue in their recent paper that openness also leads to other positive political and economic effects that are relevant for the transparency of government activities – better basic government services such as well–enforced rule of law, security of property rights and reliable bureaucracies. By definition, trade liberalization increases competition in domestic markets which, in turn, puts pressure on domestic firms as well as government to increase the quality of their services. Increased market penetrations by importers and foreign investors means that they demand better services, more information and , in general, a level playing field.

The step towards a multilateral agreement on investment would be relatively short. The reason is that foreign investment is already subject to a number of WTO agreements and WTO-related rules. These include General Agreement on Trade and Services (GATS) which recognizes that the supply of many services to a market is difficult or impossible without the physical presence of the service supplier. Thus, the agreement allows commercial presence of one member in the territory of any other Member country. Foreign investors are also protected through the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) whereby each WTO member accords in its territory protection of intellectual property rights of nationals of other WTO countries. Third is the Agreement on Trade- Related Investment Measures (TRIMS) which identifies investment measures that are inconsistent with the GATT – essentially local content and trade balancing requirements. Fourth is the Agreement on Subsidies and Countervailing measures that defines the concept of "subsidy" and establishes the disciplines on the provision of subsidies. Fifth is the Plurilateral Agreement on Government Procurement that states that there be no discrimination not only against foreign products but also against foreign suppliers including domestic suppliers of foreign affiliates. Finally, foreign investors are affected by provisions of the Uruguay Round Agreement on Dispute Settlements.

Would the multilateral approach reduce corruption? What we argue in this paper is that a multilateral agreement on investment is likely to lead to a further reduction in trade and investment barriers. This, in turn, will be conducive to more transparency and less corruption. We are not suggesting that the agreement would have to specifically target corruption as one of its objectives. This may or may not be the case. What we are only suggesting at this stage is that less corruption would most likely be a by-product of a transparent multilateral agreement on foreign investment.

It is not clear at present time which way the pendulum will eventually move. Nevertheless, the pressure for an international agreement that would address the transparency issue is growing even among the governments. By way of one example, a recent meeting of APEC on the New Millenium Round has advanced a new initiative "…. to strengthen the functioning of markets" and concluded with a proposal for a framework that focus on such areas as greater transparency (e.g. transparency in government procurement), improved corporate governance and electronic commerce." In this context, it seem evident that the discussion about the usefulness of a MAI would be enhanced and negotiations about a future MAI moved forward if we had a better feel about the extent to which the lack of transparent regime towards FDI impede the flows of FDI into host countries. To repeat an earlier argument, it would be useful to simulate the conditions that might be created by a MAI, and see how much they might positively affect flows of FDI. This is a subject to which we shall turn in the next few sections.

5. Measuring the Impact of Transparent Regimes on FDI Flows

a. The Model

As we have argued above, the process by which governments can make their FDI regimes non-transparent is quite varied. For the purpose of this paper, non-transparency will be defined as government policies or structures that impede the efficient flow of direct investment between countries by imposing implicit costs and information asymmetries on the actors in the international capital market. Thus, government policies that condone or even permit corruption, that do not provide for an effective protection of property rights, that are implemented by inefficient bureaucracies and that are highly unstable will generate non-transparent regimes that will retard the flows of investment. This lack of transparency will impede the ability of foreign firms to participate in a nation’s market.

In theory, firms should be less likely to enter a non-transparent country because of the increased risks, uncertainty and costs of doing business. The analogous situation is that countries that maintain and promote transparent policies and structures will attract more investment. Since this hypothesis is about observable action, it should be possible to quantitatively test for it. Therefore, a regression analysis model is used to test this hypothesis.

The questions that we want to answer in this paper are the following: "Does 'transparency' matters as a factor influencing FDI decisions?" "If so, how? Can we estimate the effects of better (higher) transparency on FDI inflows?" We hypothesize that non-transparent regimes inject uncertainty and information asymmetries into the international capital markets. Under non-transparent conditions, investors will require, ceteris paribus, a proportionally greater financial return to compensate for their higher risks. Without the extra costs of non-transparent regimes, the flow of FDI would be different. Pari passu, a country's need for investment may be more acute than that of its neighbor, but, due to its non-transparent investment regime, FDI flow to the more transparent market. Once again, FDI are not necessarily earning the best possible returns. It should follow, therefore, that countries that improve the transparency of their policy regimes should also see an increase in foreign investment in their countries.

If this hypothesis is correct then analysis of investment flows should show this. The econometric model presented in this paper is designed to test this hypothesis. The model will be described in the following section.

In order to test our hypothesis, we need to develop a general model of foreign investment behavior. In other words, we need a model of the market for international capital investment. Since transparent policies are expected to have a significant impact on the level of foreign investment, the degree of transparency must be parameterized in the model.

We shall hypothesize that foreign investment inflows depend on the degree of transparency, the level of economic activity in the host country, the level of interest rates, inflation and exchange rate changes in the host country and on the level of openness of its trade regime. To put it more simply,

(1) FDI = f (T, Y, r, i, ER, TR, C),

where

T = transparency
Y = economic growth
r = interest rate
i = inflation
ER = exchange rate changes
TR = openness of trade regime
C = country dummy

We expect transparency, economic growth, exchange rate stability and open trade regimes to be positively related to FDI. In contrast, we expect both interest rates and inflation to be inversely related to FDI.

The mathematical expression of our model is

(2) FDI/GDP =  + β1T + β2Y + β3r + β4i + β5ER + β6TR + β7C + μ

Where μ is a random term.

It is clear that the model is simplified. For example, we have not allowed for the impact of different technologies and their sophistication on investment choices. Nor have we specifically considered home-country factors such as legal treatment of corruption practices of multinational firms in foreign countries. We are aware that host country legal provisions for joint ventures and wholly-owned subsidiaries may also influence investment decisions of multinational firms. However, it is also evident that the corresponding extension of the model would most likely be counter-productive as the degrees of freedom would be reduced. Pari passu, we are confident that the impact of these factors is adequately treated in the model by the "country" and "trade openness" variables.

b. Methodology

Estimating the above model can pose significant technical difficulties. There are two hurdles that are especially commonplace in macroeconomic models - endogeneity and omitted variable bias, both of which were encountered in our estimations. This means, above all, that it may be difficult to separate the impact of different exogenous variables in the model. In real life many actions are occurring simultaneously. In addition, it is often difficult to unambiguously identify the factors that are causing the observed outcomes. In the case of our estimations, for example, economic theory maintains that investment is a major factor of GDP growth. Normally, as investment increases, GDP growth also increases. Thus, investment causes GDP growth. At the same time, economic theory also tells us that rapid growth of GDP can attract investment – domestic and foreign. The faster economic growth, ceteris paribus, the greater the investment needed to maintain the growth at a sustainable rate. A high rate of growth of GDP signals increased market opportunities that attract more firms, which generates more investment. In this case, high GDP growth causes increased investment. The relationship between GDP growth and investment is, therefore, symbiotic and occurs simultaneously. To put it differently, it is very difficult to determine causality. The statistical result in the presence of endogeneity is a biased estimate and inconsistency. As a result more care must be exercised in the development and estimation of the model. The specific processes and techniques used to deal with this problem are discussed below.

The second problem is the likely existence of omitted, but relevant information. Many factors come into play when a firm makes a decision. As a result of the large and complex nature of economic processes, it is almost impossible to fully account for or quantify all the factors. The statistical result in the presence of omitted variables leads to what is known as omitted variable bias. In practice, this means that the impact of the factors not included in the model are captured in part by the other factors in the model. The estimated effects capture both the impact of the variable in question and the variables not included in the model.

As noted above, additional variables are needed to capture the economic conditions of the country that could attract foreign investment in addition to real GDP. The annual average of interest rates for each year is included as a measure of the opportunity cost of capital. A variable measuring the fluctuation of the national currency to the U.S. dollar is included as a proxy for exchange rate stability. A country with an unstable currency is likely to pose more risk and uncertainty and thus be less attractive. The relationship between the U.S. dollar and the national currency is used because real effective exchange rate measures are not available for many of the countries in the model. An indicator variable is included to indicate whether a nation belongs to any treaty covering investment. This variable is mostly an indicator for bilateral investment treaties with the US. These agreements may indicate a general openness of a nation's investment policy to foreign firms. A country that is a member of multi- or bilateral investment treaties is considered to have a more open trade regime. Furthermore, while all monetary variables are in real terms, the actual inflation rate is included as a proxy for perceptions of the financial soundness of the economy. The last variable included is an indicator variable for each of the nations in the sample. This is included to account for country specific factors that would otherwise not be accounted for in the model. Such a variable will capture effects that are not attributed to the other variables and are specific to that particular observation.

The level of investment in each country is normalized by dividing FDI by the country's GDP. This allows us adjust the level of investment for the size of the country's economy. This transformation is useful for two reasons. First, it allows for more direct comparison between countries. Simply comparing the levels of investment in the US versus that of, for example, Botswana is not very useful because of the extreme difference in the size of the economies. Secondly, the size of a country's GDP is likely to be relevant for the amount of FDI the country receives. Simply put, a larger economy has more opportunities for investment. If GDP size were to be included as an independent variable, it would likely suffer from the same statistical problems as GDP growth. Thus, this transformation allows to take the market size into account in the model, but avoids the problem of endogeneity.

As previously mentioned, the possible existence of endogeneity and its attendant bias and inconsistency pose some difficulties. As a result two different forms of statistical models were employed. The standard regression model employed is an OLS regression model. This form imposes the fewest structures on the data and, barring the existence of endogeneity, returns the most accurate, unbiased estimates. However, this model form cannot account for the potential presence of endogeneity. Therefore, it is necessary to also utilize a second statistical model – the Two-stage - least squares (2SLS) regression model – that can account for the presence of endogeneity. The effectiveness of such model in removing the bias depends on the structure of the model. This statistical model attempts to eliminate the bias by finding a proxy for the variable causing the endogeneity. The key to the selection of such a proxy, or instrumental variable, is that it must be highly correlated with the variable causing the endogeneity, but be unaffected by the other variable. The selection of instrumental variables is troublesome because these conditions are difficult to meet. We have, therefore, decided that, prior to investing the effort into finding instrumental variables, we shall first test for the presence of endogeneity.

For testing for endogeneity in the model we have utilized the standard Hauseman Specification test. The empirical results of this test on the variables in the model are included in Appendix. The test results indicate that GDP growth is an endogenous variable and instrumenting was, therefore, necessary. We have identified three candidates for instruments - rate of growth in gross capital formation, rate of growth in employment and rate of growth in population. Three different specifications of the 2SLS model were, therefore, estimated, each using one of the potential instruments.

Additional discussion of transparency is warranted. The concept of transparency is necessarily subjective, as it relates to perceptions of the investment climate in the host country. The same is true for different measures of transparency, such as the transparency index we have used in our study or the Transparency International's Index of corruption. As a result of the subjectivity involved and the fact that different actors may weigh the individual components of transparency differently, attempts to instrument the index using specified, known economic variables would not likely be successful. There are no known economic variables that would be robust and, at the same time, would not be correlated. Similarly, with other variables in the model, attempts to instrument transparency using social variables, such as the ethnic composition of the population or cultural history will most likely prove to be spurious and have a limited usefulness outside a limited group of specifically targeted studies. For these reasons, they would also not be useful in comparisons between Western, developing and transition economies.

Furthermore, we present the individual components of the transparency index in an aggregated form for a specific theoretical reason. We have strong reasons to believe that investment decisions are made with respect to the overall state of transparency within a country, rather than with regard to its individual components. As noted above, the degree of transparency is a subjective measure. Individual actors are liable to give different weight to different components of the index. It is equally possible that investors do not perceive the individual components at all, but rather recognize relative differences in the overall business climate, even though these are derived from the individual components of the index. Furthermore, by its very nature, the lack of transparency cannot be accurately assessed a priori. This means that the full costs of non-transparent policies can only be assessed after the costs have been incurred. By taking investment decisions with respect to individual components of transparency, the margin of error from business decisions is increased. To put it differently, the margin of error associated with a composite index is most likely smaller since errors associated with specific perceptions and decisions may offset each other. Therefore, we strongly believe that a separate treatment of the individual components of the transparency index in our model fails to conform to our hypothesis of how investors view and manage their risk and, in terms of econometrics, our approach seems more sensible.

c. Data

Foreign direct investment is defined in this paper as investment in capital stock or assets by a company abroad. This should be distinguished from portfolio investment which is an investment into a financial asset and typically with a shorter-term horizon. There are four primary methods of foreign direct investment that can be identified. The first is when a company obtains sufficient common stock in a foreign company to assume voting control. Second is when a company acquires or constructs plants and equipment in a foreign country. Third is when a company shifts funds abroad to finance an expansion of a foreign subsidiary. Fourth is when earnings of a company’s foreign subsidiary are reinvested in the foreign subsidiary instead of being returned to the parent company.

Transparency will be measured with the help of rankings of countries in terms of transparency. The rankings are taken from the International Country Risk Guide published monthly by Political Risk Services, (PRS). Analysts at PRS develop rankings for 162 countries on a monthly basis. PRS rankings for the level of corruption, law and order, bureaucratic quality, contract viability and the risk of government expropriation of private assets are combined to form one transparency index. The higher a country's rank the more transparent their policies and institutions. The coefficient on the transparency index will indicate the degree to which transparency impacts the flow of foreign investment into that country. The sample of data used in this study and the countries' rankings are summarized in Table 1.

TABLE 1 : The Sample: Country Rankings According To Their Transparency

Country Average Rank Years Included in Sample
New Zealand 38 1992-1995
Denmark 38 1992-1995
France 38 1992-1995
Netherlands 38 1992-1994
Finland 37.5 1992-1995
Germany 37.5 1992-1995
Norway 37.5 1992-1995
Canada 37 1992-1995
Japan 37 1992-1995
Austria 37 1992-1995
US 36 1992-1995
UK 36 1992-1995
Korea 34.5 1992-1995
Spain 33.5 1992-1995
Israel 33.5 1992-1995
Jordan 33.5 1992-1995
Czech Republic 32.5 1994-1995
Italy 32 1992-1994
S. Africa 31 1992-1995
Singapore 30.5 1992-1995
Egypt 29 1992-1995
Costa Rica 28.5 1992-1995
Botswana 28 1992-1995
Morocco 28 1992-1995
Chile 28 1992-1995
Indonesia 27.5 1992-1995
Argentina 27.5 1992-1995
Syria 26.5 1992-1994
India 26 1992-1993
Paraguay 26 1992-1995
Venezuela 26 1992-1995
Columbia 25.5 1992-1995
Ecuador 25 1992-1995
Nicaragua 25 1992-1995
Uruguay 25 1992-1995
Dominican Republic 24.5 1992-1995
Philippines 23 1992-1995
Bolivia 23 1992-1995
Pakistan 21 1992-1995
Nigeria 21 1992-1994
Panama 20.5 1992-1995
El Salvador 20 1992-1994
Honduras 20 1992-1995
Zambia 19 1992-1993
Guatemala 19 1992-1995
Bangladesh 17.5 1992, 1994-1995
Sierra Leone 12 1992, 1994-1995
Thailand 10 1992-1994
Malaysia 8.5 1992-1995
Source: See the text.

The figures in the table rank countries according the level of transparency of their policies and institutions. The country with the highest rank is regarded as the most transparent and vice versa for countries with the lowest rank. The sample used in our estimations covered 52 countries – a smaller sample than the one used by PRS for reasons already explained. In our sample, the country with the highest rank ( the most transparent country) are New Zealand, Denmark, France and the Netherlands and the country with the lowest rank ( the least transparent country) is Malaysia.

For the estimation of the model we use data compiled from several sources. In addition to the transparency index described above, we use data on interest rates, GDP, inflation, total investment, population, capital formation and employment levels. All of these variables taken from the IMF publication International Financial Statistics, (IFS). Data on foreign investment is taken from both IFS and the United Nation's (UNCTAD) World Investment Report. As noted, data on fifty-two countries over the years 1991-1995 are included in the data set.

The sample includes data on countries' variables on which the observations covers a relatively short period of time – two to four years. This is not an ideal time coverage to capture fixed effects of these variables. The reason is that the data may have been subject to short-term fluctuations. It would certainly have been preferable for us to use longer time series but, unfortunately, we were seriously constrained by data availability and resources. Nevertheless, it is our belief that this limitation will not fundamentally distort our estimations – unless a critical mass of our sample were to be indeed affected by economic instability during the examined period, which we do not believe was the case.

d. Empirical Estimates

We have made the estimation of our model using both ordinary least square method (OLS) and two-stage-least-squares method (TSLS). The main difference between both sets of simulations is the inclusion of instrumental variables in the TSLS method. The results of our estimations are summarized in Table 2. Estimating the model using a standard OLS approach generates very encouraging results. The transparency index variable returns a coefficient of .0106. The positive sign on the coefficient indicates that as a country’s transparency ranking increases, they should experience increases in foreign investment.

However, as previously noted, the OLS estimates are likely to be biased as a result of endogeneity in the model. This was also confirmed by standard test statistics which showed, inter alia, high standard errors. The estimates of two of the coefficients had wrong signs in comparison to our expectations. It was for these reasons that we have re-estimated the model using the TSLS method. The results of the re-estimation are very encouraging. All three variants of the model brought dramatic improvements to the quality of the estimates. The coefficients have the correct signs, the standard errors (and t-values) are acceptable in at least one of the three variants, and the correlation coefficients are also reasonably high. Even though we have not attempted a formal discrimination among the three different sets of TSLS estimates, it appears that the best fitting model is the one using "population" as the instrumental variable. An explanation for this choice is provided further below.

Table 2 TSLS regression with robust standard errors
Change in Population as Instrumental Variable

FDI/GDP Coefficient Standard
Error t-value P>t [95% Conf. Interval]
GDP growth .03486 .02325 1.499 0.138 -0.1141 .0811
Transparency .02435 .01047 2.324 0.023 .0035 .0452
Inflation .00124 .00239 0.518 0.606 -.0035 .0060
Interest rate -.00003 .00006 -0.648 0.519 -.0002 .0001
Exchange rate .38156 .32033 1.191 0.237 -.2559 1.0191
BIT .06085 .12347 0.493 0.623 -.1848 .3065

Number of observations = 135
R-squared = .5816

Table 3 compares the results of the OLS model with the results of the three specifications of the TSLS model. The cells present the estimated marginal impact of a one unit change in the noted variable in the FDI/GDP ratio. A positive value indicates an increasing level of FDI while holding total GDP constant, resulting from an increase of the transparency variables.

Table 3 Simulation Results: Estimated Value of FDI/GDP

OLS Model Instrumented Model
Gross Capital Formation Instrumented Model
Change in Employment Instrumented Model
Change in Population
Effect of Transparency Rank .0106 .0088 .00353 .0244
Effect of GDP growth rate .00163 -.00460 .00198 .0349

The most interesting result is that the estimate of the marginal impact of the transparency rank is positive. That is, as countries increase the degree of transparency in their economy, their attractiveness to foreign investment increases. The fact that different specifications all return positive estimates of the marginal impact of transparency, while reporting varying impacts of GDP growth, indicates a particularly robust result.

In order to examine the predictive power of the model several examples are presented below. The tables below (Tables 4 and 5 ) provide examples of the predictive power of the models. Table 4 lists the average percent difference between the actual FDI/GDP ratio and the ratio predicted by each of the models. Table 5 lists the actual ratio of FDI/GDP of several countries in the sample and the ratio of FDI/GDP each model predicted that the country should have received. The closer the predicted levels of FDI/GDP ratio to actual, the more accurate the model.

Table 4 Model Specifications and Estimated Errors

Model Specification Average Difference Between Actual and Predicted FDI/GDP Ratios
OLS -3.3 percent
Instrumented Using Change in Capital Formation 3.9 percent
Instrumented Using Change in Employment Level -0.2 percent
Instrumented Using Change in Population 20.1 percent

Comparing the predicted results of the model versus the actual shows that, while not perfect, the different specifications of the model can be quite effective in predicting the level of FDI a country is likely to receive. Because of the statistical flaws discussed with respect to the OLS model, it is not surprising that it is the least effective method in predicting the correct outcome. One reason why the instrumental variable technique using the change in population is likely to be more successful is the larger number of observations. For several nations accurate data on changes in gross capital formation and especially on employment was not available, thereby reducing the number of observations in the sample. This will also reduce the predictive power of those models. Because the change in population is the most effective instrument in predicting proper results it will be the model used for discussing the substantive significance of improvements in transparency.

Given that the model is fairly accurate in predicting outcomes, the logical question is the extent to which transparency affects FDI. The coefficients associated with the transparency variable report the marginal impact of improving a country’s transparency ranking by one point on the FDI. For the given sample, the average increase in the FDI/GDP ratio a country could expect from a one-point increase in its transparency ranking is approximately 40 percent. However, the average percent increase is not a particularly good measure as evidenced by the wide variations in results. This can be seen in the following Table 5 which shows the impact of changes in the transparency ranking for several countries in the model. It shows the percentage increase a country could expect from a one point and three point increase in their transparency ranking, respectively. For some nations the three point increase puts their transparency ranking higher than the upper limit. The out of sample designation denotes these countries.

To reiterate, the above Table 5 reveals a wide variation in the impact of increasing transparency. This is in part due to the initial level of foreign participation in the economy. Moreover, the variation may also be due to the country's ranking relative to the maximum possible value, two issues which are discussed in some detail in the following section.

Table 5 Estimated Impact of Higher Transparency on FDI/GDP Ratios.

Country Average Transparency Rank Average % Change in FDI/GDP Ratio,
1 point increase
in TI Rank Average % Change in FDI/GDP Ratio,
3 point increase
in TI Rank
Canada 37 142 Out of Sample
Spain 34 212 253
United Kingdom 36 149 Out of Sample
Costa Rica 28.5 173 186
Philippines 23 566 619
Colombia 25.5 262 284
Egypt 29 315 365
Israel 33.5 187 246
Thailand 10 209 258
Indonesia 29 263 295
Rep. of Korea 34.5 222 448
Malaysia 9 232 242
Pakistan 22 620 690
Czech Republic 28 242 254
Chile 28 679 700
Ecuador 25 277 292
Bolivia 23 421 452
Guatemala 20 648 711
Singapore 30.5 221 230
Venezuela 26 214 240

Note: TI = transparency index.

While measuring changes in a country's FDI/GDP ratio may aid cross-country comparisons, the actual economic impact are not particularly clear. Therefore, Table 6 below presents the estimates of the impact of improvements in transparency on actual levels of FDI for a sample of countries. As the table demonstrates, the impact of improved transparency on total FDI inflows could be quite dramatic. Our simulation shows that the biggest increase would take place in Italy, the Republic of Korea, and El Salvador – not an unlikely scenario. Nevertheless, how useful these simulations are will further depend on the functional type of relationship between transparency and FDI inflows to which we shall now turn.

Table 6 A Simulation Exercise: Changes in FDI From a 1 Point Increase in the Transparency Rank.
(millions US$)

Country Employment Instrumental Variable
Observed Level Predicted Level Percent Change
of FDI of FDI in FDI
Italy $3,206.10 $6,447.00 101
Botswana -$53.78 -$42.70 21
Argentina $1,812.15 $2,729.60 51
Malaysia $4,218.68 $4,431.63 5
Pakistan $389.70 $514.83 32
Egypt $629.55 $741.45 18
Spain $8,495.69 $10,054.20 18
Morocco $378.08 $467.61 24
Sierra Leone -$1.41 -$0.82 42
Nigeria $916.60 $983.46 7
Zambia $46.64 $48.46 4
Indonesia $3,260.56 $3,663.96 12
Korea, Rep. of $1,097.56 $2,140.72 95
Czech Rep. $1,158.91 $1,219.38 5
Chile $1,271.26 $1,364.66 7
Ecuador $335.21 $352.89 5
El Salvador $21.25 $39.92 88
Guatemala $85.71 $110.80 29
Peru $1,326.89 $1,326.90 0
Venezuela $897.71 $986.49 10

e. Further Qualifications

Our estimations of the effects of improved transparency on FDI inflows in host countries are subject to further qualifications. The estimations are , of course, based on the assumption that the relationship between transparency and FDI inflows can be represented by a continuous function with constant properties. However, it is likely that the effects of improving transparency are not constant. In fact, it is reasonable to assume that countries with particularly poor transparency ratings will receive only marginal increases in investment after initial improvements in transparency. This may occur for two reasons. First, when a nation has a particularly non-transparent policy and institutional regime, small increases in their ranking would not substantially increase their overall transparency. It would be the equivalent of lighting a single candle in a pitch-black room - more can be seen, but not enough to be truly helpful. Secondly, a nation would likely have to maintain this improvement for a period of time to be taken seriously by economic actors. Due to their history of non-transparency, countries must maintain these improvements for a sufficient length of time to make their commitments credible.

An analogous situation would exist in countries with high transparency rankings. In such an economy the marginal return from the increase in ranking is not substantive. Using a parallel example, again, the equivalent of switching from a 100 watt light bulb to an 120 watt bulb in a large room will not be noticeable. In addition, a nation's policies and commitments must be seen by investors as credible as noted above. Once again, this means that the policies have to be pursued for some time before they will indeed be seen by investors as truly credible. A new signal of transparency will not necessarily add to this commitment immediately.

Given all these considerations, the relationship between transparency and FDI inflows is likely to be non-linear. The following graph 1 shows how the shift to higher levels of transparency may impact a country’s attractiveness to FDI.

Graph 1

If these two situations hold then there should be some level(s) of transparency where increases in a country’s ranking serve as an effective signal of their commitment to transparency and causes substantive decreases in the risk and uncertainty faced by economic actors. To empirically test this hypothesis an additional model was estimated. This model includes two additional variables for the Transparency Index. The model adds a squared and cubed form of the original Transparency Index variable and estimated using the change in population as the instrumental variable. The signs on the coefficients of the three forms of the Transparency Index indicate the form of the slope when plotted against the ratio of FDI/GDP. The results are summarized in Table 7.

Table 7 Non-linear Re-estimations

Variable Estimate
Transparency Index -.0929
Transparency Index Squared .00378
Transparency Index Cubed -.0000391

The statistical estimates of this model are very close to those expected by the hypothesis. If the hypothesis is correct the coefficient on the linear term would be positive, the coefficient on the squared term would be positive and the coefficient on the cubed term would be negative. The negative coefficient on the linear term is easily explained however. It is likely a function of the sample. The countries in the sample are more heavily distributed along the middle and upper ranges of the transparency index. This lack of observations prevents the model from estimating a proper fit for the linear term.

The table roughly shows that some increases in transparency cause greater investment then others. Specifically, this table would indicate that increases in rankings into the high teens and low twenties cause especially high increases in investment.

6. Policy Implications

Our empirical tests show that countries' attractiveness to foreign investors is quite closely linked to the degree of transparency of their policies. The (relatively) more transparent are the country's policies and institutions, the more attractive is the country to foreign investors. Thus, if we accept the premise that more FDI is good for countries' growth and development, the first, self - evident policy recommendation follows from this premise - policy makers should make sure that their policies are transparent to potential foreign investors.

Our simulations have also shown that not only the relationship between transparency and FDI inflows is positive but this relationship is in fact quite strong. An improvement in a country's ranking by only a few points will significantly improve the country's attractiveness to foreign investors and should lead to a correspondingly large marginal inflows of FDI. Thus, our second policy recommendation is that policy makers should pay a great deal of attention to transparency as a feature of their policies. They should concentrate on this aspect of policy – making perhaps even more than attempting to "fine-tune" other policies to attract foreign investment - in particular those concerning financial incentives.

Investment decisions are based, inter alia, on expectations and human psychology. This means that signals generated by economic policies may take time to be absorbed by investors who will have to be convinced that the policies will not be reversed. In other words, the policies must be credible which leads us to the third policy recommendation - policy makers must accept that some degree of patience is an integral part of policy-making even though election imperatives and other political goals may dictate otherwise.

We could not distinguish in our simulations among the different elements of non-transparent FDI regimes that we have identified above. Our measure of non-transparency is an aggregate one. Hence, no specific and detailed recommendations are possible with respect to these different types of non-transparency apart from the general comments made earlier in the paper. Nevertheless, our findings are consistent with those who argue that least competitive countries are also most corrupt. This would, therefore, suggest that corruption and bribery should be particularly targeted by policy makers whenever they wish to make their investment regimes more transparent.

A final comment can be made about the extent to which countries should undertake international obligations in order to improve their transparency. As we have suggested above, it is clear each country's policy-making must start with more transparent domestic legislation and policies and a strong law enforcement mechanisms. But this raises the question whether approaches based on national solutions are sufficient. We strongly believe that this is not the case. For example, domestic legislation on corruption is unlikely to replace international commitments. Moreover, national solutions are certainly not enough if the same solutions are not adopted by all countries! Thus, our fourth and final policy recommendation is that countries should seek and support international approaches to improve transparency of their policies as much as possible. The only remaining question is whether these approaches should be bilateral, regional or multilateral
What kind of international solutions? Given the affiliation of one of the present authors, it will not be surprising to the reader that we strongly favor a multilateral approach.

7. Post Scriptum.

We are painfully aware that the concept of transparency is quite elusive and, therefore, very difficult to measure. This also means that simulations of the relationship between transparency and FDI flows are subject to ambiguity of data and errors of measurements, quite apart from all the econometric difficulties that we have encountered and discussed in the text. Ideally, we should have been dealing with transparency per se since it is the actual level of transparency that really matters in investment decisions. Unfortunately, there is no way of unambiguously measuring this phenomenon and we had to rely on a relative measurement – international ranking. Moreover, we have relied on the data base provided by one source – PRS – that has been widely used in the literature and by the business community. We have made no effort to compare either the methodologies or the actual ranking of countries in our sample across different sources. To the extent that there are differences, we have, therefore, made no attempt to reconcile them.

Since the estimations have been done with the help of different techniques we have obtained different estimates. Some of the estimates appear better than others but we have not made the additional step of discriminating among the results. This could obviously be another step that we could take in order to improve econometric tests. We feel, however, that the benefits to be obtained from these improvements would probably not justify the costs. These shortcomings notwithstanding, we are very encouraged by our econometric results. The results are robust and statistically significant. They drive home the main point that transparency matters for foreign investors, and that it matters a great deal.

BIBLIOGRAPHY

.
Alesina, Alberto and Weder, Beatrice (1999): Do Corrupt Governments Receive Less Foreign Aid?, NBER Working Paper No. W7108, Cambridge, Mass.: National Bureau of Economic Research.

Asilis, Carlos et al. (1994): On Corruption and Capital Accumulation; Washington, DC.: International Monetary Fund Working Paper 36-94.

Brunetti, Aymo and Weder, Beatrice (1999): More Open Economies Have Better Governments; mimeo, University of Basel, 1998.

Carbough, Robert (1995): International Economics; Cincinati,OH: South Western Publishing Company, 1995.

Drabek, Zdenek. (1998) : A Multilateral Agreement on Investment: Convincing the Skeptics; in J.J. Teunissen (ed.): The Policy Challenges of Global Financial Integration; The Hague: FONDAD, 1998.

Gupta, Sanjeev et al. Does Corruption Impact income Inequality and Poverty? Washington, DC, : International Monetary Fund Working Paper, 76-98.

Hoekman , Bernard and Saggi, K. (1999) : Multilateral Disciplines for Investment-Related Policies?, P. Guerrieri and H.E. Sharer (Eds.): Global Regionalism and Economic Convergence in Europe and East Asia: The Need for Global Governance Regimes; Rome : Institute of International Affairs, 1999

Kamata, Isao. (1997) : Private Sector Involvement in Infrastructure Development. University of Rochester, Public Policy Analysis Program, 1997.

Kaufmann, Daniel, Pradhan, Sanjay and Ryterman, Randi (1999): World Bank Finds New Ways to Diagnose Corruption Symptoms; Transition, Vol. 10, February 1999, No. 1, pp.10-11.

Krastev, Ivan (1999): Dancing with Anti-Corruption: Is Government Complicity in Corruption a Form of Protectionism?; Transition, Vol.10, (February 1999), No.1, pp.8-9.

Mauro, Paolo (1995) : Corruption and Growth. Quarterly Journal of Economics, August 1995.

Mauro, Paolo. (1996) : The Effects of Corruption on Growth, Investment and Government Expenditures; Washington, DC:. International Monetary Fund, Working Paper 96-98.

Neven, D., Papandroupulos, P. and Seabright,P. (1998) : Trawling for Minnows; European Competition Policy and Agreements between Firms; London: CEPR : 1998

North, Douglas (1987) : The Rise of Western Civilization; Cambridge : Cambridge Univesrity Press, 1987.

OECD (1997a): International Market Openness and Regulatory Reform. OECD Working Party of the Trade Committee, March 1997.

OECD (1997b) :The OECD Report on Regulatory Reform. Paper of the Ministerial Council, May 1997.

OECD (1998) : Open Markets Matter: The Benefits of Trade and Investment Liberalization. OECD, Note by the Secretary General., April 1998.

Rapp, Richard and Rozek Richard. (1990) : Benefits and Costs of Intellectual Property Protection in Developing Economies. National Economic Research Associates, Working Paper #3, June 1990.

Rodrik, Dani (1998): Why Do More Open Economies Have Biggers Governments?; Journal of Political Economy, Vol. 106, (1998), No. 5, pp.997 – 1032.

Selowsky, Marcelo, and Martin, Ricardo (1997): Policy Performance and Output Growth in the Transition Economies; paper presented at the Annual Meeting of the American Economic Association, January 4-7, 1997, New Orleans.

Smarczynska, Beata and Shang-Jin Wei (2001): Corruption and Foreign Direct Investment: Firm-Level Evidence; London: CEPR, Discussion Paper Series, No. 2967, September 2001.

Tanzi, Vito et al. (1997) : Corruption, Public Investment and Growth; Washington, DC, . International Monetary Fund Working Paper 97-139.

Tanzi, Vito. (1999) : Corruption, Government Activities and Markets; Washington, DC :. International Monetary Fund, Working Paper 99-94.

Weimer, D. and Vining, A. (1992): Policy Analysis : Concepts and Practice; Engelwood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1992.

Weimer, David (ed.) (1997) : The Political Economy of Property Rights. Cambridge Press, 1997.

WTO (1996) : Annual Report, Volume I : Special Topic: Trade and Foreign Direct Investment; Geneva: World Trade Organization, 1996.

Analisis :

Pembahasan Non-transparansi pada jurnal ini dipergunakan untuk mengamati kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan adanya peningkatan resiko dan ketidakpastian yang dihadapkan pada pelaku ekonomi dan para investor. Peningkatan diskursus tentang resiko dan ketidakpastian membendung datangnya kasus suap dan korupsi, kebijakan ekonomi yang tidak stabil, lemahnya penyelenggaraan hak-hak property, institusi pemerintah yang tidak efisien. Analisis empiris menunjukkan bahwa derajat non-transparanan dapat memperlambat jumlah investasi asing yang diharapkan oleh negara. Simulasi latihan yang ada dalam bagian jurnal pada makalah ini menunjukkan bahwa rata-rata negara mengalami peningkatan investasi luar negeri 40 persen setiap tahunnya dari poin peningkatan rangking transparasi. Par passu, kebijakan non-transparan menjadikan FDI pada tingkat yang rendah, kesejahteraan dan efisiensi yang rendah pada ekonomi negara lain. Negara yang mengambil langkah untuk meningkatkan derajat transparansi pada kebijakan dan institusi mereka dapat mengharapakan peningkatan yang signifikan pada FDI di Negara mereka. Meningkatnya investasi ini berada pada beebrapa sumber yang dapat mengatur tingkat kesejahteraan sosial dan efisiensi ekonomi.
Permasalahan tentang tranparansi ekonomi bisnis merupakan pembicaraan yang paling hangat saat ini di kalangan pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Dan dapat dipastikan bahwa diantara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan menerapkan praktik bisnis yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Meskipun begitu transparansi menjadi isu yang hangat dibicarakan pada tahun-tahun ini sebagai permasalahan yang utama. Dan memang pada kenyataannya sangat sesuai jika ada yang berpendapat bahwa meningkatnya jumlah investasi asing sebesar apapun tidak akan memberikan pengaruh yang berarti jika secara internal Negara masih belum dapat secara serius menerapkan karater pemerintahan yang baik.
Istilah transparasi kebijakan ekonomi mencakup pada kejelasan dan efektifitas aktivitas yang berdampak pada kebijakan umum. Pada literatur ekonomi, diskusi tentang transparansi berpusat pada dua topik yakni kasus korupsi dan kasus suap terhadap kepemilkan umum.
Kebijakan ekonomi yang transparan sangat penting bagi investor asing dan menjadi alasan bagi beberapa investor untuk berinvestasi di perusahaan multinasional. Alasan pertama adalah non-transparansi dapat mendorong biaya bisnis. Tambahan biaya ini dapat menjadikan perusahaan kekurangan informasi yang sepatutnya harus disediakan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan mereka dan aktivitas lembaga mereka. Sebagai contohnya, ketika ada perusahaan yang menawar aset dengan harapan akan mendapatkan informasi dari pemerintah tentang perusahaan swasta. Aturan tentang pembatasan informasi akan menurunkan harapan penawar sebab akan memunculkan biaya tambahan.
Biaya tambahan juga terjadi akibat adanya korupsi. Pada beberapa negara, penyuapan merupakan hal yang illegal. Kasus suap pun meningkat, sehingga resiko dan biaya tidak terpenuhi. Perusahaan hanya akan mengambil resiko jika tingkat pengembalian cukup tinggi. Korupsi tentu saja akan meningkatkan biaya pada perusahaan. Contohnya adalah negara pada perusahaan di Latvia pada pertengahan tahun 1990-an. Proses ini akan menjadikan proses investasi dapat semakin berkembang dari pertimbangan bonafiditas suatu perusahaan yang terdiri atas pertimbangan hubungan, tekanan, dan kerjasama. Selanjutnya perusahaan akan menghindarkan penyuapan pada perusahaan mereka sebagai dari bisnis mereka. Singkatnya, keberadaan dari ketetapan yang jelas akan menghilangkan penyuapan dan meningkatnya efektivitas akan tumbih dengan adanya aliran dana FDI.
Pemberian diversitas pada elemen non-transparan merupakan anggapan yang dibutuhan untuk menanggapi permasalahan akan beragam dari beberapa variabel yang ada. Sebagi contohnya kasus suap dan korupsi membutuhkan tindakan yang berbeda. Untuk menghilangkan kedua hal tersebut dari birokrasi berkaitan dengan adanya ketidak efisiensian dan belum terselenggaranya pemenuhan hak kepemilikan.
Untuk memsisahkan korupsi dan penyuapan terkadang memerlukan arah yang tepat sebagai solusi sederhana menghilangkan kasus korupsi pada lembaga pemerintahan. Pada sisi yang sama pemisahan adanya pengaturan harga, pengurangan aktivitas pemerintah kecuali hanya untuk aktivitas yang benar-benar diperlukan. Pada sisi yang sama, penanganan kasus ini juga dapat menjadi semakin kompleks. Hal ini bisa jadi melibatkan perubahan bisnis, karakter birokrasi. Sebagai contohnya korupsi pada beberapa negara sudah merupakan hal yang membudaya dan dapat diterima oleh kalangan social. Jelasnya, pemisahan korupsi yang ditangani secara hati-hati akan membutuhkan tindakan lebih lanjut dari adanya sebuah legalitas.
Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, proses pemerintah dalam mempraktikkan rezim FDI non-transparan berbeda-beda. Sebagai tujuan dari bahasan ini, non-transparansi akan diistilahkan sebagai kebijakan pemerintah atau struktur yang dapat mengganggu aliran efisiensi pada investasi langsung antar negara sebab memunculkan biaya baru dan informasi yang tidak asimetri pada pelaku pasar modal internasional. Jadi, kebijakan pemerintah yang memaafkan dan bahkan mengizinkan praktik korupsi yang tidak menyediakan perlindungan atas hak kepemilikan umum merupaakan cermin dari birokrasi yang tidak efisien, tidak stabil sebab telah mempraktikkan pola tidak-transparan pada rezim mereka akan menghambat aliran dana investasi. Kurangnya tranparansi akan mengganggu kemampuan perusahaan asing yang berpartisi pasi pada pasar internasional.
Muncul sebuah hipotesis bahwa terdapat hubungan antara rezim non-transparansi yang meliputi ketidakpastian terhadap pasar modal intermasional. Pada kondisi non-tranparan, investor akan membutuhkan kondisi ceteris paribus yang secara proporsional merupakan pengembalian tingkat keuntungan yang lebih untuk sebagai konsekwensi dari sesiko yang tinggi. Tanpa adanya biaya ekstra pada rezim non-tranparan aliran dana FDI akan berbeda. Sebuah negara perlu berinvestasi kemingkinan akan semakin akut dari pada Negara tetangganya jika tidak berinvestasi di negara lain, akan, tetapi karena adanya rezim yang tidak transparan akan menyebabkan hal ini menjadi pilihan terbaik dari pada berinvestasi pada kondisi Negara yang tidak menerapkan system ‘good government’. Sekali lagi dapat diperjelas bahwa FDI tidak hanya memerlukan pengembalian dari investasi mereka, akan tetepai lebih dari itu FDI memerlukan kondisi pasar yang transparan untuk mengembangkan FDI pada waktu berikutnya.
Jika hipotesis tentang hubungan non-tranparansi terhadap FDI ini benar maka analisis dari pertumbuhan investasi ini dapat membuktikan hal ini. Model ekonometrik pada jurnal ini didesain untuk menguji hipotesis ini.
Untuk mengetes hipotesis ini membutuhkan model perilaku investasi umum . dengan kata lain dibutuhkan model pasar untuk investassi pasar modal internasional yang mencantumkan derajat transparansi sebagai bagian dari model ini. Selanjutnya model dari hipotesis ini diojabarkan melului rumusan berikut :

FDI = f (T, Y, r, i, ER, TR, C),
Keterangan :

T = transparansi
Y = pertumbuhan ekonomi
r = tingkat bunga
i = inflasi
ER = tingkat perubahan mata uang
TR = rezim perdagangan terbuka
C = negara boneka

Secara matematis bentuk modelnya adalah sebagai berikut:

FDI/GDP =  + β1T + β2Y + β3r + β4i + β5ER + β6TR + β7C + μ

Dimana myu merupakan istilah acak.
Secara jelas dapat diketahui bahwa model ini sangat sederhana. Sebagaimana contohnya, kita tidak membenarkan adanya dampak teknologi yang berbeda dan pilihan investasi yang tidak benar. Dan juga dianggap bahwa faktor negara sendiri telah melegalkan tindakan korupsi pada perusahaan multinasional dari negara lain. Dan telah disadari bahwa syarat kebijakan dari negara lain merupakan salah satu pertimbangan investasi pada perusahaan multinasional. Bagaimanapun fakta telah membuktikan bahwa tingkat produktifitas telah berkurang.
Perkiraan model tersebut dapat menunjukkan signifikansi teknik yang sulit. Terdapat batu lompatan yang biasanya digunakan pada model makroekonomi, endogenitas dan hilangnya bias ekonomi, kedua hal ini sebagai pertimbangan dugaan yang telah dibuat. Hal ini berarti, kemungkinan akan sulit untuk memisahkan dampak eksogen pada variable ini. Pada dunia sebenarnya banyak tindakan yang terjadi secara simultan. Sebagai tambahan, seringkali dijumpai kesulitan untuk mengidentifikasi secara jelas faktor yang mempengaruhi hasil observasi yang terbaik. Pada kasus perkiraan yang diperkirakan, dapat dicontohkan pada teori ekonomi yang menjadikan investasi sebagai faktor utama pertumbuhan GDP. Normalnya, GDP akan naik jika investasi naik. Jadi investasi menyebabkan pertmbuhan GDP. Pada waktu yang sama, teori ekonomi juga menjelaskan bahwa pertumbuhan GDP yang cepat dapat menarik investasi baik domestic maupun luar negeri. Pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, ceteris paribus, merupakan investasi yang lebih besar yang diperlukan untuk menjaga pertumbuhan pada tingkat rata-rata. Tingkat pertumbuhan GDP yang tinggi memberikan sinyal kenaikan kesempatan pasar yang lebih menarik bagi beberapa perusahaan yang secara umumnya bertujuan untuk mengembangkan investasi.
FDI yang dijelaskan pada jurnal ini merupakan investasi pada modal saham atau asset perusahaan. Hal ini harus dibedakan dengan investasi portofolio pada asset keuangan dan sejenisnya. Ada empat metode pada FDI yang dapat didentifikasi. Pertama jika perusahaan menyediakan saham umum yang cukup pada perusahaan asing untuk mengambil alih control. Kedua jikap perusahaan mendapatkan rencana pembangunan dan perangkatnya di negara lain. Ketiga jika perusahaan menggeser pendanaan pada sector keuangan memui ekspansi subsidi asing. Keempat jika pendapatan subsidi asing perusahaan diinvestasikan kembali pada subsidi asing sebagai ganti pendapatan perusahaan.
Terdapat perkiraan dua metodeyang dapat dibuat yakni metode least square umum (OLS) dan metode least square dua tingkat (TSLS). Terdapat keutamaan yang berbeda antara kedua metode tersebut. Hasil dari TSLS menunjukkan hasil yang mengesankan. Pengembalian variable indeks transparansi sebagai sebuah koefisien dari 0,0106. tanda positif pada koefisien mengindikasikan tingkat perkembangan transparansi yang dapat meningkatkan investasi luar negeri.
Tes empiris pada jurnal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dapat menarik investor asing semakin dekat terkait dengan adanya peningkatan pada derajat tranparansi kebijakan pemerintah mereka. Secara relative hal tampak lebih transparan adalah pada kebijakan dan lembaga negara yang dianggap semakin menarik untuk alternative investasi bagi investor asing. Jadi dapt diterima bahwa dana FDI yang semakin banyak akan semakin baik pengaruhny pada pertumbuhan dan perkembangan negara. Pertama rekomendsi kebijakan pertama mengikuti alas an ini. Pembuat kebijakan harus yakin bahwa kebijakan mereka yang transparan akan berpotensi terhadap meningkatnya jumlah investor asing.
Secara ironi dapat dinyatakan bahwa konsep transparansi merupakan hal yang sangat sukar untuk dipahami dan diukur. Tiruan antara transparansi dan aliran dana FDI merupaakn subjek yang memilii data ambigu dan pengukuran error. Perpisahan cukup dari seluruh kesulitan ekonomi telah dibahas pada jurnal ini. Sayangnya tidak ada ukuran yang jelas dari wujud ini yang akhirnya diputuskan dengan menggunakan ukuran relatif. Selanjutnya, telah dipercayakan pada dasar yang disediakan oleh sumber (PRS) yang secara lebar digunakan dalam literatur dan komunitas bisnis. Juga telah dilakukan usaha untuk membandingkan tingkat aktual negara pada negara yang berbeda. Untuk memperluas perbedaan ini dalam jurnal ini tidak terdapat usaha untuk menyatukan semuanya.

ANALISIS JURNAL
Foreign Direct Invesment

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Mata Kuliah Manajemen Keuangan Internasional

Dosen Pembimbing:
Fitriyah, S.Sos., MM

Oleh:
Muh. Adib Mawardi (06610041)

JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
2009

Tugas Final Manajemen Keuangan Internasional

2009-07-04T23:02:00.003+07:00

Makalah ini menggunakan teori pertumbuhan terbaru dan teknik ekonomi untuk tes empiris untuk menggabungkan antara FDI dan pertumbuhan ekonomi pada enam negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk (GCC). Secara teori model pertubuhan endogen mengidentifikasi FDI sebagai sebuah determinan pertumbuhan melalui peranannya dalam difusi teknologi. Bagaimanapun, endogenitas FDI memungkinkan munculnya perngaruh pertumbuhan ekonomi dari aliran dana FDI. Hasil dari analisis panel mengindikasikan hubungan langsung antara FDI dan GDP dalam penel GCC. Hasil ini mendukung adanya hipotesis, pada grup terkecil dari negara-negara yang termasuk dalam analisis ini.
Pada dasarnya telah diketahui sebelumnya bahwa FDI merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi suatu Negara. Dn hal inilah yang kemudian akan menjadi perbanidingan antara teori dan relaitas yang ada. Pada beberapa kasus belum tentu keberadaan FDI dapat menopang perkembangan ekonomi Negara.
Secara singkat dapat diindikasikan bahwa penentuan Negara-negara yang homogen sangat diperlukan untuk mengklasifikasi pengaruh FDi terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu perlu pemisahan Negara berdasarkan grup tertentu untuk meminimalkan terjadinya kesalahan anlisis. Hal inilah yang kemudian akan memunculkan adanya anlisis panel heterogen yang dapat digunakan untuk menganalisa perubahan-perubahan dan perbedaan negara-negara yang akan dianalisis. Dalam menggunakan analsis ini sebelumnya harus menggunakan variable yang dapat ditentukan dengan mengghunakan tes kointegrasi panel. Tes ini memperbolehkan hubungan antara individu yang memiliki efek yang berbeda. Kemudian, cukup dengan mengadopsi beberapa pandangan teori yang dikumpulkan, kemudian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara FDI dan pertumbuhan ekonomi dari pertumbuhan kedua-duanya. Untuk itu penggunaan tes kausalitas panel yang berbeda-beda akan dapat mendeteksi penyebab di antara varibel yang mempengaruhi dan menyebabkan adanya hubungan antara kedua hal ini.

Kata kunci: fdi, pertumbuhan ekonomi, integrasi panel, kausalitas panel.

Foreign Direct Investment and Economic Growth in the GCC Countries:
A Causality Investigation Using Heterogeneous Panel Analysis

Mahmoud Al-Iriani**
Department of Economics
Sana’a University
Sana’a, Yemen
Tel: +967-711075777
Fax: +967-1-213748
E-mail: maliriani@hotmail.com

Fatima Al-Shamsi

Department of Economics
United Arab Emirates University
Al-Ain, United Arab Emirates
Tel:+9713-7638366
Fax:+9713-762214
E-mail: FAlshamsi@uaeu.ac.ae

Abstract

This paper uses recent growth theories and econometric techniques to empirically test for the association between foreign direct investment and economic growth in the six countries comprising the Gulf Cooperation Council (GCC). Theoretically, recent endogenous growth models identify FDI as one of the determinants of growth through its role in technological diffusion. However, the endogeneity of FDI makes it possible that economic growth affects the flow of FDI. Results obtained from a heterogeneous panel analysis indicate a bi-directional causality between FDI and GDP in the panel of the GCC. This result supports the endogenous growth hypothesis, at least for this group of countries.

Key words: FDI; Economic Growth; Panel cointegration; Panel causality
JEL classifications: F21; F23; C23; C33

1. Introduction

The relationship between foreign direct investment (FDI) and economic growth is a well-studied subject in the development economics literature, both theoretically and empirically. Recently, renewed interest in growth determinants and the considerable research on externality-led growth, with the advent of endogenous growth theories (Barro, 1991; Barro and Sala-i-Martin, 1995), made it more plausible to include FDI as one of the determinants of long run economic growth. The interest in the subject has also grown out of the substantial increase in FDI flow that started in the late 1990's, and led to a wave of research regarding its determinants.

Despite the considerable volume of research on the subject, there is conflicting evidence in the literature regarding the question as to how FDI relates to economic growth. In particular, a two-way interaction has been discussed in the literature of FDI-growth relationship. On one hand, FDI is being seen, by many, as an important element in the solution to the problem of scarce local capital and overall low productivity in many developing countries (De Mello, 1999; Eller, et. al, 2005). Hence, the flow of foreign direct capital is argued to be a potential growth-enhancing player in the receiving country. This view is challenged by many authors. For example, Carkovic and Levine (2002) show that there is no robust impact from FDI on growth if country-specific level differences, endogeneity of FDI inflows and convergence effects are taken into account. In addition, Akinlo (2004) shows that both private capital and lagged foreign capital have no statistically significant effect on the economic growth. He concluded that the results seem to support the argument that extractive FDI might not be growth enhancing as much as manufacturing FDI.

On the other hand, recognizing the importance of FDI to growth, economic growth itself has been identified frequently as an important determinant, from among the various determinants, of FDI inflow into the host countries. Rapid growth of an economy might attract more FDI by multi-national companies (MNCs), as they locate new profit opportunities (Hansen and Rand, 2006).

Therefore, two strands of research have emerged: one that discusses the effects of FDI on economic growth, and the other recognizes these effects and subsequently tries to identify the determinants of FDI flow to the receiving countries. The possibility of a two-way causality between the two variables identifies a third line of research in the FDI literature, but of a lesser magnitude (Choe, 2003).

Existing empirical evidence, in contrast with more settled theoretical evidence, shows mixed results about the relationship between FDI and economic growth of the host countries, and the determinants of FDI. Several reasons may be advanced to explain such disparity of empirical results. To mention a few, first, tests are traditionally conducted using data sets usually belong to heterogeneous groups of countries. Second, previous studies have used a variety of theoretical models. Third, empirical studies have usually implemented a number of different econometric techniques in testing and estimation. However, this disparity in results does not preclude the need for further investigation of the subject as long as it is clearly indicated that the analysis and the obtained results are not necessarily generalized to other cases.

In this paper, we do not intend to presume how each of the two variables affect the other. Rather, our purpose is to test for the causal relationship between FDI flow to the GCC countries and their economic growth. This study is different from the previous literature on many grounds. First, to the best of our knowledge, a part from the study by Sadik and Bolbol (2001), this is the first attempt to investigate the causal FDI-growth relationship in this part of the world. Sadik and Bolbol (2001) investigate the effect of FDI through technology spillovers on overall total factor productivity for Egypt, Jordan, Morocco, Oman, Saudi Arabia and Tunisia over a 20-year period. They find that FDI has not had any manifest positive spillovers on technology and productivity over and above those of other types of capital formation. On the contrary, there are some indications that the effect of FDI on total factor productivity has been lower than domestic investments in some of the countries over the period studied, indicating a possibly dominating negative crowding out effect. Second, we employ a different econometric approach from previous studies, namely the heterogeneous panel analysis, where we allow for heterogeneity of dynamics in the GCC country panel. For instance, Nair-Reichert and Weinhold (2001) indicate that imposing homogeneity of countries in the group, when countries are in fact heterogeneous, might lead to misleading results. In that direction, we initially test for cointegration between our variables using the heterogeneous panel cointegration test developed by Pedroni (1997,1999), which allows for cross-sectional interdependency among different individual effects. Next, rather than adopting one point of view or another, regarding the direction of causality, we assume that the relationship between FDI and growth may run in either or both directions. Therefore, we use the heterogeneous panel causality test to detect the direction of causality between the two variables.
.
2. Literature Review

There is conflicting evidence in the literature regarding the question as to how, and to what extent, FDI affects economic growth. FDI may affect economic growth directly because it contributes to capital accumulation, and the transfer of new technologies to the recipient country. In addition, FDI enhances economic growth indirectly where the direct transfer of technology augments the stock of knowledge in the recipient country through labor training and skill acquisition, new management practices and organizational arrangements (De Mello, 1999). Theoretically, however, in the context of either neo-classical or endogenous growth models, the effects of FDI on the economic growth of the receiving country, differ in the recent growth models from their conventional counterparts. The conventional economic growth theories are being augmented by discussing growth in the context of an open rather than a closed economy, and the emergence of externality-based growth models. Even with the inclusion of FDI in the model of economic growth, traditional growth theories confine the possible impact of FDI to the short-run level of income, when actually recent research has increasingly uncovered an endogenous long-run role of FDI in economic growth determination. According to the neo-classical models, FDI can only affect growth in the short run because of diminishing returns of capital in the long run.

In contrast with the conventional neo-classical model, which postulates that long run growth can only happen from the both exogenous labor force growth and technological progress, the rise of endogenous growth models (Barrow and Sala-i-Martin, 1995) made it possible to model FDI as promoting economic growth even in the long run through the permanent knowledge transfer that accompanies FDI. As an externality, this knowledge transfer, with other externalities, will account for the non-diminishing returns that result in long run growth (De Mello, 1997). Hence, if growth determinants, including FDI, are made endogenous in the model, long run effects of FDI will follow. Therefore, a particular channel whereby technology spills over from advanced to lagging countries is the flow of FDI (Bengoa and Sanchez-Robles, 2003).

Nevertheless, most studies generally indicate that the effect of FDI on growth depends on other factors such as the degree of complementarity and substitution between domestic investment and FDI, and other country-specific characteristics. Buckley et. al, (2002) argue that the extent to which FDI contributes to growth depends on the economic and social conditions in the recipient country. Countries with high rate of savings, open trade regime and high technological levels would benefit from increase FDI to their economies. However, FDI may have negative effect on the growth prospects of the recipient economy if they result in a substantial reverse flows in the form of remittances of profits, and dividends and/or if the multinational corporations (MNCs) obtain substantial or other concessions from the host country. Bengoa and Sanchez-Robles (2003) argue that in order to benefit from long-term capital flows, the host country requires adequate human capital, sufficient infrastructure, economic stability and liberalized markets. The view that FDI fosters economic growth in the host country, provided that the host country is able to take advantage of its spillovers is supported by empirical findings in De Mello (1999) and Obwona (2001). Borensztein et al., 1998 go further to suggest that FDI is an important vehicle for the transfer of technology, contributing relatively more to growth than domestic investment. They use a model of endogenous growth, in which the rate of technological progress is the main determinant of the long-term growth rate of income.

The other theme of empirical research of FDI-growth relationship concentrated on identifying determinants of FDI flow and analyzing the effects of these determinants on the attractiveness of the host country to, and the volume and type, of such flows. Two sets of factors are frequently cited. The first set includes the size of the recipient market, relative factor prices, and balance of payments constraints (Bhasin et al., 1994; Love and Lage-Hidalgo, 2000; Lipsey, 2000). The second set includes institutional factors such as degree of openness and trade policies, legislative environment and law enforcement (Lee and Mansfield, 1996), and the degree of economic and political stability (Bajorubio and Sosvilla-Rivero, 1994; Lipsey, 1999). Recognizing the importance of FDI to their growth, many countries are using specific incentives to attract FDI to flow in. Tax breaks and rebates are examples of such incentives (Tung and Cho, 2001). Nevertheless, the effectiveness of such incentives has been questioned (Guisinger, 1992).

We take a somewhat different route. Rather than presuming the direction of interaction between FDI and economic growth, our research tries to test for the causal relationship between economic growth and FDI. We examine the existence of such interaction using econometric techniques that are suitable for panel data analyses. We follow Choe (2003) in using panel data causality testing method developed by Holtz-Eakin, Newey and Rosen (1988). His results point towards bi-directional causality between FDI and growth, although he finds the causal impact from FDI to growth to be weak. The purpose of this paper is as follows. First, we consider and test for the relationship between FDI and economic growth , i.e. growth of gross domestic product (GDP) in the six GCC countries studied as one heterogeneous panel. The study is based on a theoretical model that builds on a production function which allows for FDI to appear as one of its factor inputs. Second, we consider both FDI and GDP, and attempt to jointly analyze the FDI-growth hypothesis. Third, we attempt to overcome the shortage of data in the fairly new block of GCC countries by employing panel data techniques, which combines both the time dimension and the cross-section dimension of the data. The advantage of this approach is that it leads to produces more observations and, hence, more degrees of freedom in estimation. This is particularly important when estimation involves the use of lagged independent variables. This results in a more efficient econometric estimation. Forth, as panel countries may have unobservable differences, we use heterogeneous panel estimation that have been evolving recently in the panel data literature, to account for country-specific effects. To achieve that goal we employ the heterogeneous panel unit root tests developed by Im, Pesaran and Shin (IPS) (2003), and cointegration test developed by Pedroni (1997, 1999), which allows for cross-sectional interdependency among different individual effects. Fifth, since the causality relationship between FDI and economic growth may, theoretically, run in either or both directions, we will empirically test for the direction of causality in the case of GCC countries using heterogeneous panel causality tests. Understanding causal relations between FDI and economic growth should help policy makers plan their FDI policies in a way that enhances growth and development of their economies.

The remainder of the paper proceeds as follows: Section 3 summarizes trends in global and GCC’s FDI flows. Section 4 outlines the methodology used in this study. First, a test of the order of integration is discussed to assess the time series properties of the variables used. Then, a heterogeneous panel test for the existence of a long-run relationship among the time series is outlined. Having established such a relationship exists, General Method of Moments (GMM) estimation techniques is used to examine the causality direction between FDI and economic growth. Section 5 describes the data used in the analysis, and presents empirical results and their implications. Finally, section 6 concludes by some policy recommendations based on the empirical findings in the main analysis

3. Trends in Global FDI

In a broad sense, Foreign Direct Investment (FDI) is composed of a flow of capital, expertise, and technology into the host country. Formally, it is defined as "an investment made to acquire lasting interest in enterprises operating outside of the economy of the investor" (IMF, 1993). Interested researchers, countries, and international organizations have increasingly recognized the importance of foreign capital to growth. In our dynamic age of privatization, liberalization, and globalization, FDI has emerged as an important form of international capital flow. Recognizing the importance of investment with no borders, the World Bank has devoted its 2005 issue of "World Development Report" to the issue of trade and investment, discussing in detail the importance of foreign capital flow to the economies of the host countries. According to the World Bank, "few countries have grown without being open to trade" .

Generally, there is a wide agreement on the importance of openness that leads to FDI flows. However, there is an ongoing debate about the merits of openness. The debate has been motivated by the recent economic crises in a number of countries of Southeast Asia. Quick and massive movements of short-term portfolio investment that took place in these countries were largely blamed for the crises. Nonetheless, most observers agree to distinguish FDI from short-term portfolio investment because FDI is a long-run investment and therefore is difficult to reverse. Hence, recognizing the importance of openness to economic growth, an increasing number of countries have adopted more liberal policies towards the flow of foreign capital. As a result, FDI inflow to developing countries increased from 0.1 percent of global GDP in 1970 to 3 percent in 2001 (World Bank, 2005).

On the global level, after a period of declining trends, global FDI inflow reached $648 billion in 2004, increasing by 2% over its level in 2003, raising the stock of FDI in 2004 to an estimated level of $9 trillion. Furthermore, there was a large increase in the share of developing countries in FDI inflow. Inflows to developing countries surged by 40%, to $233 billion, while those to the group of developed countries declined by 14%. As a result, the share of developing countries in world FDI inflows has increased to 36% of global FDI, the highest level since 1997 (UNCTAD, 2005). The observed uptrend in FDI was not evenly distributed among different countries of the developing world. While FDI flow into Africa remained stable at $18 billion between 2003 and 2004, Asia and Oceania witnessed a significant upsurge during the same period. A similar significant uptrend in FDI inflow was recorded in Latin America and Southeast Europe.
Factors advanced to explain this increase in FDI flow into the developing countries include intense competitive pressures in many industries of the source countries, higher prices for many commodities, which stimulated FDI to countries that are rich in natural resources, and higher expectations for economic growth. UNCTAD (1996) identifies some of the most important factors leading so such a surge in global FDI flows. They include the increasing trend in privatization and the resulting foreign firm's acquisition of domestic firms, production globalization, and global financial integration.

Among developing countries, Asia and Oceania region were the largest recipient as well as source of FDI. In 2004 FDI inflow to both regions amounted to $148 billion, $46 billion more than in 2003. This marked the largest increase ever to these regions, with China and India getting the lion share of the increase. China continued to be the largest developing country recipient with $61 billion in FDI inflows. Furthermore, a new destination of FDI has strongly emerged in West Asia with inflows rising from $6.5 billion to $9.8 billion between 2003 and 2004. Countries like Saudi Arabia, Syria and Turkey were identified as the major recipients in that region, receiving more than half of the total inflow to that region. In addition, Latin America and the Caribbean registered a significant upsurge of FDI inflows in 2004, reaching $68 billion – 44% more than its level in 2003. FDI inflows to South-East Europe and the CIS, a new group of economies under the United Nations reclassification, grew at an all-time high rate of more than 40% in 2004, reaching $35 billion.

According to UNCTAD (2005), FDI further increases in FDI to developing countries are expected in the near future due to expected favorable economic growth wide spread consolidation, corporate restructuring, profit growth persistence and the continuation of the pursuit of new markets by industries in the source countries.

3.1. FDI in the GCC countries

GCC (Gulf Co-operation Council) countries have recognized the importance of attracting FDI and hence have adopted new measures aiming at attracting foreign capital and encouraging foreign investment. The development priorities of GCC countries include achieving sustained economic growth away from oil by raising private investment rates; strengthening local technological capacities and skills; and improving the competitiveness of their exports in world markets, creating more and better employment opportunities away from government sector. Openness to foreign capital and inflow of FDI has been inspired by an expectation that they will bring in invisible financial resources, attracting modern technology and raising the efficiency with which existing technologies are used. In addition, FDI may provide access to export markets and raise marketing capabilities of local firms. It can also upgrade skills and management techniques and set up state-of-the art training facilities.

The recent profile of the FDI flow into GCC countries is summarized in tables 1 and 2. which show that FDI flow has been an important form of investment in most of GCC countries. As a percentage of gross capital formation, FDI flow has accounted for more than the world average in two of the six GCC countries (Qatar and Baharain), while reporting a high share in the other GCC countries in most of the years presented. On the other hand, except for the United Arab Emirates, FDI stock has accounted for an important share compared to the value of GDP in these countries, and that was apparent in the case of Bahrain, in which FDI stock reached more than 74% and 70%, in 2000 and 2004 of the level of GDP respectively.

Table 1. GCC and world FDI flows and FDI stocks, selected years.
FDI flows as a percentage of Gross Fixed Capital formation FDI stocks as a percentage of GDP
Region/economy 2002 2003 2004 1990 2000 2004

Bahrain 14.9 27.8 41.1 13.0 74.1 70.5

Kuwait 0.2 - 1.9 - 0.5 0.2 1.7 0.7

Oman 1.0 15.5 - 0.5 16.2 12.6 14.0

Qatar 15.5 13.9 13.4 1.0 10.8 14.6

Saudi Arabia 1.3 2.0 4.3 13.8 8.9 8.2

United Arab Emirates 9.0 0.2 4.6 2.2 2.0 4.6

World 10.6 8.3 7.5 8.4 18.3 21.7

Developed economies 10.9 7.9 6.1 8.2 16.3 20.5

Developing economies 9.5 8.8 10.5 9.8 26.2 26.4
Source: constructed from UNCTAD (2005), Annex table B.3.

Table 2. Rankings by the Inward FDI Performance Index, 2004 ( Min:1 , Max 140)
Bahrain 27
Qatar 63
UAE 104
Oman 110
Saudi Arabia 121
Kuwait 138

Source: constructed from UNCTAD (2005), Table I 10.

Using the Inward FDI Performance Index proposed by UNCTAD, and presented in
table 2, four of the six GCC countries have received a share of the global FDI flows that surpass their global relative economy size. In general, FDI has been strongly present in the economies of the GCC countries and, therefore, the relationship between FDI and economic growth in these courtiers warrants careful analysis, as this relationship has not been studied, to the best of our knowledge.

4. Methodology

The test for causality between FDI and economic (GDP) growth in the GCC will be performed in three steps. First, we test for the order of integration in the GDP and FDI time series. Since the time span of the individual series is relatively short, recently developed panel unit root techniques will be utilized in order to increase the power of such tests. Second, having established the order of integration in the series, we use heterogeneous panel cointegration test for the long run relationships between the variables in question. Finally, dynamic heterogeneous panel causality will be used to assess the short run cointegration. The direction of causality between the two variables is then inspected using heterogeneous panel causality tests .

4.1. Heterogeneous Panel Unit Root Test

Panel unit root tests are traditionally used to test for the order of integration (stationarity) in the variables of the data set. It has become well-known that the traditional Augmented Dickey-Fuller (ADF)-type to tests of unit root suffer from the problem of low power in rejecting the null of stationarity of the series, especially for short-spanned data. Recent literature suggests that panel-based unit root tests have higher power than unit root tests based on individual time series. A number of such tests have appeared in the literature. Recent developments in the panel unit root tests include: Levin, Lin and Chu (LLC) (2002), Im, Pesaran and Shin (IPS) (2003), Maddala and Wu (1999), Choi (2001), and Hadri (2000).

From among different panel unit root tests developed in the literature, LLC and IPS are the most popular. Both of the tests are based on the ADF principle. However, LLC assumes homogeneity in the dynamics of the autoregressive coefficients for all panel members. In contrast, the IPS is more general in the sense that it allows for heterogeneity in these dynamics. Therefore, it is described as a “Heterogeneous Panel Unit Root Test”. It is particularly reasonable to allow for such heterogeneity in choosing the lag length in ADF tests when imposing uniform lag length is not appropriate. In addition, slope heterogeneity is more reasonable in the case where cross-country data is used. In this case, heterogeneity arises because of differences in economic conditions and degree of development in each country. As a result, the test developers have shown that this test has higher power than other tests in its class, including LLC.
IPS begins by specifying a separate ADF regression for each cross section (country):

(1)

where yi,t (i=1, 2,…..,N; t=1,2,…….,T) is the series for panel member (country) i over period t, pi is the number of lags in the ADF regression, and the error terms are assumed to be independently and normally distributed random variables for all i’s and t’s with zero means and finite heterogeneous variances . Both and the lag order in (1) are allowed to vary across sections (countries). Hence, the null hypothesis to be tested is:

against the alternative hypothesis:

for some i’s.
for at least one i.

The alternative hypothesis simply implies that some or all of the individual series are stationary. IPS developed two test statistics and called them the LM-bar and the t-bar tests. The t-bar statistics is calculated using the average t-statistics for from the separate ADF regressions in the following fashion:

(2)

where is the calculated ADF statistics from individual panel members. Using Monte Carlo simulations, IPS show that the t-bar is normally distributed under the null hypothesis, and it outperforms M-bar in small samples. They then use estimates of its mean and variance to convert t-bar into a standard normal ‘z-bar’ statistic so that conventional critical values can be used to evaluate its significance. The z-bar test statistic for 0-lag is defined as:

(3)

where is as defined before, and are the mean and variance of . In their Table 2, IPS (2003) provide exact critical values of the t-barNT statistic for some N,T ranges and for the 1, 5, 10% confidence levels. The IPS unit root test is used in this paper to test for stationarity of the panel data obtained for the GCC countries.
4.2. Heterogeneous Panel Cointegration

The concept of cointegration was first introduced into the literature by Granger (1980). Cointegration implies the existence of a long-run relationship between economic variables. The principle of testing for cointegration is to test whether two or more integrated variables deviate significantly from a certain relationship (Abadir and Taylor,1999). In other words, if the variables are cointegrated, they move together over time so that short-term disturbances will be corrected in the long-term. This means that if, in the long-run, two or more series move closely together, the difference between them is constant. Otherwise, if two series are not cointegrated, they may wander arbitrarily far away from each other (Dickey et. al., 1991).
Further, Granger (1981) showed that when the series becomes stationary only after being differenced once (integrated of order one), they might have linear combinations that are stationary without differencing. In the literature, such series are called “cointegrated”. If integration of order one is implied, the next step is to use cointegration analysis in order to establish whether there exists a long-run relationship among the set of the integrated variables in question. Earlier tests of cointegration include the simple two-step test by Engle and Granger (EG hereafter) (1987). However, the EG method suffers from a number of problems. Alternatively, Engle and Yoo (1987) (EY, hereafter) 3-step procedure have been widely recognized as dealing with most of these problems. Nevertheless, a problem remains which is that both EG and EY methods cannot deal with the case where more than one cointegrating relationship is possible. Hence, Johansen’s Vector Auto Regression (VAR) test of integration (Johansen, 1988) uses a ‘systems’ approach to cointegration that allows determination of up to r linearly independent cointegrating vectors (r £ g-1, where g is the number of variables tested for cointegration). The Johansen’s procedure is useful in conducting individual cointegration tests, but does not deal with cointegration test in panel settings.
Recognizing the shortcomings of traditional procedures, this study utilized the two types of the heterogeneous panel cointegration test developed by Pedroni (1997, 1999) which, in addition to using panel data thereby overcoming the problem of small samples, allows different individual cross-section effects by allowing for heterogeneity in the intercepts and slopes of the cointegrating equation.
Pedroni’s method includes a number of different statistics for the test of the null of no cointegration in heterogeneous panels . The first group of tests is termed “within dimension”. It includes the panel-v, panel rho(r), which is similar to the Phillips and Perron (1988) test, panel non-parametric (pp) and panel parametric (adf) statistics. The panel non-parametric statistic and the panel parametric statistic are analogous to the single-equation ADF-test. The other group of tests is called “between dimension”. It is comparable to the group mean panel tests of Im et al. (1997). The “between dimension” tests include four tests: group-rho, group-pp, and group-adf statistics.
The seven of Pedroni’s tests are based on the estimated residuals from the following long run model:

(4)
where are the estimated residuals from the panel regression.
The null hypothesis tested is whether is unity. The seven statistics are normally distributed. The statistics can be compared to appropriate critical values, and if critical values are exceeded then the null hypothesis of no-cointegration is rejected implying that a long run relationship between the variables does exist.
4.3. Causality

Pedroni’s heterogeneous panel cointegration method tests only for the existence of long run relationships. The tests indicate the presence or absence of long run links between the variables, but do not indicate the direction of causality when the variables are cointegrated. Causality is traditionally tested by the standard two-step EG causality procedure. However, in our panel settings, traditional estimation techniques will result in inconsistent parameter estimates resulting from measurement errors and omitted variable problems. Therefore, we apply the General Method of Moments (GMM) dynamic panel estimator as developed by Holtz-Eakin et. al. (1988,1989) and Arellano and Bond (1991). The GMM method can help reduce the estimation bias often inherent in panel data estimation. It controls for problems often associated with cross-sectional estimators. These include unobserved problems associated with country-specific and time-specific effects, endogeneity in explanatory variables, and when lagged dependent variables are used as regressors.
To test for panel causality, the most widely used method in the literature is that proposed by Holtz-Eakin et. al. (1988,1989). Their time-stationary VAR model is of the form:

(5)
where and are the two co-integrated variables, i=1,…..,N represents cross-sectional panel members, and are error terms. This model differs from the standard causality model in that it adds two terms, fxi and fyi which are individual fixed effects for the panel member i.
In the equations above, the lagged dependent variables are correlated with the error terms, including the fixed effects. Hence, OLS estimates of the above model will be biased. The remedy is to remove the fixed effects by differencing. The resulting model is:

(6)
However, differencing introduces a simultaneity problem because lagged endogenous variables in the right hand side are correlated with the new differenced error term. In addition, heteroscedasticity is expected to be present because, in the panel data, heterogeneous errors might exist with different panel members. To deal with these problems, instrumental variable procedure is traditionally used in estimating the model, which produces consistent estimates of the parameters.
Assuming that the and are serially uncorrelated, the second or more lagged values of and may be used as instruments in the instrumental variable estimation (Easterly et. al., 1997). Then, to test for the causality, the joint hypotheses and is simply tested.
The test statistics follow a Chi-squared distribution with (k-m) degrees of freedom. The variable X is said not to Granger-cause the variable Y if all the coefficients of lagged X in equation (6) are not significantly different from zero, because it implies that the history of X does not improve the prediction of Y. A widely used estimator for the system in (6) is an instrumental variable estimator, the panel Generalized Method of Moments (GMM) estimator, proposed by Arellano and Bond (1991). This method has been shown to produce more efficient and consistent estimators compared with other procedures. The lag length k is chosen to satisfy the classical assumptions concerning the error term.
5. Data and empirical results
The GCC is a new block of countries. Sufficiently long time series in the GCC, that are necessary for causality tests, are not currently available. However, acknowledging the problems associated with small samples, panel data are used to test for causality between GDP and FDI. Using panel data allows us to gain more observations by pooling the time series data across sections, leading to higher power for the Granger-type causality tests. GCC FDI series were compiled from UNCTAD reports. The series of real GDP were obtained from “World Economic Outlook, 2005”. All data are annual and span the years 1970-2004.
The analysis is started by the test of the statistical properties of the data series used. First, the order of integration in each of the GDP and FDI series is tested. The upper part of Table 3 summarizes the test results for the individual panel countries and series. Standard individual ADF test results are included for the sake of comparison. The lag lengths were chosen using Akaike Information Criteria (AIC). The IPS results indicate, in general, that the null of a unit root for the individual series is not rejected for all of the series tested at their levels with a mixed results for the individual tests. Given the short span of the individual series, we are more confident to accept the more powerful IPS panel test results, which undoubtedly do not reject the unit root null of unit roots for the panel with 210 observations. On the other hand, the null of unit roots is strongly rejected at the 1% significance level for all series at their first difference. The results strongly support the conclusion that the series are stationary only after being differenced once. Hence, the IPS test in the lower part of Table 3 indicates that the series are integrated of order one , i.e., I(1) at the 1% significance level. In brief, the test results on the levels of GDP and FDI indicate a failure to reject the null of nonstationarity. However, first-differenced series become stationary according to the IPS test results.
Having established that the FDI and GDP series are integrated of the first order, the second step in testing the relationship between FDI and GDP is to test for the cointegration relationship between the two variables, in order to determine if there is a long-run relationship between the two variables. The test for the long-run relationship between both variables using Pedroni’s heterogeneous panel test was conducted. Table 4 reports the heterogeneous panel cointegration test results. It can bee seen from the test results in the table that 5 out of 7 of Pedroni’s statistics significantly reject the null of no cointegration. This implies a long run co-movement of FDI and GDP in the long run. That is, there is a long-run steady-state relationship between FDI and GDP for the panel of GCC countries, even when we allow for country-specific effects.
Once we have established a cointegration relationship between FDI and GDP, then we may conclude that there exits a long-run relationship between the two variables, even if they are individually non-stationary. We therefore postulate that there is a (Granger) causality between FDI and GDP at least in one direction and possibly in both directions. Therefore, after confirming the long run relationship between our variables, we next test for their causality hypothesis. We deal with the problem of joint endogeneity of GDP and FDI, and the possibility of two-way causality, by using instrumental variable estimation, emphasizing on the heterogeneous aspects of our panel. That is because assuming a homogeneous panel when country effects are actually heterogeneous may lead to obtaining biased results. We also consider the dynamic nature of the relationship when testing for Granger causality. Ignoring such dynamic aspect of the data represents "not only a loss of potentially important information but can lead to serious misspecification biases in the estimation" (Haque and Kim, 2003).

Country GDP FDI

Level

1st Difference
Level
1st Difference

Constant Constant +Trend Constant Constant +Trend Constant Constant+ Trend Constant Constant + Trend
Bahrain -1.83 -2.36 -2.85 -2.34 -2.41 -4.03*** -6.84*** -6.71***
Kuwait -2.06 -2.74 -3.91** -3.52* -2.35 -2.27 -5.06*** -5.05***
Oman -0.32 -1.80 -3.75** -2.74 -1.25 -1.74 -3.96*** -3.91**
Qatar -1.74 -0.63 -2.75 -3.02 -0.35 -1.21 -5.72*** -6.90***
Saudi Arabia -2.36 -2.80 -4.29*** -3.32* -2.90* -2.85 -4.28*** -4.20***
UAE -1.90 -4.61*** -3.05 -5.03 *** -1.50 -2.09 -4.77*** -4.94***

Panel Unit Root Test (IPS) test:
-0.63 -1.11 -3.77*** -3.76*** -0.57 -0.75 -9.62*** -9.01***

Notes:
***Significant at 1% significance level.
**Significant at 5% significance level.
*Significant at 10% significance level
Table 3 ADF and IPS unit root tests

Table 4 Pedroni’s Heterogeneous Panel Cointegration Test Results
Test Statistics Value
panel v-stat 0.67
panel rho-stat -1.62**
panel pp-stat -3.03***
panel adf-stat -3.49***

group rho-stat -0.24
group pp-stat -3.16***
group adf-stat -3.65***
***Significant at 1% level **Significant at 5% level

Therefore, to test for causality, the GMM estimation procedure as outlined in Arellano and Bond (1991) is applied to the balanced panel of the six GCC countries data with 35 annual observations for each country. This procedure deals with the estimations problems mentioned above. The estimated system is of the form:

(7)

Where FDI represents the net flow of foreign direct investment, GDP represents real per capita gross domestic product, i= 1,2,….,6 represent countries, and t= 1,2,…….,35 represent time periods (years).
The null hypotheses tested are:

(8)
The results of the GMM estimates of the model are reported in Table 5 . The table also reports the tests used to choose both the lag length and the appropriate instruments used in estimation. First, determining the optimal lag structure is done using Wald test. The test rejects the hypothesis of no second lag in both the GDP and FDI equations, in favor of two lag structure.
Table 5. GMM estimation and causality results
Estimated Coefficients Dependent Variable
GDP(2 lags) FDI(2 lags)

GDPit-1 0.272
(0.00) 0.181
(0.34)
FDIit-1 -0.001
(0.05) -0.442
(0.00)
GDPit-2 -0.232
(0.00) 0.101
(0.24)
FDIit-2 -0.0002
(0.53) -0.272
(0.01)
Wald Lag Length Test:
Null Hypothesis: (m=1)
37.29
(0.00) 11.6
(0.00)

Sargan Test’s P-value (0.38) (0.99)

Wald Causality Test
Null Hypothesis: FDI does not cause GDP GDP does not cause FDI
49.55
(0.00)*** 4.66
(0.00)***
Numbers in parentheses are the p-values.
*** Significant at 1% level

To test for causality between GDP and FDI, we turn to Wald test. Table 5 reports the estimated coefficients and the Wald test for the null of no causality as represented by (8). In the FDI equation, the Wald test indicates that causality runs from GDP to FDI as the test rejects the null of no causality at the 1% significance levels. On the other hand, the evidence indicates that causality is running from FDI to GDP in the GDP equation as well. The Wald rejects the null of no causality at the same significance levels. Therefore, we may conclude that in the GCC, evidence indicates a bi-directional causality running between GDP and foreign direct investment.
To make sure that our choice of instruments was valid in estimation, we test for the over-identifying restrictions using Sargan test, which is common test of the validity of instrumental variables used in estimation. The hypothesis being tested is that the instrumental variables are uncorrelated with residuals, and therefore may be used in estimation. The statistic is asymptotically distributed chi-squared if the null hypothesis is true. The results show that, when using all lagged values of the variables as instruments for t=3 and earlier, the Sargan test does not reject the validity of this set of instruments in both equations. This implies the validity of the instruments used in estimation.

6. Conclusion and Policy Implications

This paper is devoted to explore the direction of interaction between FDI and economic growth in the GCC countries using a panel cointegration framework. In most of the previous studies, the relationship between FDI and growth had been studied presuming causality running from FDI to GDP growth. The majority of the literature on the subject use growth models in the context of growth accounting to test for the significance of FDI as an exogenous variable in the growth equation. In addition, time series data at the country level have been traditionally used. In this article, we adopt a different approach to test the FDI-GDP relationship. Rather than presuming that FDI is one of the determinants of economic growth, we test for such assumption. To conduct such test, we use heterogeneous-panel cointegration and causality techniques to test for the possibility of causality running from FDI to GDP. In addition, we test for the possibility of reverse causality running from GDP to FDI.

The results obtained in this research, which are based on heterogeneous panel cointegration techniques, in addition to the GMM estimator that allow for country-specific heterogeneity of all parameters, indicate a strong causal link from FDI to GDP and vise versa. The results indicate that, in the GCC, FDI has been an important factor in this block’s economic growth. This result confirms previous evidence obtained by a number of writers for other countries, and is in accordance with the endogenous growth hypothesis. The same results also confirm the effect of their high GDP growth experienced during most of the period studied on the pace of FDI flow into these countries. In general, the two-way causality between GDP and FDI has some implications. On one hand, the economic growth of the GCC countries may further benefit from FDI inflows to the economies of this block of countries. The second is that GCC countries may benefit from further adopting policies that attracts FDI flows into their economies.
In particular, our findings indicate that while FDI promote growth, GDP growth also attract more FDI inflows. In other word, higher growth of GCC countries' GDP is the driving force behind the surge in FDI inflows in addition to being a consequence of these inflows. This issue has important policy implications. The results suggest that there is a positive correlation between FDI inflows and growth in a bidirectional way. Thus, if GDP growth seems to attract more FDI inflows, then promotional policies to encourage inward flows of FDI only may become unnecessary. Instead, efforts should be directed to other potential sources of growth. Once growth is enhanced and stimulated, foreign capital will then be attracted.
GCC countries should also be selective in attracting FDI. In contrast to other developing countries, GCC countries have abundant financial recourses and domestic investment could finance their development. However, influx of FDI has great potential to yield higher growth through higher efficiency in physical and human capital and through positive externalities such as facilitating transition and diffusing technology as well as introduction of alternative management practices, organizational arrangement, and improved entrepreneurial skills. Nevertheless, FDI externalities may have trivial effects if the links with local business were weak. Thus, policies should be adopted to strengthen the relationship between FDI and domestic investments and such relationship has to be complementary rather than competitive. It is also important to adopt policy measures to deepen the domestic capital markets by increasing savings and developing a strong domestic institutional investor base and strengthening the prudential supervision of financial markets. Privatization is being used ,with great success in many developing countries, as a vehicle to deepen capital markets and encourage foreign direct investment. While all GCC countries started the process of privatizing state-owned enterprises and opening up private investment opportunity in telecommunications, air-lines, tourism, and some industries such as petrochemicals, cement, and utilities, more effort should be put to expedite the process toward decreasing the role of the government in the market and providing better incentives and institutional requirements for private investment.
Empirical studies suggest that capital inflows more beneficial and create less problem if they are long-term, and in the form of direct investment, induced by growth prospects of the economy, invested in physical assets than consumed and domestically induced. As opposed to short-term portfolio investment, long-term FDI has positive spill over effect on the economy. Short-term investment and portfolio investments are often associated with increase in consumption and cause fragility in the financial systems. Recently, the GCC countries have witnessed short-term investment boom in equity and real estate markets and other low productivity and non-tradable sector. Such investment may result in problem of capital inefficiency and may hinder economic growth through externality emanated during both the surge and sudden reversals (Baharumshah: 2006, p 81). Thus, it is important for GCC countries to improve the quality of FDI that they can attract. Theory also suggests that uncertain capital flows and a more volatile profile of FDI inflows are growth retarding. Accordingly, a key policy option is to maintain a steady stream of foreign capital flows and to minimize the fluctuations in these inflows.
The new wave of globalization sweeping through the world has intensified the competition for FDI among developing countries. Thus concentrated efforts are needed at both national and regional level in order to attract significant FDI flows to the GCC countries and improve prospects for sustained growth and development. GCC countries should work together to design and formulate adequate policies to attract stable investment flows. They must take policy measures that would substantially enlarge and diversify their economic base, policies that would improve local skills and build up a stock of human capital recourses capabilities, enhance economic stability and liberalize their market in order to benefit from long-term FDI inflows.
The recent pattern of FDI flows to GCC countries has been toward the oil sector. Attracting FDI to the extractive sector, i.e oil sector, proved not to be growth enhancing as much as other productive sectors . Oil sector is often an enclave sector with little backward and inward linkages with other sectors. The GCC countries could benefit from increased FDI into the oil sector if the sector is liberalized and integrated into the economy.
Growth enhancing policies coupled with sound macroeconomic policies foster a healthy rate of returns to investment and hence attract FDI. To maximize the benefit of FDI GCC countries should establish investment agencies, improve the local regulatory environment, develop the local financial market, and enhance transparency in macroeconomic policies. A sound and transparent legal system governing financial transaction should be put in place. A central body or institution should be established to promote and market investment opportunity and attract genuine FDI.
Finally, these findings may provide useful information for the formulation of a general strategy that consider GCC countries as block when negotiating business deals and attract foreign direct investment. It is very difficult for a small country, with limited domestic market to establish a viable capital market and attract large-scale investment. Accordingly, monetary cooperation is required and regional capital market should be supported and investment opportunity should be promoted at the regional level.

References
Abadir, Karim M and Taylor, A. M. 1999, “On the Definitions of Co-integration" Journal of Time Series Analysis, 20 (2).

Akinlo, A. 2004 "Foreign direct investment and growth in Nigeria: An empirical investigation," Journal of Policy Modeling 26, 627–639

Arellano, M., and Bond, S. R. (1991). "Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations," Review of Economic Studies, 58, 277-297.

Bahraumahah, A.Z and M.A. Thanoon (2006) "Foreign Capital flow and economic growth in East Asian Countries" China Economic Review,17 (2006) 70-83.

Barro, R. J. and X. Sala-i-Martin, 1995, Economic Growth, New York: McGraw-Hill.

Barro, R J., (1991), "Economic Growth in a Cross Section of Countries," Quarterly Journal of Economics Vol. 106, No. 2, pp. 407 - 443.

Barro, R J., and Xavier Sala-i-Martin, (1995), Economic Growth, McGraw-Hill, Boston.

Bengoa, M. and Blanca Sanchez-Robles (2003), "Foreign direct investment, economic freedom and growth: new evidence from Latin America," European Journal of Political Economy, Vol. 19 (2003) 529–545

Bhasin, A., Jun, K. and P. Economu, 1994, 'Assessing the Sustainability of Foreign Direct Investment Flows', World Bank, International Economics Department.

Buckley, P. J., J. Clegg, and C. Wang (2002): “The impact of inward FDI on the performance of Chinese manufacturing firms,” Journal of International Business Studies, 33(4), 637–655.

Carkovic, M. and R. Levine (2002), ‘Does Foreign Direct Investment Accelerate Economic Growth?’ Working Paper (University of Minnesota Department of Finance, available at: www//ssrn.com/abstract=314924).

Choe, J. I. (2003), "Do Foreign Direct Investment and Gross Domestic Investment Promote Economic Growth?", Review of Development Economics, 7, 1, 44–57.

Choi, I., 2001. Unit root tests for panel data. Journal of International Money and Finance 20, 249-272.

DeMello, L.R., Jr. (1997). Foreign direct investment in developing countries: A selective survey. Journal of Development Studies, 34(1), 1–34.

DeMello, L.R., Jr. (1999). Foreign direct investment-led growth: Evidence from time series and panel data. Oxford Economic Papers, 51(1), 133–151.

Dickey, D. A., Jansen, D. W. and Thornton, D. C. (1991). “A Primer on Cointegration with An Application to Money and Income”, Review Federal Reserve Bank of ST. Louis, 73 (2), 58-78.

ELLER, M., P. HAISS, and K. STEINER (2005) "Foreign Direct Investment in the Financial Sector: The Engine of Growth for Central and Eastern Europe?" EuropaInstitut Working Paper No. 69, Vienna University of Economics and Business Administration.

Engle, R. F. and Yoo, B.S.,1987. Forecasting and Testing in Cointegrated Systems, Journal of Econometrics 35, 143-59.

Granger, C. W, J. (1980) Long memory relationships and the aggregation of dynamic models. Journal of Econometrics. 14, 227-38.

Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 35, 424–438.

Granger, C.W. J., 1981. Some properties of time series data and their use in econometric model specification. Journal of Econometrics 16, 121-30.

Guisinger, S., 1992, "Rehortic and Reality in International Business: A note on the Effectiveness of Incentives", Transnational Corporations, 1, pp 111-23.

Hansen, H. and J. Rand, 2006, "On the Causal Links between FDI and Growth in Developing Countries", World Development 29, 21-41.

Hardi, K., 2000. Testing for Stationarity in Heterogeneous Panel Data. Econometric Journal 3, 148–61.

Holtz-Eakin, D., Newey, W. and Rosen H. S., 1989. The revenues-expenditure nexus: evidence from local government data. International Economic Review 30, 415- 29.

Holtz-Eakin, Douglas, Whitney Newey, and Harvey S. Rosen, (1988), “Estimating Vector Autoregressions with Panel Data,” Econometrica 56, No. 6, November, pp. 1371 - 1395.

Hsiao, C. (2003), Analysis of Panel Data, Cambridge: Cambridge University Press.
Im, K.S., Pesaran, M.H., Shin, Y., 2003. "Testing for unit roots in heterogeneous panels", Journal of Econometrics 115, 53-74.

IMF (1993), "Balance of Payments Manual" Fifth Edition (Washington, D.C., International Monetary Fund, 1993)

Johansen, S., 1988. Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economics Dynamic, 12, 231-54.

Lensink, R., and O. Morrissey (2001). “Foreign Direct Investment: Flows, Volatility and Growth in Developing Countries.” University of Nottingham, CREDIT Research Paper.

Levine, A., Lin, C. F., Chu, C. S., 2002. Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics 108, 1-24.

Lipsey, R., 1999. The location and characteristics of U.S. affiliates in Asia. NBER Working Paper No. 6876. Cambridge, MA

Love, J., Lage-Hidalgo, F., 2000. Analysing the determinants of US direct investment in Mexico. Applied Economics 32, 1259– 1267.

Maddala, G.S., Wu, S.W., 1999. Comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 61.

Nair-Reichert, Usha and Diana Weinhold (2001) "Causality tests for cross-country panels: a new look at FDI and economic growth in developing countries." Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 63 (2), 2001.

Obwona, M., 2001. Determinants of FDI and their impact on economic growth in Uganda. African Development Review 13, 46– 81.

Pedroni, P., 1997. Panel cointegration, asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests, with an application to the PPP hypothesis: new Results. Indiana University, Working Paper in Economics, December.

Pedroni, P., 1999. Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 61, 653–678.

Perron, P., 1991. Testing Consistency with Varying Sampling Frequency. Econometric Theory 7, 341-68

Sadik, Ali, and Bolbol, Ali. 2001, Capital Flows, FDI, and Technology Spillovers: Evidence from Arab Countries. World Development. 29 (12): 2111-2125.

Tung, S., Cho, S., 2001. Determinants of regional investment decisions in China: an econometric model of tax incentive policy. Review of Quantitative Finance and Accounting 17, 167–185.

UNCTAD (1996), World Investment Report. United Nations Conference on Trade and Development. New York and Geneva, 1996.

UNCTAD (2005), World Investment Report. Transnational Corporations and the Internationalization of R&D, United Nations Conference on Trade and Development. New York and Geneva, 2005.

World Bank.(2005) World Development Report. "A Better Investment Climate For Everyone", The World Bank, Washington D. C., 2005.

Analisis Gejolak Ekonomi Manajemen Internasional

2009-07-04T23:02:00.001+07:00

Dari wacana yang disusun oleh Cyrillus Harinowo dapat ditanggapi sebagai berikut:

1. Devaluasi dapat meningkatkan kondisi perekonomian

Besar kemungkinan bahwa devaluasi merupakan alternatif sangat tepat untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Dengan adanya devaluasi ini menyebabkan nilai mata uang turun dan menyebabkan harga barang akan naik. Hal ini dapat berakibat pada peningkatan produktivitas income perusahaan lokal yang selanjutnya akan menyebabkan perekonomian suatu negara dapat tumbuh lebih kokoh.

Secara riil teori sudah dicontohkan oleh Negara Inggris yang menerapkan kebijakan devaluasi sebanyak dua kali paska perang dunia II pada masa Perdana Menteri Margreth Thatcher sehingga memposisikan Inggris menjadi negara yang memiliki perekonomian kokoh pada tahun 1967.

2. Nilai mata uang bisa dikuatkan dengan menaikkan suku bunga.

Semakin meningkatnya nilai bunga bank secara tidak langsung akan menyebabkan peredaran uang pada masyarakat akan semakin sedikit yang dapat menyebabkan nilai tukar rupiah kuat. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat cenderung menginvestasikan uanngnya di sektor perbankan yang berakibat menurunnya tingkat permintaan akan terhadap mata uang. Kebijakan seperti ini sering dilakukan oleh berbagai negara ketika negaranya mangalami tingkatan inflasi yang tinggi, mulai dua digit dan seterusnya yang tujuannya agar lemahnya nilai mata uang dapat terantisipasi dengan mengurangi tingkat kebutuhan masyarakat terhadap mata uang dengan cara menyimpan uangnya pada bank.

Contoh riil dari hal ini adalah pada tahun 1997 pemerintah (BI) menetapkan suku bunga bank sentral sebesar 60 persen per tahun untuk meninngkatkan animo masyarakat agar menyimpan uangnya di bank. Kebijakan ini terbukti berhasil dengan meningkatnya nasabah yang menginvestasikan uangnya pada bank sebab dianggap sangat menarik oleh investor dibandingkan menginvestasikan uang pada sektor riil.

Kebijakan untuk meningkatkatkan nilai suku bunga ini tentu harus dilakukan dengan sangat hati-hati meskipun berperan sebagai responsive sektor moneter terhadap perubahan perekonomian global. Sebab perubahan bunga acuan akan secara langsung berdampak pada perkembangan lembaga keuangan lain yang dalam hal ini khusunya adalah pasar modal dan juga terhadap sektor riil.

Kontradiksi antara pasar modal, sektor riil terhadap suku bunga acuan memang merupakan suatu keniscayaan yang dalam hal ini masih dapat dicarikan alternatif terbaik sehingga tujuan negara terhadap sektor perekonomian dapat terealisir. Yakni dapat memiliki kondisi moneter yang kuat juga tetap aktif dalam mengembangkan perekonomian.

3. Sikap tanggap terhadap perubahan ekonomi sangat perlu dilakukan untuk tetap menstabilkan perekonomian negara

Hal ini tujuannya tidak lain adalah sebagai antisipasi berbagai kemungkinan yang ada. Sehingga kemungkinan buruk yang berasal dari mitra ekonomi dapat dicarikan solusinya. Kerjasama ekonomi yang baik antar Negara tidak menutup kemungkinan adanya kecurangan dari salah satu pihak. Berikut contoh kecurangan dari mitra ekonomi yang dapat merugikan perkembangan ekonomi suatu negara:

Kasus ini dapat direfleksikan pada kondisi krisis yang terjadi pada tahun 1997. Pada saat itu terjadi peristiwa di mana seluruh negara yang memiliki hutang pada Negara AS membayar hutang yang pada saat jatuh tempo yang sama. Pihak AS yang ‘nakal’ sengaja lebih dulu merekomendasikan kepada salah seorang kolehanya yang dalam dunia internasional dikenal bernama George Soros saat itu untuk menyimpan dolar pada jumlah yang sangat banyak sehingga para debitor dari negara lain yang tidak memiliki devisa dalam jumlah banyak akan membelinya dari sana.

Hal yang akan terjadi sudah pasti dapat diduga, bahwa teori kebutuhan pada suatu barang yang tidak diimbangi dengan pasokan barang yang ditawarkan tentu saja akan menjadikan nilai barang akan meningkat. Mengingat bahwa pada saat itu negara-negara debitor yang memesan dolar dalam jumlah banyak berdampak pada nilai dolar AS melambung, yang merupakan ‘hujan uang’ bagi negara Amerika dan defisit para debitornya.

Sebenarnya jika berkaca dari kasus ini Indonesia pada masa ke depan dapat menyimpan devisa yang cukup sebelum melunasi hutangnya ketika jatuh tempo, sehingga ketika melakuakan pembayaran Indonesia tidak perlu mengkonversi Rupiah ke dalam mata uang lain. Hal ini untuk menghindarkan adanya pemanfaatan situasi dari salah satu pihak yang berkepentingan.

Tugas Final Manajemen Internasional

2009-07-04T22:58:00.003+07:00

Daftar isi

1. Tujuan umum Lembaga……………………………………………………………….1
2. Konsep Komunikasi…………………………………………………………………...2
3. Visi, Misi, dan Tujuan ………………………………………………………………...2
4. Struktur Organisasi (Kaidah Efektif dan Efisien)……………………………………..3
5. Identifikasi Kendala yang Mungkin Timbul dan Strategi Untuk Memecahkan dan Mengantisipasi………………………………………………………………………...3

Perusahaan yang akan dikembangkan di Negara Korea menurut saya adalah Hamdany’s Vocational School (HVS). Nama Hamdani diinpirasikan dari ayah pendiri yang bernama Hamdani. Beliaulah yang sering memberikan dan mengajarkan keterampilan pendiri lembaga ini sejak dini. Sedangkan pilihan mengmbangkan vocational school ini diperkirakan merupakan yang sangat tepat mengingat later belakangn dari budaya masyarakat Korea yang lebih suka mengembangkan pendidikan berbasis praktikum dibandingkan pengenalan pada teori-teori.
Sebelum membangun dan mengembangkan Sekolah Kejuruan bertaraf internasional ini harus dilandaskan dengan konsep yang memat sistem yang tepat agar dan menyesuaikan diri dengan budaya dan kebutuhan masyarakat Korea. Mayoritas sekolah menengah atas di korea memang rata-rata berfokus pada sekolah kejuruan. Dan harapan dari lembaga pendidikan berbasiskan kejuruan ini di antaranya adalah menyiapkan peserta didik mereka agar siap terjun di dunia kerja ketika lulus dari sekolah.
Agar dapat bersaing dengan sekolah kejuruan yang lain HVS harus memiliki memiliki nilai lebih (value added) dibandingkan dengan sekolah kejuruab yang lain. Sedangkan value added dari sekolah ini adalah entrepreneaur graduation atau program kewirausahaan yang harus dimiliki dan dijalankan oleh seluruh siswa. Sistem dari program ini adalah kurikulum yang dipraktikkan mulai tahun kedua semester genap. Pembekalan materi kewirausahaan merupakan bidang studi yang telah diberikan pada semester ganjil kelas XI. Dan materi ini di samping materi yang tekstual juga merupakan materi praktik yang harus ditempuh oleh setiap siswa. Pemberian program ini bertujuan untuk melatih jiwa wirausahawan para siswa sejak dini melalui latihan entrepreneaurship dan siswa yang gagal dalam artian tidak dapat menciptakan sebuah usaha berdasarkan konsentrasi dan minatnya maka tidak akan diluluskan.

1. Tujuan umum Lembaga
Tujuan utama dari HVS adalah menciptakan wawasan, penglaman, dan jiwa wirausaha kepada perserta didik.
Berdasarkan analisis lingkungan tuan rumah atau budaya masyarakat Korea maka laporan anggaran perusahaan harus memiliki prospek keuntungan yang baik dan stabil. Sebab termasuk budaya orang Korea adalah dapat memaksimalkan laba perusahan mereka. Untuk itu stabilitas manajemen efisiensi harus diterapkan dengan sebaik mungkin agar perusahaan dapat memerliki prospek usaha yang optimal di masa yang akan datang.
Sedangkan pada ruang lingkup operasional lembaga ini memliki strategi manajemen operasional dengan seifisien mungkin. Ruang lingkup operasional ini meliputi penentuan jumlah karyawan dan target siswa.
Penentuan jumlah karyawan/guru berdasarkan jam pelajaran dan siswa yang ditargetkan oleh lembaga setiap harinya. Penentuan jumlah karyawan yang efektif akan mengefisiensi biaya gaji karyawan dan mengurangi undisguaised employment.
Sedangkan hal lain yang menjadi pertimbangan dari lembaga adalah menentukan jumlah murid yang akan diterima di HVS. Target murid pada awal dibukanya sekolah ini tidak usah terlalu banyak akan tetapi yang penting harus melakukan ujian penyaringan yang selektif sehingga memiliki input yang memiliki kompetinsi tinggi dalam akademik.
Dengan adanya strategi seperti ini akan semakin mudah penyampian kepada rekan kerja bahwa lembaga ayng sedang mereka jalankan telah memenuhi criteria-kriteria untuk mendapatkan laba yang optimal (raison d’ etre). Selanjutunya langkah awal yang berupa manajemen stratejik yang jelas akan berpengaruh terhadap lingkungan dan budaya organisasi yang kondusif dan berpotensi untuk meningkatkan kinerja lembaga.

2. Konsep Komunikasi
Untuk memantapkan organisasi dapat dimaksimalkan dengan menggunakan sistem informasi manajemen yang baik dan modern. Diantara upaya untuk memaksimalkan hal ini adalah dengan tekonologi informasi yang dapat dipergunakan oleh pihak internal maupun eksternal. Untuk mengmbangkan komunikasi melalui sistem informasi lembaga ini harus berorientasi pada :pemimpin yang besar, sikap tenaga kerja, komunikasi antar tenaga kerja, keselarasan dan kestabilan.

3. Visi, Misi, dan Tujuan
Visi dari HVS :
Melahirkan alumnus berwawasan wirausahawan yang memiliki relasi bisnis dengan perusahaan multinasional.

Misi HVS:
1. Meningkatkan kompetinsi peserta didik
2. Memberikan training entrepreneaurship kepada peserta didik untuk mengasah sense bisnis sejak dini.
3. Memiliki relasi perusahaan yang dapat membantu mengembangkan kreativitas peserta didik dan alumni HVS.

Tujuan HVS:
1. Dapat Meningkatkan kompetinsi peserta didik.
2. Memiliki peserta didik yang memilki sense bisnis tinggi.
3. Dapat menjalin relasi dengan beberapa perusahaan khusunya perusahaan multinasional yang dapat membantu mengembangkan kreativitas peserta didik dan alumni HVS.

4. Struktur Organisasi (Kaidah Efektif dan Efisien)
Pada dasarnya struktur organisasi lembaga HVS ini hendaknya tidak terlalu panjang mengingat tenaga pengajar juga sangat sedikit dan sangat sulit untuk didapatkan. Struktur organisasi yang singkat ini akan menjadikan rantai birokrasi menjadi semakin pendek dan setiap departemen akan semakin tahu akan job deskribsi masing-masing.
Sedangkan untuk mengimbangi budaya di Korea maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni aspek eksklusif, sentralisasi kekuasaan, dan prinsip senioritas. Untuk mengantisipasi hal ini maka lembaga pendidikan HVS harus menyesuaikan sistem yang dimiliki dengan struktur budaya organisasi Korea. Dan untuk mewujudkan hal ini dapat ditentukan dengan mengembangkan organisasi dengan birokrasi yang pendek, manajemen terpusat, kurikulum yang memiliki kompetensi tidak kalah dengan sekolah lain baik swasta maupun negeri.
Sedangkan untuk perihal senioritas perusahaan dapat mengangkat birokrasi dengan system piramida yang menjabarkan posisi struktur organisasi berdasarkan lini-lininya. Dan sesuai dengan budaya Korea lini yang paling bawah ditempati oleh bagian yang kurang memiliki banyak pengalaman misalkan bagian kebersihan dan lain sebagainya sampai pada tingkat tertinggi yang palinng dapat diakui senioritasnya dalam hal ini adalah kepala sekolah.

5. Identifikasi Kendala yang Mungkin Timbul dan Strategi Untuk Memecahkan dan Mengantisipasi
1. Kekurangan pendidik. Untuk mengantisipasi hal ini dapat dilakukan dengan mencari tenaga pendidik dari luar semacam kuliah tamu pada mata plajaran tertentu yang diisi dengan pelatihan-pelatihan dan simulasi yang dapat meningkatkan keterampilan dan wawasan peserta didik.
2. Kerusakan-kerusakan pada manajemen korea, budaya yang masih tradisional. Memang pada intinya sifat konsep dan teori manajemen ini bersifat tegas sehingga jika ada ketimpangan antara teori dan realitas maka dapat berakibat kurang maksimalnya perkembangan lembaga. Akan tetapi sifat dari manajemen sebenarnya harus dipahami tidak hanya pada teori saja akan tetapi adalah pada esensi, sehingga ketika manajemen secara teori dianggap tidak sesuai maka masih dapat dicarikan jalan keluarnya dengan cara membentuk konsep dan system manajemen baru yang sesuai dan pas ketika diterapkan di Negara Korea berdasarkan pertimbangan dari aspek budayanya.
3. Ketidakcukupan pendidikan pada gaya manajemen Korea. Memang terasa cukup berat untuk merintis usaha baru di luar negeri seperti di Negara Korea khususnya di bidang pendidikan. Sebenarnya jika kembali dari arah perkembangan lembaga ini maka dua hal yang harus menjadi pandangan dari lembaga yakni:
a. Pertumbuhan biaya konsisten dan stabilitas pertumbuhan. Sebab dengan pertumbuhan yang konsisten lembaga akan dapat terus eksis di tengah perubahan yang terjadi setiap waktu.
b. Motivasi kuat bersaing, dan keuntungan persaingan. Untuk menang dalam persaingan suatu lembaga harus memiliki track record yang baik dan dapat terus mempertahankannya. Untuk itu motivasi seluruh anggota lembaga harus harus tetap ada dan semakin berkobar untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dengan semangat tinggi dan stabil maka lembaga akan berhasil memenangkan persaingan dan memeperoleh peluang yang semakin bersar untuk mengembangkan lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

Griffin, Ricky W., Pustay, Michael W. 2005. Bisnis Internasional (edisi keempat). Indonesia; PT. Indeks Kelompok Gramedia

Hady , Hamdy. 2004. Manajemen Bisnis Internasional (Teori dan Kebijakan). Bogor Selatan; Ghalia Indonesia

Siagian, Sondang P, M.P.A. 2006. Manajemen Internasional. Jakarta; PT. Bumi Aksara

Terry, George R. dan Leslie W. Rue.2005. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta; Bumi Aksara

T May Rudy, 2002. Bisnis Internasional Teori, Aplikasi Dan Operasionalisasi. Bandung; Refika Aditama

TUGAS MAKALAH
MANAJEMEN INTERNASIONAL

DOSEN PEMBIMBING
M. Fatkhur Rozi, MM

Oleh:
M. Adib Mawardi (06610041)

JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2009

BISNIS JEPANG DI AUSTRALIA

2009-07-04T22:58:00.001+07:00

A. Resume materi
(Suatu Survei Manajemen Interaksi Industri dengan Faktor Lokasi)

Oleh
Celal Bayari
Lulusan Sekolah Pengembangan Internasional
Universitas Nagoya

Abstrak
Merupakan sebuah wacana tentang riset interaksi perusahaan Jepanga dengan faktor lokasi di Australia yag dapa mempengaruhi keputusan mereka dalam berinvestasi di Australia. Pada dokumen telah diketahui suatu bantahan terhadap enam puluh lima perusahaan yang mengembangkan sektor Industri dengan sepuluh faktor yang berbeda yag dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan.
Hal yag menjadi pertimbangan pada riset tersebut adalah sepuluh faktor lokasi yang terdiri atas:
1. dukungan dari perusahaan induk di Jepang
2. transportasi
3. hubungan industri
4. hubungan perdagangan
5. kesatuan manajemen
6. pasar
7. dukungan dari pemerintah federal terhadap industri dan ekspor
8. Pengenaan pajak yang proporsional (Good service tax/GST)
9. tarif
10. jarak

Kemitraan Jepang dan Australia
Negara Jepang merupakan negara yang selalu dijadikan sebagai imajinasi pemimpin bisnis Australia, pemilik kebijakan Australia da perancang ekonomi setelah perang dunia. Pada media massa negara Jepang pandangan dari negara Australia adalah sebagai lokasi pelancong dan pemasok bahan baku yang membeli dan mobil dan barang elektronik dari Jepang (The Japan Times 2001: 12). Ekspor Australia ke Jepang mencapai 380.000 pekerjaan, dengan upah AUS$ 1.300 untuk setiap pekerja Australia, yang menyumbang 4% daaari PDB negara Australia (Vaile 2001). Australia sangat terkesan dengan metode dan kekuataan Jepang dalam menentukan kebijakan bisnis untuk ekspansi di luar negeri yang sangat mencolok pada tahun tahun 1980-an (Secretariat Jepang 1986. Simposium kemitraan Jepangn Australia 1986,1988). Kemitraan di antara kedua negara ini telah membentuk pertimbangan yang berbeda di antara keduanya dalam rangka menanggapi hubungan kerjasama pada sektor ekonomi regioal (Crawford dan Okita 1976, Toyama dan Tisdell 1991). Hubungan ekonomi antar kedua negara seringkali terbagi dalam pandangan perkembangan global. Pada awal 1980-an, Jepang dan Australia membentuk suatu lembaga yang berkomitmen untuk menerapkan praktik kepemimpinan melalui APEC yang memberikan peranan yang signifikan terhadap proses globalisasi. Mereka (Jepang dan Australia) merupakan profil yang kerjasama antar regional yang mengemukakan bahwa begitu pentingnya institusi regional untuk mengmbangkan perusahaan multinasional yang tidak hanya untuk negara-negara Asia saja akan tetapi juga mel;ibatkan Amerika Serikat (Soeya 2001:23). Perkembangan lingkuagan pada tahun 1980-an terdapat banyak skenario yang merangkumkan potensi besar untuk sumber daya Jepang dan Australia yang akhirnya dapat mengetahui kenapa potensi tersebut menjadi semakin berlebihan. Jika skenario kemitraan pada MFO (multi fungsi kebijakan) ini merupakan proyek yang akhirnya gagal. Kebijakan multi fungsi dengan kondisi belum sempurna telah dicetuskan olleh para ahli di Australia (Inkster 1991) dan para wartawan ( Hamilton 1991). Setelah itu program tersebut akhirnya termarjinalkan karena beberapa faktor yang di antaranya adalah karena keberadaan ’gelembung ekonomi’. Pembatalan proyek membuktikan begitu pentingnya peranan dari perencana, politikus, dan akademisi terhadap kondisi bisnis dunia seperti yang terjadi sekarang ini (Parker 1988).

B. Analisis

TUGAS MAKALAH
MANAJEMEN INTERNASIONAL
Resume dan Analisis Jurnal Manajamen Internasional

DOSEN PEMBIMBING
M. Fatkhur Rozi, MM

Oleh:
M. Adib Mawardi (06610041)

JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2009
DAFTAR PUSTAKA

http://aib.msu.edu/events/2003/jim.ppthttp://aib.msu.edu/events/2003/jim.ppt

http://www.scs.unr.edu/~ystedham/480%20slides%20Spring%202004.ppthttp://www.scs.unr.edu/~ystedham/480%20slides%20Spring%202004.ppt

http://www.seba.bnu.edu.cn/tjlj/jiaoxuekeyan/ChinaIM.ppt

http://www.otemon.ac.jp/cas/pdf/30/celal.pdf

Beberapa Asosiasi dan Lembaga Manajemen Internasional

2009-07-04T22:56:00.000+07:00

Salah satu perkembangan sangat diperhatikan pada bisnis di abad dua puluh satu adalah kenaikan manajer bisnis profesional. Dimana seseorang yang memiliki pelatihan yang cukup, yang biasanya termasuk pengalaman dalam berbisnis, kenaikan posisi atau jabatan pada sebuah perusahaan, manajer masa kini yang graduasi dalam administasi bisnis umum dan beberapa program yang berkaitan. Bersamaan dengan manajemen bisnis yang berfungsi sebagai profesi pada perkembangan Asosisasi dan Lembaga manajemen internasional.
Keberadaan organisasi internasional adalah untuk menghadirkan manajer bisnis yang terbatas pengaturan ekonomi perusahaan. Organisasi ini memiliki beberapa tujuan diantaranya mencantumkan koordinasi dari aktivitas anggota, memfasilitasi manajer informasi dan penyebaran penemuan baru dari keuntungan pada manajer bisnis, menyebarkan informasi pada anggota dan bagian lain yang diuntungkan dari keberadaan inrmasi baru ini, memonitor tren dan industri tertentu dan area manajemen bisnis, serta mengumpulakan dan memilah-milah data statistik. Untuk itu asosiasi bisnis sangat dicari untuk mengembangkan profesionalitas anggota mereka, perkembangan ekonomi pada industri tertentu di suatu wilayah tertentu, dan perkembangan praktik manajemen bisnis yang efektif. Pada beberapa kasus, aktivitas mereka cenderung berhubungan dengan manajemen perusahaan mereka. Berikut ini merupakan kepemimpinan pada organisasi manajemen internasional yang menunjukkan perbedaan dari cakupannya mereka serta persamaan pada aktivitas mereka.

Beberapa Asosiasi dan Lembaga Manajemen Internasional Terkemuka
A. Asosiasi Manajemen/Asosiasi Manajemen Internasional (Association Of Management/International Association Of Management)
Asosiasi Manajemen (AoM) Asosiasi Manajemen Internasional (IAoM) ditemukan pada tahun 1975 sebagai organisasi profesional yang memiliki akadedemisi bisnis dan para praktisi manajemen bisnis. Organisasi ini pertama kali dikenal sebagai Asosiasi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi Perilaku/Human Resources Management and Organizational Behavior (HRMOB), dan namanya diganti dengan AoM/IAoM pada 1993. Berdasarkan misi mereka, kedua organisasi tersebut mencari sebuah jembatan jarak antara teori dan praktik pada maanjemen, pendidikan, teknologi, dan kepemimpinan melalui beberapa disiplin ilmu. Tujuan utama pada organisasi tersebut adalah melanjutkan perkembangan profesionalitas manajer bisnis individu. Dengan pengakuan/klaim seperti ini mereka sangat dekat hubungannya dengan Asosiasi Manajemen Nasional tingkat dunia. Kedua perusahaan tersebut juga memberitahukan rapat terjadwal yang rutin dan menerbitkan publikasi untuk menfasilitasi pertukaran informasi diantara anggota mereka dan melalui anggota, komunitas bisnis, dan publik..

B. Asosiasi Manajemen Amerika (American Management Association)
Pada tahun 1923, Asosiasi Personal Nasional namanya menjadi Asosiasi Manajemen Amerika. Misi AMA adalah dapat meng-global, bukan untuk profit saja, berbasiskan keanggotaan pada asosiasi yang menediakan rangkaian pengembangan dan pendidikan manajemen yang disediakan untuk individu, perusahaan, dan agen pemerintah dunuia. Organiasi ini menyediakan forum untuk informasi dan ide untuk praktik manajemen dan tren bisnis, yang disebarkan ke seluruh dunia melalui beberapa chanel distrbusi.

C. Asosiasi Seluruh Manajemen India (All India Management Association)
Asosiasi Manajemen Seluruh India (AIMA) mengklaim akan menjadi bagian penting orang India yang membantu para manajer India memiliki kesempatan yang lebih untuk meningkatkan perubahan mereka. Sejak tahun 1957 melalui dukunga dari pemerintah dan industri India, AIMA sekarang telah memiliki lebih dari 30.000 anggota perorangan yang profesional dan lebih 3.000 anggota perusahaan. Aktivitas-aktivitas mereka meliputi pendidikan dan pengembangan maanjemen, publikasi, dan percobaan layanan. AIMA merupakan wakil dari sejumlah komisi yang terbentuk dengan pembentukan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah India, dan terasosiasi dengan Asosiasi Organiasi Manajemen Asia dan Dewan Manajemen Dunia, melalui grup lain.

D. Asosiasi Konsulat Federasi Manajemen Eropa (European Federation Of Management Consulting Associations)
Terbentuk pada tahun 1960, FEACO terdiri dari asosiasi-asosiasi nasional yang mewakili beberapa konsultan manajemen. Selanjutnya untuk menformulasi standar etika dan praktiknya di lapangan, FEACO menyelenggarakan survey terhadap industri dan pemilahan data statistik pada tampilan manajemen perusahaan-perusahaan konsultasi di Eropa.

E. Asosiasi Proyek Manajemen Internasional (International Project Management Association)
Dikenal pada tahun 1965 sebagai sebuah grup diskusi informal yang terdiri dari para manajer proyek-proyek internsional, IPMA menyelenggarakan kongres pertama pada tahun 1967. Pada tahun 1999 anggotanya terdiri dari 26 organisasi yang secara keseluruhan memiliki lebih 12.000 manajer proyek, dan perusahaan ini merupakan promotor internasional yang utama pada proyek manajemen. IPMA memberikan sertikasi profesional pada perorangan

F. Asosiasi Pengembangan Manajemen Eropa Timur dan Pusat (Central And East European Management Development Association)
Fungsi dari CEEMAN berbeda dengan beebrapa lembaga manajemen yang lain, yakni memberikan relativitas dalam waktu singkat yakni eksistensi dari maanjemen bisnis dapat dikembangkan di bawah peraturan komunis. Misalnya, organiasi secara pokok terfokus pada pemantapan pendidikan bisnis dan manajemen di Eropa Timur, dan melakukan pertukaran informasi antar anggota.

G. Asosiasi Eksekutif Manajemen Internasional (Association Of International Management Sales Executives)
Grup ini mewakili manajemen penjulan personal, amnajer dana pensiun, dan pemasar pada manajemen perusahaan pasar uang dunia. AIMSE mencoba untuk meningkatkan profesi manajemen penjualan, mendorong perkembangan profesional pada annggotanya melalui program-program pendidikan, mengumpulkan dan menyebarkan informasi manajemen penjualan, dan memfasilitasi pertukaran informasi antar anggota pada rapat tahunan.
H. Institusi Manajemen Australia (Australian Institute Of Management)
Merupakan badan terbesar di Australia untuk manajer dan telah masyhur dengan penyediaan pembelajaran dan konsutasi manajemen. AIM mengelola jaringan kerja dari toko buku dan fasilitas perpustakaan yang terdedikasi untuk mengimplementasikan manajemen informasi. Anggota AIM sekitar 25.000 peserta perorangan dan 6.000 anggota inti perusahaan.

I. Asosiasi Manajemen Personal Eropa (European Association Of Personnel Management)
Dikenal pada tahun 1962, EAPM mewakili peraturan khusus pada manajemen bisnis yang disebut dengan amnajer peronalia. Asosiasi berfungsi sebagai perwakilan organiasi manajemen personalia nasional, menyelenggarakan standar pelaksanaan dan praktik maanjer personalia.

J. Manajemen Perkembanagn Hubungan Wanita Eropa (European Women's Management Development Network)
EWMD terbentuk pada tahun 1984, merupakan wakil wanita pada manajemen bisnis di 30 negara tidak diakui di bidang lapangan usaha mereka. Jaringan kerja berguna untuk memajukan profesionalitas anggotanya, melayani sebuah pertukaran informasi pengakuan wanita pada manajemennya, dan mendorong kepastian persamaan jender pada profesi manajemen bisnis.]

K. Institusi Manajemen Spesialis (Institute Of Management Specialists)
IMS dibentuk pada tahun 1971, yang terdiri dari manajer dan bisnis komersial bisnis dan teknik profesional pada tiga puluh sembilan negara. Institusi ini membentuk standar praktis untuk spesialis manajemen, menyelenggarakan ujian dan melimpahkan sertifikasi pada perorangnan yang terkulifikasi.

L. Manajemen Dengan Ketentuan Sendiri Amerika Latin dan Dewan Karibia (Latin American And Caribbean Council For Self-Management)
LCCSM terbentuk pada tahun 1977 terdiri dari organisasi manajemen internasional, pusat penelitian, dan praktik bisnis dengan manajemen yang dilakukan sendiri. Dewan menjalankan sebuah forum yang memfasilitasi pertukaran informasi antar anggotanya, mengumpulkan dan menyebarkan manajemen yang dilakukan sendiri pada bagia-bagian yang tertarik.

M. Asosiasi Manajemen Profesional (Management Professionals Association)
Asosiasi ini terbentuk pada tahun 1981, terdiri dari 26.000 perorangan di 161 negara. MPA mendorong untuk mewakili keuntungan profesional pada manajer bisnis di semua lapangan. Dalam usahanya untuk meningkatkan praktik manajemen bisnis, MPA mengembangkan model-model profil yang menggambarkan sifat-sifat personalia sukses yang dibagikan oleh manajer yang efektif, menyelenggarakan program penelitian dan pendidikan pada lapangan manajemen bisnis. MPA juga menyediakan layanan informasi tentang masalah-masalah manajemen perusahaan berpengalaman.

N. Dewan Manajemen Dunia (World Management Council)
Perkembangan cepat pada lapangan manajemen bisnis, dan persepsi pada peningkatan perdagangan internasional, kata U.S president Herbert Hoover untuk membuka kongres Manajemen Internasional perdana di Praga, Cekoslovakia, tahun 1924. Peserta menemukan proses yang begitu informatif yang merupakan suatu bentuk keputusan manajemen internasional terhadap beberapa penelitian, pertukaran informasi, inisiatif perkembangan praktik manajemen selaam kongres. MWC secara subsekuen atau berkala ditemukan pada tahun 1926, dan telah menjalankan organisasi payung untuk asosiasi yang mewakili para manajer bisnis di berbagai belahan dunia. Misinya adalah melakukan pertukaran informasi dan pengembangan manajemen bisnis, menyebarkan praktik dan teknik manajemen antar anggotanya. WMC juga mengoperasikan asosiasi manajemen nasional pada berbagai negara, memiliki afiliasi atau cabang termasuk Dewan Manajemen Eropa, Asosiasi Organisasi Manajemen Asia, Dewan Manajemen Amerika Utara dan Amerika Raya (Pan-Amerika), ayng mana fungsinya sebagai asosiasi manjemen bisnis internasional dengnan hak mereka sendiri.
Selanjutnya sebagai fungsinya sebagai sebuah organisasi penelitian dan sebuah forum untuk pertukaran informasi, WMC mengelola hubungan dekat dengan perdagangan internasional dan agen pengembangan, termasuk Kesatuan Ekonomi Bangsa (The United Nation Economic) dan dewan sosial, Kesatuan Organisasi Pengembangan Industri Bangsa (The United Nations Industrial Development Organization), Kesatuan Institusi Pelatihan dan Penelitian Bangsa (The United Nations Institute for Training and Research) dan Organisasi Buruh Internasional (The International Labour Organization). Keduanya bergerak secara langsung dengan badan-badan melalui cabang-cang regionalnya, WMC memainkan aturan aktif pada perkembangan dan implementasi proyek skala nasional dan internasional yang eterdesain untuk mengembangkan kebijakan dan praktik manajemen.
WMC mengundang semua anggotanya setiap tahun pada kongres tahunan. Kongres WMC mempresentasikan penelitian, opini, dan diskusi panel pada sebuah topik variasi manajemen yang dipilih oleh industri internasional, pemerintah, dan para pemimpin akademis.

O. Asosiasi Manajemen Penampilan (Performance Management Association)
PMA Terbentuk pada tahun 1985 yang mewakili manajer proyek pada seluruh bidang aktivitas bisnis. Asosiasi bekerja untuk mengembangkan pemahaman akan teknik dan nilai dari dugaan penampilan dari kalangan manajer bisnis, melaksanakan program pendidikan utnuk manajer yang tertarik pada pembelajaran lebih lanjut tentang topik ini.

P. Institusi Manajemen Universitas (University Management Institutes)
Sesuatu hal yang agak berhubungan dengan kategori organisasi mengarah pada institusi maanjemen universitas. Organisasi-organisasi ini mirip dalam mengatur lembaga dan asosiasi, akan tetapi mereka secara umum agak memiliki tujuan yang berbeda. Institusi manajemen universitas berhubungan dekat dengan lembaga dan organisasi manjemen bisnis. Manajemen institusi eksis di dunia, dan mereka secara primer terbatas pada aktivitas pendidikan, mereka juga kadang-kadang bekerja dengan menerapkan manajemen asosiasi dan grup indusitri untuk mendapatkan data pada industri yang spesifik atau wilayah aktivitas ekonomi. Proyek manufaktur 2000 (M2000) telah dikelola oleh institusi internasional untuk Manajemen Pengembangan yang menyediakan semisal bentuk kerjasama antara akademisi, industri, dan asosiasi bisnis.
M2000, merupakan proyek sepuluh tahun yang dimulai pada tahun 1990 sampai tahun 2000 yang memberikan team operasi secara bersama yang terdiri dari peneliti, profesor, maanjer bisnis, dan kerjasama anggota yang terkemuka pada 16 perusahaan manufaktur terbesar. Masing-masing perusahaan berpartisipasi dalam proyek ini yang terdiri dari rencana mereka untuk mengatur perubahan praktik terbaik untuk perkiraan dan revisi oleh tim internal M2000. Direksi, Manajerial, dan peserta akademik di M2000 menemukan bahwa proyek tersebut difasilitasi pertukaran informasi, dan memiliki dampak yang positif terhadap semua bidang. Penjagaan dalam menyentuh realita manajemen bisnis setiap hari telah membantu para akademisi untuk mengembangkan proyek yang lebih berguna, yang lebih dikenal dengan perkembangan akademik yang telah terbukti berguna bagi manajer yang mengharapkan perubahan pada prosedur dan struktur perseroan. Jadi, meskipun secara esensial merupaakn program akademik, Institusi Internasional dari Manajemen Sumber Daya Manusia telah mengisi fungsi yang serupa pada asosiasi manajemen bisnis terkemuka.

Peranan Asosiasi dan Lembaga Manajemen
Sebagaimana penjelasan sebelumnya, Manajemen Asosiasi, merupakan penjabaran dari manajemen institusi unversitas, keberadaan yang pokok untuk mengembangkan keuntungan anggota mereka, atau untuk mengembangkan kelas partikular atau tipe dari manajer bisnis. Mereka dapat lebih aktif dalam memformulasi standar profesional dari etika dan praktik, pengembangan kebijakan nasional dan internasional daapt bersinggungan pada bisnis dan perdagangan, pendidikan bisnis dan manajemen pengumpulan dan penyebaran informasi kepada anggota internal tentang topik bisnis dan manajemen. Mereka kemungnkinan juga melayani badan-badan dan sumber-sumber standar etik dan praktik pada sebuah kawasan manajemen bisnis bagian. Asosiasi dan Lembaga manajemen internasional memiliki fungsi umum yakni: malayani pertukaran informasi antara profesional dari negara berbeda. Misalnya, mereka memiliki peranan vital dalam menstimulasi perdagangan global, dan mempromosikan perubahan manajemen bisnis seabgai sebuah profesi.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.google.co.id/search?q=%22Association+of+international+managemen t%22&hl=id&start=10&sa=N

http://www.google.co.id/search?as_q=&hl=id&num=10&btnG=Telusuri+dengan+Google&as_epq=Association+of+international+management&as_oq=&as_eq=&lr=&cr=&as_ft=i&as_filetype=pdf&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=&as_rights

TUGAS MAKALAH
MANAJEMEN INTERNASIONAL
Variabel-variabel (Asosiasi, Ekonomi, Politik, Agama, dan Pendidikan) yang Mempengaruhi Manajemen Internasional

DOSEN PEMBIMBING
M. Fatkhur Rozi, MM

Oleh:
M. Adib Mawardi (06610041)

JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2009

2009-07-04T22:53:00.000+07:00

PENGERTIAN
Manajamen Internasional adalah proses penerapan teknik-teknik dan konsep dan konsep manajemen dalam arena lingkungan internasinal.
Dalam era globalisasi sekarang ini, di samping istilah ekonomi internasional yang meliputi perdagangan dan keuangan internasional, ternyata istilah bisnis internasional semakin dikenal dan banyak digunakan. Istilah ini biasanya juga dikaitkan dengan transaksi yang menyangkut ekspor dan impor barang, modal dan jasa lainnya dan pelaku utamanya yang sering disebut sebagai multinational corporation (MNC).
Sehubungan dengan ini, timbul pertanyaan: “apa dan bagaimana perbedaan antara studi bisnis internasional dengan studi ekonomi internasional? “karena pada umumnya, sebagian besar topuk yang dibicarakan dalam kedua bidang studi tersebut relative sama. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian dan beberapa aaspek dari bisnis internasional, sehingga dapat dipahami perbedaaan antara keduanya.
Bisnis intrnasional (BI) diartikan sebagai suatu studi tentang transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan internasional (ekspor dan impor) dan foreign investment (baik direct maupun indirect atau portofolio) yang dilakukan oleh individu dan perusahaan atau organisasi dengan tujuan mendapatkan/ manfaat tertentu. Sedangkan, ekonomi internasional (ekin) diartikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional (ekspor dan impor), yang meliputi perdagangan, keunagan dan moneter, serta organisasi (swasta dan pemerintah) dan kerja sama ekonomi antarnegara (internation).
Dari perbandingan kedua pengertian di atas, dapat dikemukakan beberapa perbedaan pokok antara keduanya, yaitu sebagai berikut:
1. Studi bisnis internasional lebih menekankan multi aspek sari aplikasi transaksi internasional, sedangkan studi ekonomi internasional lebih menekankan aspek teori ekonomi normative dari transaksi internasional.
2. Karena bersifat multi aspek, maka studi bisnis internasional mempunyai pendekatan interdiscipl nary, sedangkan studi ekonomi internasional lebih menekanakan aspek ilmu ekonomi.
3. Studi bisnis internasional relative lebih menekankan aspek mikro, sedangkan ekonomi internasional relative lebih menekanakan aspek makro.
4. Studi bisnis internasional lebih menekanakan aspek manajerial stategis, sedangkan ekonomi internasional lebih menekankan aspek teoritis.
Dalam era globalisasi saat ini, yang ditandai dengan adanya keterbukaan, keterkaitan, ketergantungan dan persaingan yang semakin ketat, telah menyebabkan tuntutan pengetahuan tentang teori dan praktik bisnis internasional semakin dirasakan bagi setiap individu, organisasi/perusahaan, maupun Negara/pemerintah. Tuntutan pengetahuan teori dan praktek bisnis internasional tersebut merupakan konsekuensi logis dari proses interaksi dari komponen utama yang merupakan motor globalisasi yaitu sebagai berikut:
• Deregulation
• Invention/innovation/diffusion
• Competitive advantage
• Cros borderless
Keempat komponen utama diatas, baik secara langsung maupun tidak langsung sangat berkaitan langsung dengan bisnis internasional. Arus globalisasi akibat modernisasi dan kemajuan tekhnologi dibidang manufacturing, rekasa tekhnologi, transportasi dan telekomunikasi telah mendorong setiap perusahaan maupun perusahaan untuk melakukan deregulasi agar dapat mengikuti dan melakukan invention, innovation dan diffusion untuk dapat memiliki competitive advantage dalam menghadapi berbagai kativitas bisnis internasional yang bersifat cross borderless.
RUANG LINGKUP MANAJMEN BISNIS INTERNASIONAL
Ruang lingkup manajemen bisnis internasional pada hakikatnya adalah suatu studi yang mempelajari dan menganalisis tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atas sumber daya alam,sumber daya manusia, sumber daya terknologi, sumber daya keuangan, intrastruktur, entrepreneur dan informasi yang memperhatikan lingkungan.
Ruang lingkup manajemen bisnis internasional meliputi :
1. Tujuan
a. Perluasan penjualan (sales Expansion)
Untuk barang – barang yang tidak mudah rusak perlu perluasan penjualan (market area). Misalnya barang – barang kerajinan tangan
b. Mendekati sumber (resource acquisition)
Resourcenya antara lain man, money, mechine, metode, market, yang
mencakup sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya capital (SDK).
c. Diversifikasi ( penganekaragaman )
Penjuala produk disesuaikan dengan segmen pasar (selera, daya beli, atau fungsi barang). Misalnya, mobil kijang dijual di Indonesia.
d. Alih Teknologi
Hanya untuk developing country (Negara berkembang )
2. Faktor yang menunjang bisnis internasional
a. Ilmu Hukum
Menurut sejarah perdagangan di Indonesia sebelum tahun 1967 perdagangan internasional sangat minim dan setelah 1967 perdagangan baru mulai meningkat karena sudah ada Undang – undang PMA no.1 tahun 1967 yang mengatur tentang investasi pemilik modal asing, kemudian disusul dengan kebijakan pemerintah berupa Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1995 yang mengatur hak guna, hak sewa, dan hak pakai bagi investor asing sampai 100 tahun untuk pengembalian modalnya.

b. Ilmu sejarah
1. Bisa ditinjau dari bangsa atau keturunan misalnya Inggris mengutamakan Negara – Negara persemakmuran untuk investasi dari pada Negara lain.
2. Indonesia cenderung ke Suriname.
c. Ilmu Geografi
Ditinjau dari jauh dekatnya jarak atau sebaliknya ditinjau pada tujuannya dengan melihat kondisi geografi Negara tujuan.
d. Ilmu kebudayaan
Tujuan- factor pengaruh, misalnya budaya Indonesia baik orang atau pekerjaan yang berkesan malas, suka kendaraan besar.
Faktor pengaruh- tujuan,budaya (antropologi fisik) pada Negara yang akan kita tuju untuk marketing, misalnya ukuran celana : 30 – 40 untuk Eropa, 25 – 30 untuk Jepang.
e. Ilmu Ekonomi
Yang ditinjau kondisi perekonomian dan GNP misalnya Negara maju (develoved country)GNP > (lebih besar dari) – US $ 10.000.
Negara berkembang (developing country)GNP < (lebih kecil dari) – US$ 8.000.
Sistem Ekonomi sosialis –sentrally planned economic, contohnya : Negara Rusia, Korea Utara kuba.
Sistem Ekonomi kapitalis – market ekonomi.
f. Ilmu Politik
Hubungan politik dengan Negara – Negara lain akan menjalin lancarnya bisnis / perdagangan internasional. Pemahaman terhadap system politik,misalnya besar kecilnya pengaruh militer, partai politik, misalnya besar kecilnya pengaruh militer, partai politik yang dominan peran pemerintah terhadap sector swasta, dan lain sebagainya.
Faktor Ekonomi dan Manajemen Internasional
Dapat dinyatakan secara aksiomatis bahwa factor ekonomi merupakan factor yang paling dominan peranan dan pengaruhnya dalam menyelenggarakan manajemen internasional. Dikatakan demikian karena dalam bidang ekonomilah manajemen internasional paling banyakbergerak, yaitu dalam dunia bisnis. Interaksi yang terjadi antara para manajer internasional, baik pada tingkat mikro yaitu dalam suatu perusahaan dan antar perusahaan tingkat nasional, tingkat regional, dan global, justru terjadi di bidang ini. Bahkan lebih dari itu, factor ekonomi merupakan instrument yang digunakan oleh masyarakat bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Faktor ekonomi mencakup berbagai bidang yang sangat luas seperti kebijakan perekonomian nasional, bidang moneter dan fiscal. Kesempatan dan lapangan kerja, industry – baik barang maupun jasa- perdagangan. Kegiatan manufaktur, ekspor, impor, dan bahkan apa yang lumprah disebut sebagai sector informal. Pengelolaan ekonomi secara mantap bermuara pada pengentasan kemiskinan yang masih diderita oleh jutaan manusia. Demikian pentingnya factor ekonomi dalam manajemen internasional sehingga berhasil dalam pengelolaannya sangat ditentukan pula oleh berbagai factor.
3. Sarana Operasional
a. Import
Barang yang dimasukkan ke dari dalam negri ke luar negri
b. Export
Barang yang dikeluarkan / dikirim ke luar yang diharapkan adalah eksport > impor jika export disebut untung (surplus). Jika eksport < import disebut rugi (defisit).
c. Transportasi
Pelayanan angkatan dan penyediaan objek – objek pariwisata adalah sebagian bisnis internasional khususnya yang ditunjukkan untuk menjaring wisatawan asing.
d. Investasi Lansung
e. Penanaman modal yang dilakukan dengan membangun pabrik – pabrik serta menghasilkan produk – produk.
f. Kontrak Manajemen
Berupa pelaksanaan pekerjaan tertentu berdasarkan kontrak, Misalnya : Proyek jalan tol yang dilaksanakan oleh konsultan asing atau swasta dengan pola sesuai perjanjian kontrak yang disepakati.
g. Ijin / Lisensi
Pemberian hak untuk pembuatan produksi, misalnya IPTN pakai lisensi CASA. Shampo Clear berlisensi Elida Gibbs, deterjen Attack lisensi Kao, dan lainnya.
h. Waralaba
Ijin untuk menggunakan merek / nama perusahaan yang sudah terkenal, pada umunya hal makanan. Misalnya, Kentucky fried chicken, mcdonalds, sogo, dll.
i. Perusahaan Transnasional
Perusahaan yang dimiliki oleh suatu Negara / bangsa akan tetapi operasionalnya kebeberapa Negara . Misalnya BCA disebut multinasional, sedangkan TOYOTA disebut transnasional.
4. Fungsional
a. Produksi
b. Marketing / pemasaran
c. Accounting
d. Keuangan
e. Personalia

5. Lingkungan Persaingan
a. Cepat tidaknya penyesuaian produk
b. Ukuran produksi
c. Jumlah konsumen
d. Jumlah yang dikonsumsi oleh konsumen
e. Kecenderungan konsumen
f. Persaingan pesaing local dan internasional
g. Biaya pengiriman produk
h. Kemampuan istimewa pesaing
Ruang lingkup / focus dari studi manajemen bisnis internasional terletak pada permasalahan strategic management yang dijalankan oleh setiap perusahaan besar (MNC), menengah, dan kecil, baik internasional maupun domestic/local.
Dalam hal ini pengertian strategic management adalah suatu ilmu dan seni tentang perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan
(Controlling) atau POAC atas sumber daya (alam, manusia, teknologi, keuangan, infrastruktur, entrepreneur, dan informasi) dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, sehingga tujuan organisasi / perusahaan dapat dicapai secara efisien dan efektif. Untuk itu, dalam kaitan dengan manajemen bisnis internasional, tentunya masalah lingkungan akan mencakup aspek yang lebih luas lagi, yaitu lingkungan bisnis internasional.
Dengan demikian strategic management dalam ruang lingkup internasional dapat disebut sebagai internasional dapat disebut sebagai internasional strategic management yang meliputi fungsi – fungsi bisnis berikut.
a.Internasional Production / Operation Management.
b. Internasional Marketing Management.
c. Internasional Financial & Accounting Management.
d. Internasional Human Resource Management.
e. Internasional Management Information System.
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup manajemen bisnis internasional pada hakekatnya adalah suatu studi yang mempelajari dan menganalisis tentang perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan (POAC) atas sumber daya (alam, manusia, teknologi, keuangan, infrastruktur, entrepreneur, dan informasi) dengan memperhatikan lingkungan eksternal, baik yang bersifat internasional / global maupun local, dan lingkungan internal agar perusahaan mengetahuipeluang dan ancaman yang dihadapi serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar mampu bersaing, baik secara internasional maupun domestic, sehingga dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif.
6. Hubungan Bilateral dan Multilateral
Hubungan bilateral (Inggris: bilateral relations atau bilateralism) adalah suatu hubungan politik, budaya dan ekonomi diantara 2 Negara. Kebanyakan hubungan internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara. Alternatif dari hubungan bilateral adalah hubungan multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semaunya sendiri (freewill).

Lampiran Studi Kasus

Opini Bebas Indonesia
December 24, 2007
50 Tahun RI-Jepang
Oleh Marsudi Budi Utomo
Mantan Ketua Pusat Informasi dan Pelayanan PKS Jepang
Peringatan tahun emas hubungan diplomatik Republika Indonesia-Jepang pada 20 Januari 2008 di Jakarta akan dihadiri Pangeran Akishino, putra kedua Kaisar Akihito. Awal perjanjian hubungan diplomatik antara RI dan Jepang ditandatangani oleh menteri luar negeri (menlu) Jepang saat itu Aiichiro Fujiyama dan menlu RI saat itu Subandrio di Jakarta 20 Januari 1958. Perjanjian ini sebagai prasasti abadi yang mengakhiri keadaan perang kedua negara selama 13 tahun sebelumnya.
Perjanjian damai ini menuntut kedua negara dan warga negaranya selalu berada dalam keadaan aman secara nyata dan kekal, serta dalam hubungan baik untuk selamanya. Kedua negara mengharapkan kerja sama ekonomi yang lebih erat selaras dengan semangat perjanjian Asia Afrika di Bandung 18-24 April 1955.
Kesepakatan damai ini juga memuat konsekuensi Jepang memberikan ganti rugi kepada RI sebesar 223.08 juta dolar AS, setara dengan 80.3 miliar yen kurs saat itu. Ini diasumsikan dengan penggantian 1 juta yen per penduduk Indonesia ditaksir berjumlah sekitar 80 juta jiwa. Angka ini mendekati prediksi R Murray Thomas di Asian Survey, Vol 9, No 7 (July, 1969), bahwa jumlah penduduk Indonesia tahun 1958 adalah 90 juta jiwa. Ganti rugi ini dilakukan secara bertahap selama 12 tahun dalam bentuk bantuan barang produksi dan asistensi pembangunan.
Kekuatan soft power Joseph S Nye dari Harvard’s Kennedy School of Government di bukunya Soft Power: The Means to Success in World Politics, mengungkapkan soft power sebagai kemampuan mencapai tujuan dengan tindakan atraktif dan menjauhi tindakan koersif. Di tataran hubungan internasional, soft power diawali dengan membangun hubungan kepentingan, asistensi ekonomi, sampai tukar-menukar budaya dengan negara lainnya.
Presiden SBY di ASEAN Summit November 2007 lalu juga mengampanyekan soft power untuk membantu penyelesaian Myanmar. Ini karena Myanmar memiliki ciri-ciri yang sama dengan Indonesia yang berada di bawah rezim semi-authoritarian selama 32 tahun. Selama masa itu gerakan oposisi yang menyuarakan demokrasi ditekan kuat sampai menjelang masa reformasi 1997, sama dengan kondisi Myanmar sekarang di bawah tekanan penguasa Jenderal Than Shwe.
Meskipun belakangan soft power menjadi arus global, jauh hari Jepang telah menerapkannya untuk membangun kembali hubungan baik dengan negara-negara bekas jajahan termasuk Indonesia. Jepang menggunakan soft power berupa bantuan ekonomi atau pinjaman lunak untuk memikat hati negara-negara sahabat, lalu dilanjutkan dengan perjanjian bilateral yang mengikat sehingga ketergantungan kepada Jepang meningkat.
Misal, di bidang pendidikan Jepang memberikan beasiswa untuk belajar di universitas-universitas di Jepang. Juga, pembuatan pusat kebudayaan Jepang sebagai sarana infiltrasi budaya. Ini berbeda dengan Amerika yang menerapkan soft power berupa tindakan-tindakan responsif, rhetorical support untuk demokrasi dan HAM, penguasaan opini publik dan kredibilitasnya untuk menguasai percaturan politik dunia.
Berbeda dengan revolusi industri di Eropa, peristiwa demonstrasi mahasiswa memanfaatkan kunjungan PM Kakuei Tanaka dan kerusuhan sosial anti-modal asing yang berubah menjadi Malari 1974 bisa dikatakan awal investasi Jepang ke Indonesia dalam kontek IGGI, CGI, dan pinjaman bilateral. Indonesia banyak memetik manfaat selama 50 tahun hubungan bilateral meskipun Indonesia menjadi objek soft power Jepang.
Bantuan Jepang untuk pembangunan semasa Repelita tidak bisa dipungkiri, meskipun melahirkan konsekuensi pemasokan LNG sampai sekarang. Penandatangan EPA beberapa waktu lalu merupakan perspektif baru hubungan Indonesia-Jepang. EPA merupakan perjanjian ekonomi yang konprehensif yang memuat kesepakatan pengurangan atau penghapusan tarif impor, meningkatkan kapasitas investasi Jepang di Indonesia, dan program-program capacity-building untuk indusri dan SDM.
Dengan penandatanganan EPA ini, Menteri Perdagangan Mari Pangestu memprediksikan di tahun 2010 volume investasi Jepang akan mencapai 65 miliar dolar AS. Angka ini meliputi pembangunan capacity-building di 10 sektor industri, yakni industri otomotif, elektroniks, konstruksi, mesin, fasilitas publik, promosi, makanan, tekstil, besi dan kimia, dan petrokimia. Di sektor perdagangan, Indonesia akan memotong tarif impor lebih dari 10,350 kategori, sementara Jepang akan mengurangi tarif impor untuk 8,350 kategori. Dengan perimbangan seperti ini ekspor Indonesia ke Jepang akan melonjak 14 persen di tahun pertama dan 4.7 persen di tahun-tahun berikutnya.
Industri nasional mesti bersiap memetik buah hubungan emas Indonesia-Jepang. Membengkaknya investasi industri PMA Jepang tahun 2008 hendaknya segera ditengarai sebagai peluang memajukan industri dan teknologi (intek) nasional. Pengembangan sentra-sentra industri yang sudah mapan seperti MM2100 dan Jababeka, serta pembuatan sentra-sentra industri baru harus dibarengi dengan pembangunan sarana pendukungnya. Sarana pendukung ini bisa berupa UKM-UKM pendukung, sentra industri, dan lembaga-lembaga keuangan pendukung UKM-UKM tersebut.
Di satu sisi, kewajiban industri PMA untuk menumbuhkan dan membina UKM-UKM industri untuk pemenuhan 70 persen kandungan lokal akan memperkecil risiko forex. Di sisi lain, secara perlahan dan bertahap industri nasional akan beralih ke industri riil dengan produk jaminan mutu, serta menyerap tenaga kerja nasional berbasis intek.
Peran Islam politik harus diakui adanya saham pahlawan Islam dalam memperjuangankan kemerdekaan RI melawan pendudukan Jepang. Juga, saham umat Islam dan partai-partai Islam berperan penting dalam membuka kembali hubungan diplomatik RI-Jepang dan menjaga hubungan baik selama ini. Memang ada perbedaan mencolok akidah dan ras, tetapi nilai-nilai moral dan adab sopan santun masyarakat Jepang mirip dengan masyarakat Indonesia. Sehingga tak ayal, hubungan budaya kedua negara sangat erat.
Pemerintah Jepang telah melakukan berbagai upaya untuk membangun saling pengertian dan kerja sama melalui bantuan bagi kegiatan-kegiatan ke-Islam-an. Antara lain melakukan kunjungan ke sejumlah pondok pesantren dan mengundang para cendikiawan Islam serta calon-calon pemimpin Muslim masa depan untuk kunjungan kerja ke Jepang. Juga upaya-upaya penguatan sains dan teknologi di pesantren-pesantren daerah.
Dalam bidang politik, pemerintah Jepang juga melakukan pendekatan kepada parpol-parpol Islam, khususnya PKS sebagai partai Islam fenomenal. Sebagai timbal balik, PKS menempatkan kadernya di Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera (PIP PKS) di Jepang. PIP PKS Jepang ini sebagai wadah kader dan simpatisan PKS yang memberikan informasi kiprah PKS kepada konstituen di luar negeri, melakukan komunikasi sosial dan diplomasi politik dengan masyarakat Jepang, parpol, LSM dan lembaga-lembaga resmi di Jepang. Ini untuk menunjukkan kepada Jepang bahwa PKS sebagai brand image umat Islam Indonesia tidak kaku dan bukan sosok menakutkan.
Sumber : Republika Online

Tanggapan
Kerjasama antara Indonesia-Jepang bisa dikatakan kerjasama mutualisme, dimana Indonesia dan Jepang sama-sama mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut. Meskipun background kedua Negara tersebut berbanding jauh dengan kondisi sekarang, dimana keduanya dulu saling bermusuhan, tetapi semangat kerjasama diantara keduanya tetap baik sampai sekarang. Ini dikarenakan adanya soft power yang diterapkan oleh Jepang untuk membangun kembali hubungan baik dengan Negara-negara bekas jajahannya. Diantaranya dengan memberikan bantuan ekonomi kepada beberapa negara kemudian dilanjutkan dengan perjanjian bilateral yang mengikat, agar tercipta ketergantungan yang besar terhadap Jepang.
Dalam hubungan tersebut, Indonesia dapat mengambil sisi positif meskipun ketergantungan terhadap Jepang begitu besar, tetapi Jepang tidak berupaya untuk menguasai Indonesia. Berbeda dengan Amerika yang secara terang-terangan ingin menguasai politik dunia. Dalam hubungan ini Jepang terus menambah tanaman modalnya di Indonesia dan harus dimanfaatkan dengan baik oleh dunia usaha di dalam negeri. Sehingga banyak para pengamat ekonomi memperkirakan karena peran Jepang, kondisi ekonomi Indonesia pada tahun-tahun berikutnya akan terus meningkat.
Selain itu, Jepang juga memperdulikan sisi spiritual dalam melakukan hubungan internasionalnya dengan Indonesia, karena meskipun memiliki perbedaan akidah dan ras tetapi mereka menganggap nilai-nilai adab dan sopan santun masyarakat Jepang mirip dengan masyarakat Indonesia, oleh karena itu tidak heran hubungan Indonesia-Jepang bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama. Keberadaan Indonesia sebagai negara berpunduduk mayoritas Muslim menjadi warna tersendiri dalam hubungan tersebut. Pemerintah Jepang juga sering mengadakan studi keagamaan yang bersifat penambahan wawasan bagi calon-calon cendekiawan muslim masa depan mengenai teknologi-teknologi yang berkembang. Sehingga diharapkan dapat memperoleh pengetahuan teknologi yang banyak dipadukan dengan pengetahuan agama yang mapan dan tercipta cendekiawan muslim yang berintelektual tinggi. Salah satu dari kerjasama Jepang dalam bidang politik yaitu dengan menggalang kerjasama dengan parpol islam dalm hal ini PKS, dimana pemerintah Jepang menempatkan kader PKS ke Negara Jepang dan mengkomunikasikan tentang wawasan keislaman kepada masyarakat Jepang secara menyeluruh.
Itulah beberapa bukti mengenai hubungan timbal balik antara Indonesia-Jepang yang terdapat banyak sisi positif untuk dikaji dan menyadari bahwa begitu pentingnya peran Jepang atas kemajuan Indonesia khususnya dalam bidang teknologi. Sehingga Indonesia tidak merasa dirugikan dengan adanya kerjasama dengan Negara Jepang.

BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Manajamen Internasional adalah proses penerapan teknik-teknik dan konsep dan konsep manajemen dalam arena lingkungan internasinal.
2. Ruang lingkup manajemen bisnis internasional meliputi : Perluasan penjualan (sales Expansion), Mendekati sumber (resource acquisition), Diversifikasi (penganekaragaman), Alih Teknologi.
3. Faktor yang menunjang bisnis internasional antara lain: Ilmu Hukum, Ilmu sejarah, Ilmu Geografi, Ilmu kebudayaan, Ilmu Ekonomi, Ilmu Politik.
4. Sarana Operasional dalam manajemen Internasional meliputi : Import, ekspor, trasportasi, penanaman langsung, investasi langsung, Penanaman modal yang dilakukan dengan membangun pabrik – pabrik serta menghasilkan produk – produk, Kontrak Manajemen, Ijin / Lisensi, waralaba, Perusahaan Transnasional.
5. Hubungan bilateral dan multilateral merupakan aspek yang tidak bisa dilepaskan dari kerjasama antarnegara, karena dengan adanya kerjasama bilateral maupun multilateral hubungan diantara Negara dapat terjalin dengan baik dan akan bertahan lama.

Laporan Kewirausahaan

2009-07-04T22:38:00.001+07:00

A. Strategi Relationship
Untuk menjalankan bisnis dengan modal yang terbatas maka strategi yang dioptimalkan adalah dengan menggunakan system konsinasi. Dalam hal ini Kedai Love telah bekerja sama dengan beberapa produsen dan pedagang kaki lima yang terdapat di Kota Malang. Relasi ini antara lain :
1. Amalina Bakery
2. Cilok Bandung
3. Hosana Souvenir
4. Abah Maulana Jewelry
5. Es Cincau Pak Budi
6. Es Jenang Gendul Pak Mijan
7. Susu Kedelai Bu Asih

B. Strategi Penjualan
Sistem penjualan yang diterapkan pada kedai ini sesuai dengan dengan proposisi kami; Kedai Love “dengan Cinta kami melayani Anda”. Untuk merealisasikan hal ini Kedai Love melakukan beberapa strategi penjualan
1. Door to door marketing, strategi ini delaksanakan dengan cara menawarkan produk kami kepada setiap konsumen yang kami temui di jalan.
2. Friendly service, Pelayanan seramah mungkin kepada setiap pelanggan dengan melemparkan senyuman hangat yang dapat menyejukkan hati para pelanggan.
3. Economic price, penawaran barang kepada konsumen dengan harga yang terjangkau.
4. Unique and value added goods, penawaran produk-produk unik yang dapat membuat penasaran konsumen ingin tahu dan ingin membeli produk, serta nilai tambah setiap produk yang semakin membuat konsemen ingin membeli barang berkualitas dari Kedai Love.

C. Laporan Keuangan

Jurnal Umum
Kedai Love
11-12 Juni 2009

No Tanggal Transaksi Debet Kredit Saldo
1 10/6/2009 Kas 300,000.00 300,000.00
2 Double tip 2,500.00 297,500.00
3 Asturo 2,000.00 295,500.00
4 Rafia 1,000.00 294,500.00
5 Jarum 1,000.00 293,500.00
6 Kertas klobot 3,000.00 290,500.00
7 Balon 2,500.00 288,000.00
8 Bensin 5,000.00 283,000.00
9 Print pamflet 4,000.00 279,000.00
10 Spanduk 10,000.00 269,000.00
11 Print warna 4,500.00 264,500.00
12 Pulsa 11,500.00 253,000.00
13 Lem 7,000.00 246,000.00
14 12/6/2009 Es 1,200.00 244,800.00
15 Plastik dan sedotan 4,500.00 240,300.00
16 Iuran stan 70,000.00 170,300.00
17 Transprtasi 10,000.00 160,300.00
18 Kerudung 13,500.00 146,800.00
19 11/6/2009 Penjualan cilok 15,000.00 161,800.00
20 Penjualan kerudung 1,500.00 163,300.00
21 Penjualan cincau 5,000.00 168,300.00
22 Penjualan kedelai 4,000.00 172,300.00
23 12/6/2009 Penjualan cincau 13,000.00 185,300.00
24 Penjualan roti maryam 20,000.00 205,300.00
25 Penjualan cilok 20,000.00 225,300.00
26 kedelai 2,000.00 227,300.00

D. Kendala-kendala
Berikut ini merupakan kendala-kendala yang kami hadapi ketika berada di stan penjualan:
1. Persiapan waktu dan Lokasi yang kurang strategis sehingga konsumen yang dating kurang maksimal. Waktu yang tidak tepat untuk perdagangan makanan dan minuman sebab pada hari awal (kamis, red) banyak konsumen yang sedang berpuasa.
2. Banyak anggota yang kurang siap malaksanakan penjualan secara optimal. Masih ada beberapa anggota yang masih segan untuk menawarkan produk kepada konsumen sehingga praktik door to door marketing berjalan dengan kurang optimal.
3. Minimnya tempat, dengan adanya diversifikasi produk dan barang yang banyak memerlukan stan yang lebih luas.
4. Pemilihan barang yang kurang terjangkau dengan budget konsemen.

E. Evaluasi
1. Seharusnya praktik kewirausahaan dilaksanakan dan diprogramkan sebelum semester sehingga memiliki persiapan yang lebih matang terkait dengan persiapan waktu dan tempat khususnya pencatuman kegiatan ini sesuai dengan kurikulum dan kalender akademik sehingga pada masa ke depan program seperti ini semakin memiliki tingkat kesuksesan yang semakin meningkat.
2. Di samping itu hal yang harus dipersiapkan sebelumnya adalah melaksanakan simulasi penjulan dan pelayanan konsumen secara bersama-sama oleh anggota atau tim kewirausahaan Kedai Love. Sehingga ketika sudah berada di lapangan dalam hal ini adalah stan kewirausahaan semua telah siap dan dapat melayani konsumen dengan sebaik mungkin dan memberikan kepuasan yang optimal kepada mereka.
3. Untuk masalah tempat memang jika berdasarkan anggaran yang diberikan untuk sewa stan ini cukup layak untuk jika mendapatkan tempat yang pantas. Akan tetapi jika dari ada bantuan dari fakultas yang lebih untuk persiapan tenda ini maka kapasitas satu stan yang ditempati oleh dua kelompok dapat diintensifkan menjadi tempat untuk satu kelompok sehingga jenis barang yang dijual akan semakin bergam dan kapasitas barang yang dijualpun juga akan semakin banyak.
4. Untuk produk yang berasal dari Hosana memang tidak satu pun yang dibeli oleh konsumen hal ini penyebabnya adalah harga barang yang terlampau mahal untuk budget yang dimiliki oleh rata-rata mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Meskipun jika dibandingkan dengan kualitas barang ini, maka pemberian harga ini cukup pantas. Bahkan untuk barang jenis tertentu yakni kalung magnet kesehatan harganya mencapai lebih dari seratus ribu dan ada yang mencapai dua ratus ribu.
Namun tujuan utama dari penjulan barang ini sebenarnya di samping mendaptkan omzet dari kalangan dosen adalah sebagai factor penarik konsumen sebab barang ini sangat menarik dan indah jika dilihat dari jauh

.

Hak dan Perdagangan Air

2009-07-04T22:22:00.002+07:00

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas makalah Sistem Informasi Manajemen berjudul Hak dan Perdagangan Air.
Dengan adanya penulisan makalah Ekonomi Islam ini, penulis mengharapkan memperoleh tambahan wawasan dan pengetahuan lapangan.
Penulis menyadari bahwa penyusunan makalah ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak H. Ahmad Djalaluddin, Lc., Mag. selaku dosen pengajar mata kuliah Ekonomi Islam II.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sebagai manusia hanya berusaha mengupayakan kesempurnaan dalam penulisan makalah ini, meskipun banyak kekurangan, untuk itu saran serta kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Malang, 22 Juni 2009

Penulis

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Mengacu pada Konferensi Kesatuan Negara pada tahun 1992 tentang lingkungan dan pembangunan yang dilaksanakan di Rio De Janeiro, dan Konferensi Internasional tentang air dan lingkungan yang diselenggarakan di Dublin pada tahun yang sama, menyatakan bahwa pada saat ini negara berkembang menghadapi dua masalah serius yakni pada persediaan air dan sektor lingkungan. Tantangan pertama merupakan agenda lama yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Bronsro 1998). Meskipun kemajuan signifikan telah diciptakan, masih menyisakan banyak hal yang harus segera diselesaikan.
Sejak tahun 1980-an, jumlah penduduk dengan persediaan air yang tidak aman menurun dari angka 1.8 milyar menjadei 1.2 milyar, sementara jumlah orang dengan dengan sanitasi yang tidak aman masih tetap pada kisaran 1.7 milyar. Meskipun berada pada kesuksesan relatif, menurunnya persediaan air yang cukup dan saluran limbah yang kering akibat pembangunan manusia (Serage El-Din 1004).
Tantangan kedua yang dihadapi adalah agenda baru tentang pembangunan berkelanjutan. Tantangan ini termasuk kebutuhan jangka panjang, efisiensi, dan penyeimbangan persediaan air.
Krisis air di timur tengah menggambarkan tentang volume, penggunaan perangkat manajemen kebutuhan air yang diantaranya harga, peraturan, teknologi, dan pendidikan. Meskipun perangkat ini memiliki poptensi untuk memenuhi kepuasan terhadap air keluar krisis dengan menerapkan langkah yang simultan dan peningkatan layanan. Realisasi dari keuntungan ini belum dapat dimaksimalkan sebab sejarah manajemen permintaan pada negara berkembang masih pendek.
Harga air melalui tarif pengunaannya merupkan hal yang paling kontroversial sebagai perangkat manajemen permintaan. Hal ini memerlukan instrumen pasar yang lebih baik untuk menopang promosi, meningkatkan nilai, menyediakan harga yang sesuai, khususnya untuk golongan ekonomi lemah. Implementasi harga air sebagai salah satu perangkat maanjemen permintaan air tidak hanya ememrlukan pemahaman pada spektrum persoalan urban, akan tetapi juga lembaga yang meyakinkan tarif uang dapat dirubah dan menghendaki sistem tersebut akan dihapus.
Islam memliki peranan penting pada setiap aspek kehidupan di Timur Tengah, mulai dari aturan utama tentang perilaku sosial dasar, hingga pada banyak solusi persoalan maanjemen air yang merupakan sebuah realitas di sebagian daerah. Tahapan ini adalah tentang hak, harga air, serta garis besar manajemen air perspektif Islam di timur Tengah.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana teori ekonomi, perdagangan air, dan distorsi harga?
2. Bagaimana konsep harga air dalam islam?
3. Bagaimana meimplementasikan manajemen permintaan air malalui harga?
4. Apa peranan dari insentif pasar?
5. Bagaimana menyelenggarakan fokus kelembagaan?

C. Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui teori ekonomi, perdagangan air, dan distorsi harga
2. Untuk mengetahui konsep harga air dalam islam
3. Untuk mengetahui implementasi manajemen permintaan air malalui harga
4. Untuk mengetahui peranan dari insentif pasar
5. Untuk mengetahui penyelenggarakan fokus kelembagaan

BAB III
PEMBAHASAN

A. Teori Ekonomi, Perdagangan Air, dan Distorsi Harga
Terbatasnya persediaan air dari persediaan sumber alirannya merupakan pemicu munculnya perkembangan masalah baru, jarak mata air yang semakin jauh, dan sumber mata air yang lebih mahal (Bak Dunia 1993). Secara tipikal, biaya marjinal untuk untuk membuka mata air yang baru relatif mahal : diantaranya, sumber mata air yang baru di Algeria dan Mesir akan berharga dua sampai tiga kali dari sumber yang telah tersedia (Bank Dunia 1992).
Teori ekonomi mengindikasikan bahwa air haruslah memiliki harga pada biaya marjinal dari persediaan tambahan gaji lanjutan terhadap sumber air. Bagaimanapun, secara historis air telah memiliki nilai yang sangat rendah bahkan gratis. Kemanyakan, tarif air diatur tidak untuk menutk menutp biaya marjinal, akan tetapi pada biaya keuangan rata-rata bahkan kurang dari nilai ini. Perbedaan secara esensi ada pada harga perolehan biaya yang menggambarkan masa lalu, dimana harga biaay marjinal menggambarkan harga pada masa yang akan datang. Harga biaya rata-rata untuk itu dapat mendorong penggunaan yang berlebih. Selanjutnya, pada banyak tempat, struktur rata-rata tetap dan struktur rata-rata blok menurun tetap digunakan, dan penawaran ini tidak insentif untuk melindungi air (Bronso 1998). Bronso (1998) menyatakan asumsi yang positif pada persediaan air dunia yang harus diperhatikan dan ahrus bergerak pada arah harga ekonomis, yang akan melibatkan peningkatan tarif substasial pada tekanan air di kota.
Sebuah alasan yang mendukung adalah bahwa air merupakan sumber ekonomi yang jarang. Seperti haga air haruslah tidak hanya mengandung biaya langsung yang meliputi transportasi komoditasini akan tetapi juga melibatkan biaya eksternal dari degradasi lingkungan, juga kesempatan biaya penggunaan yang diabaikan. Pada banyak kasus, perhitungan biaya lingkungan merupakan hal yang paling kontroversial saat ini, hal ini dikerenakan keuntungan dari system air, seperti habitat dari ikan, hewan, dan tumbuhan; moderasi iklim, serta nilai estetis merupakan hal yang tidak diperdagangkan dalam pasar (Bronsro 1998). Harga diperuntukkan untuk penggunaan air tidak melibatkan hal ini.
Pada konteks modern, manajemen yang efektif mengendalikan koleksi, perawatan, dan distribusi air, seperti perawatan sumber dan infrastruktur air. Kemudian memunculkan biaya yang hanya dapat ditutup dengan menggunakan harga. Perhutungan harga lebih mudah dari pada mengumpulkan tarif. Kekuatan sosio politk dapat menekan kenaikan tarif untuk komoditas esensial seperti air. Jika hal ini memiliki pengaruh keuntungan yang sedikit dari adanya subsidi air dari pengeluaran yang utama, maak subisidi dapat dibatalkan. Jika harga ini dirubah, maka pasar akan semakin tidak kompetitif, akan terdapat perdagangan swasta pada barang umum, atau seperti dikatakan oleh para pakar ekonomi pasar telah "gagal" (panayotou 1993). Jadi di Jakarta secara kasar teradapat 20 persen dari delapan puluh juta penduduknya telan menerima air melalui pipa yang berasal dari sumber air. Sisa dari air ini tergantung dari penjulan air dari berbagai macam vendor. Air yang terdapat di sini tidak mahal, akan tetapi telah terkontaminasi dan tidak aman. Penggunaan air ini secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan masyarakat, menipisnya cadangan air, dan menurunnya lempengan tanah (Bronso 1998). Crane (1994) malaporkan ada beberapa orang yang tidak memliki akses air pipa di Jakarta membayar enam sampai empat lipat dari mereka yang menggunakannya. Beberapa variasi harga menurut Bahl dan Linn (1992) memiliki ciri: harga vendor terhitung untuk air relatif untuk tarif di kota di beberapa negara – di Burkina berada pada angka yang mengejutkan tiga sampai lima kali lipat ketinggiannya, di Ghana tiga belas sampai dua puluh lima kali, di Kenya (Nairobi) tujuh sampai sepuluh kali, dan di Uganda (Kampula) empat sampai sepuluh kali. Tidak mengejutkan, di Jakarta yang memiliki pembayaran penjualan yang lebih tinggi pada daerah yang berada pada wilayah jarang air dibandingkan dengan wilayah yang memiliki banya persediaan air – perbandingannya adalah empat belas liter pada daerah yang memiliki kekurangan air dibandingkan enam belas liter pada daerah yang memiliki kecukupan air. Harga konsumen yang lebih tinggi pada umumnya terbatas oleh kekurangan penjualan air mereka untuk kebutuhan minum da, memasak, serta penggunaan air baik yang lain untuk kebutuhan lainnya.
Meskipun keuntungan meerupakan hal yang kurang begitu diutamakan, seperti pada sebuah struktur pasar yang menciptakan masalah nyata pada lingkungan, kegunaan air, dan rata-rata konsumen. Vendor pemasangan pipa menjual air dari sistem kota untuk dijual kembali ke pangsa pasar yang lebih besar. Prosose masuknya vendor ini pada pasar terkontrol, dimana harga secara efektif tidak diberlakukan. Selanjutnya, hal ini berakibat pada tingginya harga dan vendor mempraktikkan penyewaan monopoli. Sebagaimana telah terindikasi sebelumnya, Islam telah melarang praktik jual beli seperti ini, yang hanya mengedepankan keuntungan pribadi di atas penderitaan masyrakat banyak dan dapat menekan terjadinya perubahan harga. Jelas, akses air pada bawah tanah aakn tidak terkontrol, dan hal ini akan menyebabkan penggunaan yang berlebihan. Banyak orang miskin yang tengah menghadapi pilihan antara harga air yang tinggi dan kekurangan air. Secara teori mereka sebaiknya memiliki hubungan dengan dengan beberapa rumah, sebab rata-rata konsumen vendor dapat meningkatkan konsumsi air mereka, sementara pengurangan tagihan mereka masih berkurang. Bagaimana[un banyak hal yang tercegah dari koneksi sistem kota dengan mengabaikan pilihan persediaan air, seperti dengan menawarkan kredit yang mendesak, hambatan birokrasi, dan korupsi resmi (Lovei dan Whittington 1993, Crane 1994). Problem seklanjutnya pada persediaan kota adalah proporsi dari air yang semakin berkurang dan penjarahan yang mencapai 50 persen (Bhattia dan Falken mark 1993)

B. Harga Air dalam Islam
Sebelum membahas hak dan harga air berdasarkan perpektif Islam, konsep kesejahteraan kepemilikan menurut jurisprudensi Islam harga terlebih dahulu dipahami. Properti dalam Islam merupakan fungsi sosial, dalam hal ini, kesejahteraan merupakan milik Allah dan insan sederhana yang berasumsi pada posisi manajerial untuk meningkatkan kesejahteraan dan menggunakaan hal ini sesuai dengan kebutuhannya. “Kesejahteraan” dunia (“ma-li” dalam bahasa arab) tidak signifikan dalam kepemilikannya; hal ini hanya merupakan bentuk hubungan. Maksud dari hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an: “Baiklan, siapa yang percaya, pemurah kami telah menyediakan untuk kamu”1 di dalam Al-Quran telah dijelaskan “Tentu saja, kesejahteraan yang terlimpahkan pada kalian adalah milik Allah yangn telah diciptakanNya. Dia telah menunjukkan kalian sejenis bunga dan mengizinkan kalian untuk menikamatinya.”
Bagaimanapun hal ini harus dipahami bahwa Islam melarang praktik ekonomi insentif dengan “eksternal” properti. Hal ini pada dasarnya mempertimbangkan insetif swasta dengan optimalitas sosial. Konsep ekonomi dalam Islam berdasarkan pada upah: seseorang harus mendapatkan upah dari kerjanya dan kerja harus dihargai. Nabi Muhammad SAW bersabda: jika seseorang menghidupkan lahan mati, maka menjadi meliknya...”2 Insentif pasar harus dapat mengendalikan ekonomi dan pemerintah tidak seharusnya menginterfensi pasar kecuali untuk menghidarkan kompetisi yang tidak adil, dan untuk menghidarkan praktik haram. Sarjana Muslim menyetujui bahwa Islam tidak mengijinkan pemerintah untuk menentukan harga barang, termasuk air – pasarlah yang secara sendirinya menentukan harga itu sendiri. Telah dilaporkan bahwa jika seseorang mengadu pada Rasul mengenai tingginya harga dan meminta kepada beliau untuk menyesuaikan harga itu, beliau menolak untuk melakukannya dan mengatakan bahwa “Allahlah yang telah menentukan harga, Yang menyembunyikan, memberikan kemewahan dan persediaan, dan aku berharap ketika aku bertemu dengan Allah tidak ada satu pun di antara kamu yang mengadukan aku atas ketidakadilan atas darah dan properti.”3 hal ini mengindikasikan bahwa hukum Islam, tetapa berada pada tataran harga dasar yang tidak dapat ditetapkan. Seperti yang akan di bahas selanjutnya, bagaimanapun, pengecualian pada hukum ini.
Keuntungan dari pemisahan antara kepemilikan kesejahteraan fundamental Tuhan dan kepemilikan “manajerial” manusia terdiri atas dua hal: pertama, satu pihak memiliki hak yang tidak yang tidak hanya menguntungkan individu. Islam menerapkan peraturan tentang moral kpribadian untuk mengakkan keadilan sosial dan memerangi korupsi, kemudian merancang sistem hukum untuk menegakkan kode etik.
Prinsip dasar dalam trasaksi hubungan dengan sumber kesejahteraan umum dalam Islam adalah melawan distribusi yang tidak aman. Untuk itu mungkin tidak membuat sebuah sirkuit antara kesejahteraan di antara kalian.4 jadi, jurisprudensi Islam bertujuan untuk menyeimbangkan arah kerja dan keuntungan publik dalam mengatur sumber air. Telah dikabarkan bahwa rasulullah SAW bersabda, “Muslim berserikat atas tiga hal: rumput, air, dan api. 5 Rasul melarang penjualan air. Amrou bin Dinar mengatakan, “kami tidak tahu yang dimkaksud air yang mengalir secara alami (seperti danau dan sungai) atau transportasi air (dengan nilai tambah). Bagaimanapun, kebanyakan mahasiswa Muslim (zouhaili 1992) menyetujui bahwa air dapat dijual dalam bentuk komoditas lain. Rasul bersabda: “Dialah yang menjual Ruma yang baik dan menawarkan air untuk orang Muslim dengan gratis akan mendapatkan ganti surga. Ucapan ini mengindikasikan abhwa ruma yang baik dapat diperdagangkan,, demikian juga airnya. Beliau juga bersabda: “Sebaiknya diantara kalian membawa kapak untuk memotong kayu (dari hutan), membawanya dengan punggungnya, dan menjualnya (yang menghasilkan pendapatan untuk penghidupannya) dari pada dia harus meminta-minta kepada orang yang kadangkala diberi dan kadangkala ditolak.”7 Jadi sarjana Muslim menyimpulkan, bahwa air seperti kayu dan komoditas umum lain, dapat diperjual belikan (Zouhaili 1992).
Lebih spesifik, sarjana Muslim membagi sumber air yang diperdagangkan dalam tiga kategori (sabeq 1981; Zouhaili 1992): Barang pribadi, barang umum tertentu, dan barang umum.
Air yang disimpan di dalam kontainer pribadi, sistem distribusi pribadi, dan kolam merupakan barang pibadi. Dalam hal ini termasuk air yang dialirkan dari sumber dan sungai dengan menggunakan peralatan atau dialirkan melalui perusahaan yang mendistribusiakan air. Air ini merupakan milik pribadi dan tidak dapat digunakan kecuali dengan seizin pemiliknya. Pemilik berhak untuk menggunakannya, menjualnya, atau mendonasikannya. Meskipun air ini dianggap sebagai milik pribadi, seseorang yang membutuhkan air dapat dapat menggunakannya dengan seizi dari pemiliknya. Diharapkan, air yang terawat dapat diperdagangkan sebab oraganisasi bertanggungjawab terhadap perawatan air dengan mengalokasikan dana dan menginvestasikan pekerjaan pada hal ini (nilai tambah atau upah kerja). Peraturan dapat mengarahkan air dari perawatan tanaman, air yang secara pribadi diangkut dan disimpan, dan beebrapa fungsi air yang dapat menyokong kerja, infrastrktur, dan pengetahuan.
Permukaan air seperti danau, aliran air, sumber dapat ditempatkan pada lahan pribadi yang dianggap dapat menyimpan barang umum. Air ini bukan kemudian menjadi milik pribadi dalam kepemilikannya, akan tetapi menjadi menjadi barang umum yang dapat digunakan oleh orang lain. Singkatnya, pengguna yang lain dapat memanfaatkan air untuk kebutuhan minum dan kebutuhan dasar, akan tetapi mereka tidak dapat air ini untuk keperluan pertanian dan industri tanpa seizin dari pemiliknya. Bagaimanapun Shafii berpendapat siap yang menggali sumber air maka dia memiliki air tersebut, yang kemudian dapat dikategorikan sebagai barang pribadi.
Air di sungai, danau, gletser, aquifer, dan laut yang berasal dari salaju dan hujan merupakan barang umum. Semua berhak menggunakannya untuk keperluan manum, pertanian, industri selama tidak mengganggu kesejahteraan umum. Air ini dapat dialirkan melalui pipa, kanal, dan kontainer untuk penggunaan pribadi. Pemerintah tidak seharusnya melarang penggunaan ini, tanpa hal ini daapatkan dibuktikan bahwa penggunaan air yang terbatas akan membahayakan kesejahteraan umum, lingkungan, kelebihan pemakaian, dan perdagangan yang tidak adil. Air yang masuk dalam kategori ini tidak dapat dijual atau dibeli untuk keuntungan pribadi ((zouhaili 1992). Akan tetapi, jika nilainya telah ditambahkan, seperti untuk perawatan, gudang, dan transportasi, maka air telah menjadi milik pribadi, dan air ini dapat dijual untuk menutup biaya dengan keuntungan yang wajar.
Meskipun hukum Islam tidak memiliki penjelasan spesifik dari peraturan statis tentang harga dan kontrol pasar, Islam telah menetapkan aturan umum untuk menentukan harga dan komoditas perdagangan seperti air. Dasar ini dapat diperhitungkan sebagai berikut (Sabeq 1981; zouhaili 1992).
1. Pada Al-Qur’an, sabda Rasul, sarjana Muslim menyatakan air merupakan komoditas yang gratis, hal ini mengindikasikan bahwa Allah akan memberikan pahala kepada orang yang melakukan hal demikian. Akan tetapi, mereka mengindikasikan bahwa pemilik pribadi air tidaklah harus menyediakan air dengan cara digratiskan kecuali dalam kondisi terdesak. Dimana kondisi sumber mata air lain tidak tersedia. Hal yang tepat untuk kondisi ini, pemilik haruslah secara adil memperdagangkan air.
2. Air milik pribadi dan milik pribadi tertentu dapat diperjualbelikan seperti barang lain.
3. Air milik umum tidak dapat diperdagangkan
4. Pasar yang menentukan harga
Kebanyakan dari sarjana menyetujui bahwa pemerintah harus melakukan intervensi dalam menetapkan harga ketika pedagang menyelenggarakan transaksi yang membahayakan pasar atau kesejahteraan publik (sabeq 1981). Sarjana muslim juga harus mempertimbangkan antara keuntungan pedagang dan konsumen, dan dalam hal ini keuntungan konsumen harus mendapatkan prioritas yang utama. Sarjana menyetujui bahwa Islam melarang spekulasi dan manipulasi pada pasar untuk menaikkan harga guna meningkatkan keuntungan. Telh dikabarkan bahwa Rasul bersabda, “barang siapa yang telah memanipulasi harga, maka Allah berhak untuk memasukkannya ke dalam api neraka.”8

C. Implementasi Manajemen Permintaan Air Malalui Harga
Islam mendukung perdagangan bebas yang berdasarkan kemudahan, keadilan, dan keadilan sosial. Untuk itu implementasi harga air pada masyarakat muslim tidak berbeda dengan yang lain. Bhattia et al. (1995) mendefinisikan manajemen permintaan sebagai sebuah ukuran yang diciptakan untuk mengurangi volume air bersih tanpa mengurangi kepuasan konsumen, output, atau keduanya. Seperti anggapan yang menyokong, termasuk penciptaan insentidf pada pasar dan non-pasar dan pembangunan yang berfokus pada lembaga.

D. Insentif Pasar
Tujuan dari kebijakan pasar adalah untuk meluruskan kepemilikan publik dengan modal masyarakat, jadi mengurangi kebutuhan untuk koordinasi dan kontrol yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga merupakan kebanyakan insentif pasar langsung sebab pengguna mengubah perilaku pasar mereka berdasarkan biaya pribadi mereka. Permasalahan harga pada negara-negara berkembang sebagai berikut; elastisitas harga secara konsisten menemukan kondisi negatif dan signifikan, berubah-ubah antara -0:3 dan 0:7, dan rata-rata -0:45. hal ini berarti bahwa semua hal lain akan seimbang, 10 persen meningkatnya harga air akan memicu pengurangan 4.5 persen kebutuhan. Berdasarkan fakta ini, masih terdapt konsep yang salah pada beberapa negara yang menyatakan bahwa harga air tidak memiliki peranan penting dalam menentukan permintaan air, sebab konstitusi tagihan hanya berupa pecahan kecil dari total pengeluaran rumah tangga dan biaya produksi industri total (Cestti et al.1996).
Ironisnya, peningkatan harga pada air pipa dapat merugikan orang miskin, siapa yang yang dapat membayar tinggi pada vedor, akan dihubungkan dengan sistem air yang terdapat di kota. Biaya dari prioyek penawaran air selanjutnya menjadi dua sampai dengan tiga kali lipat dari proyek yang sedang dilangsungkan saat ini. Sebab harga telah bertambah, pergerakan dari harga biaya penuh akan meningkatkan harga air dalam enam sampai tujuh kali (Bronsro 1998). Bagaimanapun, hal ini akanmenyisakan ruang tambahan jika orang miskin membayar lima sampai sepuluh kali dari harga air rata-rata (Arlosoroff 1993)
Katalisator langsung pasar dasar yang lain menantumkan insentif pajak untuk investasi teknologi penyimpanan air pada industri, rabat untuk pengadaan penggunaan air yang sidkit di rumah, seperti pinjaman, diskon, bantuan teknis. Akhirnya, metode pasar dasar menandai biaya kesempatan air dari penggunaan pelelangan air, pasar air, dan hak air yang dapat diperdagangkan. Seperti pada tahun 1995, Chile merupakan satu-satunya negara berkembang dengan sebuah setting peraturan yang komprehensif untuk menandai perdagangan air (Bhatia et al. 1995). Bagaimanapun pendekatan pasar tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengontrolan, sebab air merupaak komoditas esensial dan orang miskin menjamin akses unhtuk kebutuhan dasar. Persoalan ini tidak dibahas di sini dan menjadi sebuah subjek investigasi selanjutnya.

E. Fokus Kelembagaan
Budaya kelembagaan dapat berada pada kondisi positif maupun negatif, membolehkan atau menghalangi. Sebagaimana ditunjukkan pada sesi sebelumnya, permasalahan pada masyarakat Muslim bukanlah kurangnya budaya yang baik pada manajemen permintaan air, tugas terberatnya adalah untuk mengimplementasikannya. Hal ini merupakan topik penting yang memerlukan studi lanjut.
Berkenaan dengan institusi yang menerapkan penerimaan evolusi alam pada perubahan kelembagaannya, dan menerima bingkai waktu yang lebih lama dibandingkan lembaga keuangan yang telah dijadikan mitra dalam kontrak perjanjian. Tekanan reformasi lembaga bukanlah hal baru dalam medan pembangunan air, Bank Dunia telah mencanangkan reformasi lokal dan kapasitas pembangunan selama tiga puluh tahun ke depan. Bagaimanpun, pendekatan tradisional memiliki karakter yang tidak sabar atau sesuai dengan pendapat Thomas Callaghy (1994), dalam analisis hurry. Juga cenderung untuk membawa institusi dalam memberikan dan menetapkan kewajiban dan jaminan atas hak. Penambahan elemen lembaga berdasarkan pandangan ekonomi tradisional dapat menetapkan masalah dengan menggabungkan teori dengan sejarah ekonomi, sebagaimaan yang telah dijelaskan Myrdal (1978) dan yang lain. Callaghy (1994) menetapkan bahwa bantuan agen harus menerima bahwa perubahan pada negara berkembang terjadi secara lambat dan tidak menentu, serta tidak tergantung faktor kompleks. Kerja berat untuk implementasi ini masih akan direalisasikan. Harga air yang sukses sebagai insiatif manajemen permintaan air akan bergantung pada promosi “apresiasi budaya baru bahwa air merupaakn sumber terbatas yang harus dibayar oleh setiap orang” (NRC 1995).
Meskipun Islam meletakkan aturan petunjuk dan dasar-dasar perdagangan dan manajemen efktif untuk sumber air, beberapa negara Muslim mengalami kesalahan pasar yang menjadi penghambat ide baru, kurangnya fokus kelembagaan, dan praktik distribusi air yang tidak adil. Implementasi prinsip Islam berjalan melalui langkah dan proses perubahan.

Catatan :
1 2:245.
2 Al-Muwatta 36.27.
3 Abu-Dawood 3444.
4 59:28.
5 Abu-Dawood 3470.
6 Ahmad 524, in Hadith Encyclopedia.
7 Al-Bukhari 2.549.
8 Ahmad 19426, in Hadith Encyclopedia.

Daftar Pustaka

Arlosoroff, S. (1993), "Water Demand Management in Global Context: A Review from the World Bank," in D. Shrubsole and D. Tate (eds.), Every Drop Counts: Proceedings of Canada's First National Conference and Trade Show on Water Conservation, Winnipeg, Manitoba, Canadian Water Resources Association, Cambridge, Ont.
Bahl, R. W. and Linn, J. F. (1992), Urban Public Finance in Developing Countries, Oxford University Press, New York.
Bhattia, R. and Falkenmark, M. (1993), Water Resources Policies and the Urban Poor: Innovative Approaches and Policy Imperatives, World Bank, Washington, D.C.
Bhattia, R., Cestti, R., and Winpenny, J. (1995), Water Conservation and Reallocation: Best Practice Cases in Improving Economic Efficiency and Environmental Quality, World Bank, Washington, D.C.
Bronsro, A. (1998), "Pricing Urban Water As a Scarce Resource: Lessons from Cities around the World," in Proceedings of the CWRA Annual Conference, Victoria, B.C., Canada, Canadian Water Resources Association, Cambridge, Ont.
Callaghy, T. M. (1994), "State, Choice and Context: Comparative Reflections on Reform and Intractability," in D. E. Apter and C. C. Rosberg (eds.), Political Development and the New Realism in Sub-Saharan Africa, University of Virginia Press, Charlottesville.
Cestti, R., Guillermo, Y., and Augusta, D. (1996), Managing Water Demand by Urban Water Utilities, World Bank, Washington, D.C.
Crane, R. (1994), "Water Markets, Market Reform and the Urban Poor: Results from Jakarta, Indonesia," World Development 22 (1), pp. 71–83.
Hyden, G. (1983), No Shortcuts to Progress, University of California Press, Berkeley.
Lovei, L. and Whittington, D. (1993), "Rent Extracting Behavior by Multiple Agents in the Provision of Municipal Water Supply: A Study of Jakarta, Indonesia," Water Resources Research 29 (7), pp. 1965–74.
Myrdal, G. (1978), "Institutional economics," Journal of Economics Issues 21, pp. 1001–38.
NRC (National Research Council) (1995), Mexico's City Water Supply: The Outlook for Sustainability, National Academy Press, Washington, D.C.
Panayotou, T. (1993), Green Markets: The Economics of Sustainable Development, ICS Press, San Francisco.
Sabeq, S. (1981), Fiqh essounna [Understanding the Prophet's tradition] (3d ed.), Dar El-Fiqr, Beirut.
Serage El-Din, I. (1994), Water Supply, Sanitation, and Environmental Sustainability: The Financing Challenge, World Bank, Washington, D.C.
World Bank (1992), World Development Report, 1992: Development and the Environment, World Bank, Washington, D.C.
——— (1993), Water Resources Management, Policy Paper, World Bank, Washington, D.C.
Zouhaili, O. (1992), Al-Fiqh wa-dalalatuh [Islamic jurisprudence and its proof], Dar El-Machariq, Damascus.

Selamat Datang

2009-06-26T11:19:00.000+07:00

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Alhamdulillah dengan izin dan ma'unah dari-Nya saya telah berhasil memciptakan layanan komunikasi dengan para Ashabi melalui blog ini. Harapan dari saya mudah-mudah langkan ini dapat menjadikan semakin kuatnya tali silaturrahim antar umat, sahabat, relasi, dan lainnya.

Maka dengan membaca basmallah marilah kita mantapkan mediator silaturrahim yang menjadikan semuanya semakin dekat, hangat, dan harmonis dalam menikmati kebersamaan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb